Blog

SEMARANG – Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional teknis Pranata Humas Ahli Madya, harus memiliki pendidikan jenjang magister (Strata 2). Jika belum, mereka masih diberi kesempatan untuk menamatkan pendidikan S2 selambatnya 15 Oktober 2027.

Hal itu ditegaskan Tim Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas pada Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi RI, Firmansyah, saat Sosialisasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (22/7/2025).

Firman menyebut, bagi Prahum Ahli Madya yang masih belum menempu jenjang pendidikan S2, diberi kesempatan untuk menamatkan jenjang magister hingga 15 Oktober 2027. Jika dalam batas waktu yang ditentukan Pranata Humas ahli madya belum lulus magister, maka akan diberhentikan daari jabatan fungsional prahum, sesuai Pasal 58 Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2025.

“Sekarang Pranata Humas ahli madya harus lulus S2 sebelum 15 Oktober 2027, jika tidak maka akan diberhentikan dari ahli madya. Maka segeralah ambil S2, karena masih ada waktu,” tegas Firman.

Dia mengungkapkan, ketentuan ini dibuat dengan pertimbangan, pengetahuan yang didapatkan di jenjang magister adalah standar yang harus dimiliki pejabat ahli madya.

“Kami mengusulkan kenaikan kelas jabatan karena harus ada katrolnya paling tinggi dari pengetahuan, sehingga kenapa S2 itu dipersyaratkan kalau kelas jabatannya mau naik,” ungkap Firman.

Meski begitu, lanjut dia, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, dia masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), namun harus dipindahtugaskan ke jabatan fungsional umum, atau jabatan fungsional teknis lainnya.

“Kalau memang kesulitan harus S2, mungkin bisa dipetakan beberapa waktu sebelum masuk tenggatnya, silahkan mencari JF lain yang tidak mensyaratkan S2,” beber Firman.

Namun, dia menggarisbawahi, jika ingin mengajukan perpindahan dari Pranata Humas ke JF lain, harus memiliki pengalaman kerja yang sesuai, minimal selama dua tahun.

“Perhatikan juga pengalamannya cocok atau tidak. Jangan sampai pengalamannya selama ini mungkin di subbidang informasi dan komunikasi publik, melihat ada JF lain yang tidak mensyaratkan S2, tapi kerjanya jauh,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, Firman juga menjelaskan beberapa hal penting kepada peserta terkait pengangkatan dan formasi JFT Pranata Humas sebagaimana dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2025.

Sementara, Tim Kebijakan Kemitraan Komunikasi pada Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi RI, Wawan Budiyanto, membeberkan mengenai kiat-kiat lulus uji kompetensi JFT Pranata Humas.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Jateng yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Moch Faizin mengatakan, sosialisasi itu bertujuan memberikan pemahaman lebih detail tentang pengembangan karir dan profesionalisme Pranata Humas.

Menurut dia, di tengah tantangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, humas pemerintah tetap dituntut untuk memiliki kompetensi pengelolaan dan pelayanan informasi serta kehumasan.

Faizin menjelaskan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, KemenPAN RB memiliki rencana jangka panjang untuk menjadikan ASN berkelas dunia atau world class ASN. Sehingga, kompetensi dan profesioanalitas menjadi hal utama.

“Harapannya teman-teman yang bekerja melakukan pelayanan dan pengelolaan informasi bisa bekerja lebih profesional. Melalui kegiatan sosialisasi peraturan ini, teman-teman Humas menjadi lebih paham,” tandasnya. (At/Ul, Diskominfo Jateng)

SALATIGA — Pemerintah Kota Salatiga meneguhkan kembali peran aktifnya sebagai kota toleran melalui dukungan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini terlihat dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, dan perwakilan FKUB yang digelar di ruang kerjanya, Senin (21/7/25).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, FKUB melaporkan perkembangan terkini pembangunan Aula Kerukunan di kawasan Taman Wisata Religi. Proyek strategis tersebut ditopang dana dari Pemerintah Kota dan kini telah masuk proses lelang melalui alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pada audiensi itu, FKUB Salatiga menyampaikan undangan resmi dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghadiri forum nasional, yang diikuti perwakilan FKUB se-Indonesia. FKUB berharap Wakil Wali Kota dapat turut mendampingi sebagai bentuk dukungan moral dan simbolik.
“Saya siap mendampingi rombongan FKUB Salatiga ke Balikpapan. Ini bukan hanya soal kehadiran, tetapi tentang menjaga jalinan silaturahmi antar daerah dan memperkuat semangat moderasi beragama yang menjadi fondasi kehidupan sosial di Salatiga dan Indonesia” ujar Nina.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Salatiga memandang isu kerukunan umat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama pembangunan manusia dan keberlanjutan harmoni sosial.
Audiensi ini menjadi cermin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, dalam mengembangkan model tata kelola keberagaman yang inklusif dan partisipatif. Dalam beberapa tahun terakhir, Salatiga dikenal luas sebagai kota dengan indeks toleransi tinggi dan menjadi rujukan nasional dalam praktik kerukunan antarumat beragama.
“Pembangunan fisik seperti aula kerukunan adalah simbol komitmen jangka panjang. Tapi yang lebih penting adalah membangun ruang dialog, saling percaya, dan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat,” tambah Nina.
Rencana partisipasi FKUB Salatiga di forum nasional tersebut, menegaskan posisi Salatiga sebagai aktor penting dalam diplomasi kerukunan antar daerah. Keberangkatan ini sekaligus akan membawa praktik baik dari kota kecil, yang mampu menunjukkan toleransi bukan hanya slogan, melainkan kerja kolektif yang terus dijaga dan dikembangkan.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggelar pengamanan berskala besar dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia sekaligus peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) dan peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dipusatkan di Dukuh Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin (21/07/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Jenderal TNI (Hor) (Purn) H. Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi. Selain itu, sebanyak 8.000 kepala desa dari berbagai wilayah Jawa Tengah juga turut hadir sebagai peserta.

Untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan, Polda Jateng mengerahkan total 1.125 personel. Sebanyak 617 personel dari Polres Klaten dibantu oleh Brimobda Jateng, BKO Polda Jateng dari berbagai satuan fungsi, serta tambahan personel dari Polres Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., menyebut bahwa pengamanan diarahkan pada dua fokus utama, yaitu pengawalan VVIP serta pengelolaan lalu lintas peserta/kepala desa dari 35 kabupaten/kota di Jateng.

“Kami dari jajaran kepolisian fokus pada pengamanan jalur lintasan Presiden, zona parkir, lokasi transit, serta titik drop-off dan penjemputan kepala desa. Alhamdulillah semuanya aman dan lancar,” ujar AKBP Nur Cahyo saat diwawancarai usai kegiatan.

Guna menjaga kelancaran, seluruh peserta dibagi per rayon eks karesidenan. Setiap rombongan telah diatur waktu keberangkatannya, titik regrouping, lokasi drop-off, serta posisi kantong parkir. Strategi ini diterapkan untuk menghindari penumpukan kendaraan dan memastikan tidak ada gangguan terhadap aktivitas masyarakat sekitar, mengingat lokasi acara berada di jalur utama Klaten-Sukoharjo.

Selain pengamanan jalur VVIP, Polres Klaten juga menugaskan petugas penghubung (LO) di setiap rombongan bus kepala desa. Tugas LO antara lain memastikan keteraturan pergerakan, mengarahkan ke titik transit dan lokasi acara, serta mengawal saat peserta kembali ke titik parkir.

Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 01.00 WIB dengan drop off pertama dari rombongan kepala desa Ekswil Banyumas, disusul rombongan Ekswil se-Jateng sesuai jam yang telah ditentukan. Presiden yang tiba pukul 10.54 WIB dan langsung mengikuti parade patriotik menuju lokasi kegiatan serta menyerahkan sertifikat HAKI dan bantuan obat-obatan secara simbolis

Presiden kemudian meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP/KKMP) dengan menabuh kentongan. Acara berlanjut dengan dialog interaktif daring antara Presiden dan para kepala daerah serta pengurus KDMP dari 25 provinsi.

Sesi terakhir diisi dengan peninjauan Presiden ke sejumlah gerai dan fasilitas milik koperasi, seperti klinik, apotek, gerai sembako, gudang logistik, serta sarana pertanian. 

Seluruh rangkaian pengamanan berjalan aman dan kondusif tanpa adanya gangguan menonjol. Kapolres Klaten kemudian menyampaikan apresiasinya atas dedikasi personel pengamanan yang bertugas sejak hari Minggu sebelumnya.