Category: Uncategorized

GUNUNGKIDUL – Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjawab problem sosial yang ada di masyarakat. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi antarsesama dalam menjalankan pembangunan di provinsi ini.

 

Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Bangkit Ari Sasongko, saat Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Provinsi Jawa Tengah 2025, di Jungwok Resort Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (24/6/2025).

 

Menurutnya, PKK mesti bergerak dalam organisasi, yang mampu menjawab problem-problem sosial masyarakat. Hal tersebut hendaknya bisa masuk dalam program kerja yang mereka susun. Oleh karena itu, dalam menjalankan program, mereka didorong mengedepankan kolaborasi atau kerja sama antarsesama.

 

“Dengan kolaborasi, masyarakat akan diperhatikan dengan baik. Harapannya, mereka mempunyai capacity building yang bagus, dan kemampuan komunikasi yang bagus,” ujar Bangkit.

 

Dia berharap, ke depan PKK dapat berperan menanggulangi berbagai masalah, khususnya menjalankan program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

 

“PKK bisa sedikit banyak memberikan kontribusi bagi penanganan masalah yang ada di Jawa Tengah,” beber Bangkit.

 

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin diwakili Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Indah Sumarno, menyampaikan, melalui kegiatan tersebut diharapkan pengurus baru dan lama bisa bekerja sama dengan baik.

 

“Saya yakin dengan pengurus yang baru, yang memiliki latar belakang PKK di tempat masing-masing, mereka ahli di bidangnya,” kata Indah.

 

Pihaknya yakin dengan kapasitas pengurus baru telah memiliki kemampuan yang baik dan militan, dapat menjadikan PKK lebih baik. Memang PKK ini, kata dia, merupakan tempat untuk mewujudkan bakti ke Jateng.

 

“Melalui kegiatan dua hari ini, antara pengurus baru dan pengurus lama bisa bersinergi, saling berkenalan , dan membentuk kekuatan menjadi satu dan berkembang, serta mampu menyangga tugas yang harus dilakukan PKK Jateng,” ucapnya, menyampaikan pesan Ketua TP PKK Jateng.

 

Pengurus baru TP PKK Jateng, Naily Fitriani mengatakan, keikutsertaan dia dalam kepengurusan yang baru membuatnya senang. Apalagi, dalam kegiatan ini, dia mampu mendapatkan wawasan untuk mengembangkan potensi.

 

“Kita nanti merumuskan program prioritas ke depan, yang nanti berguna untuk lima tahun ke depan. Di antaranya berangkat dari masalah yang ada di sekitar kita,” jelas Naily.

 

Dalam mengikuti kegiatan, dia bisa mendapatkan pengetahuan umum yang akan berguna dalam perumusan program PKK. Misalnya, program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti masalah kesehatan, hingga kesejahteraan. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

BOYOLALI – Mbah Wagiman ditemani istrinya, Samiyem tak henti-henti memperlihatkan senyum bahagia, sembari menikmati teh hangat dan jajan tradisional di ruang tamu rumahnya. Di usia 70 tahun, pasangan suami istri warga Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Boyolali ini dapat hidup nyaman dan sehat di sebuah rumah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

 

Rumah berkonsep susun panel instan (Ruspin) itu berdiri kokoh menggantikan bangunan sebelumnya yang sangat memprihatinkan. Dinding dari kayu, yang kerangka tiangnya sudah rapuh. Ditambah bagian atap yang bolong-bolong membuat sinar matahari menembus ke dalam ruangan rumah, atau bocor saat musim hujan tiba.

 

Kini, rasa dag dig dug karena was-was lenyap dan berganti menjadi kebahagiaan. Yah, Mbah Wagiman dan Mbah Samiyem tinggal di rumah yang jauh lebih layak dan sehat. Dinding yang kokoh dan atap yang tidak bocor lagi, ditambah lengkap dengan ruang tamu menyatu ruang keluarga, dapur kamar mandi dan kamar tidur.

 

“Senang, karena rumahnya lebih bagus, nyaman dan sehat,” ujar Mbah Samiyem, saat ditemui Selasa (24/6/2025).

 

Dia menunjukkan, rumahnya sangat kokoh dan bersih. Baik ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan sebagainya.

 

“Rumahnya sekarang kokoh dan bersih. Beda sama yang dulu. Kalau rumah yang dulu itu hoyak-hoyak (rawan roboh),” paparnya.

 

Mbah Samiyem juga mengaku rasa was-was yang sering menghinggap di hatinya saat musim hujan tiba, karena takut rumahnya roboh, kini hilang dan hidup lebih nyaman dan tenang.

 

“Kalau dulu takut kalau rumahnya roboh, sekarang tidak lagi karena rumahnya kokoh, dan tidak bocor lagi,” lanjutnya.

 

Mbah Wagiman menambahkan, dia bersama istrinya sudah puluhan tahun menempati rumahnya yang rapuh itu. Hingga akhirnya, tanpa disangka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertamu ke rumahnya, dan memberikan bantuan bedah rumah.

 

“Yang membantu Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur sekarang rumahnya sudah jadi. Nyaman dan sehat,” tuturnya.

 

 

17 Ribu RTLH Direnovasi

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program bantuan RTLH. Pada 2025, ditargetkan menangani 17.510 unit rumah dengan rincian Bankeupemdes sebanyak 17.000 unit, dan backlog 510 unit.

 

“Penanganan RTLH sampai saat ini masih terus berjalan. Untuk tahun 2025 ditargetkan 17 ribu lebih unit (rumah) untuk kita tangani,” ungkap Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan.

 

Selain APBD, penanganan RTLH dan backlog juga diupayakan melalui dana CSR perusahaan dan lembaga sosial, seperti Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, lembaga zakat swasta, dan Ormas, seperti NU dan Muhamadiyah.

 

“Kami terus berupaya untuk penanganan RTLH dan backlog, sesuai arahan Pak Gubernur,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

 

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan kegiatan ziarah makam dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025 mendatang.

Dalam rangkaian Hari Bhayangkara, Kapolri rencananya pada esok hari, Rabu, 25 Juni 2025, bakal berziarah ke makam Presiden pertama RI Ir. Soekarno dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Kapolri sendiri pada hari ini, melakukan ziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng). Dalam kesempatan ini, Kapolri didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri lainnya. 

Dalam menyambut Hari Bhayangkara, Kapolri sendiri telah melakukan ziarah ke beberapa makam tokoh nasional. 

Di antaranya, berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin 23 Juni 2025. 

Kegiatan ziarah di TMPNU Kalibata tersebut diselenggarakan secara resmi dengan ditandai prosesi Upacara. Kapolri memimpin penghormatan kepada arwah para Pahlawan. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta peletakan karangan bunga. Lalu, pembacaan doa dan penghormatan terakhir. 

Setelah Upacara selesai, Kapolri beserta jajaran PJU Mabes Polri bergerak untuk menabur bunga di makam para Pahlawan Bangsa Indonesia.

Proses tabur bunga tersebut di antaranya dilakukan di Makam Presiden ke-3 RI Prof. BJ. Habibie.

Selain itu, Kapolri juga ziarah ke makam Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Bogor, Jawa Barat. 

Dalam kesempatan ini, Kapolri melakukan silaturahmi dengan Ibu Meriyati Roeslani atau Ibu Mery Hoegeng.

KLATEN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo, A.P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si menyerahkan bantuan berupa tandon air berkapasitas 5.000 liter, meteran air, kran air, serta melakukan penggantian jaringan pipa air kepada warga Desa Kebonharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Senin (23/6/2025).

Seremonial kegiatan sosial berlangsung di Tempat Pendidikan Al-Manar, Dukuh Sembungan RT 01/RW 01 itu dihadiri sejumlah pihak, mulai dari perwakilan CSR PT Tirta Investama (AQUA Danone), jajaran Muspika, hingga tokoh masyarakat dan warga setempat. Acara berlangsung penuh keakraban dengan semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih.

Kapolres Klaten menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh informasi dari jajaran di lapangan mengenai rusaknya salah satu tandon air di wilayah tersebut, yang menyebabkan aliran air ke rumah warga menjadi terbatas, khususnya di pagi hari.

“Kami mendapatkan informasi bahwa tandon air di Desa Kebonharjo ini hanya tinggal satu yang berfungsi. Melalui momentum Hari Bhayangkara, Polres Klaten memberikan bantuan tandon air berkapasitas 5.000 liter serta melakukan penggantian pipa dan kran air untuk menunjang distribusi air ke rumah-rumah warga,” Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo.

Ia juga menambahkan bahwa perbaikan jaringan air ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, dengan harapan Polri semakin dekat dan bermanfaat di tengah kehidupan masyarakat.

“Semoga ini bisa membantu pelancaran penggunaan air di sini. Semua yang kami lakukan merupakan inspirasi dari kebaikan yang lahir dari rekan-rekan anggota Polres Klaten untuk memberikan kontribusi langsung kepada warga,” Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo.

Sementara itu, Kepala Desa Kebonharjo, Sukamto, menyampaikan apresiasi tinggi atas bantuan tersebut. Menurutnya, warga selama ini memang kesulitan mengakses air bersih secara merata akibat keterbatasan fasilitas penampungan air.

“Warga Desa Kebonharjo sangat berterima kasih atas bantuan ini. Sebelumnya hanya ada satu tandon air yang berfungsi, dan saat pagi hari air yang mengalir ke rumah warga sangat kecil. Semoga dengan adanya tandon baru ini, distribusi air menjadi lebih lancar,”

Kepala Desa Kebonharjo, Sukamto.

Salah satu momen paling berkesan dalam kegiatan ini adalah proses pengangkatan tandon air ke menara tower setinggi sekitar lima meter. Kapolres Klaten bersama anggota dan warga bergotong royong menarik tandon menggunakan tali secara manual. Dengan semangat kebersamaan dan kekompakan, tandon berhasil diangkat dan dipasang dengan aman di atas tower air.

Selain itu, para anggota Polres Klaten bersama warga juga turut mengganti pipa dan meteran air yang telah bocor dan aus. Proses ini dikerjakan bersama-sama di beberapa titik saluran air.

DEMAK – Banyak warga yang tinggal di pesisir pantai Utara Pulau Jawa, berharap besar terhadap program giant sea wall (tanggul laut) yang saat ini sedang dikebut pengerjaannya oleh pemerintah pusat. Keberadaan tanggul laut menjadi satu-satunya solusi penanganan dampak dari bencana rob di pesisir utara pulau Jawa.

 

Salah satu tokoh masyarakat Dukuh Pandansari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Zamroni (50), mengatakan, warga sangat berharap proyek tanggul laut yang saat ini sedang dikerjakan, bisa segera terealisasi.

 

“Warga ingin sekali bencana rob ini sesegera mungkin teratasi, dan bisa terselesaikan. Masyarakat sini kalau ditanya tentang rob, mungkin sudah tidak bisa merasakan lagi apa itu rob, karena sudah terlalu lama terbiasa hidup di tengah rob. Sudah akrab dengan rob 20 tahun lebih,” ungkap Zamroni, ditemui di depan warung, yang juga menjadi tempat tinggal bersama istri, Selasa (24/6/2025).

 

Menurutnya, warga desa sudah tahu kalau solusi mengatasi rob ini hanya dengan tanggul laut. Warga juga paham, penyedotan air dan pengerukan sungai, tak akan menyelesaikan persoalan rob untuk jangka panjang. Namun, sifatnya hanya sementara.

 

“Warga juga tahu selama menunggu tanggul laut selesai, pemerintah juga mengusahakan menangani rob dalam jangka pendek. Semoga (tanggul laut) tidak sampai molor dan tertunda,” ungkapnya.

 

Zamroni mengungkapkan, dia semula tinggal di RT 02 RW 04. Namun karena rob kian tahun meninggi, dia memutuskan hengkang dari rumah yang selama ini ditinggali bersama anak istri.

 

Rumahnya dibiarkan tenggelam. Zamroni kemudian menumpang tinggal di lahan milih BBWS, yang ada di dekat dukuhnya. Di tempat itu, ia mendirikan warung untuk menghidupi keluarga sejak 2015 sampai sekarang. Di area itu saat ini ada proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak, yang juga terintegrasi dengan tanggul laut.

 

“Rob paling parah itu mulai 2021. Di sini dampaknya yang paling parah. Setiap tahun warga di sini selalu meninggikan rumah satu meter. Bahkan tidak sampai setahun sudah meninggikan lagi. Lama-lama kan habis uangnya. Padahal kebutuhan kita tidak hanya soal meninggikan rumah, tapi juga kebutuhan sehari-hari, belum lagi anak sekolah,” kata Zamroni.

 

Dia dan sebagian besar warga tidak mampu lagi meninggikan rumah. Sebagian masih bertahan di tempat. Salah satunya, Sumaerah (70), yang juga tetangga Zamroni.

 

Boleh dibilang, kehidupan Mbah Sumaerah sangat memprihatinkan. Bersama anaknya, Unawanah (35) dan menantu, Syukron Akbar (37), serta dua cucu, Narulita Noverona (8) dan Yunia Amalia (5), mereka tinggal di dalam rumah papan yang sudah tergenang air rob, bahkan air menggenang setinggi perut orang dewasa. Dari luar, sepintas seperti rumah apung. Namun, kalau melongok ke dalam, kondisinya sudah sangat tidak layak untuk ditempati.

 

“Saya tinggal di sini sejak umur 15 tahun. Dulu saat saya remaja, robnya tidak setinggi ini. Sekarang parah banget,” ungkap Mbah Sumaerah.

 

Untuk masuk ke dalam rumah, oranh harus membungkukkan badan. Perlu tambahan rangkaian bambu dan papan, sebagai jembatan untuk jalan masuknya. Kalau kurang hati-hati, bisa terpeleset dan tercebur. Tak banyak perabot laiknya rumah pada umumnya.

 

“Setiap hari ya begini. Sudah puluhan tahun saya menjalani hidup di sini. Tidur, makan, mandi ya di dalam. Hidupnya di atas air rob,” ungkap nenek yang menderita sakit punggung dan mata tersebut.

 

Suaminya, Musa, meninggal tujuh tahun lalu. Mbah Sumaerah menggantungkan hidup pada anak dan menantunya yang bekerja sebagai buruh.

 

Ketika ditanya kenapa tidak mau pindah, ia menjawab lirih.

“Mau pindah kemana? Saya tidak punya uang sama sekali. Minta bantuan juga tidak ada yang memberi,” ungkapnya.

 

Mbah Sumaerah hanya bisa pasrah. Dia berharap pemerintah memberi perhatian dan bantuan. Tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk nasib dua cucu kesayangan.

 

Soal tawaran relokasi, Mbah Sumaerah tak buru-buru menerima. Dia khawatir jika ditarik biaya, meski diberitahu kalau gratis. Diberikan lahan dan dibangunkan rumah secara cuma-cuma.

 

“Sementara di sini dulu saja. Kalau pindah nanti bayar pakai apa tanah dan bangun rumahnya? Untuk makan tiap hari saja susah, seadanya,” katanya.

 

Zamroni, Mbah Sumaerah, dan warga lain di Desa Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berharap besar pada proyek giant sea wall. Warga yang sudah pasrah ingin kehidupannya jauh lebih baik. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya terbentuknya pengelolaan sampah terpadu aglomerasi antarwilayah kabupaten/ kota terdekat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno menjelaskan, pengelolaan itu bisa menampung dan mengelola sampah dari berbagai kabupaten/ kota.

“Contoh pengelolaan sampah terpadu bisa digarap di Kabupaten Magelang, digandeng dengan Temanggung, dan sekitarnya. Di Solo itu agar melibatkan jangan Karanganyar, Sukoharjo, Sragen,” kata Sumarno, di sela Rapat Koordinasi Pemantapan Isu Strategis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, di Hotel Front One Kesambi, Semarang, Selasa (24/6/2025).

Pengelolaan sampah tersebut, lanjut dia, diharapkan bisa diproduksi menjadi bahan bakar berbahan sampah atau refuse derived fuel (RDF). Sebab, RDF biasanya digunakan industri maupun pembangkit listrik berbahan bakar alternatif.

Sumarno menyampaikan, pihaknya juga mendorong pengelolaan sampah skala regional di tingkat desa. Sebagai percontohan, terdapat TPS regional di Magelang, yang bisa ditiru desa-desa lain di Jateng.

Dia menekankan, persoalan sampah menjadi salah satu masalah krusial dan strategis, yang perlu segera diselesaikan. Karenanya, menurut Sumarno, Badan Kesbangpol dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran besar untuk mitigasi dan menyelesaikan salah satu persoalan lingkungan tersebut. Terlebih, permasalahan lingkungan juga punya efek lanjut dengan problem sosial.

“Masalah sampah, pengelolaan, dan pembuangannya ini menjadi pekerjaan yang kita hadapi. Butuh koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Persoalan kerusakan lingkungan ini harus menjadi perhatian kita semua,” tandas sekda.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong setiap warga, agar mengelola sampah yang dihasilkan dengan baik. Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan, atau membakarnya.

Sumarno mengajak tokoh agama maupun tokoh masyarakat, agar ikut mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pelaksana Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng, Muslichah Setiasih mengatakan, dalam kegiatan yang mengumpulkan pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ini, dalam rangka penyamaan persepsi arah kebijakan kedepan.

Isu strategis yang dirapatkan terkait dengan menjaga kondusivitas wilayah, indeks demokrasi, isu sosial, hingga persoalan lingkungan. (Humas Jateng)*ul

SEMARANG – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Tak Diskon Maka Tak Sayang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan berakhir pada 30 Juni 2025. Masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut, mengingat tahun depan tidak ada program serupa.

 

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Nadi Santoso mengingatkan, waktu pelaksanaan program tersebut tinggal hitungan hari, dan tidak akan ada kesempatan serupa untuk tahun depan.

 

“Untuk masyarakat Jawa Tengah, terutama yang masih mempunyai kendaraan yang menunggak (pajaknya), segera manfaatkan program ini. Waktunya tinggal tujuh hari, dan tahun depan sudah tidak ada program pemutihan lagi,” ujarnya, saat ditemui di Kantor Bapenda Jateng, Senin (23/6/2025), sore.

 

Ditambahkan, program yang telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir ini, menawarkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi.

 

“Masyarakat cukup antusias. Ketersediaan material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di luar ekspektasi, karena ada lonjakan wajib pajak yang memanfaatkan program ini. Tapi hal tersebut sudah ditangani oleh rekan-rekan kepolisian,” kata Nadi.

 

Ditambahkan, Bapenda Jateng mencatat, sampai 22 Juni 2025, terdapat 988.800 objek yang memanfaatkan program pemutihan, dengan pembayaraan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp266.117.892.400. Selain itu, penerimaan opsen pajak kendaran bermotor untuk kabupaten kota se-Jawa Tengah sebesar Rp174.967.658.000, dan sebanyak Rp851.778.944.500 piutang telah dibebaskan.

 

Nadi menambahkan, setelah program itu rampung, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah di seluruh kabupaten kota akan melaksanakan operasi kepatuhan, pada daerah-daerah yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor tinggi.

 

“Operasi kepatuhan di jalan tentunya ini banyak manfaatnya. Selain soal kepatuhan, juga tentang keselamatan selama berkendara, dan sosialisasi taat pajak.” bebernya.

 

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, setelah program ‘Tak Diskon Maka Tak Sayang’ selesai. Antara lain, penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) sesuai ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74, pelaksanaan kegiatan Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (Gadis Pantura) di instansi pemerintah, serta pemasifan kegiatan Sengkuyung.

 

Nadi menjelaskan, pajak merupakan kewajiban warga negara, yang nantinya dikembalikan dalam bentuk program pembangunan. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak, yang sudah patuh membayar pajak.

 

“Kepada masyarakat yang sudah patuh membayar pajak, dan juga memanfaatkan program pemutihan ini, kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya. (Dae, Bappenda/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

REMBANG – Alih-alih musim kemarau, curah hujan yang masih tinggi hingga pertengahan Juni, memberikan dampak pada pertumbuhan tanaman tembakau, khususnya yang ditanam di lahan sawah. Pasalnya, genangan air di lahan sawah, bisa menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan tanaman tembakau.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Fajar Riza Dwi Sasongko menyampaikan, dari total luas tanam sekitar 10.000 hektare yang telah ditanami, hanya sekitar 30 persen tanaman yang menunjukkan pertumbuhan optimal.

“Yang banyak gagal ini tembakau yang ditanam di sawah. Karena sistem pembuangan airnya, rata-rata belum bagus. Jadi saat turun hujan deras, air tergenang cukup lama, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tembakau terhambat. Kalau air lama menggenang dua sampai tiga hari, bisa membuat tanaman menjadi layu,” ujar Fajar, saat ditemui di kantornya, Senin (23/6/2025).

Berdasarkan informasi dari BMKG, lanjutnya, kondisi kemarau basah ini diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2025, bahkan berpotensi berlanjut sampai akhir tahun. Untuk itu, pihaknya terus menyampaikan imbauan kepada petani, agar lebih waspada dan menyesuaikan strategi budidaya.

“Kami memberikan informasi kepada petani, bahwa musim kemarau ini cenderung basah. Mereka perlu mengantisipasi jika tetap ingin menanam tembakau,” tegas Fajar.

Fajar menambahkan, sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyalurkan bantuan sarana produksi (saprodi) bagi petani tembakau, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bantuan tersebut meliputi 150.300 kg pupuk ZA, 32.800 kg pupuk ZK, 16 liter/kg pupuk ZPT, 5.000 kg pupuk NPK rendah klor, 8.450 kg pupuk organik, serta 40 ton pupuk SP26.

Selain itu, imbuhnya, juga disalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), berupa mesin rajang (7 unit), para-para (750 buah), motor roda tiga (6 unit), timbangan digital (7 unit), dan unit pengolahan hasil (1 unit). Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada petani sebanyak tiga kali, yaitu pelatihan diversifikasi tembakau kelapa, budidaya tembakau, dan uji efektivitas pupuk organik.

“Kalau alsintan dari pemerintah provinsi sudah diserahkan, tapi yang dari pemkab masih dalam proses pengadaan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menekankan pentingnya pengolahan lahan yang baik untuk mengantisipasi hujan deras.

“Kalau pengolahan lahan dilakukan dengan baik, saat hujan lebat, air bisa cepat terbuang, sehingga tidak menggenangi tanaman,” pungkasnya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap I 2025. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha kepada perwakilan warga, di pendapa rumah dinas bupati setempat, Senin (23/6/2025) sore.

Di hadapan seratusan perwakilan warga penerima, bupati minta, agar bantuan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama sembako. Termasuk, kebutuhan pokok anak balita, seperti susu dan semacamnya.

“Kepada para bapak, jangan gunakan untuk judi online. Manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga,” katanya.

Bupati juga berharap, bantuan tahap II yang akan diserahkan Oktober mendatang, dapat meringankan beban pengeluaran biaya hidup warga.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istichomah menyampaikan, pada tahap I, ada 2.393 penerima BLT. Masing-masing akan menerima Rp600 ribu. Pun pada tahap II, akan menerima bantuan dengan nominal sama.

Selain itu, lanjutnya, pada semester II 2025 nanti, akan ada tambahan 142 penerima yang termasuk dalam anggaran perubahan. Penerima tambahan ini juga akan menerima BLT Rp1,2 juta, namun dalam sekali penyerahan.

“Prioritas penerima adalah petani tembakau dan buruh tembakau, petani cengkih. Kemudian ada pula warga kurang mampu,” terangnya

Penerima bantuan dari Dusun Klothok, Desa Doplang, Bawen, Panariman (57) mengaku senang mendapat bantuan uang tunai tersebut.

“Uangnya untuk beli beras dan bayar hutang,” kata tuturnya.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng