Category: Uncategorized

SRAGEN – Kepala Bidang 4 Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, melakukan survei lapangan ke Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen,pada Rabu (4/6/2025). Kegiatan tersebut dilakukan untuk meninjau perkembangan pembangunan sumur bor program penyediaan air bersih dan sanitasi, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Dalam kunjungannya, Sri Suparni yang juga merupakan istri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia menyampaikan, pembangunan sumur bor sedalam 70 meter telah mempertimbangkan hasil laboratorium yang menyebutkan, bahwa air di kedalaman lebih dari 80 meter berpotensi asin.
“Kami hadir untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sumur bor, sanitasi jamban, dan posyandu sebagai bentuk komitmen Seruni dalam mendukung program pemerintah, khususnya percepatan penanganan stunting,” ungkap Sri Suparni.
Sri Suparni Bahlil menjelaskan, Seruni secara rutin menjalankan program serupa setiap bulan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Sragen sendiri, ditargetkan 16 titik penerima manfaat pembuatan sumur bor.
“Harapan kami, program ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan air bersih, menurunkan angka stunting, dan ikut serta mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Juwok, Suyono, mengapresiasi program tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.
“Dengan adanya bantuan ini, besar harapan kami warga Desa Juwok bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami sangat terbantu,” ujarnya.
Ia menambahkan di Desa Juwok telah dibangun dua titik sumur bor, masing-masing berlokasi di Dukuh Kedungpring dan Dukuh Weru, yang masing-masing diproyeksikan dapat melayani kebutuhan air bersih hingga 80 Kepala Keluarga.
“Sumur pertama sudah rampung dan akan segera diuji coba. Sumur kedua akan mulai dibangun dalam waktu dekat,” imbuh Kades.
Pada kesempatan itu, Sri Suparni juga mengunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan (SIKK) Kabupaten Sragen, fasilitas yang dibangun oleh Pemkab Sragen sebagai wadah bagi pelaku industri kreatif, UMKM, dan seniman.

Penulis : Salmalia/Yuli DiskominfoSragen
Editor : WH/DiskominfoJtg

TEMANGGUNG – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung kini menyediakan layanan perizinan di bidang kesehatan hewan dan peternakan secara terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.
Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor DKPPP. Cukup mendatangi MPP, seluruh proses pengajuan dan pengambilan dokumen perizinan bisa dilakukan di satu tempat.
“Masyarakat tidak perlu ke dinas. Cukup ke sini (MPP), bawa persyaratannya. Kalau rekomendasi atau registrasinya sudah terbit, bisa langsung diambil juga di sini,” ujar Ika Wijayanto, Penyuluh Pertanian Muda DKPPP Temanggung, Kamis (5/6/2025).
Ia berharap, keberadaan desk pelayanan DKPPP di MPP ini akan semakin memudahkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dalam mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan.
“Harapannya, masyarakat luas bisa lebih mudah dan cepat dalam membuat rekomendasi, maupun penerbitan registrasi seperti ini,” tambahnya.
Adapun jenis layanan yang disediakan oleh DKPPP Temanggung di MPP meliputi:
1. Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK);
2. Rekomendasi izin tempat usaha pelayanan kesehatan hewan untuk praktek dokter hewan mandiri;
3. Rekomendasi izin tempat praktik dokter hewan bersama;
4. Rekomendasi izin tempat usaha bagi klinik hewan;
5. Rekomendasi izin tempat usaha rumah sakit hewan;
6. Rekomendasi izin praktik dokter hewan mandiri;
7. Rekomendasi izin praktik dokter hewan dari negara asing;
8. Rekomendasi izin praktik bagi sarjana kedokteran hewan dan paramedik veteriner;
9. Rekomendasi izin usaha toko obat hewan;
10. Rekomendasi izin usaha pemotongan hewan ruminansia;
11. Rekomendasi izin tempat salon hewan kesayangan;
12. Rekomendasi izin tempat penitipan hewan kesayangan;
13. Rekomendasi izin usaha pemotongan unggas;
14. Rekomendasi izin tempat pembibitan hewan kesayangan;
15. Rekomendasi izin usaha pakan;
16. Rekomendasi izin usaha peternakan, dan
17. Rekomendasi izin ambulatory.

Penulis: sv;ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg

WONOGIRI – Sebanyak tujuh titik Pembangunan talud jalan di Desa Giriyoso Kecamatan Jatipurno selesai dikerjakan dalam waktu 30 hari, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025. Selain tujuh titik talud, telah selesaI dibangun pula rabat jalan beton sepanjang 621 meter, yang menjadi akses penghubung antara Dusun Tlangu Desa Giriyoso Kecamatan Jatipurno dengan Dusun Sempon Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

Proyek tersebut menelan dana sebesar Rp489 juta dengan rincian Rp169 juta dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dan Rp320 juta dari APBD Kabupaten Wonogiri.

Dandim 0728/Wonogiri, Letkol Inf Edy Ristriyono menyampaikan, penyelenggaraan program TMMD merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI-Rakyat bersama pemerintah daerah, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif ke seluruh wilayah, dalam menciptakan ketahanan nasional yang tangguh.

“TMMD merupakan program kerja sama yang terpadu dan berkelanjutan, antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah, yang memadukan program masing-masing instansi, guna percepatan pembangunan di daerah. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penguatan aspek pertahanan, dengan kriteria sasaran di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal/miskin, terisolasi/terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh perkotaan, serta daerah yang terkena dampak akibat bencana,” tuturnya, saat menjadi Inspektur Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II, Rabu (4/6/2025).

Selan rabat jalan dan talud, Dandim mengatakan, beberapa hasil yang mampu dicapai dalam TMMD Reguler ke-124, antara lain pembukaan/perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, saluran air/irigasi, rehab rumah tidak layak huni, serta pembangunan beberapa fasilitas umum antara lain pembangunan/rehab tempat ibadah, sekolah, Puskesmas, pasar, ruang serba guna, tempat dan sarana olah raga.

“Untuk kegiatan dengan sasaran nonfisik telah selesai dilaksanakan, berupa kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan pembekalan berbagai materi, yang berkaitan dengan peraturan, hukum, kehidupan sosial masyarakat, dengan melibatkan narasumber dari dinas/instansi terkait,” ujarnya.

Penutupan TMMD ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima hasil TMMD, dari Dandim Letkol Inf Edi Ristriyono kepada Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno, di Lapangan Giriyoso, Kecamatan Jatipurno.

Wabup berharap, akses jalan yang baru dibangun, dapat memperlancar mobilitas pertanian, yang mengarah pada peningkatan ekonomi desa.

“Dengan selesainya jalan penghubung tersebut, kami harapkan dapat memudahkan transportasi, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat kegiatan ini juga mampu meningkatkan semangat kebersamaan, serta gotong royong untuk mengatasi persoalan yang ada di daerah,” kata wabup.

 

Penulis : SIKP_kominfowng
Editor: WH/DiskominfoJtg

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal itu dibuktikan dengan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Predikat itu sekaligus mencatatkan raihan Opini WTP Kabupaten Sragen selama sepuluh kali berturutan. Pengumuman opini WTP berlangsung di Kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/6/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sragen, Suroto hadir langsung menerima salinan opini WTP dari BPK RI Jawa Tengah tersebut didampingi Ketua DPRD Sragen, Suparno, dan Kepala BPKPD Sragen, Dwiyanto.
Usai menerima penghargaan, Suroto mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pencapaian ini. Ia menegaskan, Pemkab Sragen konsisten menjaga tata kelola keuangan yang susai standar akuntasi pemerintah, serta sebagai bentuk keberhasilan kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, Opini WTP ke-10 berturut-turut ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Sragen, DPRD Sragen dan stakeholder terkait, yang terus menunjukkan semangat dalam menciptakan dan mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto menyampaikan, opini WTP menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sragen, sebagai tolok ukur.

“Selama ini sebenarnya kami bukan sedang diawasi atau diperiksa, melainkan sedang dituntun oleh BPK untuk mengerjakan yang benar, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih,” terang Dwiyanto.

Ditambahkan, Opini WTP yang diraih Pemkab Sragen sudah diraih sejak 2015 lalu. Dengan raihan predikat opini WTP kali ke-10 ini, lanjut Dwiyanto, Pemkab Sragen akan selalu komitmen dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, sehingga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan harapan Kabupaten Sragen bisa selalu memperoleh opini tertinggi dalam hasil pemeriksaan.

Menurutnya, Predikat WTP ini sebagai bentuk pengakuan tertinggi dari BPK RI, yang secara tidak langsung menegaskan, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik, sehingga diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan,” pungkasnya.

Penulis : Miyos/Yuli_DiskominfoSragen
Editor : WH/DiskominfoJtg

DEMAK – Ribuan warga Demak nampak memadati sepanjang Jalan Panjang Jimat, depan Kantor Bupati Demak hingga alun-alun. Mereka rela menunggu tradisi iring-iringan Tumpeng Songo dan gunungan hasil bumi, yang dibawa para santri berpakaian Wali Sanga, dari Pendapa Satya Bhakti Praja menuju Masjid Agung Demak, Jumat (5/6/2025).

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Demak M Badrudin menyampaikan, Tumpeng Songo adalah sebuah tradisi yang telah mengakar dan menjadi budaya dan sejarah Kabupaten Demak, sebagai wujud syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT, serta sebagai penghormatan kepada para ulama dan leluhur, yang berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa.

Disampaikan, Tumpeng Songo dengan sembilan jenis sajian yang penuh makna melambangkan nilai filosofi kehidupan, persatuan, dan nilai spiritualitas yang diajarkan para Wali Sanga.

“Tradisi ini mengingatkan kita semua untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, dunia, dan akhirat, serta hubungan antarsesama dengan sang khalik,” jelasnya.

Takmir Masjid Agung Demak, Nur Fauzi menyampaikan, untuk mendukung kegiatan tersebut, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 3.333 nasi nuk dan 3.333 air berkah, untuk dibagikan kepada pengunjung yang hadir pada acara tersebut.

“Nasi nuk adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang, serta menyiapkan air barokah yang diambilkan dari gentong Kong. Gentong Kong ini merupakan gentong peninggalan atau hadiah, dari Putri Cempa kepada
Raden Sultan Fatah, yang berada di kawasan makam Sultan Fatah, yang tidak pernah kering hingga saat ini, ” terang Fauzi.

Berdasarkan kajian laboratorium, lanjutnya, kandungan mineral air di Gentong Kong ini lebih baik dari air pegunungan.

Penulis: Red-kmf/ist
Editor: Di, Diskominfo Jateng

UNGARAN – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa (TMMD) sengkuyung tahap II Kodim 0714, berhasil membuka akses jalan alternatif yang menghubungkan Dusun Indrakila dengan wilayah Krajan Desa Lerep. Sehingga, mempermudah transportasi warga menuju ke Kota Ungaran.

Warga setempat, Bardi (60) menceritakan, akses jalan utama Dusun Indrakila beberapa kali longsor, sehingga menyulitkan warga yang akan ke Kota Ungaran untuk berniaga.

“Jalan beton ini menjadi alternatif dan sangat memperlancar kegiatan warga,” ungkap Bardi.

Dandim 0714 Letkol Inf Guvta Alugoro Koedoes menyampaikan, kegiatan TMMD telah menyelesaikan betonisasi jalan sepanjang 597 meter lebar 3 meter. Dia berharap, pelaksanaan TMMD dapat membantu pembangunan pemerintah setempat, terutama infrastruktur jalan untuk membuka akses daerah terisolasi.

“Intinya TNI siap membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan,” tegasnya saat menutup pelaksanaan TMMD sengkuyung tahap II, di Lapangan Desa Lerep, Rabu (4/6/2025).

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0714 Kapten CZi Sujadi menyampaikan, TMMD melibatkan anggota TNI, Polri, Pemkab Semarang, dan masyarakat berlangsung selama 40 hari, sejak 6 Mei 2025.

Disampaikan, selain menyelesaikan betonisasi jalan, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Total dana yang dihabiskan Rp480 juta lebih berasal dari dana APBD Jateng, APBD Kabupaten Semarang, Baznas, dan swadaya desa.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

 

 

Dalam rangka memperingati Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Klaten menyalurkan sebanyak 60 hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Klaten, Jumat (6/6/2025). Penyaluran ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial serta komitmen spiritual dari jajaran kepolisian untuk terus hadir dan melayani umat, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga aspek keagamaan.

Penyaluran hewan kurban ini meliputi lima ekor sapi yang diserahkan langsung kepada kelompok masyarakat yang telah terdata, serta 55 ekor kambing yang didistribusikan ke masjid-masjid di wilayah hukum Polres Klaten. Proses pendistribusian dilakukan dengan melibatkan personel dari seluruh jajaran, termasuk Polsek, untuk memastikan hewan kurban sampai tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Kasi Humas Polres Klaten AKP Nyoto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hewan-hewan kurban tersebut berasal dari para personel Polres Klaten yang dengan sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dalam momentum Idul Adha, di bawah arahan langsung Kapolres Klaten, AKBP NUR CAHYO A.P, S.H., S.I.K., M.H., M.Si.

“Rekan-rekan Muslim di Polres Klaten yang bersedia berkurban telah mempercayakan kepada kami untuk membantu penyalurannya. Kami menyalurkan lima sapi dan 55 kambing sesuai dengan permintaan masyarakat dan laporan yang masuk ke kami,” jelasnya.

“Alhamdulillah, Allah mengabulkan niat baik ini. Semoga semua pihak yang telah mempersiapkan hewan kurban maupun panitia yang terlibat dalam proses ini mendapat siraman kebaikan dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah,” imbuhnya.

Selain mendistribusikan hewan kurban, Polres Klaten juga mengerahkan personel untuk mengamankan pelaksanaan Sholat Idul Adha serta kegiatan penyembelihan kurban di sejumlah titik di Kabupaten Klaten. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan ibadah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pelayanan sosial, tetapi juga mencerminkan semangat solidaritas antara aparat kepolisian dan masyarakat. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai sarana untuk memperkuat hubungan emosional dan spiritual, sekaligus menegaskan bahwa Polres Klaten di bawah kepemimpinan AKBP NUR CAHYO A.P, S.H., S.I.K., M.H., M.Si senantiasa hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan yang humanis.

BREBES – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan rangkaian kegiatan di Kabupaten Brebes, Kamis (5/6/2025).

 

Di antaranya mengecek pelaksanaan layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di Desa Pagejugan Kecamatan Brebes, kemudian dilanjutkan penyerahan bantuan keuangan, dan dialog dengan tokoh masyarakat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes.

 

Berdasarkan tinjauan, layanan di Speling di Desa Pagejugan berjalan lancar. Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sejumlah pemeriksaan kesehatan dalam layanan tersebut meliputi deteksi dini kehamilan risiko tinggi, deteksi kanker serviks dengan metode IVA, skrining kusta, dan skrining TBC.

 

“Hasil pengecekan di wilayah Desa Pagejugan ini, TBC nol, berarti sehat, tapi banyak hipertensi,” ujar Luthfi.

 

Gubernur sempat berdialog juga dengan warga yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Dia mengajak masyarakat untuk tidak takut periksa. Melalui Speling, periksaan kesehatan jadi lebih dekat, gratis, bahkan ditangani oleh dokter spesialis juga.

 

Program Speling yang digulirkan Ahmad Luthfi, terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis (CKG) pemerintah pusat.

 

Selain mengecek Speling, dalam kunjungan kerjanya hari itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan keuangan untuk Pemkab Brebes. Total bantuan mencapai Rp276,61 miliar yang terbagi dalam beberapa jenis bantuan, termasuk di dalamnya bantuan perbaikan RTLH, sambungan listrik rumah, bantuan untuk kelompok nelayan, petani tambak, sampai bantuan kelompok usaha bersama (Kube).

 

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, sesaat sebelum dialog dengan tokoh masyarakat.

 

Adapun dalam dialog bersama tokoh masyarakat itu, Luthfi mendapatkan banyak masukan dan harapan dari masyarakat. Mulai dari masalah literasi, banjir dan abrasi, sampai pendidikan.

 

Dikatakan Luthfi, kegiatan yang dilakukan selama sehari di Kabupaten Brebes itu, dalam rangka mewujudkan Ngopeni Ngelakoni di wilayah Brebes. (Humas Jateng)*ul

 

Polwan Polres Klaten melaksanakan patroli rutin dalam program bertajuk “ESTRI WIGATI” sebagai bentuk kehadiran aktif dan humanis di tengah masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas publik, Rabu (4/6/2025).

Patroli dimulai pukul 11.00 WIB dengan menyasar area-area seperti Toko Mas Semar Jawa, Pasar Gedhe Klaten, dan Klaten Town Square. Selain melakukan pemantauan situasi keamanan, para Polwan juga menyampaikan imbauan kamtibmas secara langsung kepada warga yang dijumpai di lapangan.

 

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan preventif dan edukatif yang diusung Polres Klaten melalui keterlibatan langsung anggota Polwan,”

ungkap Kasihumas Polres Klaten, AKP Nyoto, S.H., M.H.

 

Menurutnya, pelibatan Polwan dalam kegiatan patroli ini membawa pendekatan yang lebih lembut namun tetap tegas. Warga yang dijumpai merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi dan memberikan respons positif terhadap keberadaan petugas.

 

“Polwan memiliki karakter yang cenderung komunikatif, sehingga pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan bisa diterima lebih mudah oleh masyarakat, khususnya di lingkungan pasar dan pusat keramaian,”

lanjut AKP Nyoto.

 

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan tidak ditemukan gangguan berarti. Interaksi yang dibangun para Polwan dengan warga turut memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum secara kolektif.

Program “ESTRI WIGATI” sendiri menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk menghadirkan figur Polwan sebagai representasi keamanan yang humanis, edukatif, dan menjangkau langsung kebutuhan informasi masyarakat di lapangan.

Dengan pendekatan yang lebih menyentuh sisi sosial, Polres Klaten berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan membawa dampak positif terhadap stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Klaten.

Polda Jateng, Kab. Boyolali | Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sempat memicu keberatan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait hasil operasi pemberantasan premanisme dalam rangkaian Operasi Aman Candi 2025. Dalam konferensi pers pada Selasa (3/6/2025) lalu, disebutkan terdapat 11 ormas teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan aksi premanisme di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman dalam sebuah klarifikasi usai menghadiri kegiatan Peletakan Baru pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan di Boyolali pada Kamis (5/6/2025) siang. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik, khususnya pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penyebutan 11 ormas terafiliasi Premanisme dalam konferensi pers sebelumnya.

Waka Polda mengungkap bahwa pihaknya tidak pernah bermaksud menggeneralisasi 11 Ormas tersebut sebagai Premanisme. 

“Dimana saat awal pemberitaan konferensi pers hasil Operasi Aman Candi tentang pemberantasan premanisme, ada diksi yang ditangkap berbeda. Oleh sebab itu kami dari Polda Jawa Tengah ingin meluruskan hal tersebut. Dalam pernyataan kami menyebutkan ada 11 ormas yang terafiliasi premanisme. Yang kami maksudkan di sini, yang terafiliasi adalah anggota atau Oknum dari ormas tersebut. Jadi bukan ormasnya, tapi oknum yang mengaku dan menggunakan atribut dari ormas tersebut,” jelasnya.

Wakapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung, termasuk di antaranya ormas dan perguruan pencak silat seperti Pagar Nusa, PSHT, dan lainnya. Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada upaya untuk menyudutkan organisasi manapun.

“Saya mohon maaf apabila ada kelompok ormas ataupun perguruan pencak silat seperti Pagar Nusa, PSHT, dan ormas lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah oknumnya. Jadi bukan menggeneralisir 11 ormas itu terlibat, tapi oknum anggotanya yang terlibat dalam kegiatan premanisme,” tegasnya.

Ia juga menyinggung beredarnya potongan video konferensi pers di media sosial yang menurutnya tidak menampilkan keseluruhan konteks keterangan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, lanjutnya, ada kelompok dan ada individu yang ditindak, dan konteks itu perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Polda Jateng, menurut Brigjen Latif Usman, tetap berkomitmen kuat untuk memberantas aksi premanisme dan menindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya sesuai hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penindakan tidak lepas dari peran serta semua pihak.

“Keterlibatan ormas dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas premanisme dan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, untuk terus mendukung dalam upaya tersebut,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Wakapolda kembali menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan diksi yang menimbulkan salah pemahaman. Ia menegaskan bahwa Polri tidak pernah mengeneralisasi ormas sebagai pelaku kejahatan.

“Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam diksi yang kami sampaikan tersebut ada kesalahan dalam pemahamannya. Saya tegaskan bahwa kami tidak menggeneralisir ormas terlibat premanisme,” tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen bersama memberantas premanisme demi menciptakan stabilitas keamanan dan iklim sosial yang kondusif.

“Mari kita berkomitmen bersama bahwa premanisme harus sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah. Dengan demikian stabilitas kamtibmas dapat terjaga sehingga pembangunan dan investasi bisa berkembang di Jawa Tengah,” pungkasnya.