Category: Uncategorized

SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga resmi memulai rangkaian proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2025/2026. Pembukaan berlangsung di Aula Ganesha, Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Selasa (3/6/25.
Dalam sambutannya, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menegaskan, Pemkot Salatiga berkomitmen penuh untuk menjalankan proses SPMB dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem yang bersih dan adil, kata Robby, merupakan cerminan serius dari upaya pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan.
Kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan panitia SPMB, Robby berpesan agar proses penerimaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ia mengingatkan agar semua pihak menghindari segala bentuk kecurangan serta memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada masyarakat.
“Layani warga dengan sepenuh hati, jangan berikan ruang bagi praktik curang. Sekolah adalah tempat anak-anak bermimpi, bukan ladang bisnis,” katanya.
Dikatakannya, proses SPMB lebih dari sekadar urusan administratif. Menurutnya, ini adalah gerbang awal untuk memastikan setiap anak di Salatiga mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan berkualitas.
“Penerimaan murid baru harus jadi momentum untuk menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua anak, bukan hanya milik mereka yang punya akses lebih,” ujarnya.
Robby juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk aktif mengawal jalannya proses seleksi. Ia menekankan agar tidak mudah tergiur oleh tawaran di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
“Ada empat jalur yang tersedia: Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi. Semua jalur ini harus dijalankan sesuai aturan, tanpa intervensi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga menambahkan bahwa proses SPMB tahun ini menggabungkan sistem daring dan luring agar lebih inklusif. Ini dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet memadai, tetap bisa mengikuti proses penerimaan dengan lancar.
Dengan dimulainya proses SPMB, Pemkot berharap kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan terus tumbuh dan sistem seleksi siswa dapat berjalan adil, bersih, serta berpihak pada masa depan anak-anak Salatiga.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

MALANG – Perjuangan Bupati Temanggung Agus Setyawan, atau akrab disapa Agus Gondrong untuk mengangkat taraf perekonomian para petani tembakau terus berlanjut. Setelah beberapa waktu menggelar kunjungan industri ke sejumlah pabrikan rokok yang berada di Kabupaten Kudus, kini dirinya kembali melakukan langkah yang sama, yakni dengan menggelar audiensi dengan beberapa perwakilan pabrikan rokok yang berada di Malang, Jawa Timur, tepatnya pada Rabu (4/6/2025).
Dengan mengajak serta perwakilan Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Agus berharap, kunjungan tersebut dapat membuahkan hasil positif terhadap serapan produk tembakau petani lokal oleh pihak industri rokok yang terdapat di wilayah Malang dan sekitarnya, termasuk Kota Surabaya.
Pada kesempatan tersebut, seluruh pihak yang hadir sepakat untuk memohon kepada pemerintah pusat agar bersedia kembali membuka jalan bagi berbagai regulasi terkait rokok, agar pergerakan industri hasil tembakau dapat lebih leluasa.
“Keleluasaan regulasi inilah yang menjadi salah satu faktor kunci kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani tembakau,” bebernya.
Menurutnya, kerjasama, serta kolaborasi yang baik dari berbagai pihak mulai petani, pihak pabrikan atau industri rokok, hingga pemerintah, akan menghasilkan sebuah tatanan demi perputaran rantai ekonomian yang kian positif.
“Industri hasil tembakau sampai sejauh ini masih memiliki multiplier effect yang luar biasa besar bagi sektor perekonomian,” imbuhnya.
Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto berpesan, kendati tembakau asal Kabupaten Temanggung tergolong sebagai yang salah satu yang terbaik dan kerap diburu oleh pabrikan, namun para petani juga diharapkan mampu secara konsisten menjaga kualitas produk yang dihasilkan, agar tetap memiliki nilai tawar yang kuat.
“Saya apresiasi tinggi atas forum yang diinisiasi oleh Pak Bupati Temanggung ini. Harapannya, ada titik keseimbangan ke depan. Petani harus mampu menjaga kualitas produk yang dihasilkan, maka pihak industri juga pastinya akan membuka pos serapan sesuai kebutuhan,” bebernya.
Sulasmi, selaku perwakilan dari Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya menyebut, sejatinya tembakau asal Kabupaten Temanggung memiliki kekhasan tersendiri yang dibutuhkan oleh pabrikan dalam menghasilkan produk rokok mereka. Sehingga pihaknya mewanti-wanti agar para petani tetap menjaga mutu agar produk tembakau mereka memiliki nilai jual seperti yang diharapkan.
“Tembakau asal Temanggung dan Madura itu sangat dibutuhkan oleh pabrikan, karena menjadi vetsin atau pemanis dalam sebuah produk rokok. Maka dari itu, petani harus mampu menjaga mutu dan kualitas sesuai dengan arah kebutuhan pihak pabrikan,” imbaunya.
Ketua Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Agus Parmuji berharap, forum tersebut mampu menjadi awal dari energi positif antara pihak pabrikan dengan para petani tembakau. Oleh karenanya, saat para petani tembakau mampu menjaga dan meningkatkan kualitas produk mereka, pihak pabrikan juga dapat melakukan serapan produk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para petani itu sendiri.
“Harapannya, ketika petani mampu menjaga kualitas tembakau dengan pola tanam yang benar sesuai yang diharapkan, sebaliknya pihak industri juga dapat melakukan serapan tembakau yang dihasilkan oleh petani,” pungkasnya.

Penulis: IFN;EKP
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 ditargetkan akan rampung pada 2027. Proyek senilai Rp10,9 triliun tersebut juga berfungsi sebagai tanggul laut (Giant Sea Wall) yang mampu menahan air rob.

 

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, Wandi Saputra mengatakan, paket proyek pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 terdiri dari tiga paket pekerjaan. Yakni 1A, 1B, dan 1C, dengan anggaran masing-masing, 1A senilai Rp2,02 triliun, 1B Rp6,84 triliun, dan 1C Rp2,11 triliun.

 

“Jadi, nilai Rp10,9 triliun itu termasuk PPN dan terkontrak sejak tahun 2022 sampai selesai tahun 2027. Kalau nilai konstruksi sebesar Rp10,05 triliun,” ujarnya, saat ditemui di Semarang, Rabu (4/6/2025).

 

Wandi menjelaskan, pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut, salah satu tujuannya sebagai jalan penghubung Semarang-Demak yang mampu mengatasi kemacetan di jalan nasional Semarang–Demak, sekaligus untuk menanggulangi rob di wilayah sekitar Kaligawe -Sayung. Dari total panjang pembangunan Jalan Tol sepanjang 10,634 Km, terdapat konstruksi sepanjang 6,7 km yang berfungsi sebagai tanggul laut.

 

“Jadi jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut, sepanjang 6,7 kilometer. Sehingga hal itu akan berdampak pada daerah di sekitar Kaligawe sampai Sayung,” ungkapnya.

 

Wandi menambahkan, selain sebagai jalan tol dan tanggul laut, proyek tol Semarang-Demak Seksi 1 tersebut juga membangun dua kolam retensi di Terboyo dan Sriwulan. Kolam tersebut berfungsi untuk mengendalikan banjir nonrob.

 

Hingga saat ini, katanya, progres pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 sudah mencapai 42,81 persen. Dengan rincian pada 1A sebesar 63,75%, 1B yang merupakan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut mencapai progres 41,55%. Sedangkan untuk 1C yang merupakan konstruksi Kolam Retensi Terboyo dan Kolam Retensi Sriwulan, mencapai progres 26,79%.

 

“Kolam retensi Terboyo itu seluas 189 hektare mampu menampung 6,7 juta (meter) kubik air, dan Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare mampu menampung 1,2 juta (meter) kubik air. Kedua kolam retensi tersebut dilengkapi dengan total 10 mesin pompa, dengan kapasitas masing-masing mesin sebesar 5m3/detik . Ini untuk pengendalian banjir bukan rob,” jelas Wandi.

 

Sehingga, ujarnya, pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 itu memang salah satu tujuannya untuk mengendalikan rob di wilayah sepanjang tanggul laut, sekaligus mengendalikan banjir akibat hujan.

 

“Ditargetkan pembangunan tol Semarang-Demak akan selesai di tahun 2027,” tandas Wandi. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

Klaten – Sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi konflik sosial di wilayah hukumnya, Polres Klaten melaksanakan Pelatihan Manajemen Taktis pada Selasa (3/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di halaman depan Mapolres Klaten ini diikuti 410 personel.

Latihan yang dipimpin oleh Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., ini mensimulasikan penanganan unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis. Turut hadir Karo Ops Polda Jawa Tengah Kombes Pol Basya Radyananda, S.I.K., M.H. dan Dir Samapta Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Risto Samodra, S.Sos., S.I.K., S.H., M.H.

Simulasi dimulai dari situasi kondusif, hingga berkembang menjadi aksi massa yang menolak hasil mediasi dan melakukan aksi kekerasan. Dalam skenario, sejumlah tindakan taktis diterapkan mulai dari negosiasi, dorongan maju pasukan Dalmas, hingga evakuasi korban dan tindakan pembubaran massa. 

Kapolres Klaten menegaskan bahwa latihan ini dilaksanakan untuk memastikan personel memahami langkah-langkah teknis di lapangan secara terukur dan penggunaan kekuatan secara proporsional, sekaligus kesiapan institusi menghadapi dinamika sosial yang dapat muncul sewaktu-waktu. Menurutnya, latihan ini tidak hanya untuk menunjukkan kekuatan personel, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi situasi kompleks tanpa harus menimbulkan korban, baik dari massa maupun dari pihak kepolisian.

“Keberhasilan rekan-rekan semua adalah, satu harus aman. Dua, harus sesuai dengan SOP. Untuk itu saya perlu mengingatkan beberapa paradigma baru yang harus kita perhatikan sebagai acuan SOP kita.” Tegas Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo SH., SIK., MH., MSi kepada peserta latihan.

Selama latihan, tim negosiator Polres Klaten juga aktif berinteraksi dengan massa, membagikan air minum melalui tim Polwan, serta menjembatani perwakilan pengunjuk rasa dengan pihak pemerintah daerah. Namun, dalam skenario, negosiasi gagal sehingga massa bertindak anarkis hingga melakukan pembakaran. Petugas kemudian mengambil langkah sesuai SOP untuk mengendalikan situasi.

Karo Ops Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basya Radyananda, dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan latihan. Ia menilai langkah-langkah teknis yang diterapkan personel Polres Klaten sudah sesuai standar dan mampu membubarkan massa dengan cepat.

“Simulasi ini berjalan sangat baik. Kalian luar biasa. Cara bertindak Raimas sudah sangat tepat. Semua bergerak sesuai SOP, mulai dari kesiapan awal hingga penanganan terakhir,” Ungkapnya.

Senada dengan itu, Dir Samapta Polda Jateng, Kombes Pol Risto Samodra, menekankan pentingnya perlengkapan Dalmas dan peran unit pengawasan internal dalam setiap pergerakan pasukan.

TEMANGGUNG – Sebanyak 80 (delapan puluh) dokter hewan terlibat dalam pengawasan penyembelihan hewan kurban. Mereka bertugas menjamin ketentraman masyarakat dalam memotong hewan kurban, baik dari waktu pemilihan, proses pemotongan dan waktu pembagian daging.
Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Tengah 3 Drh. Esti Dwi Utami mengatakan, 80 dokter hewan tersebar di lima kabupaten/ kota. Yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang dan Kota Magelang.
“Mereka dalam bertugas berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” kata Esti Dwi Utami, saat ditemui di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Rabu (4/6/2025).
Ia menerangkan, kegiatan dokter hewan sebagai petugas pemeriksa hewan kurban sebagai pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Hari Raya Iduladha.
Hal itu, lanjutnya, sekaligus membantu pemerintah, khususnya wilayah kerja PDHI Cabang Jawa Tengah 3 dalam menjamin ketenteraman masyarakat dalam memotong hewan kurban, baik dari waktu pemilihan, proses pemotongan dan waktu pembagian daging.
Diterangkan, sebelum menjalankan tugas, dokter hewan tersebut telah mengikuti workshop dan mendapat surat resmi dari PDHI Cabang Jateng 3. Surat ini menyampaikan, bahwa mereka sebagai anggota PDHI dan memang punya kemampuan.
Esti Dwi mengatakan, pemeriksaan oleh dokter hewan pada ternak kurban dapat menjamin masyarakat dari penyakit zoonosis dalam rangka pemotongan hewan kurban.
“Dokter hewan melakukan tugasnya, baik secara langsung sebagai petugas pemeriksa hewan kurban, maupun penyuluh kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Aiz;Ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri mengatakan, sebanyak 69 ribu bidang tanah wakaf di wilayahnya telah tersertifikat.

 

“Dari target 72 ribu bidang, sekarang sudah tersertifikasi mencapai 69 ribu tanah wakaf. Sisanya tinggal 2 ribuan bidang yang harus diselesaikan. Targetnya selesai tahun ini,” katanya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, Kota Semarang, Rabu (4/6/2025).

 

Lebih lanjut, Lampri mengatakan, pihak kantor wilayah BPN di kabupaten/ kota di Jateng melakukan upaya percepatan sertifikasi, melalui pendataan langsung di desa dan kelurahan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran bidang tanah, baik yang sudah berbentuk tanah wakaf maupun yang akan diwakafkan.

 

Wakil Gubernur Jawa Tengah,Taj Yasin, mendorong upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya. Tujuannya, supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan dan ketaatan terhadap hukum fikih bagi warga muslim. Apalagi, wakaf berkaitan dengan amal ibadah bagi seseorang yang mewakafkan tanahnya.

 

Taj Yasin menyampaikan, program sertifikasi tanah wakaf sudah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya. Program itu bekerja sama dengan BPN. Fokusnya mengurus sertifikat tanah wakaf, baik yang telah difungsikan untuk musala, masjid, lembaga pendidikan, maupun yayasan.

 

“Artinya banyak tanah wakaf yang disertifikasi, sudah diberikan kepada masyarakat, dijalankan, dan sudah bisa dirasakan manfaatnya,” kata Gus Yasin, sapaannya.

 

Untuk tanah-tanah wakaf yang belum tersertifikasi, wagub mengajak pihak-pihak terkait agar segera menyosialisasikan pentingnya hal tersebut. Sosialisasi diarahkan kepada nadzir atau pengelola tanah wakaf, agar mengajukan sertifikasi ke BPN dengan proses-proses yang benar.

 

Khusus untuk peruntukan tanah wakaf seperti pendirian bangunan masjid dan lembaga pendidikan, dia mengajak pengelola untuk tertib administrasi perizinan. Baik izin mendirikan bangunan (IMB), dan lain-lain.

 

Ketua MUI Jateng, Ahmad Darodji, mengatakan, sertifikat tanah wakaf akan meminimalisasi potensi persengketaan di masa mendatang. Tanah wakaf yang telah mempunyai kepastian hukum administrasi negara, selanjutnya bisa dikelola menjadi wakaf produktif dari sisi ekonomi dan kebermanfaatan masyarakat.

 

“Wakaf itu nanti akan bermanfaat bagi masyarakat, karena ada potensi yang sangat besar. Dari tanah wakaf ini kalau pengelolaannya bisa produktif, punya potensi triliunan rupiah. Jadi selain zakat, ada namanya wakaf, sehingga pengelolaannya itu bisa menjadi kekayaan umat,” beber dia, yang juga Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng tersebut.

 

Darodji mengatakan, ada contoh nyata pengelolaan wakaf yang sudah kuat di Singapura. Meskipun penduduk muslimnya hanya sekitar 15 persen, tetapi wakaf yang dikelola dengan bagus itu, bisa menghasilkan uang sampai Rp37 miliar setiap tahunnya.

 

Diharapkan, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia juga bisa serupa. Seperti, dimanfaatkan pada bidang kesehatan layanan rumah sakit, disewakan untuk bidang usaha, dan lainnya. Tujuannya, dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau masyarakat. (Humas Jateng)*ul

 

TEMANGGUNG – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana Rp1,2 miliar dalam program Beasiswa Tuntas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi 150 pelajar di tahun 2025.
Wakil Ketua Baznas Temanggung, Taufik Muqorobin pada Rabu (4/6/2025) mengatakan, beasiswa ini menyasar kepada pelajar kurang mampu guna membantu meringankan beban selama menuntut pendidikan di SMA, maupun SMK.
“Bagaimana mereka bisa sekolah di SMA, terbantukan di SMA, sehingga mereka nanti bisa lulus sampai SMA. Setiap anak menerima beasiswa Rp300 ribu per bulan,” katanya.
Ia mengatakan, para penerima beasiswa merupakan pelajar dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua selama anaknya menuntut pendidikan di bangku SMA.
“Para penerima itu dari keluarga kurang mampu, dan itupun harus mendapat rekomendasi atau yang menentukan mampu dan tidaknya itu dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan didukung dari desa,” tandasnya.
Beasiswa bagi pelajar ini merupakan salah satu program unggulan Baznas Temanggung, yakni Bintang Baznas. Untuk teknis penyalurannya, beasiswa itu tidak diberikan kepada pelajar, melainkan diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
“Ini adalah bentuk komitmen Baznas Temanggung dalam rangka mewujudkan generasi emas yang cerdas,” pungkasnya.

Penulis: Fir;Ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 3.947 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I 2024 di lingkungan Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (4/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menekankan kepada para pegawai, agar menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Menurut dia, pengangkatan ini bukan hanya soal jabatan atau pujian, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kerja dengan hati, bukan terikat kepada pujian, jabatan, tetapi bagaimana rekan-rekan bekerja dengan tulus ikhlas dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” tegas Luthfi.

Mantan Kapolda Jateng itu juga mengingatkan kepada para PPPK, agar pengangkatan ini jadi motivasi dalam memberikan kinerja terbaik. Bahkan, lebih meningkat lagi dibandingkan saat masih sebagai pegawai honorer.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pelantikan sebanyak 107 guru sebagai Kepala Sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah.

Luthfi juga menegaskan pentingnya integritas dalam proses penempatan kepala sekolah, dan mengingatkan agar tidak ada “titip-titipan” atau cara tidak resmi lainnya.

“Syukuri penempatan yang ada, karena semua penugasan ini adalah amanah,” ujar dia.

Luthfi juga mengingatkan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, untuk tidak hanya menjadi pemimpin di sekolah, tetapi juga teladan bagi siswa.

“Kepala sekolah adalah guru, artinya digugu dan ditiru. Bapak ibu punya pengabdian. Nah yang sudah lama, kami punya kebijakan akan kita dekatkan ke domisili. Maka yang belum, sabar, karena Jateng itu luas,” tegasnya.

Gubernur juga menaruh harapan kepada para kepala sekolah, agar mampu membawa kemajuan serta inovasi di sekolah tempat mereka ditugaskan

“Saya titip, ini adalah amanah kepada bapak-ibu, untuk mencerdaskan anak bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045,” tegasnya.

Kepala SMK N 2 Cilacap, Navy Hardiati,  mengapresiasi kebijakan Gubernur Luthfi yang menempatkan kepala sekolah atau guru lebih dekat dengan domisili. Hal ini menurutnya berdampak pada semangat kerja.

“Sesuatu yang sangat menbahagiakan bagi kami,” ucapnya.

Guru SMAN 6 Kota Semarang, Rahmadi menyampaikan ungkapan syukur dan bahagia, dengan diangkatnya sebagai PPPK. Guru agama Kristen yang sebelumnya mengabdi sebagai guru honorer selama 12 tahun ini, siap menjalankan tugas untuk menciptakan kemajuan di sektor pendidikan sesuai pesan gubernur.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menyampaikan formasi CPNS dan PPPK tahun 2024 sebanyak total 3.947 formasi yang terisi. Rinciannya yaitu 230 CPNS umum, 2 CPNS jabatan teknis, 228 CPNS jabatan fungsional kesehatan, 6 CPNS kedinasan STTD, 2.578 PPPK guru, dan 1.133 PPPK teknis.

Selain itu, 107 guru juga mendapatkan SK pemindahan dan penugasan sebagai Kepala Sekolah, terdiri dari 53 Kepala SMA Negeri, 50 Kepala SMK Negeri, dan 4 Kepala SLB Negeri. (Humas Jateng)*ul

REMBANG – Hingga 30 Mei 2025, sebanyak 287 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Rembang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

Hal itu disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang Slamet Haryanto, saat dihubungi Selasa (3/6/2025). Menurutnya, capaian itu sesuai dengan target yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.

Disampaikan, pihaknya bergerak cepat setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, bersinergi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan pendampingan secara intensif.

“Ini tugas negara. Sesuai arahan Bapak Bupati, kami tidak memandang waktu. Ada yang Musdessus-nya pagi, siang, malam, bahkan hari libur. Yang penting target tercapai,” tegas Slamet.

Saat ini, lanjutnya, proses pembentukan Koperasi Merah Putih telah memasuki tahap pendaftaran badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebanyak 147 desa telah memproses pendirian koperasi melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dan 16 koperasi di antaranya telah resmi memperoleh badan hukum.

Pihaknya terus mendorong desa-desa yang belum memulai proses notaris, untuk segera mendaftar. Koordinasi rutin juga dilakukan dengan notaris dan pihak kecamatan, untuk mempercepat tahapan ini.

Slamet yakin, kehadiran Koperasi Merah Putih akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desa, terutama dalam menekan angka kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memperkuat ketahanan pangan.

“Koperasi Merah Putih akan bersinergi dengan BUMDes, menjadi motor penggerak perekonomian desa berbasis potensi lokal. Ini sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati, yakni Rembang Sejahtera,” pungkasnya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng