Category: Uncategorized

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di wilayahnya.

 

“Satgas PHK itu perintah presiden. Itu harus segera ditangkap dengan baik di wilayah kita. Segera dibentuk dan rumuskan apa yang harus dilakukan,” kata Luthfi, saat memimpin Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (2/6/2025).

 

Luthfi mengatakan, Satgas PHK ini dibentuk untuk mereduksi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sekaligus mengambil langkah pencegahan PHK karyawan tanpa pemenuhan kewajiban. Satgas ini mulai bertindak ketika suatu perusahaan masuk dalam kategori kuning.

 

“Jadi Satgas PHK itu, kita gunakan tidak pada saat perusahaan itu sudah pailit (merah), tetapi dari upaya pencegahan pun sudah kita terjunkan, sehingga secara tidak langsung mencegah terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan,” katanya.

 

Satgas PHK tersebut terdiri dari beberapa komponen. Antara lain Dinas Tenaga Kerja, serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di perusahaan, serta pihak pengusaha atau pemilik perusahaan. Pihak di luar itu juga akan dilibatkan sesuai dengan fungsinya.

 

“Isinya nanti macam-macam. Ada beberapa kompartemen yang harus kita masukkan, membuat rencana kerja, dan baru kita jalankan,” kata Luthfi.

 

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan, selama ini pihaknya sudah melakukan segmentasi perusahaan, dengan tiga kategori. Perusahaan dengan kategori hijau atau mantap adalah perusahaan yang melaksanakan aturan-aturan norma ketenagakerjaan. Selanjutnya ada perusahaan yang kuning dan merah.

 

“Kuning itu biasanya ada permasalahan-permasalahan. Misalnya, lembur tidak dibayar, hak-hak (karyawan) ada yang dikurangi. Itu harus kita dalami persoalannya seperti apa. Kalau persoalan itu berlanjut, ujungnya bisa menjadi merah atau terjadi PHK,” tuturnya.

 

Saat memberikan paparan, Ahmad Luthfi sempat menyinggung terkait keterlibatan kurator. Dalam hal ini, Aziz menjelaskan, kurator masuk kalau sebuah perusahaan sudah pailit. Tanggung jawab manajemen atau pemilik beralih kepada kurator.

 

“Nanti ketika sudah pailit itu ada dua opsi dari kurator, yaitu going concern atau tetap berusaha di bawah kurator, kemudian PHK atau tutup. Begitu,” kata Aziz.

 

Ditambahkan, Satgas PHK bekerja dari sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Jika sudah telanjur terjadi PHK, maka satgas memastikan hak-hak pekerja berupa jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon, diterima oleh pekerja atau karyawan.

 

“Termasuk hak-hak lain yang belum dibayarkan seperti penggantian cuti, penggantian lembur. Kita memastikan untuk itu diterima oleh yang bersangkutan,” ucapnya. (Humas Jateng)*ul

 

Menjelang pengumuman kelulusan tingkat SMP, Polsek Delanggu mengambil langkah tegas dengan membina sembilan pelajar yang kedapatan menggunakan sepeda motor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, Senin (2/6/2025). Kegiatan pembinaan yang digelar di Aula Polsek Delanggu ini juga menyoroti potensi gangguan pada perayaan kelulusan, seperti aksi corat-coret seragam dan konvoi ugal-ugalan.

Para siswa ini ditindak lantaran mengendarai sepeda motor yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelengkapan, seperti knalpot bising dan tidak menggunakan pelat nomor. Dalam kegiatan tersebut, polisi memberikan sanksi tilang dan edukasi langsung kepada para siswa serta orang tua mereka.

“Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis seringkali menjadi awal dari perilaku tidak tertib. Terlebih menjelang kelulusan, situasi ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan masyarakat,” ujar Kapolres Klaten AKBP Nur CAhyo, SH., SIK., MH melalui Kasihumas Polres Klaten, AKP Nyoto, S.H., M.H.

Dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi keterkaitan siswa dengan kelompok geng motor. Namun demikian, Polsek Delanggu tetap mengedepankan langkah pencegahan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan langsung kepada siswa dan keluarga.

Dalam hal ini, keterlibatan orang tua menjadi sangat krusial. Kehadiran mereka dalam kegiatan pembinaan merupakan upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga anak-anak tetap dalam jalur yang benar. Kolaborasi antara polisi, sekolah, dan orang tua diharapkan mampu meminimalkan potensi kenakalan remaja yang muncul di momen kelulusan.

“Kami tidak melarang pelajar merayakan kelulusan, tapi bentuk perayaannya harus tetap dalam koridor tertib, aman dan bermanfaat. Orang tua harus menjadi garda depan pengawasan,” tegas AKP Nyoto.

Polsek Delanggu akan terus menggelar patroli preventif serta penggalangan kepada pelajar dan lingkungan sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Klaten untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus melindungi generasi muda dari pengaruh negatif.

SEMARANG – Pihak Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memberi apresiasi terhadap capaian kinerja 100 hari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Akademisi menilai, kepemimpinan Luthfi-Yasin tersebut, telah mampu mengajak semua pihak mengurus bersama permasalahan daerah.

 

Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip, Wijayanto, saat Diskusi Publik Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Jawa Tengah, di Ruang Sidang Senat Fisip Undip, Senin (2/6/2025). Dikatakan, sebagai satu masa, 100 hari sebenarnya terlalu singkat, untuk menghitung lima tahun.

 

“Seratus hari kita bisa melihat sejauh mana kinerja dari pemerintah. Saya pikir itu menjadi blue print dari lima tahun ke depan. Satu hal yang tampak menonjol dari Pemprov Jateng dalam penilaian kita, adalah spirit kolaborasi dari pemprov ini luar biasa,” kata Wijayanto.

 

Menurutnya, baru di era gubernur ini, pemprov melibatkan 44 perguruan tinggi di Jateng, salah satunya Undip. Oleh karena itu, Undip sangat bangga menjadi salah satu pihak yang diajak kerja sama oleh pemprov, dengan hubungan sangat dekat.

 

“Pak Gubernur menyampaikan, Undip menjadi yang terdepan dalam proyek desalinasi, yang sangat penting dan relevan untuk mengatasi problem kelangkaan air bersih di daerah pesisir di Jateng. Seperti yang kena rob, ada air asin di sana yang tidak bisa diminum,” terang Wijayanto.

 

Ditambahkan, proyek desalinasi air itu, merupakan salah satu dari 27 kerja sama Undip dengan pemprov. Pihaknya berharap spirit yang sama ini bisa terus dipertahankan karena Jateng terlalu besar untuk diurus sendiri.

 

“Menurut saya, itu menjadi credit point yang perlu mendapat benang merah bagi Pemprov Jateng,” ungkap Wijayanto.

 

Dikatakan, ada banyak hal yang harus terus ditingkatkan, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain juga faktor banjir yang perlu disoroti.

 

“Kita juga memberikan satu highlight tentang pentingnya mengomunikasikan kebijakan pemerintah, keberhasilan pemerintah kepada publik, karena selain kinerja yang baik, dan kebijakan yang tepat, juga partisipasi publik yang luas. Di sinilah pentingnya komunikasi. Komunikasi tidak sama dengan pencitraan,” jelasnya.

 

Wijayanto membeberkan, gubernur telah memulai dengan slogan yang baik, yaitu Ngopeni, Ngelakoni. Itu merupakan cara komunikasi yang njawani, dan bisa merasuk ke benak warga Jateng. Ia berpikir, komunikasi yang sesuai nilai budaya dan konteks zaman itu, diperlukan dari sisi pesan atau filosofi.

 

“Dari sisi media, media sosial. Generasi muda sekarang menghabiskan waktunya sejak bangun sampai tidur lagi, itu di internet. Dari sisi media, medium itu perlu dipakai. Dari bentuk konten audio visual, lebih baik daripada konten hanya teks atau sekadar gambar atau caption. Itu perlu diperhatikan,” jelasnya.

 

Apakah harus sama dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi? Wijayanto menilai, Gubernur Jateng dan Wagub telah memiliki gaya kepemimpinan yang njawani dan lebih cocok untuk Jateng.

 

“Saya pikir Pak Luthfi dan Gus Yasin punya gaya komunikasi modal yang sangat baik, untuk meningkatkan komunikasi yang lebih cocok dengan gaya Jateng,” ujarnya.

 

Namun, Wijayanto berpesan agar gubernur dan wakil gubernur menyampaikan program dan keberhasilannya, melalui kanal yang tepat yang biasa dikonsumsi generasi sekarang, seperti media sosial Tiktok, Instagram, X, dan lainnya.

 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teguh Yuwono memberi catatan, untuk bisa bersaing dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Pemprov Jateng harus menguatkan kolaborasi pentahelix untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat.

 

Kolaborasi itu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Terlebih di era digital sekarang ini, Gubernur Ahmad Luthfi harus lebih mengoptimalkan peran media dalam mendukung program dan kebijakan yang dijalankan.

 

“Saya kira beliau sudah sadar media, cuma mungkin belum suka tampil gitu,” ungkap pengamat politik dan pemerintahan tersebut.

 

Dia menilai, gubernur memimpin 35 kabupaten dan kota, yang sifatnya supervisi, dan bukan langsung memimpin di tingkat paling bawah.

 

“Pak Luthfi punya modal untuk memperkuat fungsi, supervisi, fungsi koordinasi di level pemerintah kabupaten/ kota,” ungkap Teguh.

 

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli mengatakan, gubernur dan wakil gubernur terus bekerja keras untuk menyejahterakan masyarakat. Ada banyak capaian yang telah diraih di 100 hari kerja. Salah satu capaian positif ialah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang mampu bertahan di saat provinsi lain di Pulau Jawa mengalami penurunan. Ekonomi Jateng pada triwulan IV 2024 hingga triwulan II 2025 berada di angka 4,96 persen.

 

Sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 5,03 persen menjadi 5 persen. Adapun Jawa Barat dari 5,02 persen turun menjadi 4,98 persen.

 

Ada banyak hal yang menjadi capaian telah diraih. Selain juga di sektor pertanian, pendidikan, kesejahteraan dan lainnya. Di antaranya seperti, pemeriksaan kesehatan gratis. Jawa Tengah memiliki kontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat terbesar se-Indonesia dengan jumlah sebanyak 2.832.160 orang. Sebagai perbandingan di dua provinsi terbesar lainnya yakni Jawa Barat masih mencapai 657.761 orang dan Jawa Timur sebanyak 1.510.743 orang.

 

Ditambahkan, implementasi pendirian Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah, tertinggi se-Indonesia. Di Jawa Tengah, sudah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebanyak 8.041 desa/kelurahan, beserta 981 desa/kelurahan sudah berbadan hukum jelas. Sedangkan Jawa Barat masih di bawah Jawa Tengah dengan jumlah 5.299 desa/kelurahan yang sudah Musdes/Muskel beserta 242 desa/kelurahan yang sudah berbadan hukum. Sementara Jawa Timur sebanyak7.922 desa/kelurahan yang sudah Musdes/Muskel dan 682 desa/kelurahan yang sudah berbadan hukum.

 

“Walaupun pendapatan masyarakat belum signifikan naiknya, tapi bagaimana kita untuk memberikan stimulus. Misal salah satunya teman buruh. Saat ini ada koperasi buruh. Yang mana dari teman produsen langsung ke koperasi. Akhirnya para buruh bisa membeli lebih murah, di kawasan industri ada day care,” jelasnya. (Ak/At/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

 

SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan percepatan 300 ribu sertifikasi halal, untuk beragam bidang usaha di Jawa Tengah pada 2025.

 

Deputi Bidang Registrasi dam Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanudin mengatakan, angka itu termasuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), baik pada usaha kuliner, kosmetik, maupun jasa lainnya.

 

“Untuk pembiayaannya, 150 ribu bidang usaha difasilitasi oleh pemprov/ pemda. Sedangkan pembiayaan lainnya didorong dengan stakeholder lain, seperti BUMD, BUMN, Baznas, dan lainnya,” kata Mamat, dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Jateng, di Quest Hotel, Senin (2/6/2025).

 

Secara nasional, imbuhnya, BPJPH menargetkan sebanyak 3,5 juta sertifikasi halal. Capaian saat ini 1,2 juta sertifikat. Sisanya, sebanyak 2,3 juta sertifikasi halal, akan diakselerasi dengan menggandeng pemerintah daerah.

 

Menurut Mamat, akselerasi itu nantinya berdampak pada tumbuhnya perekonomian. Sebab, sertifikat halal akan memberikan kepastian kepada konsumen, jika produk yang akan dikonsumsi itu halal.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, sertifikasi produk halal sangat penting, terutama terkait tanggung jawab pemerintah, dalam memberikan jaminan keamanan produk halal kepada masyarakat.

 

Kasus viral kuliner nonhalal di Kota Surakarta baru-baru ini, lanjutnya, menjadi pembelajaran berharga, terhadap pentingnya jaminan produk halal. Apalagi, Pemprov Jateng sedang menggencarkan program ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk pariwisata ramah muslim.

 

Sekda mengatakan, Pemprov Jateng akan membantu pembiayaan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemprov dapat mengupayakan dengan menggandeng Baznas ataupun CSR perusahaan.

 

Sumarno juga mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar sertifikasi halal bisa difasilitasi pemerintah pusat secara gratis. Fasilitasi tersebut menjadi bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

 

Pelaksana harian (Plh) Kepala Kementerian Agama Provinsi Jateng, Wahid Arbani, mengatakan, saat ini pihaknya terus menyosialisasikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Sosialisasi diberikan kepada pelaku usaha, dari skala UMKM hingga skala atas. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, agar segera melakukan sertifikasi halal. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Orang tua calon siswa SMA/SMK di Jawa Tengah merasa terbantu dengan layanan posko laporan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Selain cepat, petugas juga memberi solusi, sehingga proses pendaftaran murid tidak terkatung-katung.

 

Seperti dialami Betty dan Sony. Orang tua siswa itu mengaku mendapat kendala berupa alamat tinggal yang masih terdaftar dengan alamat lama, padahal sudah pindah domisili.

 

“Kita sudah pindah ke Semarang Barat, dari Semarang Tengah. Namun di komputer kok masih tinggal di Semarang Tengah. Di sini diberi tahu solusinya, nanti di SMA tujuan kalau di scan KK sudah berganti dengan alamat baru,” tuturnya, seusai melapor di Posko Utama SPMB 2025, di Aula Ki Hadjar Dewantara, Kantor Disdikbud Jateng, Senin (2/6/2025).

 

Mendapat solusi tersebut, dia merasa lega dan mempunyai harapan, agar anaknya diterima di SMAN 13, dekat rumahnya.

 

“Alhamdulillah, baik, lancar, dan cepat, langsung ada solusi, ada jalan,” imbuhnya.

 

Hal serupa diungkapkan Tetty. Dia mengaku mendapat kendala Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak keluar, mengingat anaknya tidak langsung mendaftar selepas lulus dari SMP.

 

“Karena 2024 sakit, sehingga daftarnya baru 2025. Sudah dijelaskan prosesnya bagaimana Anak Tidak Sekolah (ATS), dikasih tahu langkah daftarnya untuk lulusan tahun kemarin, jadi bisa,” urainya.

 

 

Gubernur Cek Posko

 

Pada momen yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecek posko SPMB 2025. Setelah berbincang dengan para orang tua calon siswa, dia berpesan, agar petugas mengatasi keluhan secara profesional, dan memberi solusi bagi para pendaftar.

 

“Pertama, kita pastikan pelayanan public complaint bagi orang tua yang anaknya akan masuk sekolah. Saya wanti-wanti agar dalam pengurusan profesional petugasnya, dan melayani dengan tersenyum,” ujarnya.

 

Luthfi menekankan, ketika orang tua siswa yang datang komplain, harus segera mendapat solusi. Sehingga, proses pendaftaran tidak terkatung-katung, karena laporan yang tidak segera ditanggapi.

 

“Paling pokok, tidak boleh ada titip-titip, tidak boleh terima jasa titipan. Normatif apa adanya. Sehingga, kualitas anak didik kita di Jateng menjadi anak didik yang profesional untuk wilayah kita,” tegas gubernur.

 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Syamsudin Isnaini merinci, jumlah komplain terhadap proses layanan SPMB lebih dari 600 aduan. Kebanyakan, aduan yang masuk terkait administratif, seperti kesalahan KK, nomor induk tidak cocok, hingga penentuan ordinat alamat. Sementara, jumlah ajuan akun pada laman spmb.jatengprov.go.id hingga pukul 12.35 WIB mencapai 111.856 akun.

 

Selain posko utama di Kantor Disdikbud Jateng, layanan posko aduan juga ada di 13 cabang dinas juga 640 SMA/SMK yang jadi posko aduan. Adapula jalur aduan melalui telepon (024) 86041265 dan 0813 1895 7197.

 

“Sejak tanggal 26 Mei, sudah ada 600-an aduan yang masuk, dan sudah kita tindaklanjuti dan jawab kepada teman-teman. Rerata masalahnya di ordinat, di data anak, karena data kita ambil dari data Dapodik, yang input teman-teman SMP/MTs. Nah, mungkin belum di-update, mana kala orang tua pindah ada pergantian alamat, itu tiga tahun tak dibenarkan,” jelasnya.

 

Untuk diketahui, pada tahun ajar 2025/2026, kuota SPMB Jateng sebanyak 230.199 kursi. Jumlah itu untuk jenjang SMA/SMK, tiga SMK N Jateng boarding dan 15 SMK semi-boarding, plus SMA Keberbakatan Olahraga, juga 139 sekolah swasta yang bekerja sama untuk merekrut siswa kategori miskin. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meninjau pembangunan Bendungan Jragung di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Senin (2/6/2025).

 

Tinjauan itu didampingi Wakil Bupati Semarang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, serta jajaran OPD dari Provinsi Jateng maupun Kabupaten Semarang.

 

Taj Yasin mengatakan, pembangunan bendungan itu menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Saat ini, progres proyek strategis nasional tersebut kini telah mencapai 85 persen.

 

“Harusnya sudah 95 persen, tapi tahun ini BMKG menyebut kita mengalami kemarau basah. Di bagian inti bendungan, kalau hujan dua hari saja, perlu 4–5 hari untuk pengeringan. Jadi satu minggu, kadang hanya bisa kerja dua hari efektif,” jelasnya, seusai peninjauan lapangan.

 

Ditambahkan, Bendungan yang dibangun sejak 2021 itu, dengan nilai proyek Rp3 triliun dari APBN. Pembangunannya diprediksi baru rampung pada Mei 2026. Proyek tersebut dikerjakan dalam tiga paket oleh konsorsium BUMN, meliputi PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, hingga PT Brantas Abipraya.

 

Menurutnya, Bendungan Jragung punya peran vital. Mulai dari pengendalian banjir, irigasi hingga energi terbarukan. Dikatakan, pembangunan tersebut dapat menjadi pengendali banjir untuk wilayah hilir seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, serta Grobogan.

 

Selain itu, juga mampu menjadi penyedia air baku 1.000 liter/detik untuk Kota Semarang, Grobogan, dan Demak, irigasi untuk 4.528 hektare sawah di Grobogan dan Demak. Bahkan, memiliki potensi energi hijau, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 90 MW dan PLTMH 1,4 MW.

 

“Kita harus bareng-bareng mengawal ini,” ujar Taj Yasin.

 

Dia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Pertanian, agar potensi pertanian yang muncul dari proyek itu bisa dimaksimalkan. Rencananya, proses pengisian air (impounding) dilakukan awal 2026, agar jaringan irigasi bisa segera difungsikan.

 

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan juga penanaman pohon buah seperti durian dan mangga di kawasan hulu. Langkah itu dianggap penting sebagai penguat tanah, sekaligus upaya pencegahan banjir dan longsor.

 

“Kita ajak petani, mulai menanam tanaman yang lebih ramah terhadap kontur tanah,” jelasnya. (Humas Jateng)*ul

 

 

 

SEMARANG – Ribuan orang tumpah-ruah mengikuti Jateng Bersholawat, bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, di halaman kantor Gubernur, Minggu (1/6/2025) malam. Mereka berdoa dan berselawat dari awal hingga puncak acara dengan khusyuk, dan khidmat.

Salah satunya Ahmad, yang datang bersama istri dan seorang anaknya. Pria yang berasal dari Boja, Kendal, ini mengaku sangat senang bisa hadir dalam kegiatan Jateng Bersholawat.

“Adanya kegiatan selawat ini, harapannya Jawa Tengah bisa lebih baik. Masyarakatnya bisa dimudahkan segala urusannya,” katanya.

Ia juga berharap kepada gubernur dalam menjalankan tugas terus lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya. Selain juga dalam menjalankan tugas, gubernur selalu diberikan kesehatan dan kelancaran.

“Semoga Pak Gubernur dilancarkan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dan lebih baik dari tahun ke tahun,” harapnya.

Tiara, asal Kabupaten Cilacap, berharap, dengan adanya kegiatan Jateng Bersholawat, Jawa Tengah bisa semakin maju, jaya dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Semoga pemerintah tetap sadar akan kebijakannya, karena mereka itu dipilih oleh rakyat dan mereka juga dari rakyat,” harap Tiara.

Pada momen Hari Lahir Pancasila, Tiara yang didampingi para temannya dalam berselawat, berharap generasi muda bisa mengembangkan kemampuannya untuk selalu kreatif, dan inovatif.

“Harapannya, generasi muda kita bisa lebih kreatif, inovatif, dan bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Apa yang dia bisa harus dia tunjukkan agar bermanfaat, bukan untuk dia saja, tapi juga bangsa ini,” ujarnya.

Zakiyatul Azzahra asal Genuk menilai, kegiatan yang diadakan pemprov seperti Jateng Bersholawat ini sangat bagus, dan bisa diadakan setidaknya enam bulan sekali.

“Semoga bisa diadakan lebih sering lagi. Ya kalau bisa enam bulan sekali, jadi masyarakat bisa sering berselawat,” kata Zahra bersama temannya, Ihda. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

KOTA MAGELANG – SETARA Institute, lembaga riset yang fokus pada isu demokrasi dan hak asasi manusia, menetapkan Kota Magelang sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi keempat se-Indonesia.
Penilaian ini diumumkan dalam acara Peluncuran Indeks Kota Toleran 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Kota Magelang dalam merawat dan memajukan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.
Tahun ini, Kota Magelang berhasil mencatatkan skor 6,248 dan naik dua peringkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023, Kota Magelang berada di posisi keenam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi, yang hadir menerima penghargaan tersebut, menyatakan Indeks Kota Toleran (IKT) menjadi panduan bagi Kota Magelang untuk menerapkan nilai-nilai toleransi di setiap kebijakan dan program Pemkot Magelang.
“Ini merupakan hal yang patut kami syukuri, bagi segenap warga Kota Magelang, FKUB, komunitas etnis, agama, dan budaya. Harapannya bisa kami rawat sesuai program unggulan yaitu Ngrawat Magelang,” kata Hamzah.
Meskipun kota kecil dengan segala keterbatasan, namun bagi Kota Magelang nilai-nilai toleransi harus dirawat dan menjadi kebiasaan masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang, Agus Satiyo Hariyadi, menambahkan berbagai indikator konkret yang mendasari peningkatan ini.
Antara lain terbentuknya ekosistem toleransi yang terjaga baik, serta tren positif dalam pemajuan toleransi yang melibatkan peran aktif dari para pemimpin daerah, tokoh agama, birokrasi, dan masyarakat.
“Berbagai program kami jalankan secara konsisten. Mulai dari Kampung Religi, Kirab Budaya Antar Umat Beragama, Rumah Belajar Bersama Moderasi Beragama (Rela Bersiaga), hingga prosesi Cap Go Meh, semuanya kami jalankan dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai,” papar Agus.
Selain itu, Kota Magelang juga memiliki payung hukum berupa Perwal Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis yang memperkuat arah kebijakan daerah dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Peran tempat ibadah juga terus dioptimalkan, tidak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga tempat interaksi sosial yang positif.
“Yang paling penting, sepanjang tahun 2024, tidak tercatat adanya satu pun peristiwa intoleransi di Kota Magelang. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan baik,” kata Agus.
Ke depan, Pemerintah Kota Magelang akan terus berupaya agar peringkat IKT bisa lebih baik lagi.
“Kita harus terus meningkatkan kualitas pembangunan yang inklusif, kebijakan yang promotif terhadap toleransi, dan memperkuat kerja sama lintas sektor. Dengan kerja bersama, saya yakin kita bisa,” tutup Agus

Penulis: Kontributor Kota Mgl
Editor: WH/DiskominfoJtg

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan seluruh stakeholder yang ada terus bergerak mengatasi masalah stunting melalui berbagai inovasi. Salah satunya adalah intervensi penanggulangan stunting dengan “Anting Emas” akronim dari “Ayo Cegah Stunting dengan Program Inovasi Kesehatan”.
Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna mengatakan, lantaran dianggap jitu, pola dari Kabupaten Temanggung ini bahkan kemudian direplikasi oleh sejumlah daerah di Indonesia, antara lain Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.
Penerapan pola ini dianggap efektif dalam menanggulangi stunting secara mendalam dan komprehensif.
Hal itu mengemuka dalam acara Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Aula Prau, Kantor Bappeda Temanggung, Rabu (28/5/2025).
“Alhamdulillah, Kabupaten Temanggung mendapat feedback yang bagus, mempunyai inovasi luar biasa dan direplikasi kabupaten-kabupaten lain. Melalui inovasi ‘Anting Emas’ terbukti ada penurunan angka stunting secara signifikan, sebab langsung menuju ke titik-titiknya, ada sub programnya melalui pemberian tablet penambah darah, pemberian gizi kepada anak stunting, pijat bayi, dan lain-lain,” ujar Nadia.
Program yang menggunakan pendekatan siklus hidup (life cycle approach) ini mencakup intervensi sejak masih masa remaja hingga balita, melalui strategi intervensi sensitif dan spesifik, bahkan berkesinambungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia.
“Anting Emas” menekankan pendekatan keluarga mulai dari kursus calon pengantin plus di Puskesmas dengan PLKB dan KUA, kursus singkat ibu menyusui baru melalui kelas ibu hamil, kelas ibu balita, Posyandu, dan ruang pasca salin.
Kemudian kelas ibu hamil guna mencegah stunting sejak dini secara online melalui WhatsApp dan offline secara berkala di Posyandu atau Puskesmas, kelas ibu balita risiko stunting, massage bayi dan balita untuk tumbuh kembang dengan fisioterapis melakukan stimulasi tumbuh kembang ke rumah balita berisiko stunting.
Ada pula pendekatan “Gemar Asik” (Generasi Remaja Anti Rabi Gasik), dan “Semut Merah” (setiap Jumat Minum Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri. Untuk mendukung upaya itu juga disokong dengan “Minti Jambul” (Minimal tiga jamban terbangun setiap bulan).
Kepala Bappeda Temanggung Hendra Sumaryana menuturkan, sebelum ada “Anting Emas”, tren prevalensi stunting dari jumlah penduduk tahun 2024 kurang lebih 811.798 jiwa ada sekitar 19 ribu keluarga masuk kategori berisiko stunting. Namun, tren prevalensi stunting dari data yang ada berdasarkan e-PPGBM April 2025 diketahui ada 13,98 persen atau 5.906 balita, sehingga angka ini menunjukkan adanya tren penurunan dibandingkan sebelum ada inovasi tersebut.

Penulis: Ary;Nmc;Ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Sejumlah bupati dan wali kota turut hadir dalam kegiatan Jateng Bersholawat dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila, sekaligus 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Wakil Gubernur Taj Yasin, di halaman kantor Gubernur Jateng, Semarang, Minggu (1/6/2025) malam.

Mereka memuji kinerja Gubernur Jateng Ahmad Luthfi selama ini, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan bagus. Salah satunya, kinerja yang mengedepankan tim dan bukan perorangan.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengatakan, yang ditangani di wilayahnya termasuk padat. Karenanya, dengan kepemimpinan gubernur yang mengedepankan semangat kebersamaan, menjadi hal penting untuk membangun daerah.

“Gubernur selalu menyampaikan together we can, bersama kita bisa. Ada juga, tidak ada Superman, tapi ada superteam,” kata Syamsul, saat di panggung Jateng Bersholawat.

Dengan semangat itulah, dia bisa menjalankan sebuah program unggulan seperti desa wisata, wisata religi, wisata budaya, wisata budaya, hingga wisata investasi.

“Jare wong Cilacap, ora bakal kangelan (Kata orang Cilacap, tidak bakal kesulitan),” ujarnya dengan dialek khas daerahnya.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono juga memuji cara gubernur dalam memimpin, di antaranya semangat kolaborasi yang terus digalakkan. Terlebih, pembawaan gubernur juga sangat cair.

“Gubernur sangat cair, sangat baik. Dengan gaya sersan yaitu serius tapi santai, gubernur sangat peduli dengan persoalan Kota Tegal. Gubernur selalu memberikan ruang,” ujar Dedy.

Wali Kota Tegal ini juga menuturkan, sejumlah kegiatan dilakukan gubernur untuk pemimpin daerah di Jateng, seperti Coffee Morning, yaitu kegiatan ngopi di pagi hari sebelum apel pagi bersama, baru-baru ini.

“Kami bisa menyampaikan apa saja yang jadi keluh-kesah masalah Kota Tegal, karena masing-masing punya permasalahan. Gubernur lebih responsif membantu masyarakat. Misal keluhan rob, langsung ditangani,” imbuhnya.

Bupati Pati Sudewo mengatakan, pihaknya menjalankan apa yang jadi program kolaborasi dengan gubernur. Satu di antaranya, program penguatan karakter terhadap generasi muda.

“Program penguatan karakter. Kami biasakan semua anak murid dari PAUD, hingga anak SMA. Kita lakukan kegiatan bersih sekolah, cara hidup sehat. Itu dapat dukungan gubernur. Kolaborasi. Kebetulan gubernur itu pola kepemimpinan cair. Kapan saja di mana saja, cair. Pakai cara informal dilakukan,” ujarnya.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya berusaha untuk bisa mendengar masalah masyarakat kemudian menyelesaikan. Hal itu tampak dari tagline Ngopeni, Ngelakoni Jateng.

“Ngopeni, Ngelakoni Jateng. Dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu  bagaimana mendengar masyarakat dalam memimpin. Kantor gubernur ini rumah rakyat,” kata Luthfi.

Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengatakan, sesuai dengan arahan gubernur, Jateng memiliki salah satu program kolaborasi, yaitu Pesantren Obah, di mana pemprov melakukan kolaborasi dengan pondok pesantren.

“Misal, permasalahan remaja ada yang anaknya nakal, ada kekerasan keluarga. Ini ada penanganan sendiri, ada TNI-polri, ada psikiater, di Pemprov kita fasilitasi beasiswa ke Jerman, Australia, Mesir. Kita juga ada kerja sama dengan 40 perguruan tinggi. Ada syarat setelah lulus, ngabdi ke pondok pesantren masing-masing,” jelasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)