Category: Uncategorized

Jepara, Infojateng.id – Respons cepat terhadap keluhan publik di media sosial kini menjadi kewajiban tiap perangkat daerah di Kabupaten Jepara.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Rabu (28/5/2025).

Dalam acara itu Diskominfo mengundang seluruh admin media sosial perangkat daerah. Tujuannya membangun citra positif pemerintah dan memperkuat pelayanan publik di era digital.

Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, Arif Darmawan, dalam sambutannya menjelaskan latar belakang kegiatan.

Ia menyebut, Pemkab Jepara di bawah kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati M. Ibnu Hajar mendorong pelayanan yang cepat dan tanggap.

“Lewat visi misinya, Bupati dan Wakil Bupati menginginkan pelayanan yang cepat, tanggap serta responsif,” ujar Arif didampingi Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo, Heru Purwanto dan jajarannya.

Program unggulan 100 hari kerja, seperti Jepara Tanggap 112 telah dijalankan. Layanan ini beroperasi setiap hari pukul 07.00 hingga 21.00. Sejumlah perangkat daerah telah terlibat sebagai operator.

Menurut Arif, kecepatan merespons di media sosial sama pentingnya. Arus informasi sangat cepat dan dinamis.

Oleh karena itu, perangkat daerah diminta aktif memantau dan menanggapi aduan masyarakat di medsos.

“Admin medsos harus hadir sebagai garda terdepan, selain mengunggah informasi juga membangun kepercayaan publik,” tuturnya.

Sebelum penyampaian materi, sejumlah peserta diajak untuk membagikan pengalaman.

Dwi Ari Wibowo dari Dinas PUPR menyebut pihaknya terbiasa merespons aduan masyarakat soal infrastruktur. Ia menilai medsos sangat membantu menjangkau publik secara cepat.

Alfian dari Disdukcapil juga menyampaikan hal serupa. Ia kerap menjawab pertanyaan warga terkait administrasi kependudukan. Kadang juga menjawab pertanyaan yang bukan wewenangnya, lalu diarahkan ke instansi terkait.

Dalam sesi materi, Arif Darmawan membekali peserta strategi pengelolaan media sosial. Di antaranya membuat konten menarik, pemilihan waktu unggah, serta penggunaan tagar yang tepat.

Admin juga diminta menyusun pesan yang ringkas dan mudah dipahami.

“Bahasa yang digunakan sebaiknya santai, sederhana, dan sesuai dengan karakter audiens. Terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna media sosial,” terang Arif.

Selain itu, media sosial dinilai sebagai sarana komunikasi yang hemat biaya. Tanpa harus belanja iklan, instansi dapat menyebarkan informasi, edukasi, hingga kebijakan pemerintah.

Arif menekankan pentingnya konsistensi daring. Setiap perangkat daerah diminta menjaga identitas digital yang profesional, relevan, dan akurat.

Ia meminta profil dan pesan yang ditampilkan harus seragam dan mencerminkan nilai organisasi.

“Sebagai bentuk perluasan jangkauan, kerja sama dengan influencer juga bisa jadi pertimbangan,” kata dia.

Di akhir kegiatan, peserta juga mendapat pembekalan teknis. Materi meliputi pengelolaan situs web dan peran admin dalam menjaga reputasi lembaga di ruang digital.

Dengan strategi yang tepat, Pemkab Jepara berharap dapat meningkatkan pelayanan, membangun kepercayaan, dan menjaga kekondusifan ruang publik digital. (eko/redaksi)

Magelang, Infojateng.id – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025) siang.

Agenda utama mereka adalah mengunjungi Akademi Militer (Akmil) dan Candi Borobudur.

Kunjungan ini merupakan bagian dari perayaan 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron tiba di Yogyakarta pagi ini, kemudian melanjutkan perjalanan ke Magelang menggunakan helikopter.

Di Akmil, Prabowo dan Macron akan meninjau pendidikan dan latihan militer bersama Presiden Prabowo. Dan meninjau laboratorium bahasa Prancis.

Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Candi Borobudur, di mana kedua pemimpin dijadwalkan menandatangani perjanjian persahabatan antara kedua Negara.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.

Setelah berkunjung ke Akmil dan Candi Borobudur, Macron dan Brigitte langsung bertolak ke Singapura.

Singapura merupakan negara ketiga yang dikunjungi Macron dalam rangka tur Asia Tenggara setelah Vietnam dan Indonesia. (eko/redaksi)

Demak, Infojateng.id – Banjir rob menahun yang kerap menggenangi Jalan Raya Sayung, Demak-Semarang (dekat pabrik Polytron) mengganggu aktivitas masyarakat dan bisnis.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, turun tangan terjun ke lokasi. Sidak kondisi lapangan dengan menggerakkan koordinasi Pemkab Demak, BBPJN, dan perusahaan-perusahaan untuk mencari solusi cepat dan nyata.

Mengakhiri kunjungan meninjau daerah terdampak banjir di Kabupaten Demak, Rabu (28/5/2025), Taj Yasin menyempatkan berhenti di Jalan Raya Sayung yang sudah lama dikeluhkan warga. Lokasi ini dikenal sebagai titik rawan genangan air rob setiap harinya.

Yasin yang didampingi Wakil Bupati Demak Badrudin, mendengarkan penjelasan terkait kondisi di wilayah tersebut dari Andi S, perwakilan Dinas Pusdataru Jawa Tengah. Hadir pula Camat Sayung, Sukarman.

“Izin Pak Wagub, kami sedang mengupayakan agar dari pihak perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah ini dapat audiensi bersama BBPJN setempat,” kata Sukarman kepada Gus Yasin.

Camat Sayung itu menuturkan, audiensi dilakukan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY sebagai penanggung jawab atas pemeliharaan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Usulan itu kemudian ditanggapi positif oleh Wagub Yasin dan menginstruksikan agar Dinas Pusdataru Provinsi Jateng menjembatani agar kegiatan tersebut terealisasi bersama dengan Pemkab Demak.

“Kami insya Allah akan mengumpulkan temen-temen perusahaan. Rencananya (para perusahaan) mau mengadakan pompa. Operasionalnya siapa? Ini yang mau dibahas (dalam audiensi),” jelas Yasin dalam wawancara.

Usai tinjauan, Camat Sayung Sukarman mengucapkan rasa syukur atas atensi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada wilayahnya.

“Sangat respect sekali dari Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur, kami terima kasih atas nama warga Sayung khususnya. Mudah-mudahan benar-benar efektif untuk mengatasi beban yang selama ini terjadi,” ucap Sukarman.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek sekaligus menjadi pijakan untuk penanganan jangka panjang.

Selain itu sinergi yang terbangun diharapkan akan mempercepat pengeringan genangan air dan mengembalikan aktivitas normal di Jalan Raya Sayung, yang sangat vital bagi lalu lintas dan perekonomian di kawasan Demak-Semarang. (eko/redaksi)

PEMALANG – Potensi pengelolaan sampah berbasis desa, cukup besar untuk dikembangkan. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, setelah melihat langsung tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Rabu (28/5/2025).

 

“Kita coba dorong pengolahan sampah berbasis desa. Di Desa Penggarit ini, sudah menerapkan penanganan sampah basis desa itu. Artinya, satu desa ini sudah dikelola sendiri sampahnya,” katanya.

 

Ditambahkan, pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Penggarit tersebut, bahkan dapat dijadikan role model atau rujukan bagi desa-desa lain di Jawa Tengah.

 

Menurut Luthfi, jika sekitar 8.563 desa di Jawa Tengah memiliki satu tempat pengolahan sampah terpadu, maka penanganan sampah akan selesai di tingkat desa.

 

“Pengelolaan ini akan kita jadikan role model, nanti akan kita diskusikan dengan dinas. Kalau desa saja sudah melaksanakan ini, selesai itu (masalah sampah),” ujar Luthfi, didampingi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dan Kêpala Desa Penggarit Imam Wibowo.

 

Dia menyampaikan, hasil pengolahan di TPST Desa Penggarit juga memiliki banyak fungsi. Misalnya, ada yang diolah menjadi pupuk organik, pengurai amoniak, dan lainnya. Hal itu dinilai sangat efektif, lantaran biaya untuk membuat TPST tersebut juga tidak terlalu tinggi.

 

Luthfi menyatakan apresiasinya kepada bupati dan kepala desa, yang telah menginisiasi tempat pengolahan sampah berbasis desa ini.

 

Sementara itu, Kepala Desa Penggarit, Imam Wibowo menjelaskan, TPST tersebut didirikan menggunakan APBDes. Total anggaran yang dikeluarkan untuk mesin dan shelter mencapai sekitar Rp400 juta. Setidaknya, dalam sehari dapat mengolah sampah sebanyak tiga unit dump truck.

 

Dia membeberkan, sejauh ini, sampah rumah tangga sudah ada yang dipisah, tapi sebagian masyarakat ada juga yang belum memilah.

 

“Sampah yang masuk ke sini sudah tidak punya nilai ekonomi, lalu diproses. Kemudian ada yang khusus dari sampah organik, seperti sisa pakan ternak dan sisa kotoran kandang ayam, diolah di sini nanti jadi bio karbon,” papar Imam.

 

Adapun dalam kunjungannya ke Desa Penggarit tersebut, Ahmad Luthfi sempat melihat praktik Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan. Selain itu, ia juga melihat potensi wisata dan pertanian di desa tersebut. (Humas Jateng)*ul

 

Demak, Infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin bersama warga melakukan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di pesisir pantai Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait penanganan jangka panjang masalah banjir rob.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam penanganan banjir rob.

“Tidak boleh saling menyalahkan, semuanya berusaha untuk menanggulangi bersama-sama. Yang salah adalah saya, yang belum bisa mengorkestrasi dan menanggulangi bencana air yang begitu banyak ini,” ujar Yasin penuh kejujuran.

Acara tersebut dihadiri Organisasi Perangkat Daerah, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita, Baznas Jawa Tengah, serta masyarakat setempat.

Mereka bergotong royong menancapkan 1.000 bibit mangrove di lahan seluas satu hektare.

“Kami menanam mangrove dan memberdayakan masyarakat. Di sisi lain, di hulu dan tengah, kami mulai menghitung sungai-sungai seperti Layaran, Dombo, dan Babon mana yang bisa dikendalikan,” katanya.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu juga mengingatkan soal pengelolaan sampah.

“Saya pesan, selain penggunaan air, sampah juga perlu dikelola dengan baik,” tuturnya sambil menegur dengan nada bercanda beberapa anak yang membuang sampah sembarangan di lokasi penanaman.

Penanaman mangrove ini menjadi persiapan jelang penanaman serentak di 17 kabupaten dan kota pesisir Jawa Tengah pada 5 Juni mendatang, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia.

Selain penghijauan, program penanganan banjir juga mencakup revitalisasi tanggul dan normalisasi sungai untuk mengendalikan debit air.

Anggaran penanganan bencana yang sebelumnya diusulkan oleh Pemkab Demak mencapai Rp 1 triliun akan dilaksanakan secara bertahap. (eko/redaksi)

SEMARANG– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap melakukan merger atau konsolidasi terhadap 33 Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di wilayahnya, menjadi Bank Syariah pada 2026. Regulasinya saat ini masih digodok oleh DPRD setempat.

 

Regulasi itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Konsolidasi PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) se-Jateng menjadi entitas Bank Syariah.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, jika penggabungan total 33 BPR BKK se-Jateng itu bisa tercapai, maka asetnya diperkirakan akan mencapai Rp12 triliun. Hal itu juga akan menjadi yang pertama di Indonesia. Konsolidasi tersebut sudah dilandasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024.

 

“Dengan konsep konsolidasi ini, maka tentu saja akan lebih efisien,” ucap Sumarno, seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jateng, Rabu (28/5/2025).

 

Efisiensi yang dimaksud, kata dia, salah satunya dari segi manajemen, karena dari total 33 direksi yang ada, akan menjadi satu saja. Sementara, BPR BKK yang berkedudukan di kabupaten/ kota akan menjadi cabang.

 

“Nanti yang ada di kabupaten/ kota akan dijadikan cabang. Jadi lebih efisien dengan satu manajemen, tentu saja akan menjadi lebih efektif,” ucapnya.

 

Sumarno menerangkan, kinerja BPR BKK di Jateng saat ini semakin positif. Dengan dilakukan merger, diharapkan kinerjanya menjadi lebih atraktif, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Ia berharap, skema Bank Syariah ini sudah terbentuk pada 2026 dan mulai berjalan pada 2027.

 

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Ari Nugroho, memberi apresiasi atas penyusunan raperda tentang konsolidasi PT BPR BKK Jawa Tengah menjadi bank syariah.

 

“Kami juga memberikan apresiasi kepada eksekutif, yang juga telah memberikan tanggapan terkait dengan usulan raperda dari Komisi C (DPRD Jateng) ini,” tuturnya. (Humas Jateng)*ul

 

Batang, Infojateng.id – Kontingen Kwarcab Batang yang diwakili Barung SD Kuripan dan Madrasah Salafiyah Desa Sengon Subah telah menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pesta Siaga tingkat Jateng.

Even yang diikuti oleh 35 utusan Kwartir Cabang se-Jateng digelar di Kota Semarang pada 20-21 mei 2025 lalu.

Kakwarcab Batang Retno Dwi Irianto menyampaikan, prestasi ini adalah milik semua anggota dari Gugus Depan/Pangkalan, Kwartir Ranting Subah didukung Andalan Kwarcab Batang.

“Semuanya berkolaborasi Hingga bisa terus menginspirasi, memotivasi untuk meningkatkan pengabdiannya dalam memajukan Gerakan Pramuka,” katanya, saat ditemui di Kwarcab Batang, Kabupaten Batang, Rabu (28/5/2025)

Kendati demikian, masih banyak rangkaian kegiatan sebagai ajang membangun karakter kepemimpinan anggota siaga, penggalang dan penegak yang harus dipersiapkan dengan baik.

“Tujuannya untuk berkiprah di tingkat Kwarcab, Kwarda maupun Kwarnas dengan maksimal,” tegasnya.

Atas prestasi tersebut, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengapresiasi kinerja dan pengabdian anggota Pramuka berserta pembina dibawah Kwarcab Batang.

“Terima kasih atas kerja keras, ketekunan, kesabaran dan motivasinya, sehingga mendapat penghargaan dari Kwarda Jateng, menjadi “Teladan Beretos Kerja Tinggi”,” kata Faiz. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Seratus hari kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, telah banyak menelorkan program yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Salah satunya, program pemutihan atau pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Warga Kota Semarang, Jumain, tidak mampu menyembunyikan rasa syukur, karena akhirnya dapat memenuhi pembayaran pajak kendaraan, yang sempat menunggak selama enam tahun.

Mestinya, dia harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp9 juta, tapi hanya dikenakan Rp2,5 juta, berkat program pemutihan.

“Sekarang bayar saya Rp2,5 juta karena ada pemutihan pajak. Programnya Pak Gubernur ini sangat membantu, bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaran yang mati,” kata Jumain, saat ditemui di Samsat Kota Semarang II, baru-baru ini.

Dia mengaku, tunggakan pembayaran pajak membuatnya terbebani. Sehingga tiap tahun tunggakan semakin bertambah.

Bahkan, ia tidak pernah berpikir akan mampu melunasi tanggung jawabnya itu.

“Saya tidak bisa membayar karena soal keuangan, apalagi tiap tahun bertambah tunggakannya. Kalau tidak ada program pemutihan, mungkin sampai sekarang belum bisa bayar,” lanjutnya.

Hal serupa juga diungkapkan warga Bulusan Kota Semarang, Rahardian Iqsan, yang sempat menunggak karena STNK hilang.

“Program ini sangat membantu, yang awalnya saya pasrah, sekarang mumpung ada murah, ya udah ikut,” kata pria berusia 49 tahun tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program pemutihan merupakan salah satu bentuk ngopeni dan ngelakoni Jawa Tengah.

“Ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi pemilik kendaraan,” ujar Ahmad Luthfi.

Program tersebut, lanjut dia, sekaligus memberikan kesadaram bagi masyarakat untuk taat pajak. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Ini jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD pemprov dan kabupaten/ kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” tandasnya. (eko/redaksi)