Blog

  • 45 Desa di Rembang Terima Akta Koperasi Merah Putih – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    REMBANG – Sebanyak 45 desa di Kabupaten Rembang telah resmi mengantongi akta legalitas pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Jumlah tersebut terus bertambah, seiring percepatan pembentukan koperasi di seluruh wilayah.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop dan UKM) Kabupaten Rembang M Mahfudz, di kantor bupati setempat, Selasa (10/6/2025). Menurutnya, ratusan desa lainnya masih dalam proses pendirian koperasi, melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

    Disampaikan, seluruh desa dan kelurahan di Rembang ditargetkan menerima akta legalitas Koperasi Merah Putih pada 24 Juni 2025. Setelah seluruh legalitas diterbitkan, tahapan berikutnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

    “Pengurus akan menajamkan jenis usaha apa yang diprioritaskan, baru nanti tahu apa yang dibutuhkan masing-masing koperasi. Setelah itu, baru diajukan ke Bank Himbara (Bank Milik Negara: Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN),” jelas Mahfudz.

    Ia menambahkan, koperasi nantinya akan fokus menjalankan satu atau dua jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

    “Kebanyakan kemarin yang muncul itu di gerai sembako, kemudian apotek, sesuai masing-masing karakteristik wilayah,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ke depan dirancang memiliki tujuh unit usaha, yakni kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, sistem pergudangan/cold storage, dan sarana logistik desa/kelurahan. Dengan skema tersebut, koperasi juga akan berperan sebagai agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk bersubsidi.

    Penulis: Mifta Kominfo Rembang
    Editor: Di, Diskominfo Jateng



    Source link

  • 104 Santri Sumowono Ikut Nikmati MBG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    KABUPATEN SEMARANG – Sebanyak 104 siswa santri di Kecamatan Sumowono mulai menerima paket makan bergizi gratis (MBG). Kondisi itu sejalan dengan beroperasinya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) keempat di Kabupaten Semarang, yang terletak di kompleks Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Sumowono.

    Bupati Semarang Ngesti Nugraha meminta para pengelola dapur SPPG, untuk memperhatikan ketepatan pembagian makanan kepada siswa. Sebab, kondisi geografis Kecamatan Sumowono yang sebagian besar pegunungan, perlu perhatian lebih.

    “Pengiriman makanan harus diupayakan tepat waktu. Sehingga, program ini dapat berjalan baik dan bermanfaat bagi para siswa,” katanya, pada peresmian dapur MBG tersebut, di halaman Ponpes di Desa/Kecamatan Sumowono, Selasa (10/6/2025).

    Bupati berharap, program itu dapat diperluas dan menjangkau seluruh desa yang ada. Saat ini, baru siswa di tujuh desa yang dapat menikmati program MBG ini. Sedangkan total ada 16 desa di Kecamatan Sumowono.

    Kepala SPPG Sumowono, Ni Komang Ayu Ardi menjelaskan, ada 2.665 siswa di 33 sekolah yang dilayani dapur SPPG Sumowono ini. Terdiri dari 10 taman kanak-kanak (TK), 14 sekolah dasar, lima SMP, dan tiga SMA. Termasuk di dalamnya 104 siswa santri di Ponpes Darul Hikmah.

    “Sekitar 70 persen siswa yang sudah terjangkau program MBG ini. Semoga terus berkembang dan bermanfaat bagi para siswa,” jelasnya.

    Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
    Editor: Di, Diskominfo Jateng



    Source link

  • Kunjungi Gudang Garam, Agus Gondrong Perjuangkan Serapan Tembakau Petani – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    KEDIRI – Safari dalam rangka kunjungan industri rokok yang dilakukan oleh Bupati Temanggung Agus Setyawan terus berlanjut. Usai melawat ke Kota Kudus dan Malang, kini giliran PT Gudang Garam di Kota Kediri yang menjadi sasaran, Selasa (10/6/2025). Kedua belah pihak berdiskusi panjang terkait persiapan jelang musim panen raya tembakau, dengan harapan produksi petani dapat terserap.
    Seperti agenda serupa sebelumnya, Agus Setyawan mengajak serta sejumlah pihak. Mulai anggota DPRD, dinas terkait, hingga Tim Komite Pertembakauan.
    Agus berharap, dalam beberapa pekan ke depan, akan segera berhembus kabar baik dari PT Gudang Garam, mengingat para petani di Kabupaten Temanggung telah memulai masa tanam tembakau.
    “Kami tetap berharap, akan ada kabar baik dari PT Gudang Garam dalam beberapa pekan ke depan. Semoga kuota serapan pembelian tetap dibuka. Karena para petani telah mulai melakukan penanaman tembakau,” ungkapnya.
    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Tunggul Purnomo berharap, agar di tahun-tahun mendatang, PT Gudang Garam dapat menerima kunjungan industri di bulan Februari yang merupakan waktu persiapan tanam bagi petani.
    Tujuannya adalah untuk memastikan ada tidaknya atau seberapa besar kuota pembelian yang dilakukan oleh pihak pabrikan saat musim panen raya tiba. Sehingga para petani dapat memprediksi seberapa banyak tembakau yang dapat mereka tanam.
    “Petani membutuhkan sosialisasi terkait kepastian besaran kuota pembelian oleh pabrikan. Karena rata-rata modal biaya tanam mereka peroleh dari hasil pinjaman. Apalagi tembakau sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat luas di Temanggung,” imbuhnya.
    Sementara itu, Hartanto, selaku perwakilan Pergudangan Tembakau di Temanggung dari PT Gudang Garam menekankan, saat ini perusahaan tengah mengalami permasalahan terkait penurunan omzet sehingga terpaksa dilakukan efisiensi atau penghematan
    Menurutnya, regulasi kenaikan tarif pita cukai rokok yang terus terjadi, menjadi faktor utama menurunnya omzet perusahaan. Pasalnya, kenaikan harga rokok berdampak pada menurunnya daya beli konsumen. Sehingga, stok bahan baku tembakau juga bertumpuk di dalam gudang penyimpanan.
    Penurunan tingkat produksi PT Gudang Garam sendiri saat ini sudah mengkhawatirkan, yakni mencapai 40 sampai 45 persen. Hal ini diperparah dengan maraknya produk ilegal yang merajalela di tengah masyarakat, lantaran harganya yang cenderung lebih terjangkau.
    “Bukan kami tidak mau beli, tapi kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, karena dampak kenaikan tarif pita cukai rokok sejak tahun 2021, sangat berdampak pada menurunnya daya beli konsumen,” jelasnya.
    Wakil Direktur PT Gudang Garam, Maxin Arisandi mengaku sangat mengapresiasi forum dialog ini. Menurutnya, sebagai koorporasi besar, pihaknya juga sangat ingin membantu mewujudkan kesejahteraan para petani dan masyarakat.
    “Bukan tutup, tetapi kondisi saat ini sedang kurang baik. Kami selaku pihak swasta selalu menghitung masalah supply dan demand. Semua harus tetap berimbang. Apalagi kami juga harus mematuhi seluruh peraturan yang ada,” tandasnya.

    Penulis: IFN;EKP
    Editor: WH/DiskominfoJtg



    Source link

  • 59 Gapoktan akan Terima Bantuan Pupuk Cair – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    KABUPATEN SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyalurkan bantuan 4.200 liter pupuk cair, kepada 59 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Semarang.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Bagus Suryo Kusumo mengingatkan para petani penerima, agar memanfaatkannya dengan baik.

    “Jangan sampai disalahgunakan,” katanya, usai menghadiri sosialisasi bantuan pupuk cair di Pendapa Grha Abdi Praja, kompleks Kantor Camat Ambarawa, Selasa (10/6/2025) siang .

    Menurut Bagus, bantuan itu merupakan rangkaian program mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen.

    “Kita fokus agar lahan pertanian tidak berkurang. Disiapkan juga SDM pertaniannya,” ujarnya lagi.

    Dia juga mengimbau para generasi muda, untuk mengembangkan potensi di wilayahnya, termasuk pertanian. Sehingga, akan bermunculan para petani muda milenial.

    Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Semarang, Moh Edy Sukarno menyampaikan, Pemkab Semarang telah melaksanakan sekolah tani milenial sejak tahun lalu.

    “Tahun ini, akan ada lagi dengan model yang disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

    Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
    Editor: Di, Diskominfo Jateng



    Source link

  • Dikunjungi Ahmad Luthfi, Rumah Sunoto dan Sofiyati Segera Diperbaiki  – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SEMARANG – Warga Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Sunoto (43) dan Sofiyati (29) merasa senang bukan kepalang. Sebab, rumah tinggalnya akhirnya akan diperbaiki setelah dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (10/6/2025).

     

    Rumah yang dihuni pasangan suami istri (pasutri) itu mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025 ini. Sebab, kondisi rumah tersebut sudah tampak berumur. Dinding dari papan sudah mulai lapuk.

     

    Begitu juga dengan rangka atap dan genting penutup atap, yang mulai keropos. Tak ayal, setiap hujan deras melanda, rumahnya acapkali bocor.

     

    Rumah Sunoto itu merupakan warisan dari orang tua. Dia bersama istrinya, Sofiyati, sudah menghuni rumah tersebut selama 13 tahun. Keduanya juga ditemani dua anak yang saat ini berusia 12 dan 5 tahun.

     

    “Kalau hujan bocor, airnya masuk semua. Kalau ada angin, (air hujan) masuk rumah,” imbuh Sofiyati.

     

    Sunoto mengaku, tidak mampu memperbaiki rumahnya. Sebab, pendapatan dari buruh bangunan tak menentu. Rata-rata kurang dari Rp1 juta setiap bulan. Pendapatannya hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Karena itu, dia kesulitan untuk memperbaiki rumah.

     

    Setelah bertahan begitu lama di rumah tuanya itu, akhirnya Sunoto mendapatkan kesempatan untuk merenovasi rumah, setelah Pemerintah Provinsi Jateng menggelontorkan bantuan renovasi RTLH sebanyak 371 unit di Kabupaten Semarang. Keluarga Sunoto menjadi salah satu calon penerima bantuan tersebut.

     

    Sunoto dan Sofiyati pun tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Ucapan terima kasih mereka sampaikan langsung saat Ahmad Luthfi berkunjung.

     

    “Terima kasih sekali sudah dibantu diperbaiki rumah saya. Perasaan senang banget, alhamdulillah,” ujar Sunoto.

     

    Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, bantuan renovasi RTLH tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi, untuk memangkas kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Pada 2025 ini target perbaikan RTLH di Jawa Tengah 17.000 unit. Rata-rata masing-masing kabupaten/ kota sebanyak 300 sampai 400-an unit rumah yang diperbaiki. Syaratnya rumah dan tanah milik sendiri, serta tidak bersengketa.

     

    “Ini memperbaiki rumah yang sudah ada, bukan membuat dari baru,” katanya di sela kunjungan ke rumah Sunoto dan Sofiyati. (Humas Jateng)*ul

     



    Source link

  • AKP Nuril As’adi Jabat Kasiwas, AKP Nyoto Pimpin Polsek Prambanan

    Polres Klaten menggelar pelantikan dan serah terima jabatan untuk dua posisi strategis, yakni Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas) dan Kapolsek Prambanan, pada Selasa (10/06/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Klaten, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, SH., SIK., MH., M.Si.

    Kabag SDM Polres Klaten, Kompol Lelono Windi Bramantyo, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam institusi Polri. Rotasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya pembinaan karier personel.

    “Mutasi adalah mekanisme alamiah dalam institusi Polri yang bertujuan untuk menempatkan personel pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Ini juga menjadi bagian dari pembinaan karier yang berkelanjutan,” ujar Kompol Lelono.

    Dalam pelantikan tersebut, AKP Nuril As’adi, S.H. resmi menjabat sebagai Kasiwas Polres Klaten, setelah sebelumnya menjabat sebagai Danki 1 Yon C Pelopor Satbrimob Polda Jateng.

    Sementara itu, jabatan Kapolsek Prambanan kini dipercayakan kepada AKP Nyoto, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasihumas Polres Klaten. Ia menggantikan AKP Jaenudin, S.H., yang kini mendapat tugas baru sebagai Panit 1 Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jateng.

    Kehadiran dua perwira baru ini diharapkan dapat membawa energi segar, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan keamanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Klaten.

    “Kami percaya pejabat baru akan mampu menjawab tantangan tugas ke depan, serta terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tambahnya.

    Melalui pelantikan ini, Polres Klaten kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kinerja institusi, dan pelayanan publik secara menyeluruh.

  • Sejahterakan Keluarga dan Masyarakat, Nawal Ajak TP PKK Surakarta Bermitra dengan Pemkot – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SURAKARTA – Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menghadiri pelantikan jajaran pengurus TP PKK Surakarta, yang diketuai Vanessa Winastesia Respati, Selasa (10/6/2025). Ia berpesan, agar kader membangun kolaborasi dan menjadi mitra pemerintah untuk menyejahterakan keluarga.

    Acara yang dihelat di Aula Bale Tawang Arum itu, dihadiri Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua Penasihat TP PKK Surakarta, Respati Ardi. Selain itu, hadir pula perwakilan organisasi perempuan dari berbagai instansi.

    Nawal mengatakan, sebagai mitra pemerintah, PKK bertugas untuk menyukseskan program yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Seperti, program penuntasan pengangguran dan penerapan Posyandu Plus dengan layanan 6 standar pelayanan minimum (SPM) lengkap dengan pendataan warga belum bekerja, yang dicanangkan di lima kelurahan oleh Wali Kota Respati.

    “Semoga Tim Penggerak PKK Kota Surakarta ini, terus berkolaborasi dan menjadi mitra pemerintah dan ikut mensejahterakan keluarga di Jawa Tengah ini,” tuturnya.

    Di samping itu, PKK juga diajak untuk mengakselerasi penurunan angka stunting dan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat angka tengkes pada 2024 mencapai 17,1 persen atau turun 3,8 persen dibanding 2023. Sementara, angka kemiskinan mencapai 9,58 persen turun dari 10,47 persen pada September 2024.

    Kemudian, Nawal mengungkap jumlah kematian ibu pada 2024 mencapai 111 kasus, sedangkan angka kematian bayi hingga Maret 2025 mencapai 932 kasus. Menurutnya, kasus-kasus semacam ini patut menjadi perhatian bagi para kader PKK, mengingat daya jangkau kader yang lebih luas, sampai ke dasa wisma (10 rumah).

    Di tataran provinsi, imbuhnya, TP PKK Jawa Tengah juga berkomitmen bersinergi menyukseskan program yang dicanangkan gubernur-wakil gubernur, untuk mengikis permasalahan tersebut. Misalnya, dengan ikut aktif pada program dokter spesialis keliling (Speling), dan program Kecamatan Berdaya.

    “Kita mendorong Tim Penggerak PKK juga ikut hadir dalam Kecamatan Berdaya, untuk mengisi ruang-ruang rumah perlindungan perempuan dan anak, lewat Kader Peraknya, lewat Kader Paralegalnya,” urainya.

    Adapun, beberapa program TP PKK Jateng yang bersinergi dengan Pemprov Jateng, di antaranya Kader Perak, pelatihan paralegal yang mendampingi perlindungan perempuan dan anak, program Genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting dan Speling (Dokter Spesialis Anak Keliling).

    Ada pula program Kikis (Keluarga Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem) untuk menekan kemiskinan, serta Aku Hatinya PKK dan Rabu PON (Gerakan Ibu Menanam Pohon). Kemudian ada program Jam Intan (Jam Interaksi positif Orang tua dengan anak), PKK Sigab (PKK Siaga dan Tanggap Bencana), serta Pandu Cinta (Pelayanan terpadu pencegahan dan Penanganan perkawinah anak).

    Wali Kota Surakarta, Respati Ardi berharap, agar kepengurusan TPP PKK yang baru dapat berjalan selaras dengan program pemkot.

    “Para pengurus yang baru dilantik, bapak Ibu yang juga yang baru dilantik, saya berharap sinergitas antara program-program pemerintahan kota dengan pengurus PKK, bisa berjalan dengan baik,” pungkas Respati. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

     



    Source link

  • Ngopeni Nglakoni Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SEMARANG – Sebanyak 438 peserta Manunggal Leadership Retreat : Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah, terlihat antusias mengikuti serangkaian acara. Mereka terdiri dari wakil bupati/walikota, kepala OPD, direktur BUMD, pejabat administrator, hingga analis kebijakan.

    Kegiatan yang berlangsung di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah itu dibuka Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Selama sepekan ke depan, peserta akan mendapatkan pembekalan dari berbagai lembaga nasional, seperti Bappenas, KemenPAN-RB, Kemendagri, KPK RI, Kejaksaan Tinggi, hingga tokoh agama dan widyaiswara BPSDMD Jateng.

    “Membangun Jawa Tengah tidak bisa dilakukan secara kasuistik, tidak bisa apple to apple. Tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tidak boleh ada ego sektoral. Tapi di situ ada nafas kebersamaan dalam rangka membangun Jawa Tengah,” tegas Luthfi.

    Menurutnya, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata integrasi program di Jawa Tengah dengan Asta Cita Presiden RI, yang tak hanya disampaikan dalam materi, tetapi juga dijalankan melalui aksi konkret di lapangan.

    Retret itu sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan pengembangan kompetensi ASN, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.

    “Untuk eselon 2 dan 3, pelatihan ini sudah mencakup 36 (jam) pelajaran. Artinya, secara tidak langsung, otomatis, profesionalisme, dan merit sistem terkait dengan kepegawaian, terpenuhi. Jawa Tengah menjadi lebih maju, berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

    Ditambahkan, Pemprov Jateng mencanangkan 136 program, terdiri dari 11 program prioritas, 22 Program Intervensi, 61 Program Aksi dan 42 Program Taktis. Program tersebut merupakan penjabaran dan selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) Asta Cita Presiden RI.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, dalam laporannya menyebutkan, jumlah peserta retret sebanyak 438 orang, terdiri dari wakil bupati atau wakil wali kota 35 orang, pejabat Tim Percepatan Pembangunan Daerah 5 orang.

    Kemudian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah 40 orang, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 42 orang, Jabatan Administrator 298 orang, serta Analis Kebijakan Madya Setda Jateng 18 orang.

    “Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan pemimpin yang humanis dan responsif, dalam aspek geopolitik, pelayanan publik, maupun stabilitas keamanan daerah. Memperkuat nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, serta mendaratkan Asta Cita di bumi Jawa Tengah,” paparnya.

    Sementara itu, Gubernur Lemhannas, TB Ace Hasan Sadzily menyampaikan, pihaknya mendukung atas kegiatan retret kali ini, sebagai upaya Gubernur Jawa Tengah dan seluruh jajarannya untuk bisa kompak dan solid dalam menyejahterakan masyarakat.

    “Tentu harus memiliki persepsi yang sama tentang apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah, dan mencari solusi-solusi yang terbaik dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

    Maka, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia telah menyusun bersama dengan BPSDM, terkait dengan materi yang akan diberikan selama satu minggu ke depan.

    “Materinya yang pokok dan paling utama adalah, pada hari pertama dan yang kedua akan diberikan pemahaman terkait dengan geopolitik, wawasan kebangsaan, sehingga dari situ akan tercipta para birokrat yang memiliki karakter negarawan, mengedepankan kepentingan daerah dan kepentingan negara, sebagai upaya kita untuk membangun kekompakan dan kolaborasi,” imbuhnya.

    Selain itu, para OPD akan diberikan satu pemahaman yang utuh terkait dengan Asta Cita sebagai bagian dari pemerintahan pusat, dan ini harus bisa dijalankan oleh seluruh komponen yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

    “Jadi, dengan kegiatan ini, tentu kita harapkan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Lutfi beserta dengan Pak Taj Yasin Maimoen, bisa membawa berbagai kebijakan yang tagline-nya adalah Ngopeni dan Ngelakoni ini, bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

     

     



    Source link

  • Serahkan Alsintan kepada Kelompok Tani, Bupati Kudus Targetkan Swasembada Pangan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    KUDUS – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kemajuan sektor pertanian, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani. Bantuan diserahkan di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (10/6/2025).

    Disampaikan, bantuan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran petani, sebagai garda terdepan ketahanan pangan daerah.

    “Hari ini, saya menyerahkan bantuan alsintan dari Bapak Presiden RI melalui Kementerian Pertanian kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, UPJA, maupun Brigade Pangan,” ujar bupati.

    Bupati berharap, bantuan alsintan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, dikelola secara kolektif, dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, keberadaan alsintan dapat meningkatkan efisiensi kerja petani, mempercepat proses olah dan panen lahan, serta mendongkrak produktivitas pertanian secara keseluruhan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan petani sangat penting, untuk mewujudkan tercapainya ketahanan pangan dan swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Kudus.

    “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, dan mari kita sukseskan bersama agar swasembada pangan yang kita cita-citakan dapat tercapai,” terangnya.

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Didik Tri Prasetyo menyampaikan, bantuan yang diberikan secara langsung oleh bupati terdiri dari satu unit traktor roda dua, satu unit traktor roda empat, satu unit mesin tanam padi, dan satu unit mesin pemanen padi.

    “Seluruhnya akan didistribusikan kepada kelompok tani di berbagai wilayah Kabupaten Kudus,” jelas Didik.

    Penerima bantuan dari Gapoktan Tani Jaya, Kelurahan Mlatinorowito, Santosa mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut, satu unit mesin tanam padi sangat dibutuhkan oleh kelompok taninya, mengingat ketersediaan buruh tani di wilayahnya semakin terbatas.

    “Keberadaan alat ini sangat membantu kami, terutama karena saat ini buruh tani agak sulit di daerah kami,” ungkapnya.

    Penulis: Kontributor Kab Kudus
    Editor: Di, Diskominfo Jateng



    Source link

  • Lindungi Ekosistem Pantai, 400 Bibit Pohon Ditanam untuk “Mageri Segoro” – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melakukan penanaman 400 bibit pohon di kawasan Pantai Klothok, Kecamatan Paranggupito, Kamis (5/6/2025). Penanaman pohon bertajuk “Mageri Segoro” ini, merupakan program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, dan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025.
    Kepala DLH Wonogiri, Bahari, mengatakan 400 bibit pohon yang ditanam tersebut terdiri dari 175 bibit cemara laut , 100 bibit ketapang, dan 125 bibit ketapang kencana.
    “(Sebanyak) 400 bibit pohon tersebut ditanam serentak di area Pantai Klothok Paranggupito. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir selatan Kabupaten Wonogiri,” tuturnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (6/6/2025).
    Bahari menambahkan, penanaman itu merupakan tahap awal pelaksanaan Program Mageri Segoro. Direncanakan, akan ditanam 1.700 bibit pohon lagi di area hutan Pantai Klothok Paranggupito hingga akhir 2025.
    “Ini baru tahap I, nanti tahap II dan tahap III, sejumlah 1.500 batang. Total semua ada 1.900 batang yang merupakan bibit pohon bantuan dari Perum Jasa Tirta I, CV Lulus Tani Ngadirojo, dan juga UGM. Tahap II dan tahap III nanti kita rencanakan selesai di akhir tahun 2025,” ujarnya.
    Selain penanaman, dilakukan pula aksi bersih sampah yang melibatkan peserta dari berbagai unsur. Melalui kegiatan bersih sampah ini, terkumpul sebanyak 35,8 kilogram sampah anorganik dan organik. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah, dalam mendukung tema global Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yaitu “Ending Plastic Pollution”.
    Acara tersebur diikuti 120 peserta, terdiri dari perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait.
    Bahari mengatakan, melalui kegiatan ini, DLH Kabupaten Wonogiri mendorong kerja sama antara instansi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir.
    “Program Mageri Segoro diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan simbolis. Penanaman pohon tersebut diharapkan dapat mendukung perlindungan ekosistem pantai, dan mendorong upaya peningkatan tutupan lahan. Selanjutnya, kami harapkan juga dilanjutkan dengan pemeliharaan pohon yang telah ditanam, sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih terarah,” pungkasnya.

    Penulis : SIKP_kominfowng
    Editor: WH/DiskominfoJtg



    Source link