Blog

TEMANGGUNG – Sebanyak 80 (delapan puluh) dokter hewan terlibat dalam pengawasan penyembelihan hewan kurban. Mereka bertugas menjamin ketentraman masyarakat dalam memotong hewan kurban, baik dari waktu pemilihan, proses pemotongan dan waktu pembagian daging.
Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Tengah 3 Drh. Esti Dwi Utami mengatakan, 80 dokter hewan tersebar di lima kabupaten/ kota. Yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang dan Kota Magelang.
“Mereka dalam bertugas berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” kata Esti Dwi Utami, saat ditemui di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Rabu (4/6/2025).
Ia menerangkan, kegiatan dokter hewan sebagai petugas pemeriksa hewan kurban sebagai pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Hari Raya Iduladha.
Hal itu, lanjutnya, sekaligus membantu pemerintah, khususnya wilayah kerja PDHI Cabang Jawa Tengah 3 dalam menjamin ketenteraman masyarakat dalam memotong hewan kurban, baik dari waktu pemilihan, proses pemotongan dan waktu pembagian daging.
Diterangkan, sebelum menjalankan tugas, dokter hewan tersebut telah mengikuti workshop dan mendapat surat resmi dari PDHI Cabang Jateng 3. Surat ini menyampaikan, bahwa mereka sebagai anggota PDHI dan memang punya kemampuan.
Esti Dwi mengatakan, pemeriksaan oleh dokter hewan pada ternak kurban dapat menjamin masyarakat dari penyakit zoonosis dalam rangka pemotongan hewan kurban.
“Dokter hewan melakukan tugasnya, baik secara langsung sebagai petugas pemeriksa hewan kurban, maupun penyuluh kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Aiz;Ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri mengatakan, sebanyak 69 ribu bidang tanah wakaf di wilayahnya telah tersertifikat.

 

“Dari target 72 ribu bidang, sekarang sudah tersertifikasi mencapai 69 ribu tanah wakaf. Sisanya tinggal 2 ribuan bidang yang harus diselesaikan. Targetnya selesai tahun ini,” katanya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, Kota Semarang, Rabu (4/6/2025).

 

Lebih lanjut, Lampri mengatakan, pihak kantor wilayah BPN di kabupaten/ kota di Jateng melakukan upaya percepatan sertifikasi, melalui pendataan langsung di desa dan kelurahan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran bidang tanah, baik yang sudah berbentuk tanah wakaf maupun yang akan diwakafkan.

 

Wakil Gubernur Jawa Tengah,Taj Yasin, mendorong upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya. Tujuannya, supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan dan ketaatan terhadap hukum fikih bagi warga muslim. Apalagi, wakaf berkaitan dengan amal ibadah bagi seseorang yang mewakafkan tanahnya.

 

Taj Yasin menyampaikan, program sertifikasi tanah wakaf sudah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya. Program itu bekerja sama dengan BPN. Fokusnya mengurus sertifikat tanah wakaf, baik yang telah difungsikan untuk musala, masjid, lembaga pendidikan, maupun yayasan.

 

“Artinya banyak tanah wakaf yang disertifikasi, sudah diberikan kepada masyarakat, dijalankan, dan sudah bisa dirasakan manfaatnya,” kata Gus Yasin, sapaannya.

 

Untuk tanah-tanah wakaf yang belum tersertifikasi, wagub mengajak pihak-pihak terkait agar segera menyosialisasikan pentingnya hal tersebut. Sosialisasi diarahkan kepada nadzir atau pengelola tanah wakaf, agar mengajukan sertifikasi ke BPN dengan proses-proses yang benar.

 

Khusus untuk peruntukan tanah wakaf seperti pendirian bangunan masjid dan lembaga pendidikan, dia mengajak pengelola untuk tertib administrasi perizinan. Baik izin mendirikan bangunan (IMB), dan lain-lain.

 

Ketua MUI Jateng, Ahmad Darodji, mengatakan, sertifikat tanah wakaf akan meminimalisasi potensi persengketaan di masa mendatang. Tanah wakaf yang telah mempunyai kepastian hukum administrasi negara, selanjutnya bisa dikelola menjadi wakaf produktif dari sisi ekonomi dan kebermanfaatan masyarakat.

 

“Wakaf itu nanti akan bermanfaat bagi masyarakat, karena ada potensi yang sangat besar. Dari tanah wakaf ini kalau pengelolaannya bisa produktif, punya potensi triliunan rupiah. Jadi selain zakat, ada namanya wakaf, sehingga pengelolaannya itu bisa menjadi kekayaan umat,” beber dia, yang juga Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng tersebut.

 

Darodji mengatakan, ada contoh nyata pengelolaan wakaf yang sudah kuat di Singapura. Meskipun penduduk muslimnya hanya sekitar 15 persen, tetapi wakaf yang dikelola dengan bagus itu, bisa menghasilkan uang sampai Rp37 miliar setiap tahunnya.

 

Diharapkan, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia juga bisa serupa. Seperti, dimanfaatkan pada bidang kesehatan layanan rumah sakit, disewakan untuk bidang usaha, dan lainnya. Tujuannya, dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau masyarakat. (Humas Jateng)*ul

 

TEMANGGUNG – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana Rp1,2 miliar dalam program Beasiswa Tuntas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi 150 pelajar di tahun 2025.
Wakil Ketua Baznas Temanggung, Taufik Muqorobin pada Rabu (4/6/2025) mengatakan, beasiswa ini menyasar kepada pelajar kurang mampu guna membantu meringankan beban selama menuntut pendidikan di SMA, maupun SMK.
“Bagaimana mereka bisa sekolah di SMA, terbantukan di SMA, sehingga mereka nanti bisa lulus sampai SMA. Setiap anak menerima beasiswa Rp300 ribu per bulan,” katanya.
Ia mengatakan, para penerima beasiswa merupakan pelajar dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua selama anaknya menuntut pendidikan di bangku SMA.
“Para penerima itu dari keluarga kurang mampu, dan itupun harus mendapat rekomendasi atau yang menentukan mampu dan tidaknya itu dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan didukung dari desa,” tandasnya.
Beasiswa bagi pelajar ini merupakan salah satu program unggulan Baznas Temanggung, yakni Bintang Baznas. Untuk teknis penyalurannya, beasiswa itu tidak diberikan kepada pelajar, melainkan diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
“Ini adalah bentuk komitmen Baznas Temanggung dalam rangka mewujudkan generasi emas yang cerdas,” pungkasnya.

Penulis: Fir;Ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 3.947 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I 2024 di lingkungan Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (4/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menekankan kepada para pegawai, agar menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Menurut dia, pengangkatan ini bukan hanya soal jabatan atau pujian, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kerja dengan hati, bukan terikat kepada pujian, jabatan, tetapi bagaimana rekan-rekan bekerja dengan tulus ikhlas dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” tegas Luthfi.

Mantan Kapolda Jateng itu juga mengingatkan kepada para PPPK, agar pengangkatan ini jadi motivasi dalam memberikan kinerja terbaik. Bahkan, lebih meningkat lagi dibandingkan saat masih sebagai pegawai honorer.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pelantikan sebanyak 107 guru sebagai Kepala Sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah.

Luthfi juga menegaskan pentingnya integritas dalam proses penempatan kepala sekolah, dan mengingatkan agar tidak ada “titip-titipan” atau cara tidak resmi lainnya.

“Syukuri penempatan yang ada, karena semua penugasan ini adalah amanah,” ujar dia.

Luthfi juga mengingatkan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, untuk tidak hanya menjadi pemimpin di sekolah, tetapi juga teladan bagi siswa.

“Kepala sekolah adalah guru, artinya digugu dan ditiru. Bapak ibu punya pengabdian. Nah yang sudah lama, kami punya kebijakan akan kita dekatkan ke domisili. Maka yang belum, sabar, karena Jateng itu luas,” tegasnya.

Gubernur juga menaruh harapan kepada para kepala sekolah, agar mampu membawa kemajuan serta inovasi di sekolah tempat mereka ditugaskan

“Saya titip, ini adalah amanah kepada bapak-ibu, untuk mencerdaskan anak bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045,” tegasnya.

Kepala SMK N 2 Cilacap, Navy Hardiati,  mengapresiasi kebijakan Gubernur Luthfi yang menempatkan kepala sekolah atau guru lebih dekat dengan domisili. Hal ini menurutnya berdampak pada semangat kerja.

“Sesuatu yang sangat menbahagiakan bagi kami,” ucapnya.

Guru SMAN 6 Kota Semarang, Rahmadi menyampaikan ungkapan syukur dan bahagia, dengan diangkatnya sebagai PPPK. Guru agama Kristen yang sebelumnya mengabdi sebagai guru honorer selama 12 tahun ini, siap menjalankan tugas untuk menciptakan kemajuan di sektor pendidikan sesuai pesan gubernur.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menyampaikan formasi CPNS dan PPPK tahun 2024 sebanyak total 3.947 formasi yang terisi. Rinciannya yaitu 230 CPNS umum, 2 CPNS jabatan teknis, 228 CPNS jabatan fungsional kesehatan, 6 CPNS kedinasan STTD, 2.578 PPPK guru, dan 1.133 PPPK teknis.

Selain itu, 107 guru juga mendapatkan SK pemindahan dan penugasan sebagai Kepala Sekolah, terdiri dari 53 Kepala SMA Negeri, 50 Kepala SMK Negeri, dan 4 Kepala SLB Negeri. (Humas Jateng)*ul

REMBANG – Hingga 30 Mei 2025, sebanyak 287 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Rembang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

Hal itu disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang Slamet Haryanto, saat dihubungi Selasa (3/6/2025). Menurutnya, capaian itu sesuai dengan target yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.

Disampaikan, pihaknya bergerak cepat setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, bersinergi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam melakukan pendampingan secara intensif.

“Ini tugas negara. Sesuai arahan Bapak Bupati, kami tidak memandang waktu. Ada yang Musdessus-nya pagi, siang, malam, bahkan hari libur. Yang penting target tercapai,” tegas Slamet.

Saat ini, lanjutnya, proses pembentukan Koperasi Merah Putih telah memasuki tahap pendaftaran badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebanyak 147 desa telah memproses pendirian koperasi melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dan 16 koperasi di antaranya telah resmi memperoleh badan hukum.

Pihaknya terus mendorong desa-desa yang belum memulai proses notaris, untuk segera mendaftar. Koordinasi rutin juga dilakukan dengan notaris dan pihak kecamatan, untuk mempercepat tahapan ini.

Slamet yakin, kehadiran Koperasi Merah Putih akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desa, terutama dalam menekan angka kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memperkuat ketahanan pangan.

“Koperasi Merah Putih akan bersinergi dengan BUMDes, menjadi motor penggerak perekonomian desa berbasis potensi lokal. Ini sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati, yakni Rembang Sejahtera,” pungkasnya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Kendal, Selasa (3/6/2025). Tinjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan, untuk masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Kendal masih sekitar 37 ribuan orang. Bahkan, proyeksi ke depannya bisa mencapai 63 ribu tenaga kerja, mengingat di Kawasan Industri Kendal yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu terdapat 129 perusahaan. Perusahaan tersebut berasal dari 11 negara, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp151 triliun.

Hingga kini, sebanyak 49 perusahaan telah operasional dan 25 perusahaan sedang dalam tahap konstruksi. Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi meninjau dua perusahaan yang sudah beroperasi, yaitu  PT Polygroup Manufactur Indonesia dan PT Matahari Tire Indonesia (MTI).

Di PT Polygroup Manufactur Indonesia, perusahaan yang bergerak pada bidang mainan plastik dan pohon natal ini memiliki 7.000 tenaga kerja existing, sementara kebutuhan tenaga kerja pada 2025 sebanyak 8.500 pekerja.

Sementara di PT Matahari Tire Indonesia (MTI), perusahaan ban asal China itu memiliki 1.800 tenaga kerja existing, dan membutuhkan sekitar 3.000 orang pada 2025.

“Di Kawasan Industri Kendal ini secara umum sudah 60 persen (perusahaan) beroperasi,” kata gubernur, seusai meninjau dua perusahaan di Kawasan Industri Kendal.

Luthfi menjelaskan, secara umum kondisi serapan tenaga kerja di Jawa Tengah sangat bagus. Pada triwulan I 2025, serapan tenaga kerja mencapai 97.550 orang. Industri barang dari kulit dan alas kaki paling banyak menyerap tenaga kerja dengan jumlah 36.754 orang. Capaian itu secara nasional menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan serapan tenaga kerja terbaik di Indonesia.

“Jadi secara nasional, di Jawa Tengah adalah tertinggi di seluruh Indonesia,” katanya.

Ditambahkan, tingginya angka serapan tenaga kerja tersebut berhasil menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah. Per Februari 2025, angka TPT Jawa Tengah sebesar 4,33 persen. Persentase itu mengalami penurunan dibandingkan pada Februari 2024 sebesar 4,39 persen.

Penurunan TPT tersebut merupakan hasil dari masuknya investasi di Jawa Tengah melalui beberapa kawasan industri, termasuk Kawasan Industri Kendal yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“TPT sudah turun dan sudah luar biasa untuk wilayah kita. Ini bagus sekali, ini akan kita genjot,” katanya.

Apalagi, Luthfi menyatakan, dalam RPJMD Jawa Tengah telah diarahkan sebagai lumbung  pangan dan industri nasional. Keberhasilan masuknya investasi itu juga menandakan, di samping swasembada pangan, Jawa Tengah juga tidak meninggalkan industri.

“Yang kita perlukan adalah investasi yang datang dari luar dan dalam negeri, maka harus kita genjot,” ucapnya.

Dibeberkan, iklim investasi itu sudah dipermudah melalui perizinan, kawasan industri khusus, jaminan keamanan, ketertiban, juga pemenuhan sumber daya manusia.

Terkait pemenuhan sumber daya manusia, Pemprov Jateng sudah memiliki beberapa program. Di antaranya dengan menghubungkan perusahaan dengan sekolah vokasi, universitas, dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Dukungan lain adalah mendorong perusahaan untuk memberikan kebutuhan dan kesejahteraan bagi para pekerjanya, seperti day care, perumahan,  transportasi, termasuk koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara dan stakeholder lain, untuk menggalakkan penanaman mangrove dan rehabilitasi hutan pantai.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menginisiasi program “Mageri Segoro”. Program tersebut ditujukan untuk mengembalikan daya dukung ekosistem pesisir serta merehabilitasi mangrove dan hutan pantai.

“Saya tidak main-main soal mangrove ini. Program ‘Mageri Segoro’ itu sebagai bentuk (tekad) bahwa kita sanggup,” kata Ahmad Luthfi, saat menerima audiensi dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara di kantornya, Rabu (4/6/2025).

Program “Mageri Segoro” ini rencananya akan dimulai secara serentak pada  5 Juni 2025, atau bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Rencananya, Ahmad Luthfi dijadwalkan akan memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang memiliki garis pantai untuk serius dalam menanam mangrove.

“Saya ingin ini dilakukan serentak. Misal tidak bisa serentak, minimal masing-masing daerah harus punya target, dan ada laporan dari tiap stakeholder,” ujarnya.

Sebagai informasi, wilayah pesisir Jawa Tengah tersebar di 17 kabupaten/ kota dengan total garis pantai kurang lebih 971,52 Km, meliputi pantai utara sepanjang kurang lebih 645,08 Km, dan pantai selatan kurang lebih 326,44 Km. Di wilayah pesisir itu terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem hutan pantai. Pada 2024, diperkirakan luas hutan mangrove lebih dari 16.102,02 hektare.

Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra mengatakan, total lahan yang yang potensi ditanami mangrove di Jawa Tengah kurang lebih 44 ribu hektare. Namun, belum semua lahan tersebut ditanami.

Ardas menjelaskan, ada arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi, jika gerakan menanam mangrove ini tidak dilakukan secara sporadis atau sendiri-sendiri. Tapi harus dilakukan secara bersama-sama.

“Arahan dari Pak Gubernur tadi, tidak boleh dilakukan secara sporadis. Butuh kolaborasi berbagai macam pemangku kepentingan. Harus disiapkan aktivitas lain bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang merawat mangrove, seperti diberikan ikan dan lainnya. Ini yang harus digarap melalui kerja-kerja kombinasi pemerintah dan masyarakat, juga stakeholder terkait,” jelasnya.

Meski demikian, berdasarkan hasil analisis di lapangan, penanaman mangrove di sepanjang pantai Utara Jawa Tengah tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal itu karena di beberapa titik ada yang daerahnya masih tertutup rob, sehingga belum bisa ditanami. (Humas Jateng)*ul

SALATIGA – Sepanjang Jalan Tentara Pelajar Salatiga berubah menjadi pusat keramaian pada Selasa malam (3/6/25), ketika Wali Kota Robby Hernawan secara resmi membuka “Salatiga Food & Multi Product Exhibition 2025”. Acara yang direncanakan berlangsung hingga 10 Juni 2025 ini dibuka dengan semarak penampilan musik dan tarian dari batok, serta atraksi tari topeng ireng yang memukau pengunjung.
Kegiatan yang diinisiasi PT Parikesit Karya Makmur ini menggandeng lebih dari 50 stan komersial serta tujuh stan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga, memperlihatkan geliat kolaboratif dalam mendorong perekonomian masyarakat serta memperkuat eksistensi produk-produk lokal.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang perniagaan, tetapi juga wujud nyata upaya kita untuk mendukung perekonomian lokal, khususnya bagi para pelaku UMKM di Kota Salatiga. Mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus terus kita dorong agar semakin berkembang dan berdaya saing,” ujar Wali Kota Salatiga Robby Hernawan dalam sambutannya.
Robby juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kenyamanan acara.
“Selamat berbelanja sambil menikmati penampilan kebudayaan lokal Kota Salatiga. Jaga ketertiban, keamanan, dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya,” pesannya.
Antusiasme masyarakat begitu terasa. Jalanan padat oleh warga yang datang dari berbagai penjuru. Salah satunya Dito, pengunjung yang tak menyangka bisa mendapat solusi kecil di tengah keramaian.
“Ini saya iseng juga sih datang ke sini karena penasaran. Eh, kebetulan ada stan ganti tempered glass. Ya udah sekalian aja, butuh juga ini hehe,” ujarnya sambil tersenyum.
Turut hadir dalam pembukaan, Wakil Wali Kota, Forkopimda, Asisten, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya yang memberi dukungan penuh terhadap gelaran ini. Lebih dari sekadar promosi dan pemasaran, gelaran ini juga berdampak positif pada sektor pariwisata, memperkuat citra Salatiga sebagai kota kreatif, inklusif, serta destinasi yang ramah bagi pelaku ekonomi kreatif. Efek ganda atau multiplier effect dirasakan langsung, baik dari sisi kuliner, kerajinan tangan, fashion lokal, hingga jasa.
Pameran ini menjadi oase hiburan sekaligus sarana penggerak ekonomi yang dirancang tidak hanya meriah, tetapi juga berdampak langsung terhadap geliat ekonomi lokal.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

REMBANG – Dalam rangka pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Rembang memfokuskan kegiatan pada penanganan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Fokus tersebut diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan pemeliharaan rutin di berbagai titik strategis.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga DPU Taru Kabupaten Rembang Nugroho Tri Hutomo, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/6/2025). Menurutnya, sejak Maret hingga Juni 2025, pihaknya telah menangani sebanyak 18 ruas jalan, dengan total panjang pemeliharaan mencapai 11,6 kilometer.

“Sudah kami mulai sejak sebelum Idulfitri atau selama bulan puasa. Penanganan tidak semuanya overlay, tetapi lebih banyak patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan parah,” ujar Nugroho.

Disampaikan, ruas jalan yang ditangani dibagi ke dalam dua kategori, yakni wilayah dalam kota dan luar kota. Untuk wilayah luar kota, pemeliharaan dilakukan pada ruas Jalan Tireman – Japerejo, Japerejo – Jolotundo, Japerejo – Banyuurip, Japerejo – Pamotan, Gunem – Banyuurip, Sulang – Banyuurip, Sendangagung – Grawan, serta Japerejo – Banyuurip.

Sementara itu, lanjutnya, di wilayah dalam kota, kegiatan pemeliharaan dilakukan di Jalan Wahidin, Dr Soetomo, Asnawi, Hos Cokroaminoto, Notoprajan, Pahlawan, Tireman – Ngotet, Magersari – Banyudono, dan Piere Tendean.

Nugroho menjelaskan, selain pemeliharaan rutin, penanganan khusus juga dilakukan terhadap kerusakan jalan amblas di wilayah Gunungsari. Dia mengakui proses perbaikan jalan tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena faktor cuaca menjadi tantangan utama di lapangan.

“Kami terkendala musim kemarau basah. Beberapa jalan yang sudah kami tangani kini mulai rusak lagi. Namun dalam satu hingga dua minggu ke depan, akan kami benahi lagi,” imbuhnya.

Terkait rencana peningkatan jalan, Nugroho menyebut beberapa ruas telah diusulkan melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Beberapa di antaranya adalah ruas Tireman – Japerejo, Pamotan – Banyuurip, dan Sulang – Krikilan.

“Kami berharap bisa tertangani secara tuntas, karena ruasnya panjang dan butuh anggaran besar,” tuturnya.

Nugroho menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan pemeliharaan dengan metode yang tepat dan efisien, dengan tetap memperhatikan kondisi anggaran dan mutu pekerjaan. Ke depan, penanganan juga akan difokuskan pada sembilan titik rawan, seperti tebing dan jembatan yang berpotensi rusak saat musim hujan.

Hingga awal Juni 2025, imbuhnya, dari total anggaran pemeliharaan sebesar Rp4,5 miliar, sekitar 50 persen telah terserap. Pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar dalam Perubahan APBD 2025, untuk mendukung pemeliharaan rutin.

“Kami berharap, dengan tambahan anggaran ini bisa menangani lebih banyak ruas jalan hingga akhir tahun. Tidak menutup kemungkinan akan ada dukungan dari insentif fiskal untuk peningkatan jalan,” pungkas Nugroho.

Penulis: Minta Kominfo Rembang
Editor: Di/Ul, Diskominfo Jateng

 

 

‎TEMANGGUNG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung menargetkan dapat menerbitkan 11.250 Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 2025, karena menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha.
‎‎Kepala DPMPTSP Temanggung Dwi Sukarmei menjelaskan, pada 2025, ditargetkan 11.250 NIB selesai alias terlayani. Makanya, dilakukan berbagai inovasi untuk merealisasikannya.
‎‎”NIB tidak hanya jemput bola. Bisa saja ada perusahaan besar ke sini (kantor DPMPTSP atau MPP) untuk mendaftarkan usahanya, meski itu dalam skala kecil,” jelasnya, Selasa (3/6/2025) saat ditemui di kantornya.
‎‎Dwi menyebut, hingga akhir Mei 2025 tercatat ada 7.500 NIB yang diterbitkan pada tahap pertama. Angka itu masih jauh dari yang ditargetkan. Karenanya, DPMPTSP turut menggandeng Baznas Temanggung dan Bank Jateng.
‎‎”Baznas ini mitra kami di dalam membuat NIB, karena turut memberikan bantual modal kepada pelaku usaha. Lalu Bank Jateng ini memfasilitasi sarprasnya,” ujarnya.
‎‎Selain itu akan dibuka penerbitan NIB tahap kedua, yang bakal dimulai pada September 2025. ‎‎DPMPTSP juga akan menyasar dalam kegiatan car free day, pasar tradisional, dan tempat wisata.
‎‎”Termasuk incaran kami soal NIB itu ada Pasar Gandem di Parakan, karena NIB ini sangat penting untuk pelaku usaha. Apalagi tren peningkatannya hampir 100 persen,” terang Dwi.

Penulis: Fir;Adi;Ekp
Editor: WH/Ul, DiskominfoJtg