Blog

SALATIGA – Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TPS3R Bulu, Tegalrejo, Jumat (30/5/2025). Sidak dilakukan untuk meninjau langsung proses pengelolaan sampah di satu-satunya TPS3R berperalatan lengkap di Kota Salatiga. Robby didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda sekaligus Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pramusinta.
Robby Hernawan mengatakan, dengan mengelola sekitar enam ton sampah per hari, TPS3R Bulu menjadi pionir pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan di Salatiga. Proses pengolahan dimulai dari area drop off, kemudian sampah dipilah secara manual melalui conveyor, masuk ke mesin pencacah (gibrik), dan diproses menjadi kompos atau bahan bakar alternatif.
“Sampah sudah dipilah dengan baik. Plastik diolah menjadi energi melalui proses pirolisis, sementara organik menjadi kompos. Ini luar biasa,” ujar Robby setelah berkeliling meninjau seluruh fasilitas TPS3R.
Ia menambahkan, alat dan teknologi yang dimiliki TPS3R Bulu sudah cukup maju, termasuk penggunaan insinerator ramah lingkungan. Robby berharap setiap kelurahan di Salatiga dapat memiliki fasilitas serupa, guna mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh.
“Kalau semua kelurahan punya TPS3R seperti ini, permasalahan sampah bisa selesai. Selain mengurangi beban TPA, pengolahan ini juga berpotensi memberi nilai ekonomi bagi masyarakat,” lanjutnya.
TPS3R sendiri merupakan Tempat Pengolahan Sampah berbasis Reduce, Reuse, dan Recycle, yang dirancang untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, tempat ini juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya lewat produksi kompos dan pengolahan plastik menjadi energi.
Dengan kombinasi pengelolaan lingkungan yang baik dan pengembangan wisata berbasis masyarakat, Salatiga menunjukkan komitmennya menuju kota yang bersih, hijau, dan berdaya saing tinggi.
Usai sidak ke TPS3R, Robby melanjutkan kunjungan ke dua lokasi wisata potensial di Salatiga, yaitu Agrowisata River Tubing Sitalang di Kauman Kidul dan Sentra Wisata Industri di Tingkir Lor. Ia menilai kedua tempat tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
“Kami ingin wisata Salatiga naik kelas. Ini penting untuk mendukung ekonomi lokal dan memperluas lapangan kerja. River tubing, UMKM industri, dan destinasi berbasis komunitas akan terus kami dorong,” tandasnya.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, pada Sabtu (31/5/2025), di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan monitoring percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sragen.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan didampingi Plt Bupati Sragen, Suroto bersama jajaran Pemkab Sragen melakukan verifikasi lapangan ke Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, dan Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, guna meninjau langsung perkembangan Kopdes Merah Putih.
Suroto menyampaikan, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak sinergi antarwarga dalam menciptakan nilai tambah, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, maupun ekonomi kreatif desa.
“Kabupaten Sragen terdiri dari 196 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Hingga 30 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan telah melaksanakan musyawarah desa khusus terkait berkas KDMP. Tercatat 182 berkas telah masuk ke notaris, 26 berkas masih dalam proses di desa, dan 52 koperasi telah resmi berbadan hukum,” ujar Suroto.
Sementara itu, Muhammad Qodari menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Kabupaten Sragen dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan, Koperasi Desa (KopDes) juga berjalan, maka potensi desa akan berkembang pesat. KopDes harus mampu menjawab kebutuhan rutin masyarakat dan disesuaikan dengan pelaku usaha lokal,” jelas Qodari.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala desa tidak hanya sebagai pemilik dan pengawas BUMDes, tetapi juga turut mengelola Koperasi Desa agar kedua entitas ini dapat bersinergi demi kesejahteraan rakyat.
“Idealnya, BUMDes dan KopDes berjalan beriringan. Jika BUMDes aktif, desa akan makmur dengan banyak fasilitas dan kegiatan. Jika KopDes maju, rakyat akan sejahtera karena kegiatan ekonomi berjalan baik,” tambahnya.
Qodari turut mengapresiasi perkembangan Kabupaten Sragen yang telah hampir rampung 100% dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dan menyatakan kesiapan Kabupaten Sragen untuk melakukan peluncuran resmi pada 12 Juli 2025 mendatang.
“Kami berharap Kabupaten lain dapat mencontoh keberhasilan Kabupaten Sragen dalam membentuk Koperasi Merah Putih secara cepat dan menyeluruh,” pungkasnya

Penulis : Salmalia/Yuli_DiskominfoSragen
Editor : WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Balai Budidaya Ikan Air Payau (BIAP) Tugu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memanen udang vaname di tambak yang terletak di Jalan Karanganyar, Tugu, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Selasa (3/6/2025).

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Administrasi Sekda Dhoni Widianto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Effendi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng Agung Hariyadi, serta pihak terkait, melakukan kegiatan panen udang.

“Kegiatan ini, satu, memanfaatkan aset yang ada. Kedua, ini menjadi contoh kepada masyarakat, budidaya udang vaname. Ini kan sedang ngetren ya di mana-mana, seperti di Kebumen dan lainnya,” kata Sekda Sumarno, di seka kegiatan panen udang di tambak wilayah KIW.

Menurutnya, meski berada di KIW, hasil budidaya udang vaname tetap bagus, dengan satu kilogram berisi 55 ekor udang. Dari sisi produksi, untuk satu kilogram udang membutuhkan pakan 1,4 kg selama tiga bulan.

“Udang itu sebenarnya cukup cepat produksinya tiap tiga bulan,” ujar Sumarno.

Sekda berharap, panen udang vaname itu akan menginspirasi masyarakat untuk membudidayakan. Dinas Kelautan dan Perikanan pun bisa membina nelayan untuk budidaya udang. Di Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A ini, kata dia, pihaknya tidak hanya mendorong produksi, tapi memfasilitasi nelayan dan petambak dalam berusaha.

“Masalah panen hari ini sebenarnya bukan yang utama, karena ini bagian dari aset yang berkontribusi menghasilkan PAD. Tapi utamanya bukan mengejar PAD, tapi lebih bagaimana ini memberi contoh, memberi inspirasi kepada masyarakat dalam berusaha,” ujarnya.

Sumarno menekankan, balai lain milik pemprov, seperti Balai Peternakan, Balai Perkebunan, Balai Pertanian, dan lainnya, juga harus memfasilitasi masyarakat dalam berusaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Effendi mengatakan, Balai Budidaya Ikan Air Payau yang merupakan salah satu UPT di dinasnya, mempunyai dua loka tambak, yaitu di KIW Semarang dan Maribaya Tegal.

“Yang dilihat Pak Sekda tadi, kita akan panen udang vaname 2-3 ton, dengan ukuran 55 ekor untuk 1 kg. Dengan harga Rp65 ribu per kg, yang dibudidayakan selama tiga bulan,” terang Endi.

Dia menuturkan, satu tahun pihaknya bisa panen hingga tiga kali. Di KIW, misalnya, terdiri dari 5-6 petak tambak udang, per tambak bisa menghasilkan 1-1,5 ton sekali musim tebar. Kemudian, di Maribaya Tegal, pemprov punya kolam 5-6 unit dengan hasil yang hampir sama seperti di sekitar KIW.

“Itu (di Maribaya) padat tebar 100 ribu ekor (udang), SR (survival rate) yang masih hidup sekitar 80 persen, dengan padat penebaran sekitar 60-70 ekor per meter. Luasnya sekitar 2000 meter persegi, itu bisa menghasilkan per kolamnya itu 1,5 ton,” terang Endi.

Dijelaskan, dari budidaya udang, lele, dan lainnya, bisa membukukan PAD untuk Balai Budidaya Ikan Air Payau sekitar Rp2,5 miliar per tahun.

“Ini tidak hanya memberikan produksi, tapi percontohan (showcase) bagi pembudidaya. Kalau ingin budidaya yang baik seperti ini. Ini bisa membuktikan, di kawasan industri yang banyak limbah, kita berhasil membudidayakan udang vaname,” tambahnya. (Ak?Ul, Diskominfo Jateng)

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan bonus untuk kafilah Jateng, yang meraih juara pada Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Nasional 2025. Rencananya, acara tersebut akan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara pada September 2025 mendatang.

 

“Pasti akan ada bonus khusus dari pemerintah, akan kita rapatkan dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), tentu pasti akan ada. Paling enggak, ada yang umrohlah,” kata Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin saat membuka Pelatihan Calon Peserta STQH Nasional XXVIII Tahun 2025 Kafilah Jawa Tengah, di Asrama Haji Semarang, Senin (2/6/2025).

 

Taj Yasin berharap adanya dukungan dari masyarakat, khususnya pondok pesantren dan Lembaga Tahfidz Quran, agar kafilah Jateng berhasil membawa prestasi yang membanggakan.

 

“Syukur-syukur juara umum, paling enggak tiga besar,” bebernya.

 

Untuk mempersiapkan hal tersebut, para peserta dilakukan karantina guna melatih kekompakan dan kebersamaan antarpeserta, sehingga muncul chemistry.

 

“Saat sudah ada chemistry, jika ada yang down, teman yang lain akan melihat dan memberi masukan,” ucap Gus Yasin, sapaan akrab wagub.

 

Sebagai informasi, pelatihan STQH Nasional ini diikuti 31 peserta. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Selama tiga hari, peserta akan mengikuti pelatihan dan seleksi lagi menjadi 22 orang, yang akan menjadi utusan kafilah Jawa Tengah pada STQH Nasional 2025.

 

Pelatihan STQH Nasional ini juga dalam rangka persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an, yang rencananya akan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 2026.

 

Peserta dari Kendal, Aula Zahrotul Muna menyatakan, akan memberikan yang terbaik dalam ajang ini, supaya bisa membanggakan orang tua serta masyarakat Jawa Tengah.

 

Perempuan berusia 16 tahun ini mengatakan, sudah pernah menjadi juara pada MTQ Provinsi dan pernah mengikuti MTQ nasional .

 

“Harus selalu bersemangat untuk tadarrus setiap hari,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

 

 

 

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di wilayahnya.

 

“Satgas PHK itu perintah presiden. Itu harus segera ditangkap dengan baik di wilayah kita. Segera dibentuk dan rumuskan apa yang harus dilakukan,” kata Luthfi, saat memimpin Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (2/6/2025).

 

Luthfi mengatakan, Satgas PHK ini dibentuk untuk mereduksi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sekaligus mengambil langkah pencegahan PHK karyawan tanpa pemenuhan kewajiban. Satgas ini mulai bertindak ketika suatu perusahaan masuk dalam kategori kuning.

 

“Jadi Satgas PHK itu, kita gunakan tidak pada saat perusahaan itu sudah pailit (merah), tetapi dari upaya pencegahan pun sudah kita terjunkan, sehingga secara tidak langsung mencegah terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan,” katanya.

 

Satgas PHK tersebut terdiri dari beberapa komponen. Antara lain Dinas Tenaga Kerja, serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di perusahaan, serta pihak pengusaha atau pemilik perusahaan. Pihak di luar itu juga akan dilibatkan sesuai dengan fungsinya.

 

“Isinya nanti macam-macam. Ada beberapa kompartemen yang harus kita masukkan, membuat rencana kerja, dan baru kita jalankan,” kata Luthfi.

 

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan, selama ini pihaknya sudah melakukan segmentasi perusahaan, dengan tiga kategori. Perusahaan dengan kategori hijau atau mantap adalah perusahaan yang melaksanakan aturan-aturan norma ketenagakerjaan. Selanjutnya ada perusahaan yang kuning dan merah.

 

“Kuning itu biasanya ada permasalahan-permasalahan. Misalnya, lembur tidak dibayar, hak-hak (karyawan) ada yang dikurangi. Itu harus kita dalami persoalannya seperti apa. Kalau persoalan itu berlanjut, ujungnya bisa menjadi merah atau terjadi PHK,” tuturnya.

 

Saat memberikan paparan, Ahmad Luthfi sempat menyinggung terkait keterlibatan kurator. Dalam hal ini, Aziz menjelaskan, kurator masuk kalau sebuah perusahaan sudah pailit. Tanggung jawab manajemen atau pemilik beralih kepada kurator.

 

“Nanti ketika sudah pailit itu ada dua opsi dari kurator, yaitu going concern atau tetap berusaha di bawah kurator, kemudian PHK atau tutup. Begitu,” kata Aziz.

 

Ditambahkan, Satgas PHK bekerja dari sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Jika sudah telanjur terjadi PHK, maka satgas memastikan hak-hak pekerja berupa jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon, diterima oleh pekerja atau karyawan.

 

“Termasuk hak-hak lain yang belum dibayarkan seperti penggantian cuti, penggantian lembur. Kita memastikan untuk itu diterima oleh yang bersangkutan,” ucapnya. (Humas Jateng)*ul

 

Menjelang pengumuman kelulusan tingkat SMP, Polsek Delanggu mengambil langkah tegas dengan membina sembilan pelajar yang kedapatan menggunakan sepeda motor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, Senin (2/6/2025). Kegiatan pembinaan yang digelar di Aula Polsek Delanggu ini juga menyoroti potensi gangguan pada perayaan kelulusan, seperti aksi corat-coret seragam dan konvoi ugal-ugalan.

Para siswa ini ditindak lantaran mengendarai sepeda motor yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelengkapan, seperti knalpot bising dan tidak menggunakan pelat nomor. Dalam kegiatan tersebut, polisi memberikan sanksi tilang dan edukasi langsung kepada para siswa serta orang tua mereka.

“Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis seringkali menjadi awal dari perilaku tidak tertib. Terlebih menjelang kelulusan, situasi ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan masyarakat,” ujar Kapolres Klaten AKBP Nur CAhyo, SH., SIK., MH melalui Kasihumas Polres Klaten, AKP Nyoto, S.H., M.H.

Dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi keterkaitan siswa dengan kelompok geng motor. Namun demikian, Polsek Delanggu tetap mengedepankan langkah pencegahan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan langsung kepada siswa dan keluarga.

Dalam hal ini, keterlibatan orang tua menjadi sangat krusial. Kehadiran mereka dalam kegiatan pembinaan merupakan upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga anak-anak tetap dalam jalur yang benar. Kolaborasi antara polisi, sekolah, dan orang tua diharapkan mampu meminimalkan potensi kenakalan remaja yang muncul di momen kelulusan.

“Kami tidak melarang pelajar merayakan kelulusan, tapi bentuk perayaannya harus tetap dalam koridor tertib, aman dan bermanfaat. Orang tua harus menjadi garda depan pengawasan,” tegas AKP Nyoto.

Polsek Delanggu akan terus menggelar patroli preventif serta penggalangan kepada pelajar dan lingkungan sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Klaten untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus melindungi generasi muda dari pengaruh negatif.

SEMARANG – Pihak Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memberi apresiasi terhadap capaian kinerja 100 hari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Akademisi menilai, kepemimpinan Luthfi-Yasin tersebut, telah mampu mengajak semua pihak mengurus bersama permasalahan daerah.

 

Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip, Wijayanto, saat Diskusi Publik Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Jawa Tengah, di Ruang Sidang Senat Fisip Undip, Senin (2/6/2025). Dikatakan, sebagai satu masa, 100 hari sebenarnya terlalu singkat, untuk menghitung lima tahun.

 

“Seratus hari kita bisa melihat sejauh mana kinerja dari pemerintah. Saya pikir itu menjadi blue print dari lima tahun ke depan. Satu hal yang tampak menonjol dari Pemprov Jateng dalam penilaian kita, adalah spirit kolaborasi dari pemprov ini luar biasa,” kata Wijayanto.

 

Menurutnya, baru di era gubernur ini, pemprov melibatkan 44 perguruan tinggi di Jateng, salah satunya Undip. Oleh karena itu, Undip sangat bangga menjadi salah satu pihak yang diajak kerja sama oleh pemprov, dengan hubungan sangat dekat.

 

“Pak Gubernur menyampaikan, Undip menjadi yang terdepan dalam proyek desalinasi, yang sangat penting dan relevan untuk mengatasi problem kelangkaan air bersih di daerah pesisir di Jateng. Seperti yang kena rob, ada air asin di sana yang tidak bisa diminum,” terang Wijayanto.

 

Ditambahkan, proyek desalinasi air itu, merupakan salah satu dari 27 kerja sama Undip dengan pemprov. Pihaknya berharap spirit yang sama ini bisa terus dipertahankan karena Jateng terlalu besar untuk diurus sendiri.

 

“Menurut saya, itu menjadi credit point yang perlu mendapat benang merah bagi Pemprov Jateng,” ungkap Wijayanto.

 

Dikatakan, ada banyak hal yang harus terus ditingkatkan, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain juga faktor banjir yang perlu disoroti.

 

“Kita juga memberikan satu highlight tentang pentingnya mengomunikasikan kebijakan pemerintah, keberhasilan pemerintah kepada publik, karena selain kinerja yang baik, dan kebijakan yang tepat, juga partisipasi publik yang luas. Di sinilah pentingnya komunikasi. Komunikasi tidak sama dengan pencitraan,” jelasnya.

 

Wijayanto membeberkan, gubernur telah memulai dengan slogan yang baik, yaitu Ngopeni, Ngelakoni. Itu merupakan cara komunikasi yang njawani, dan bisa merasuk ke benak warga Jateng. Ia berpikir, komunikasi yang sesuai nilai budaya dan konteks zaman itu, diperlukan dari sisi pesan atau filosofi.

 

“Dari sisi media, media sosial. Generasi muda sekarang menghabiskan waktunya sejak bangun sampai tidur lagi, itu di internet. Dari sisi media, medium itu perlu dipakai. Dari bentuk konten audio visual, lebih baik daripada konten hanya teks atau sekadar gambar atau caption. Itu perlu diperhatikan,” jelasnya.

 

Apakah harus sama dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi? Wijayanto menilai, Gubernur Jateng dan Wagub telah memiliki gaya kepemimpinan yang njawani dan lebih cocok untuk Jateng.

 

“Saya pikir Pak Luthfi dan Gus Yasin punya gaya komunikasi modal yang sangat baik, untuk meningkatkan komunikasi yang lebih cocok dengan gaya Jateng,” ujarnya.

 

Namun, Wijayanto berpesan agar gubernur dan wakil gubernur menyampaikan program dan keberhasilannya, melalui kanal yang tepat yang biasa dikonsumsi generasi sekarang, seperti media sosial Tiktok, Instagram, X, dan lainnya.

 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teguh Yuwono memberi catatan, untuk bisa bersaing dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Pemprov Jateng harus menguatkan kolaborasi pentahelix untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat.

 

Kolaborasi itu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Terlebih di era digital sekarang ini, Gubernur Ahmad Luthfi harus lebih mengoptimalkan peran media dalam mendukung program dan kebijakan yang dijalankan.

 

“Saya kira beliau sudah sadar media, cuma mungkin belum suka tampil gitu,” ungkap pengamat politik dan pemerintahan tersebut.

 

Dia menilai, gubernur memimpin 35 kabupaten dan kota, yang sifatnya supervisi, dan bukan langsung memimpin di tingkat paling bawah.

 

“Pak Luthfi punya modal untuk memperkuat fungsi, supervisi, fungsi koordinasi di level pemerintah kabupaten/ kota,” ungkap Teguh.

 

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli mengatakan, gubernur dan wakil gubernur terus bekerja keras untuk menyejahterakan masyarakat. Ada banyak capaian yang telah diraih di 100 hari kerja. Salah satu capaian positif ialah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang mampu bertahan di saat provinsi lain di Pulau Jawa mengalami penurunan. Ekonomi Jateng pada triwulan IV 2024 hingga triwulan II 2025 berada di angka 4,96 persen.

 

Sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 5,03 persen menjadi 5 persen. Adapun Jawa Barat dari 5,02 persen turun menjadi 4,98 persen.

 

Ada banyak hal yang menjadi capaian telah diraih. Selain juga di sektor pertanian, pendidikan, kesejahteraan dan lainnya. Di antaranya seperti, pemeriksaan kesehatan gratis. Jawa Tengah memiliki kontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat terbesar se-Indonesia dengan jumlah sebanyak 2.832.160 orang. Sebagai perbandingan di dua provinsi terbesar lainnya yakni Jawa Barat masih mencapai 657.761 orang dan Jawa Timur sebanyak 1.510.743 orang.

 

Ditambahkan, implementasi pendirian Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah, tertinggi se-Indonesia. Di Jawa Tengah, sudah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebanyak 8.041 desa/kelurahan, beserta 981 desa/kelurahan sudah berbadan hukum jelas. Sedangkan Jawa Barat masih di bawah Jawa Tengah dengan jumlah 5.299 desa/kelurahan yang sudah Musdes/Muskel beserta 242 desa/kelurahan yang sudah berbadan hukum. Sementara Jawa Timur sebanyak7.922 desa/kelurahan yang sudah Musdes/Muskel dan 682 desa/kelurahan yang sudah berbadan hukum.

 

“Walaupun pendapatan masyarakat belum signifikan naiknya, tapi bagaimana kita untuk memberikan stimulus. Misal salah satunya teman buruh. Saat ini ada koperasi buruh. Yang mana dari teman produsen langsung ke koperasi. Akhirnya para buruh bisa membeli lebih murah, di kawasan industri ada day care,” jelasnya. (Ak/At/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

 

SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan percepatan 300 ribu sertifikasi halal, untuk beragam bidang usaha di Jawa Tengah pada 2025.

 

Deputi Bidang Registrasi dam Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanudin mengatakan, angka itu termasuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), baik pada usaha kuliner, kosmetik, maupun jasa lainnya.

 

“Untuk pembiayaannya, 150 ribu bidang usaha difasilitasi oleh pemprov/ pemda. Sedangkan pembiayaan lainnya didorong dengan stakeholder lain, seperti BUMD, BUMN, Baznas, dan lainnya,” kata Mamat, dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Jateng, di Quest Hotel, Senin (2/6/2025).

 

Secara nasional, imbuhnya, BPJPH menargetkan sebanyak 3,5 juta sertifikasi halal. Capaian saat ini 1,2 juta sertifikat. Sisanya, sebanyak 2,3 juta sertifikasi halal, akan diakselerasi dengan menggandeng pemerintah daerah.

 

Menurut Mamat, akselerasi itu nantinya berdampak pada tumbuhnya perekonomian. Sebab, sertifikat halal akan memberikan kepastian kepada konsumen, jika produk yang akan dikonsumsi itu halal.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, sertifikasi produk halal sangat penting, terutama terkait tanggung jawab pemerintah, dalam memberikan jaminan keamanan produk halal kepada masyarakat.

 

Kasus viral kuliner nonhalal di Kota Surakarta baru-baru ini, lanjutnya, menjadi pembelajaran berharga, terhadap pentingnya jaminan produk halal. Apalagi, Pemprov Jateng sedang menggencarkan program ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk pariwisata ramah muslim.

 

Sekda mengatakan, Pemprov Jateng akan membantu pembiayaan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemprov dapat mengupayakan dengan menggandeng Baznas ataupun CSR perusahaan.

 

Sumarno juga mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar sertifikasi halal bisa difasilitasi pemerintah pusat secara gratis. Fasilitasi tersebut menjadi bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

 

Pelaksana harian (Plh) Kepala Kementerian Agama Provinsi Jateng, Wahid Arbani, mengatakan, saat ini pihaknya terus menyosialisasikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Sosialisasi diberikan kepada pelaku usaha, dari skala UMKM hingga skala atas. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, agar segera melakukan sertifikasi halal. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Orang tua calon siswa SMA/SMK di Jawa Tengah merasa terbantu dengan layanan posko laporan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Selain cepat, petugas juga memberi solusi, sehingga proses pendaftaran murid tidak terkatung-katung.

 

Seperti dialami Betty dan Sony. Orang tua siswa itu mengaku mendapat kendala berupa alamat tinggal yang masih terdaftar dengan alamat lama, padahal sudah pindah domisili.

 

“Kita sudah pindah ke Semarang Barat, dari Semarang Tengah. Namun di komputer kok masih tinggal di Semarang Tengah. Di sini diberi tahu solusinya, nanti di SMA tujuan kalau di scan KK sudah berganti dengan alamat baru,” tuturnya, seusai melapor di Posko Utama SPMB 2025, di Aula Ki Hadjar Dewantara, Kantor Disdikbud Jateng, Senin (2/6/2025).

 

Mendapat solusi tersebut, dia merasa lega dan mempunyai harapan, agar anaknya diterima di SMAN 13, dekat rumahnya.

 

“Alhamdulillah, baik, lancar, dan cepat, langsung ada solusi, ada jalan,” imbuhnya.

 

Hal serupa diungkapkan Tetty. Dia mengaku mendapat kendala Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak keluar, mengingat anaknya tidak langsung mendaftar selepas lulus dari SMP.

 

“Karena 2024 sakit, sehingga daftarnya baru 2025. Sudah dijelaskan prosesnya bagaimana Anak Tidak Sekolah (ATS), dikasih tahu langkah daftarnya untuk lulusan tahun kemarin, jadi bisa,” urainya.

 

 

Gubernur Cek Posko

 

Pada momen yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecek posko SPMB 2025. Setelah berbincang dengan para orang tua calon siswa, dia berpesan, agar petugas mengatasi keluhan secara profesional, dan memberi solusi bagi para pendaftar.

 

“Pertama, kita pastikan pelayanan public complaint bagi orang tua yang anaknya akan masuk sekolah. Saya wanti-wanti agar dalam pengurusan profesional petugasnya, dan melayani dengan tersenyum,” ujarnya.

 

Luthfi menekankan, ketika orang tua siswa yang datang komplain, harus segera mendapat solusi. Sehingga, proses pendaftaran tidak terkatung-katung, karena laporan yang tidak segera ditanggapi.

 

“Paling pokok, tidak boleh ada titip-titip, tidak boleh terima jasa titipan. Normatif apa adanya. Sehingga, kualitas anak didik kita di Jateng menjadi anak didik yang profesional untuk wilayah kita,” tegas gubernur.

 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Syamsudin Isnaini merinci, jumlah komplain terhadap proses layanan SPMB lebih dari 600 aduan. Kebanyakan, aduan yang masuk terkait administratif, seperti kesalahan KK, nomor induk tidak cocok, hingga penentuan ordinat alamat. Sementara, jumlah ajuan akun pada laman spmb.jatengprov.go.id hingga pukul 12.35 WIB mencapai 111.856 akun.

 

Selain posko utama di Kantor Disdikbud Jateng, layanan posko aduan juga ada di 13 cabang dinas juga 640 SMA/SMK yang jadi posko aduan. Adapula jalur aduan melalui telepon (024) 86041265 dan 0813 1895 7197.

 

“Sejak tanggal 26 Mei, sudah ada 600-an aduan yang masuk, dan sudah kita tindaklanjuti dan jawab kepada teman-teman. Rerata masalahnya di ordinat, di data anak, karena data kita ambil dari data Dapodik, yang input teman-teman SMP/MTs. Nah, mungkin belum di-update, mana kala orang tua pindah ada pergantian alamat, itu tiga tahun tak dibenarkan,” jelasnya.

 

Untuk diketahui, pada tahun ajar 2025/2026, kuota SPMB Jateng sebanyak 230.199 kursi. Jumlah itu untuk jenjang SMA/SMK, tiga SMK N Jateng boarding dan 15 SMK semi-boarding, plus SMA Keberbakatan Olahraga, juga 139 sekolah swasta yang bekerja sama untuk merekrut siswa kategori miskin. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meninjau pembangunan Bendungan Jragung di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Senin (2/6/2025).

 

Tinjauan itu didampingi Wakil Bupati Semarang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, serta jajaran OPD dari Provinsi Jateng maupun Kabupaten Semarang.

 

Taj Yasin mengatakan, pembangunan bendungan itu menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Saat ini, progres proyek strategis nasional tersebut kini telah mencapai 85 persen.

 

“Harusnya sudah 95 persen, tapi tahun ini BMKG menyebut kita mengalami kemarau basah. Di bagian inti bendungan, kalau hujan dua hari saja, perlu 4–5 hari untuk pengeringan. Jadi satu minggu, kadang hanya bisa kerja dua hari efektif,” jelasnya, seusai peninjauan lapangan.

 

Ditambahkan, Bendungan yang dibangun sejak 2021 itu, dengan nilai proyek Rp3 triliun dari APBN. Pembangunannya diprediksi baru rampung pada Mei 2026. Proyek tersebut dikerjakan dalam tiga paket oleh konsorsium BUMN, meliputi PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, hingga PT Brantas Abipraya.

 

Menurutnya, Bendungan Jragung punya peran vital. Mulai dari pengendalian banjir, irigasi hingga energi terbarukan. Dikatakan, pembangunan tersebut dapat menjadi pengendali banjir untuk wilayah hilir seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, serta Grobogan.

 

Selain itu, juga mampu menjadi penyedia air baku 1.000 liter/detik untuk Kota Semarang, Grobogan, dan Demak, irigasi untuk 4.528 hektare sawah di Grobogan dan Demak. Bahkan, memiliki potensi energi hijau, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 90 MW dan PLTMH 1,4 MW.

 

“Kita harus bareng-bareng mengawal ini,” ujar Taj Yasin.

 

Dia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Pertanian, agar potensi pertanian yang muncul dari proyek itu bisa dimaksimalkan. Rencananya, proses pengisian air (impounding) dilakukan awal 2026, agar jaringan irigasi bisa segera difungsikan.

 

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan juga penanaman pohon buah seperti durian dan mangga di kawasan hulu. Langkah itu dianggap penting sebagai penguat tanah, sekaligus upaya pencegahan banjir dan longsor.

 

“Kita ajak petani, mulai menanam tanaman yang lebih ramah terhadap kontur tanah,” jelasnya. (Humas Jateng)*ul