Blog

Polres Purbalingga – Polda Jateng | Satbinmas Polres Purbalingga terus menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan (binluh) di sejumlah lokasi wilayah Kabupaten Purbalingga, Senin (18/5/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kaurbinops Satbinmas Polres Purbalingga, Ipda Dwi Arto. Sasaran kegiatan yaitu PT Sung Chang Mewek, PT Sung Chang Cipawon, dan PT Sung Chang Bobotsari.

Kasi Humas Polres Purbalingga, AKP Setyo Hadi, mengatakan pihaknya terus melaksanakan pembinaan dan penyuluhan waspada premanisme. Sasarannya sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

“Kami menyampaikan imbauan kepada petugas keamanan, staf perusahaan, dan pihak HRD terkait pencegahan aksi premanisme,” ucapnya.

Menurutnya, selain memberikan sosialisasi, personel Satbinmas juga membagikan pamflet dan stiker tentang layanan Call Center 110 sebagai layanan yang bisa dihubungi saat membutuhkan bantuan kepolisian.

“Kami mengimbau pihak perusahaan agar tidak menjadi korban premanisme, seperti pungli, intimidasi, atau penganiayaan. Kami juga mendorong untuk segera melaporkan segala bentuk tindakan premanisme,” tegasnya.

Kasi Humas berharap dengan adanya sambang dan binluh ini, pihak perusahaan semakin sadar akan pentingnya keamanan dan aktif dalam upaya pencegahan aksi premanisme di lingkungan masing-masing.

SEMARANG – Seratus hari kerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, telah banyak menelorkan program yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya, program pemutihan atau pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Warga Kota Semarang, Jumain, tidak mampu menyembunyikan rasa syukur, karena akhirnya dapat memenuhi pembayaran pajak kendaraan, yang sempat menunggak selama enam tahun. Mestinya, dia harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp9 juta, tapi hanya dikenakan Rp2,5 juta, berkat program pemutihan.

“Sekarang bayar saya Rp2,5 juta karena ada pemutihan pajak. Programnya Pak Gubernur ini sangat membantu, bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaran yang mati,” katanya, saat ditemui di Samsat Kota Semarang II, Senin (26/5/2025).

Jumain mengaku, tunggakan pembayaran pajak membuatnya terbebani. Sehingga tiap tahun tunggakan semakin bertambah. Bahkan, ia tidak pernah berpikir akan mampu melunasi tanggung jawabnya itu.

“Saya tidak bisa membayar karena soal keuangan, apalagi tiap tahun bertambah tunggakannya. Kalau tidak ada program pemutihan, mungkin sampai sekarang belum bisa bayar,” lanjutnya.

Hal serupa juga diungkapkan warga Bulusan Kota Semarang, Rahardian Iqsan, yang sempat menunggak karena STNK hilang.

“Program ini sangat membantu, yang awalnya saya pasrah, sekarang mumpung ada murah, ya udah ikut,” kata pria berusia 49 tahun tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program pemutihan merupakan salah satu bentuk ngopeni dan ngelakoni Jawa Tengah.

“Ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi pemilik kendaraan,” ujarnya.

Program tersebut, lanjut Luthfi, sekaligus memberikan kesadaram bagi masyarakat untuk taat pajak. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Ini jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD pemprov dan kabupaten/ kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen terus peduli terhadap dunia pendidikan. Di antaranya, dengan program Sekolah Kemitraan Pemerintah Provinsi Jateng dengan sekolah swasta.

Kemitraan dijalin dengan 139 SMA dan SMK swasta di wilayah provinsi ini. Sekolah-sekolah tersebut yang ditunjuk gubernur untuk mendidik siswa miskin secara gratis, dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi Jateng.

Sejumlah sekolah swasta menyambut program ini sebagai hal bagus dan bermanfaat untuk masyrakat. Salah satunya, disampaikan oleh Kepala SMA Mardisiswa Banyumanik, Kota Semarang, Marwulandari Sayekti, di tempat kerjanya, Senin (26/5/2025).

“Saya berbangga dan sangat senang sekali, karena kita menjadi salah satu sekolah kemitraan yang ditunjuk oleh Pemprov Jateng,” kata Wulan, sapaan akrabnya.

Dia menilai, keberadaan program akan mampu meringankan beban siswa dari keluarga tidak mampu. Anak-anak bisa belajar secara gratis, lantaran Pemprov Jateng akan memberikan pendanaan Rp2 juta per anak. Tentu nama yang dipilih berdasarkan pula Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada.

“Jadi kita mendapatkan bantuan Rp2 juta per siswa per tahun bagi anak-anak yang masuk jalur kemitraan. Ini yang dipilih adalah anak-anak yang melalui jalur afirmasi yang tidak diterima di sekolah negeri,” ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya program itu, SMA Mardisiswa akan lebih banyak mendapatkan siswa baru dan sekolah akan tampak lebih ramai. Dengan demikian, masyarakat kalangan umum bisa lebih tertarik mendaftarkan anaknya ke SMA Mardisiswa.

Dalam menyambut program sekolah kemitraan yang akan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 ini, Wulan menyampaikan, pihaknya tidak menyiapkan sarana dan prasarana khusus, termasuk guru maupun tenaga lainnya. Sebab, semua itu telah lengkap dimiliki.

“Harapannya dengan program ini, sekolah kita jadi lebih dikenal masyarakat, muridnya tambah banyak, tidak hanya dari jalur kemitraan juga dari jalur reguler milik yayasan,” imbuhnya.

Ditambahkan, SMA Mardisiswa memiliki program peminatan, yaitu program yang dipilih siswa sesuai minat masing-masing. Misal, kelas XIA itu ada matematika lanjut, fisika, biologi, geografi, dan ekonomi. Adapun untuk tenaga pendidik ada 18 orang, dan tenaga pendidikan ada tujuh. Total ada 25 orang.

Sementara itu, Kepala SMA Laboratorium Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Nor Khoiriyah mengatakan, program sekolah kemitraan Pemprov Jateng memberikan ruang kepada calon peserta didik baru khususnya dari jalur afirmasi. Dengan demikian, SMA Laboratorium UPGRIS didirikan tidak hanya bagaimana memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dari ekonomi mampu, tapi dengan program sekolah kemitraan, SMA Laboratorium UPGRIS juga memberikan pelayanan siswa dari ekonomi tidak mampu.

“Adanya program sekolah kemitraan ini, kami sebagai tangan kanan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan ini, tentunya memberikan dampak positif. Artinya, sekolah ini bisa berkontribusi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Ria, sapaannya.

Kendati begitu, pihaknya tidak akan membedakan pelayanan kepada peserta program sekolah kemitraan dengan siswa jalur reguler. Baik itu sarana dan prasarana, maupun tenaga pendidikan. Dengan begitu, pelayanan yang berkualitas tetap menjadi hal utama dalam penyelenggaran kegiatan belajar dan mengajarnya.

Adapun keunggulan dari sekolahnya, siswa dibekali dengan lifeskill wajib, yakni kemampuan Bahasa Inggris dan komputer. Sedangkan untuk kemampuan pilihan, siswa dibekali tata boga dan perhotelan.

“Basic-nya langsung bagaimana anak-anak terampil dan praktik di sekolah. Kemudian nanti pada saat kelas XII, kami mengadakan uji kompetensi, kami ber-MoU dengan pihak eksternal untuk meguji peserta didik kami, sehingga peserta didik memiliki sertifikat,” imbuhnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

REMBANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan 500 paket kebutuhan pokok (staple food) untuk kelompok perempuan rentan di Kabupaten Rembang. Bantuan hasil kolaborasi dengan Sampoerna untuk Indonesia disalurkan sebagai bentuk kepedulian sosial, terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan silaturahmi antara Bupati Rembang Harno, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, di Hotel Pollos, Selasa (27/5/2025).

Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi, atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya penting secara material, tetapi juga memiliki makna moral.

“Bantuan ini sangat berarti, tidak hanya dari sisi material, tetapi juga secara moral, karena menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang peduli dan berkomitmen untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi ekonomi seperti saat ini,” ungkapnya.

Harno berharap, bantuan kebutuhan pokok tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta menjadi simbol kehadiran negara dan sektor swasta, dalam kehidupan rakyat kecil. Selain itu, juga dapat memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, program bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat. Menurutnya, stimulus semacam ini penting untuk memperkuat ketahanan sosial di tingkat akar rumput.

“Stimulus yang kita berikan kepada kelompok ini, merupakan bagian dari upaya meringankan beban-beban di daerah,” pungkasnya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SALATIGA – Ribuan pencari kerja dari Kota Salatiga dan sekitarnya menyerbu Salatiga Job Fair 2025. Cara ini digelar selama dua hari, 27-28 Mei, di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Salatiga Job Fair 2025 menghadirkan 62 perusahaan ternama dari berbagai sektor yang membuka ribuan lowongan kerja, mulai dari level entry hingga posisi strategis.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan menggerakkan perekonomian daerah. Diselenggarakan oleh Pemkot Salatiga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker), job fair ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun jembatan antara pencari kerja dan dunia industri.
Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan aman.
“Job fair ini bukan sekadar ajang mencari kerja, tetapi juga ruang kolaborasi, jejaring, dan inspirasi. Ini bentuk komitmen bersama untuk membangun ekonomi yang kuat, inklusif, dan berbasis potensi local,” ujarnya.
Suasana tampak meriah dengan antusiasme para pencari kerja yang datang sejak pagi, lengkap membawa berkas lamaran dan CV terbaik mereka. Kepala Disperinnaker Salatiga, Susanto Adi Wibowo, dalam laporannya menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga terus menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir.
Ia mengatakan, merujuk data Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2020 TPT di Kota Salatiga berjumlah 7,44%, dan kini di 2024 telah turun menjadi 3,86%. Menurutnya, hal ini menandakan arah ketenagakerjaan kita semakin membaik.
“Sebelum seremoni pembukaan Job Fair, jumlah pencari kerja yang sudah terdaftar mencapai 3.864 orang dan masih bertambah terus. Saya perkirakan jumlah pencari kerja hingga hari ke dua besok akan mencapai 5.000 pelamar. Perusahaan penyedia lowongan kerja tahun ini adalah yang terbanyak selama pelaksanaan Job Fair,” tambah Susanto.
Job fair ini juga menghadirkan talkshow seputar dunia kerja, stand UMKM lokal, dan hiburan live music, yang memberi suasana lebih santai namun tetap produktif. Para peserta, terutama fresh graduate, mengaku sangat terbantu.
“Saya merasa lebih percaya diri dan aman karena bisa langsung bertemu HRD dari perusahaan. Ini jauh lebih meyakinkan dibanding lowongan online yang seringkali membingungkan,” ujar Diani, salah satu pencari kerja lulusan baru.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Unicef Indonesia, menyelenggarakan pelatihan sistem perlindungan anak (SPA) di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan itu diharapkan dapat memaksimalkan koordinasi dan komunikasi, dalam melindungi anak di Jateng.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Ema Rahmawati, menyambut baik acara tersebut. Ia menyampaikan, pada 2024 tercatat 1.349 anak menjadi korban kekerasan, dan 46,6 persen merupakan korban kekerasan seksual. Hingga 2025, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 7.903, dengan angka tertinggi di Kabupaten Grobogan.

 

“Saya mengajak semua OPD dan lintas sektor untuk berbagi peran, serta memaksimalkan kerja sama dengan koordinasi dan komunikasi dalam menangani situasi ini,” ungkapnya, di Hotel Metro Kota Semarang, Senin (26/5/2025).

 

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak, Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun menerangkan, dalam prioritas nasional keempat RPJMN 2025-2029, penguatan SPA secara eksplisit disebut sebagai kebijakan prioritas. Ini menandakan, perlindungan anak menjadi bagian dari konstruksi utama di tingkat nasional, dan perlu sekali diterjemahkan dengan baik pada kebijakan di tingkat daerah.

 

“Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) sangat relevan dalam konteks penyusunan RPJMD, dan sistem Perlindungan Anak ( SPA) perlu di internalisasi dalam dokumen perencanaan, agar tidak hanya sifatnya programing, tetapi juga kerangka kerja yang konsisten akan dilaksanakan dalam perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.

 

Dijelaskan, prioritas nasional keempat menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak hanya tentang tanggung jawab Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dinas Sosial, tetapi butuh peran dan tanggung jawab kolektif semua peran aktif Organisasi Perangkat Daerah, mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan.

 

Deputi Pemenuhan Hak Anak, KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan, jika SPA berjalan dengan baik, maka anak-anak dapat menikmati haknya dan terlindungi dari kekerasan maupun eksploitasi.

 

Child Protection Specialist Unicef, Astrid Dionisio, dalam sambutannya menegaskan, SPA diharap mampu melindungi segenap anak Indonesia.

 

“Tantangan bagaimana memperkuat upaya pencegahan, bagaimana UPTD PPA beroperasi di kabupaten/ kota dengan anggaran yang memadai, termasuk mengintegrasikan Sistem Perlindungan Anak dalam perencanaan penganggaran. Ini motivasi untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan” pungkas Astrid. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

REMBANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pemerintah Kabupaten Rembang, agar berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pembangunan daerah. Bisa dengan Pemprov Jateng, kabupaten tetangga, maupun dengan provinsi tetangga, dalam hal ini Jawa Timur.

 

“Membangun Rembang tidak bisa parsial, harus menggandeng seluruh potensi yang ada. Rembang harus melakukan orkestrasi terkait pembangunan, agar sama dengan Pati, Kudus, dan Blora. Kita harus kerja bersama, teamwork,” kata Luthfi, saat bersilaturahmi dan berdialog dengan tokoh masyarakat Kabupaten Rembang, di Hotel Pollos, Selasa (27/5/2025).

 

Dalam acara tersebut, Ahmad Luthfi didampingi oleh Wakil Gubernur Taj Yasin, yang juga putra daerah Kabupaten Rembang. Dialog tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi, dan menggali permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut.

 

Ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan tokoh dan kelompok masyarakat. Mulai dari jembatan yang rusak, lesunya perekonomian, jauhnya akses ke bandara dan stasiun, serta persoalan-persoalan lainnya.

 

Terkait dua hal itu, Luthfi menyampaikan, jembatan yang rusak akan segara ditangani oleh Pemprov Jateng. Sementara terkait akses transportasi dari Semarang ke Rembang memang perlu adanya kajian lebih mendalam. Ada transportasi aglomerasi yang bisa dijadikan alternatif, tetapi harus lolos kajian agar tidak terjadi konflik di tingkat bawah.

 

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin menambahkan, banyak potensi Kabupaten Rembang yang dapat dikembangkan. Misalnya dalam pengembangan pariwisata. Ratusan desa wisata yang sudah ada, harus didukung dengan kalender event. Event-event yang sudah ada di berbagai titik di Rembang, harus menjadi agenda daerah melalui Dinas Pariwisata.

 

“Dinas Pariwisata harus punya kalender event, di wilayah pesisir Rembang itu ada beberapa event, daerah lain juga ada, Lasem ada event tingkat nasional juga. Itu didaftar dan agendanya diatur, biar bisa mendatangkan wisatawan,” kata dia.

 

Menurut Taj Yasin, hal terpenting lagi yang harus dikejar oleh Kabupaten Rembang adalah mendatangkan investor. Di Rembang sudah ada pabrik sepatu dan semen. Potensi lain yang masih bisa dikembangkan adalah pelabuhan. Sebab, infrastruktur ini bisa menjadi pintu masuk investasi dan perekonomian.

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi juga menyerahkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan nilai total Rp106,2 miliar, untuk berbagai program kegiatan. (Humas Jateng)*ul