Blog

GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi perhatian khusus pada buruh. Di bidang transportasi, ia memangkas ongkos Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng, jadi Rp1.000 untuk buruh, pelajar, veteran, lansia, dan penyandang disabilitas.

 

Kebijakan tarif khusus yang mulai diterapkan 15 Mei 2025 itu, dirasakan manfaatnya oleh penumpang di tujuh koridor Trans Jateng. Mereka para buruh, pelajar, veteran, lansia dan disabilitas yang semula membayar Rp2.000, kini membayar separuhnya atau Rp 1.000, cukup dengan menunjukkan kartu identitas.

 

Seperti terlihat di Terminal Gubug, Sabtu (24/5/2025), yang menjadi simpul transit Koridor BRT Trans Jateng Semarang-Grobogan (Terminal Penggaron-Terminal Gubug). Para buruh yang sebagian besar dari perusahaan tekstil itu mengaku senang.

 

Buruh tekstil Grobogan, Rosita Handayani menyebut, kebijakan tersebut membantu dirinya menghemat. Sisa uang yang seharusnya untuk transportasi, kini ia alihkan untuk kebutuhan lain.

 

“Ya senang, wong UMR nya sedikit. Alhamdulillah trans sekarang seribu, bisa untuk tambah uang saku anak, atau buat tambah-tambah beli sayur di pabrik, kan dua sif. Harapannya ya semoga ini selamanya Rp1.000 terus untuk para buruh,” ungkapnya.

 

Hal senada diungkapkan Lulu. Buruh di pabrik tekstil itu berharap, layanan dan kenyamanan Trans Jateng tetap dipertahankan, sehingga mempermudah mobilitas para pekerja.

 

“Sangat membantu, dari Rp2.000 turun jadi Rp1.000. Nyaman juga, walau kalau ramai berdiri, tidak apa-apa, wong murah saya maklum. Saya berharap armada diperbanyak lagi, dan (waktu tunggu) dicepetin, kan banyak yang menunggu,” bebernya.

 

Sementara itu, pelajar juga merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Siswi MAN 2 Grobogan Rina menyebut dengan Rp2.000 ia kini bisa pergi-pulang, dari rumahnya di Semarang ke sekolahannya, dan kembali lagi.

 

“Lebih murah, lebih enak. Karena terkadang kalau pulang uang saku sudah mau habis kalau harus menyisihkan Rp2.000. Sekarang dengan Rp1.000 lebih ringan. Fasilitasnya pun nyaman, tidak kepanasan dan bisa ngadem,” urainya.

 

Di sisi lain, penumpang kategori umum memaklumi terkait penyesuaian tarif Trans Jateng. Herma Dwi Handayani, satu di antaranya ia yang bukan kategori buruh, pelajar, lansia, veteran dan difabel, kini membayar harga tiket Rp5.000.

 

“Saya sering naik Trans Jateng, hampir setiap hari. Sekarang naik jadi Rp5.000. Untuk fasilitasnya saya akui nyaman banget. Kalau naik motor kan panas, kalau naik bus kan adem, tidak capek, bisa tiduran sambil istirahat. Harapannya bisa ditambah armadanya,” pungkas Herma. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

BOYOLALI – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, meninjau dan melepas jemaah calon haji kloter 73 Embarkasi Solo, di Bandara Adi Soemarmo, Jumat (23/5/2025).

Pada kloter tersebut, ada sebanyak 360 orang jemaah haji asal Sukoharjo yang diberangkatkan ke tanah suci. Terdiri dari 353 orang calon haji, 4 orang petugas kloter, dan 3 orang petugas haji daerah dari Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai informasi, layanan embarkasi Solo di Bandara Adi Soemarmo, sejak 2024 lalu sudah menerapkan fast track. Layanan itu untuk mempercepat layanan keimigrasian bagi calon jemaah haji. Sebab, petugasnya langsung dari Arab Saudi. Dengan begitu, jemaah tidak kelelahan hanya untuk pemeriksaan keimigrasian.

Pada 2025 ini layanan fast track di bandara tersebut semakin nyaman, karena langsung dilakukan di Terminal Internasional. Tahun lalu, layanan fast track masih berada Gedung Ex-TKI.

“Dari Arab Saudi sudah masuk ke sana (embarkasi), sehingga jemaah haji sangat gampang masuk ke pesawat,” kata Luthfi.

Tercatat, kuota haji asal Jawa Tengah pada 2025 sebanyak 30.043 orang jemaah. Terbagi atas 29.450 orang jemaah haji reguler, 253 orang petugas haji daerah, 170 orang petugas dari Kementerian Agama, dan 170 orang tenaga kesehatan.

“Hasil pengecekan saya dengan Pak Wapres, semuanya untuk wilayah Jawa Tengah terkendali dan lancar,” bebernya.

Luthfi menambahkan, ke depan Embarkasi Solo akan ditingkatkan. Asrama Haji Donohudan akan direvitalisasi, dengan perbaikan dan penambahan fasilitas penunjang. Bandara Adi Soemarmo juga akan menjadi bandara internasional khusus haji dan umroh.

“Solo akan menjadi bandara internasional khusus haji, sehingga kita perlu penambahan runway. Kalau sebelumnya 2.600 (meter), akan kita perpanjang menjadi 3.000 (meter). Fasilitas di Donohudan akan kita kembangkan lagi, tentu kita harus koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Menteri Perhubungan maupun Menteri Agama,” katanya. (Humas Jateng)*ul

BOYOLALI – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, upaya penanganan tembok pembatas atau penahan air laut di Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, masih dalam penanganan oleh tim gabungan.

 

Tim gabungan itu meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, BPBD Kota Semarang, dan Pelindo.

 

“Saya sudah koordinasi dengan Pelindo, ini tidak mempengaruhi operasional angkutan barang maupun orang di Pelabuhan Tanjung Emas,” kata Luthfi, di sela mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jumat (23/5/2025).

 

Berdasarkan laporan yang diterima Ahmad Luthfi, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Sebelumnya rob di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas cukup tinggi. Akibatnya, tembok penahan jebol sepanjang kurang lebih 25 meter.

 

“Itu bukan tanggul, itu penahan air. Karena curah hujan terlalu tinggi, sehingga air robnya naik. Akibatnya, sekitar 25 meter tembok penahan air ambruk,” ungkap dia.

 

Luthfi menambahkan, tim gabungan saat ini masih berada di lapangan untuk penanganan awal. Perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan setelah air pasang tersebut surut. Penanganan awal yang dilakukan oleh petugas di lokasi, adalah penutupan sementara menggunakan karung berisi pasir. Setelah surut, penanganan permanen akan dilakukan.

 

“Setelah air pasang itu surut, akan kita perbaiki secara bersama-sama. Kita dari BPBD, Pelindo, dan unsur-unsur lain, sudah di sana semua,” bebernya. (Humas Jateng)

 

Jakarta – Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ,untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Penghargaan WTP itu merupakan raihan kali ke-14 berturut-turut.

 

“Ini raihan ke-14 kalinya secara berturut-turut. Ini bentuk konsintensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan daerah,” kata anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, dalam rapat paripurna, di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Jumat (23/5/2025).

 

Bobby menyatakan, Jateng juga menjadi provinsi yang lebih awal dalam penyerahan LKPD, dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, penyajian laporan keuangan Pemprov Jateng telah memenuhi standar keuangan negara yang valid.

 

Lebih lanjut, Bobby menerangkan, pemerintah daerah diminta tak hanya terfokus pada raihan opini WTP. Akan tetapi lebih dari itu, pemda diharapkan bisa menggunakan sumber daya maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan, terima kasih atas masukan dan rekomendasi dari BPK. Pemprov Jateng harus mempertahankan capaian tersebut.

 

“Sehingga kesehatan organisasi dan pelaksanaan penggunaan anggaran, betul-betul transparan dan akuntabel,” bebernya.

 

Dalam rapat paripurna tersebut, Luthfi telah memaparkan gambaran secara umum pelaksanaan, terkait pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2024, berikut dengan realisasi penggunaannya.

 

Untuk diketahui, pendapatan APBD 2024 senilai Rp26,378 triliun, dengan realisasi belanja daerah Rp27,187 triliun. Artinya masih defisit Rp808,4 miliar.

 

Walaupun mengalami defisit, Pemprov Jateng mampu menutupnya dengan penerimaan pembiayaan senilai Rp1,406 triliun, yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Angka itu dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp20,70 miliar untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Artinya nilai yang didapat Rp1,385 triliun dikurangi defisit belanja APBD Rp808,4 miliar. Dengan begitu, Pemprov Jateng masih memiliki (Silpa) Rp577,01 miliar. (Humas Jateng)*ul