SEMARANG – Mengikuti tren di media sosial, bukan hal tabu bagi pemerintah. Justru hal tersebut bisa mengundang perhatian masyarakat, untuk menyimak informasi yang disampaikan pemerintah.
Hal itu disampaikan Tim Publikasi dan Dokumentasi Publik Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Muhammad Fijar Sulistyo, saat Dialog Opini Publik “Harmonisasi Pengelolaan Kehumasan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (21/05/2025).
Fijar menegaskan, dalam mengelola media sosial, pemerintahan perlu untuk mempertimbangakan isu terkini. Sehingga humas pemerintah perlu melakukan social media listening.
“Isu publik bersifat sangat dinamis dan berubah setiap harinya, sehingga kita juga harus up to date, dan jangan ragu untuk riding the wave terhadap tren. Namun juga harus sesuai dengan tupoksi instansi, dan disesuaikan dengan gaya platform media sosial yang kita gunakan,” tuturnya.
Fijar menekankan, komunikasi pemerintah saat ini dituntut untuk berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremonial. Sehingga, dapat lebih efektif dan informatif
“Komunikasi pemerintah, khususnya melalui media sosial harus menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan mengutamakan konten yang memuat nilai informatif, edukasi, inspirasi, promosi dan hiburan yang relevan dengan tugas instansi,” ujarnya.
Agar jangkauannya lebih luas, Fijar menekankan, penyampaian informasi publik dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan akun-akun instansi lain yang saling relevan.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Tim Pengelolaan Aset, Akses dan Layanan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Moh Taufiq Rauf. Menurutnya, membangun hubungan kehumasan yang dinamis antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan untuk mewujudkan komunikasi publik yang efektif.
“Penting adanya kesatuan narasi dari pemerintah pusat dan daerah. Tujuan komunikasi publik adalah untuk menghindari kebingungan publik, dan kanal informasi pemerintah harus menjadi corong informasi yang tepat dan menjawab kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Rauf.
Dalam menyampaikan komunikasi publik, imbuhnya, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi konduktor komunikasi publik untuk dinas-dinas di daerah, yang dituntut untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, dan mudah dipahami.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan komunikasi publik perlu untuk berkoordinasi lintas sektor dan instansi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan internal, dan responsif. Selain itu, penting untuk kita menjalin relasi dengan media, sehingga orkestrasi komunikasi publik dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kominfo Jateng, Agung Hariyadi mendorong agar OPD di lingkungan Pemprov Jateng, dapat memberikan informasi yang transparan akuntabel dan responsif.
“Hal ini sejalan dengan misi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif, yang mengedepankan nilai integritas. Akun media sosial OPD dapat menjadi perwakilan pemerintah dalam berinteraksi di ruang publik, sehingga dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik,” terangnya.
Peserta dari RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, Ika Nur Atikoh, mengapresiasi dialog yang diselenggarakan oleh Diskominfo Jateng. Sebab, dia mendapatkan wawasan baru dalam melakukan komunikasi publik, yang dapat diterapkan di instansinya.
“Semoga ke depannya kami bisa beradaptasi, dengan menyampaikan komunikasi publik yang berorientasi kepada masyarakat. Terutama di era digital seperti saat ini, semoga media sosial kami bisa menjadi sumber informasi masyarakat dan dapat menjangkau publik secara lebih luas,” ujarnya. (Lek/Ul, Diskominfo Jateng)
