Blog

PURBALINGGA – Sistem pengaduan masyarakat secara daring yang dimiliki Pemkab Purbalingga telah mengalami sejumlah pembaruan, termasuk integrasi laporan berbasis koordinat ke dalam aplikasi Smart DPU, yakni aplikasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Purbalingga yang menampilkan data mengenai infrastruktur di wilayah tersebut.

 

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan aduan masyarakat, terkait kondisi infrastruktur daerah, seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Baryati, pada acara Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat secara Online, di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Selasa (20/5/2025).

 

“Dengan integrasi ini, laporan-laporan terkait infrastruktur dapat ditampilkan secara visual, mempermudah verifikasi lapangan dan respons teknis dari OPD. Sistem ini juga didukung fitur pelacakan status aduan oleh masyarakat,” jelasnya.

 

Baryati menyebut kanal pengaduan daring Lapor MasBup kini dapat diakses via aplikasi WhatsApp. Mekanismenya, laporan dari masyarakat masuk melalui pesan WhatsApp lalu diteruskan oleh sistem untuk didisposisikan ke OPD terkait.

 

Menurutnya, terhitung hingga 16 Mei 2025, sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masih mendominasi jenis aduan masyarakat.

 

Baryati mengimbau kepada para admin layanan aduan di setiap OPD Pemkab Purbalingga untuk memberikan tanggapan awal terhadap setiap aduan sesegera mungkin. Dengan begitu, transparansi dan kepercayaan pelapor dapat dijaga.

 

Pada kesempatan tersebut, Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Khusnul Khotimah, selaku narasumber acara tersebut, menyampaikan pemerintah harus juga membangun hubungan yang adil dan bermartabat antara pemerintah dan masyarakat, sebagai bagian dari pengelolaan komunikasi publik. Hal itu akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

 

Ia juga menjelaskan, dalam konteks pengaduan, komunikasi memiliki nilai strategis sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

 

“Pengaduan itu bukan masalah, tapi solusi. Ia adalah jalan masuk menuju pemerintahan yang akuntabel,” tambahnya.

 

Menurutnya, strategi komunikasi yang ideal mengacu pada unsur komunikasi, yakni komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan umpan balik. Dengan pendekatan ini, setiap laporan dari masyarakat dapat diterima, diproses, serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran.

 

Khusnul mengingatkan peserta kegiatan tersebut untuk menggunakan media yang sesuai dengan karakter audiens. Media sosial seperti Instagram dan TikTok cocok untuk generasi muda, sementara masyarakat umum masih relevan dijangkau melalui media massa konvensional atau forum tatap muka.

 

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun narasi positif dalam setiap respons terhadap aduan.

 

“Gunakan bahasa yang ramah, jelas, dan memberi harapan. Komunikasi yang baik akan menghindarkan potensi konflik serta memperkuat kepercayaan publik,” pungkasnya.

Penulis: Gin, Kominfo Purbalingga
Editor: Tn, Diskominfo Jateng

GROBOGAN – Bencana banjir yang kembali melanda wilayah Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan, normalisasi sungai perlu segera dilakukan, mengingat selama satu tahun terakhir, tercatat telah terjadi banjir sebanyak tiga kali di wilayah tersebut. Selain itu, penanganan komprehensif dari hulu hingga hilir juga perlu dilakukan.

“Kalau hujan turun dengan deras, seharusnya air dari hulu baru sampai ke desa ini dalam waktu tujuh jam. Tapi ini hanya dua jam sudah banjir. Ini menunjukkan ada kerusakan lingkungan di bagian atas yang harus segera dibenahi,” ujar Taj Yasin, saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Rabu (21/5/2025).

Di lokasi tanggul jebol yang berjarak 400 meter dari pengungsian, wagub menyoroti pentingnya penguatan tanggul-tanggul kritis dan normalisasi sungai. Dia juga menekankan perlunya penanaman kembali pohon besar di hulu, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga bantaran sungai.

“Bantaran sungai jangan dijadikan lahan pertanian. Kalau menanam pisang atau ketela di sana, saat banjir datang, semua hanyut, jadi sampah dan memperparah kondisi,” ungkap Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Untuk mengatasi banjir di lokasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng

telah menyiagakan empat pompa air di lokasi banjir.

“Kita tidak bisa hanya menunggu air surut. Kalau bisa, kita cari tambahan pompa lagi agar warga cepat pulang ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Pemprov tengah mengkaji pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), agar warga bisa lebih waspada terhadap potensi banjir berikutnya.

Dia menambahkan, pemprov akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, untuk membantu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memetakan Daerah Aliran Sungai (DAS) mana yang perlu segera dinormalisasi.

“Kalau bisa dibantu bareng-bareng, akan lebih cepat. Kita hitung mana yang perlu dinormalisasi, mana yang bisa dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong,” ujar Gus Yasin.

Selain itu, wagub juga mengajak masyarakat di daerah hulu untuk ikut berperan aktif, salah satunya dengan menanam pohon, agar air tidak langsung mengalir deras ke wilayah bawah.

Dalam kunjungan itu, Gus Yasin juga meninjau dapur umum yang dikelola relawan Tagana dan dibantu TNI/Polri. Ia mengecek proses memasak dan ketersediaan bahan pokok, serta memberi semangat kepada para relawan.

“Terima kasih sudah melayani dengan sepenuh hati. Pastikan makanan yang disajikan bergizi dan bersih, jangan makanan instan terus,” pesannya. (Humas Jateng)*ul

SEMARANG – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengunjungi Posyandu Tulip RW 08, Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, Rabu (21/5/2025). Dia mengapresiasi Pos Pelayanan Terpadu itu, yang telah menerapkan enam Standar Pelayanan Minimum (SPM).

 

Tidak hanya melayani kesehatan, juga aktif menyelesaikan masalah ijazah yang ditahan, hingga monyet liar yang masuk ke perumahan.

 

“Di sini SPM sosial sudah ada, SPM pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibum linmasnya sudah ada, dan di sini bukan hanya pengelolaan sampah. Yang menarik lagi, kebutuhan untuk ketertiban umum, sampai ada kera masuk perumahan, juga dilaporkan di Posyandu. Ada literasi pojok baca, dan galeri UMKM di sini sangat bagus. Bisa jadi percontohan ya,” ujarnya.

 

Nawal menjelaskan, kini fungsi Posyandu tidak terbatas pada pelayanan kesehatan. Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, kewenangan Posyandu kini bertambah dalam layanan kesehatan, layanan sosial, pendidikan, trantibum linmas, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum.

 

Dia yang juga Ketua TP PKK Jateng inj menyampaikan, pemprov telah menyusun surat edaran, agar setiap kabupaten memiliki minimal tiga Posyandu yang memenuhi enam SPM, sebagai proyek percontohan. Harapannya, tiga Posyandu yang nantinya ada, dapat menjadi rujukan bagi kecamatan dan desa lainnya.

 

Dalam kunjungannya, Nawal juga mengapresiasi penerapan layanan kesehatan lima meja di Posyandu Tulip, meliputi pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pemeriksaan, dan penyuluhan. Ia juga menyoroti inovasi pencatatan data keluarga dalam satu map terintegrasi, yang memuat informasi lengkap dari ayah, ibu, hingga anak.

 

“Ini bisa menjadi contoh bagi Posyandu lainnya. Bahkan, ada papanisasi untuk memantau imunisasi secara visual, sehingga lebih mudah menentukan intervensi lanjutan,” ucapnya.

 

Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin melaporkan, Kota Semarang memiliki 1.642 Posyandu aktif, yang sebagian besar masih fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pihaknya kini tengah mengupayakan penerapan enam SPM di seluruh kelurahan, yang berjumlah 177 Posyandu.

 

“Insyaallah tahun ini atau paling lambat tahun depan, seluruh kelurahan di Kota Semarang sudah menerapkan Posyandu enam SPM. Saat ini kami tengah mempersiapkan tiga titik sebagai pilot project, yaitu di Cangkiran, Banyumanik, dan Ngaliyan,” jelas Lies.

 

Ketua Posyandu Tulip RW 08, Ida Faiqotul membeberkan, penerapan enam SPM mulai berjalan pada Januari 2025. Hingga saat ini, sudah ada 22 aduan yang masuk, baik melalui hotline atau datang langsung ke stan Posyandu di lingkungan setempat.

 

“Ada laporan ijazah ditahan oleh sekolah, itu berhasil kami tangani, yang kami koordinasikan dengan DPRD Kota Semarang. Ada juga laporan gangguan monyet liar, kami melanjutkan ke PSDA, dan dalam waktu dua hari monyet bisa tertangkap,” ucapnya.

 

Ida menambahkan, dalam menjalankan tugas, setiap SPM dibekali dengan nomor-nomor penting. Ini bermanfaat jika dalam kondisi darurat, petugas di SPM bersangkutan bisa langsung berkoordinasi dan mendapat solusi. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif (Ekraf). Sebab, sektor ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di wilayahnya.

Komitmen itu diperkuat dengan sinergisitas dan rencana bersama, yang dijalin dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Ekonomi kreatif ini salah satu tulang punggung ekonomi di Jawa Tengah. Pelaku ekonomi kreatif akan menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga potensi ini harus kita garap,” kata Luthfi, seusai bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut dia, heterogenitas masyarakat Jawa Tengah secara tidak langsung menciptakan peluang dan potensi ekonomi kreatif yang beragam. Misalkan potensi bidang jasa, boga, kriya, fesyen, dan lainnya. Potensi potensi itu juga akan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Secara teknis beliau (Menekraf) akan melakukan bimbingan di tempat kita dengan berbagai event yang diselenggarakan,” jelas gubernur.

Luthfi mengatakan, salah satu event yang menjadi perhatian Menteri Ekonomi Kreatif adalah penyelenggaraan Solo Raya Great Sale. Event tersebut digadang-gadang sebagai langkah untuk menciptakan dan menumbuhkan perekonomian baru, salah satunya melalui sektor ekonomi kreatif.

Selama ini, imbuhnya, Pemprov Jateng sudah memulai langkah aksi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Di antaranya dengan mengembangkan SDM pelaku ekonomi kreatif, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, disertai sertifikasi bagi pelaku ekonomi kreatif, hingga dukungan sosialisasi dan sertifikasi HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Selain itu juga menjembatani pembentukan kabupaten/ kota kreatif di Jawa Tengah, mendorong pembentukan KEK kabupaten/ kota di Jawa Tengah, dan memberi ruang kepada pelaku ekraf untuk berekspresi, bersinergi, membangun jejaring melalui event secara regular Semarak KaTa Kreatif (sejak 2023).

Pada 31 Oktober 2014, gelaran KaTa Kreatif di Pekalongan dan Kota Surakarta, telah ditetapkan sebagai Unesco Creative Cities Network (UCCN) di sektor kriya dan seni budaya.

Selanjutnya, sebanyak 17 kabupaten/ kota kreatif di Jateng, telah teruji petik dalam Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif (PMK3I). Antara lain Kota Salatiga (kuliner aneka olahan singkong), Kebumen (Film, Animasi dan Video), dan Kota Surakarta (Seni pertunjukan tari dan wayang).

Sebanyak 12 kabupaten/kota (KaTa) Kreatif di Jateng juga telah ditetapkan oleh Kemenparekraf. Antara lain Kota Surakarta (seni pertunjukkan), Kota Semarang (Fashion), Kabupaten Rembang (Kriya) dan Kabupaten Banjarnegara (Kuliner). Sebanyak 27 kabupaten/ kota di Jateng telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif.

Meski demikian, pengembangan ekonomi kreatif masih menemukan beberapa kendala. Salah satunya, nomenklatur perangkat daerah yang mengampu ekonomi kreatif di daerah, masih berbeda-beda. Termasuk, belum terintegrasinya program pengembangan ekonomi kreatif, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

“Menteri Ekonomi Kreatif sangat berharap, nanti nomenklatur ekonomi kreatif disesuaikan dengan dinas yang kita miliki,” tandas Luthfi. (Humas Jateng)*ul

GROBOGAN – Korban banjir di Desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, lega bisa curhat kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. Mereka sudah tiga hari meninggalkan rumah dan menginap di pengungsian, yang berada di Desa Tanggirejo.

 

Wagub meninjau langsung lokasi banjir. Dia menemui warga di posko pengungsian, dapur umum, hingga ke pemukiman yang masih tergenang air.

 

Sugiati, warga Desa Sukorejo mengatakan, kunjungan wagub membuat warga senang, karena bisa meminta agar segera ada penanganan terhadap bencana banjir yang melanda.

 

“Alhamdulillah senang. Kasihan kan para korban banjir yang sudah tiga hari di pengungsian,” katanya.

 

Menurut Sugiati, pemerintah bergerak cepat untuk melakukan penanganan secara darurat. Warga korban dievakuasi ke tempat pengungsian. Selain itu langsung didirikan dapur umum sekaligus posko kesehatan.

 

“Warga sudah tercukupi kebutuhan makannya. Ibu-ibu dibantu tim dari relawan, memasak untuk memenuhi kebutuhan makan,” lanjutnya.

 

Sutipah, warga Desa Sukorejo lainnya menceritakan, banjir datang Sabtu (17/5/2025) malam akibat tanggul sungai jebol. Air yang masuk ke pemukiman membuat warga panik.

 

“Waktu itu hujan deras dari sore sampai malam. Terus jam sembilan malam (pukul 21.00-an WIB) ada pengumuman banjir. Ya panik, dan akhirnya menyelamatkan barang-barang, seperti TV dan kasur,” ungkapnya.

 

Selanjutnya, pemerintah setempat membantu evakuasi warga untuk ke posko pengungsian.

 

“Air sempat surut, tapi ada air susulan dan sampai setinggi perut. Sampai sekarang harus mengungsi di sini,” imbuhnya.

 

Aminah, warga Desa Sukorejo menambahkan, kehadiran Wakil Gubernur membuat warga lega. Diharapkan ada penanganan cepat untuk menanggulangi banjir.

 

“Ya ini banjir paling parah, meskipun di sini sering banjir. Harapannya, segera ditangani,” harapnya.

 

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, akibat tanggung sungai jebol, ada satu satu desa terdiri dari enam dusun yang terdampak. Total ada 364 kepala keluarga yang menjadi korban. Hingga saat ini, tanggul jebol sudah dalam penanganan alat berat.

 

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BBWS dan kementerian terkait, untuk menanggulangi bencana banjir tersebut. Dengan segera akan menormalisasi sungai di Grobogan sampai Kudus.

 

“Bukan hanya Grobogan, tapi sampai ke Kudus. Memang harus ada percepatan,” ujarnya.

 

Gus Yasin, sapaan wagub, menegaskan akan segera menggunakan alat pompa, karena lokasi banjir berada di cekungan. Sehingga air sulit surut.

 

“Kita pakai pompa. Nanti sore kita kirim lagi pompanya. Agar mereka bisa cepet pulang,” tuturnya.

 

Ditambahkan, pihaknya sedang menghitung kebutuhan yang diperlukan, sekaligus memetakan titik-titik rawan.

 

“Kita minta segera dan nanti kita koordinasikan dengan BBWS dan kementerian. Sehingga, kita bisa bersama-sama,” tandasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Gus Yasin menyalurkan bantuan uang kepada para korban senilai lebih dari Rp250 juta. Selain itu, membagikan mainan kepada anak-anak korban banjir. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

 

Jakarta –Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyebutkan ada enam pilar ketahanan strategis yang perlu dielaborasikan, yaitu dimensi ideologi, sosial budaya, ekonomi, ekologi dan iklim, teknologi digital, dan kepemerintahan.

“Pertama, dimensi ideologi. Ketahanan ideologi berakar pada Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Dimensi ini merupakan fundamental dari ketahanan nasional,” kata Ace saat memberikan Orasi Kebangsaan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Lemhannas RI di Ruang Dwi warna Purwa, Lemhannas RI pada Selasa (20/5).

Ace meyakini bahwa dimensi ideologi dapat berfungsi sebagai strategi kunci dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi sosial-politik yang dapat merusak tatanan bangsa.

Oleh sebab itu, membangun kesadaran kolektif dan internalisasi nilai-nilai ideologis secara berkelanjutan sangat penting untuk membangun stabilitas nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Pilar yang kedua adalah dimensi sosial dan budaya. Pada sisi sosial, pilar ini menjaga demokrasi dari polarisasi, semangat kebersamaan, dan kohesivitas sosial yang dicerminkan dalam gerakan gotong royong. Selain itu, masyarakat literatif, kritis, dan inklusif mampu menciptakan ketahanan terhadap konflik horizontal serta tekanan eksternal.

Sedangkan pada sisi budaya, pembangunan ketahanan budaya bergantung pada literasi budaya, kearifan lokal, dan identitas nasional. Ini adalah upaya mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi dan konten digital lintas negara.

“Penguatan karakter bangsa di bidang pendidikan hingga media publik menjadi bagian penting dari dimensi kebudayaan nasional,” imbuh Ace.

Pilar ketiga, dimensi ekonomi, mencakup ketahanan ekonomi inklusif dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, maupun manfaat pembangunan.

Pada lingkungan pelaku ekonomi, sistem perlindungan sosial yang adaptif, ekonomi digital yang merata, dan UMKM yang kuat dapat menjadi akar dari ketangguhan ekosistem ekonomi nasional sehingga tidak mudah terguncang oleh krisis finansial dan disrupsi rantai pasokan.

“Kemandirian dan daya saing bangsa melalui kebijakan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kata kunci menghadapi guncangan ekonomi global,” ucap Ace.

Pilar keempat, dimensi ekologi dan iklim, berfokus pada pembangunan sistem kehidupan yang mampu bertahan dari perubahan iklim, seperti transisi energi bersih, mitigasi risiko bencana, dan perlindungan lingkungan hidup.

Meskipun demikian, pilar ini harus terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman degradasi ekosistem, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

“Kemandirian dan daya saing bangsa melalui kebijakan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kata kunci menghadapi guncangan ekonomi global,” kata Ace.

Kelima, dimensi teknologi digital. Pilar ini menekankan pentingnya ketahanan teknologi dengan mendorong kemandirian digital, melalui pembangunan ketahanan siber yang kuat.

Ace menuturkan bahwa Indonesia dapat memperkecil risiko dan mengubahnya menjadi peluang strategis bagi kemandirian teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital yang unklusif dengan cara memperkuat ekosistem Artificial Inteligence (AI) dan teknologi digital dalam negeri melalui riset strategis, regulasi adaptif, serta kolaborasi lintas sektor. 

“Keenam, dimensi kepemerintahan. Dimensi kepemerintahan menghadirkan birokrasi yang responsif, adaptif, dan akuntabel dalam situasi krisis serta mampu menjaga kepercayaan publik sebagai aset vital bangsa,” sebut Ace.

Pilar ini mencakup tata politik dan manajemen pemerintahan yang adaptif sebagai fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang matang. Penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola yang responsif, sistem kepartaian politik yang kokoh, serta kepemimpinan yang visioner dan berintegritas merupakan komponen penting dari praktik demokrasi.

Jadi, dimensi kepemerintahan bukan hanya sebagai alat teknokratis, melainkan sarana untuk membangun peradaban politik yang sehat. “Hal ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya demokratis secara formal tetapi juga substantif, berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, dan mampu merespons tantangan zaman secara bermartabat,” imbuh Ace.

Enam pilar tersebut berpadu dalam semangat _resilience-based development_, yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga meningkatkan daya tahan jangka panjang.

Strategi ini merupakan komponen penting dari doktrin asta gatra atau delapan dimensi kehidupan bernegara yang implementasinya membutuhkan inovasi kebijakan, kolaborasi, sinergi, dan konvergensi antarsektor, serta pemimpin yang visioner dan inklusif.

Kegiatan Orasi Kebangsaan ini, dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI periode 2001—2005 Prof. Dr. Drs. H. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.; Gubernur Lemhannas RI periode 2011—2016 Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, CES., DEA.; Gubernur Lemhannas RI periode 2022-2023 Andi Widjajanto; Wakil Gubernur Lemhannas RI periode 2019—2022 Marsdya TNI (Purn) Wieko Syofyan; Sekretaris Utama Lemhannas RI periode 2016—2018 Komjen Pol (Purn) Drs. Arif Wachjunadi; Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, M.Si.; Komandan Kodiklat TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P.; Asisten Potensi Dirgantara TNI Marsda TNI Palito Sitorus, S.I.P., M.M.; Keluarga Gubernur Lemhannas RI periode 2005—2011 (Alm) Prof. Dr. H. Muladi, S.H.; Wakil Gubernur Lemhannas RI petahana Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H.; Sekretaris Utama Lemhannas RI petahana Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.; Para Deputi Lemhannas RI; serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI.

REMBANG – Kabupaten Rembang mencatatkan kinerja investasi yang sangat menggembirakan pada triwulan I 2025, yakni mencapai Rp375,35 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Budiyono menyampaikan, kinerja investasi tahun ini meningkat tajam dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp170,40 miliar. Capaian ini setara dengan 120 persen dari target triwulan I dan telah memenuhi 27,22 persen dari target realisasi investasi pada 2025, yang tercantum dalam RPJMD, yaitu sebesar Rp1,379 triliun.

“Peningkatan ini mencerminkan kinerja investasi yang sangat optimal. Capaian triwulan I sudah melampaui target dan menunjukkan kepercayaan pelaku usaha, terhadap iklim investasi di Rembang,” ujar Budiyono, saat ditemui di kantornya, Selasa (20/5/2025)

Disampaikan, peningkatan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional, serta terjaganya iklim investasi di tengah dinamika global.

“Kenaikan tarif impor Amerika Serikat belum berdampak langsung terhadap arus investasi ke Indonesia,” bebernya.

Budiyono optimistis, dengan tren positif ini, target investasi pada 2025 dapat tercapai, bahkan terlampaui. Untuk itu, dia menekankan pentingnya menjaga iklim usaha yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi investor, sebagai kunci utama dalam menjaga arus investasi tetap tumbuh.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng