Blog

Polres Pekalongan – Polda Jateng – Tribratanews.jateng.polri.go.id I Suasana menikmati air laut yang tenang di Pantai Wonokerto berubah tegang, ketika seorang remaja asal Tasikmalaya tersengat hewan laut saat berenang.

Berkat kesigapan Polsek Wiradesa dan tim gabungan, korban berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis dengan cepat.

Petugas dari Polsek Wiradesa yang tengah melakukan patroli bersama, personel Pos AL dan tim keamanan pantai menerima laporan dari wisatawan mengenai seorang remaja laki-laki yang tiba-tiba mengalami sakit hebat saat berenang.

Remaja tersebut diketahui bernama Taufik (16), warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia diduga tersengat hewan laut saat berenang terlalu jauh dari bibir pantai.

Menanggapi laporan tersebut, Kapolsek Wiradesa Iptu Maman Sugiarto, S.H., M.H beserta anggota Polsek, Pos TNI AL, dan Tim Keselamatan Pantai Quick Response langsung bergerak cepat ke lokasi.

Dengan peralatan evakuasi ringan, tim gabungan mengevakuasi Taufik dan membawanya ke Puskesmas Wonokerto untuk mendapatkan perawatan medis.

“Alhamdulillah, berkat kesigapan petugas gabungan yang siaga di lokasi, korban bisa segera dievakuasi dan mendapat penanganan medis dengan cepat,” kata Iptu Maman Sugiharto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Dari kejadian itu, Kapolsek mengimbau kepada masyarakat yang tengah bermain air laut untuk selalu waspada, mematuhi imbauan petugas, serta tidak berenang terlalu jauh dari pengawasan.

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan sigap dalam kondisi darurat,” imbuhnya.

Iptu Maman menambahkan, kehadiran personel gabungan di lokasi wisata menjadi bentuk nyata sinergi antara kepolisian, TNI, dan petugas pantai dalam menjaga keselamatan masyarakat saat berada di Pantai Wonokerto.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi tersebut, insiden yang berpotensi fatal ini berhasil ditangani dengan baik,” tambahnya. (Dro/ozy)

SEMARANG – Rombongan anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat berkunjung ke Jawa Tengah, untuk belajar pengelolaan sampah dan peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD). Kunjungan tersebut disambut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Jumat (16/5/2025).

Suasana hangat terlihat saat dialog berlangsung. Para anggota DPRD sangat antusias dan merespon positif atas penjelasan Gubernur Jawa Tengah. Mereka bahkan akan mengaplikasikan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ke daerahnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam mengatakan, Pemerintah Jawa Tengah dinilai telah berhasil dalam mengelola sampah, sehingga menjadi tempat rujukan untuk studi banding.

“Kami ketahui bahwa Jawa Tengah telah berhasil dalam mengolah sampah dengan baik, sehingga kami belajar,” ujarnya.

Menurut Jeffray, hal itu juga sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, yang nanti di tiap daerah harus bisa mengatasi persoalan sampah.

“Kami diterima sangat baik tadi, mendapat menjelasan dari Pak Gubenur dan juga kepala dinas terkait. Dan ternyata sudah banyak daerah yang juga belajar di sini,” lanjutnya.

Pihaknya juga kagum terhadap Kabupaten Banyumas, yang sangat bagus dalam mengelola sampah. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi, agar bisa meninjau langsung pengelolaan sampah yang ada di Banyumas.

“Kita bicarakan dulu, kita kordinasi. Sepulang dari sini nanti kita akan undang kepala OPD terkait, kita harapkan bisa datang langsung ke tempat pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Handi. Menurutnya Jawa Tengah layak menjadi rujukan studi banding dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pihaknya juga belajar tentang strategi peningkatan PAD.

“Kami segera mungkin akan komunikasikan ini. Karena kami sudah banyak belajar dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Jawa Tengah,” jelasnya.

Ditambahkan, kemajuan Jawa Tengah menjadi salah satu barometer untuk pengembangan pembangunan di daerahnya.

“Jawa Tengah termasuk provinsi terbesar dengan kemajuannya, sehingga jadi tempat kami belajar. Sekali lagi terima kasih sudah diterima dengan baik,” imbuhnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memaparkan, keberhasilan provinsi yang dipimpimpinnya, tidak lepas dari kerja kolektif dan sinergitas dari kabupaten/ kota dan stakeholder.

“Kami bekerja secara bersama-sama dengan Bupati dan Wali Kota serta investor, untuk membangun Jawa Tengah. Kita tidak bisa kerja sendiri, harus together we can,” terangnya.

Terkait dengan sampah, Luthfi telah membentuk Satgas Sampah. Itu salah satu bentuk komitmen dalam mengatasi persoalan sampah, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tugas Satgas Sampah, nantinya akan memberikan edukasi, supervisi lapangan, dan percepatan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan sosial.

“Dan kami telah membentuk Satgas Sampah, untuk mengatasi persoalan sampah,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menengok dan memberi motivasi para atlet yang melakoni pemusatan latihan di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (16/5/2025).

Luthfi memberikan dukungan penuh untuk atlet-atlet serta tim pelatih. Terlebih, Jateng akan menghelat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII pada 2026.

Ajang yang akan digelar di Semarang Raya itu, difokuskan juga sebagai persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional XXII/2028. Ajang olahraga bergengsi nasional itu rencananya digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Yang utama lihat adik-adik kita mau PON. Para atlet ikut pemusatan latihan, salah satunya di Stadion Jatidiri,” kata Luthfi, yang dalam momen itu juga menyempatkan diri untuk berolahraga bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pihaknya ingin menyuntikkan semangat langsung, serta membangun kebersamaan untuk memajukan olahraga Jateng.

Terlebih, kata Luthfi, prestasi Jateng pada PON Aceh-Sumut XXI/2024 cukup baik. Kontingen meraih posisi lima besar, dengan raihan 71 emas, 74 perak, 115 perunggu. Capaian ini menjadi yang terbaik selama keikutsertaan Jateng.

“Kemarin kita dapat 71 medali emas. Ini yang harus dijaga terus. Karena olahraga itu sarana yang tidak mengenal batas waktu, tempat, usia, dan politik,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, Bona Ventura Sulistiana, mengatakan, punya target tiga besar pada PON 2028. Artinya, naik dua peringkat, dari capaian sebelumnya.

Bona menerangkan, KONI Jateng akan memaksimalkan perhelatan Porprov XVII/2026 di Semarang Raya untuk PON 2028.

“Saya berharap PON mendatang capaianya meningkat. Selama kita serius dan tidak jeda melakukan pembinaan, saya rasa target ke depan bisa dicapai. Kalau bisa masuk tiga besar,” kata dia. (Humas Jateng)*ul

SEMARANG – Pegiat literasi dan orang tua santri di Kota Semarang, mengapresiasi buku karya Bunda Literasi Jateng Nawal Arafah Yasin. Bertajuk “Pesantren, Anti Bullying dan Kekerasan Seksual”, buku itu membuka jalan agar lembaga pendidikan mampu mewujudkan “wellbeing management”, guna membendung perundungan.

Seorang pegiat literasi asal Yogyakarta, Asmariyah mengaku senang dapat mengikuti acara yang diselenggarakan di Perpusda Jawa Tengah, Jumat (16/5/2025). Menurutnya, realitas perundungan di dunia pendidikan, juga di beberapa  pondok pesantren memang terjadi.

“Saya berharap, buku ini menyebar ke pondok pesantren, khususnya apa yang diutarakan bunda benar adanya mengenai kekerasan bullying,” tuturnya,

Hal serupa, diungkapkan pegiat literasi, sekaligus orang tua santri, Tirta. Menurutnya, buku “Pesantren, Anti Bullying dan Kekerasan Seksual”, otentik karena lahir dari dalam pesantren, di mana Nawal dibesarkan. Dia pun memberi apresiasi kepada Bunda Literasi Jateng.

“Setelah buku ini muncul, setelah ibu menjadi bunda literasi, dan Ketua PKK, bagaimana kami sebagai pegiat literasi bisa terlibat di DP3AP2KB, untuk ikut terlibat di sini,” tuturnya.

Nawal mengungkapkan, buku ini lahir dari sebuah keprihatinan akan kasus perundungan yang ada di lingkungan pesantren. Menurutnya, perundungan dapat dicegah dengan menerapkan pendekatan kesejahteraan atau wellbeing management, di dunia pendidikan.

Dia menggarisbawahi, ada tiga poin yang wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan. Pertama Save Environment (lingkungan yang aman), Inklusif dan kolaborasi. Karena, perundungan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, seperti fenomena gunung es.

Menyitir data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada 2024 terjadi 573 kasus, terkait bullying dan kekerasan seksual.

“Maka membutuhkan kesadaran bersama membutuhkan kolaborasi bersama. Maka ketika buku ini harus disebarluaskan, tentu ini sangat baik, dan diharapkan memiliki dampak dan kontribusi positif,” tutur Nawal.

Dikatakan, pada buku ini tidak membeberkan kasus per kasus bullying atau kekerasan seksual. Di dalamnya menawarkan konsep lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren ramah anak dan perempuan.

“Budaya yang harus dibangun seperti apa, kemudian ketika ada korban apa yang harus dilakukan, kemudian sebagai penunjuk bagaimana langkah ketika ada antibullying dan kekerasan, dan bagaimanana pencegahannya,” imbuh Nawal.

Selain pencegahan, di dalam buku karya Nawal Arafah juga ditulis mengenai perlunya pendampingan bagi korban ataupun pelaku. Pendampingan itu dilakukan baik secara psikologis ataupun afirmasi positif, agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan, berprestasi, dan tumbuh sehat. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

SUKOHARJO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 16 penerima manfaat dari tiga kecamatan, Selasa (13/5/2025). Bantuan senilai Rp180 juta ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Berdasarkan daftar penerima bantuan, program ini menyasar warga kurang mampu di Kecamatan Nguter, Sukoharjo, dan Mojolaban. Penerima bantuan terdiri dari enam warga Kecamatan Mojolaban, sembilan warga Kecamatan Sukoharjo, dan satu warga Kecamatan Nguter.
Ketua Baznas Kabupaten Sukoharjo menyampaikan, bantuan ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran.
“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal warga kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya saat penyerahan bantuan.
Baznas Sukoharjo berkomitmen untuk terus menyalurkan dana zakat secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mendorong terciptanya keadilan sosial di tengah masyarakat.
Bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari pembangunan rumah baru (RTLH) hingga renovasi rumah dengan nilai bantuan antara Rp5 juta hingga Rp20 juta per penerima. Dua penerima mendapatkan bantuan rumah roboh masing-masing senilai Rp16 juta.
Bupati Sukoharjo mengapresiasi program Baznas ini sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dengan lembaga pengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan memberikan tempat tinggal yang lebih layak,” kata bupati.

Penulis: Kontributor Kab Sukoharjo
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta agar layanan konseling didekatkan di lembaga satuan penduan pendidikan, baik sekolah maupun pesantren. Hal itu sekaligus untuk mencegah kekerasan dan bullying.

“Konseling harus kita dekatkan ke satuan pendidikan,” kata Taj Yasin, saat menerima audiensi perwakilan dari United Nations Children’s Fund (Unicef) di ruang kerjanya, Jumat (16/5/2025).

Ke depan, lanjut dia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, akan menerbitkan buku saku panduan bagi santri dan pengasuh.

“Melalui buku itu, mereka akan tahu bagaimana bersikap saat menghadapi atau melihat kasus bullying,”  kata dia.

Dikatakan, Pemprov Jateng berkomitmen dalam mendampingi pesantren, agar tidak sampai terjadi kekerasan.

“Alhamdulillah agenda yang disiapkan DP3AP2KB bersama UNICEF dan LPA Klaten, langsung ditindaklanjuti. Dari pelatihan untuk 70 pesantren kemarin, muncul ide agar pelatihan lanjutan digelar langsung di pondok-pondok,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Dalam audiensi tersebut, sempat tercetus wacana peluncuran program pendampingan yang lebih intensif untuk santri dan pengasuh, pada Hari Santri Nasional 2025.

Pihaknya juga akan melibatkan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Dinas Kesehatan, dalam pencegahan kekerasan lewat program lintas sektor seperti Speling dan Kecamatan Berdaya.

“Kita ingin semua program dikeroyok bareng. Bahkan nanti akan kita susun produk hukum turunan dari Perda Pesantren, untuk menguatkan perlindungan di dalamnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, audiensi itu menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan Training of Facilitator (ToF) bertema Kesejahteraan Remaja di Pesantren yang digelar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dua hari sebelumnya.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ignatius Setyawan Cahyo, menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan dan komitmen Jawa Tengah dalam isu perlindungan anak.

“Saya sangat senang bisa mendukung Pemerintah Jawa Tengah. Kepemimpinannya sangat proaktif dan progresif dalam mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk diskriminasi dan intoleransi. Ini menumbuhkan optimisme, bahwa penghapusan kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia itu mungkin,” ujar Cahyo.

Disampaikan, UNICEF menilai kegiatan ToF sangat penting, untuk melihat seberapa jauh pemahaman pengasuh pesantren terhadap isu kekerasan. Organisasi internasional itu juga berterima kasih atas dukungan penuh Pemprov Jawa Tengah, dalam menyukseskan pelatihan tersebut. (Humas Jateng)*ul

BOYOLALI – Kebahagiaan tampak pada wajah Wagiman dan istrinya, Samiyem, warga Dusun Karangnongko RT 003 RW 005 Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025). Rumah mungilnya yang sudah ditinggali bertahun-tahun, dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berserta rombongan.

Pasangan suami istri (pasturi) itu pun berbincang hangat dengan Gubernur Luthfi.

“Sampun pinten taun tinggal mriki? Nek sare wonten pundi? (Sudah berapa tahun tinggal di sini? Kalau tidur di mana?) Nanti rumahnya mau diperbaiki nggih?” kata Luthfi, saat berdialog dan mengabarkan rencana perbaikan rumah milik Wagiman.

Wagiman dan Samiyem yang duduk mengapit Sang Gubernur di balai-balai rumah langsung tersenyum. Keduanya mengaku sudah tinggal puluhan tahun di rumah itu.

Selama puluhan tahun itu, Wagiman dan Samiyem menerima keadaan. Keterbatasan dana membuat keduanya tidak dapat memperbaiki rumah berukuran 6×12 meter persegi itu. Tak ayal, rumah berlantai tanah itu dinding kayunya sudah lapuk. Kerangka atap dari bambu juga sudah mulai reyot. Begitu juga dengan kondisi genting yang sudah banyak berlubang.

Namun, pada sore itu, Wagiman dan istrinya mendapat kabar baik. Rumah mungilnya akan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabar itu disampaikan Ahmad Luthfi.

“Remen sanget (senang sekali). Matur nuwun Pak Gubernur sampun bantu. Kula mboten gadah napa-napa (Terima kasih Pak Gubernur sudah membantu. Saya tidak punya apa-apa),” ujar Wagiman kepada Ahmad Luthfi.

Luthfi menjelaskan, rumah Wagiman adalah satu dari 322 rumah di Kabupaten Boyolali, yang mendapatkan bantuan rehabilitasi RTLH.

“Di Boyolali ada 322 unit rumah. Nanti kita barengkan itu. Anggarannya untuk masing-masing rumah Rp20 juta, semua kabupaten jumlahnya sama, 322 unit rumah. Minggu depan sudah mulai (diperbaiki),” kata Luthfi.

Luthfi mengatakan, perbaikan RTLH akan digenjot pada 2025 ini. Tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan. Ditambah bantuan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Banyumas sekitar 500 unit rumah, bersumber dari CSR Buddha Tzu Chi.

“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim dan diverifikasi oleh kabupaten/ kota. Kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Adapun terkait bantuan perbaikan RTLH, sampai 2024 telah dibangun sekitar 1,2 juta unit. Sisa data RTLH di Jawa Tengah yang belum tersentuh sekitar 1.022.113 unit.

“Kami akan gandeng juga TNI-Polri untuk ikut serta dalam memeprbaiki RTLH. Tiap rumah Rp20 juta. Bukan membangun rumah baru tapi memperbaiki rumah yang sudah ada, yaitu atap, lantai dan dinding,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

KLATEN – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2025-2029, di Pendapa Kabupaten Klaten, Rabu (14/5/2025). Sektor pariwisata dan pertanian di Kabupaten Klaten menjadi salah satu pembahasan yang menonjol di dalamnya.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyebut, pariwisata merupakan sektor penting yang harus digarap dengan baik. Hal itu lantaran pengembangan pariwisata memiliki dampak berkesinambungan dengan sektor lain.
“Di antara dampak perekonomian daerah yang turut meningkat, seiring peningkatan pariwisata kita,” ungkapnya.
Menurutnya, Klaten diuntungkan secara geografis struktural, yaitu terletak di dua kota tujuan
wisata, Yogyakarta dan Surakarta, serta rampungnya pembangunan tiga exit tol di Klaten. Selain itu Klaten juga mendapatkan dukungan transportasi dengan terhubungnya seluruh stasiun di wilayah Klaten, telah masuk dalam komuter kereta api. Namun sayangnya masa tinggal wisatawan di Klaten relatif pendek.
“Libur lebaran kemarin, wisatawan yang masuk ke Klaten naik luar biasa. Tahun lalu 300 ribuan (orang), tahun ini sampai 500 ribuan (orang). Bayangkan jika mereka (wisatawan) bisa kita tahan untuk tinggal di Klaten, dampak perekonomiannya pasti akan luar biasa,” katanya.
Selain itu, Hamenang juga juga menyoroti pertanian yang menjadi sektor unggulan di Kota Bersinar. Terlebih Klaten menjadi daerah penyokong ketahanan pangan Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini selaras dengan tujuan dari Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
“Karena itu dalam RPJMD kali ini, saya harap seluruh OPD untuk menyesuaikan programnya agar linear dengan program Pusat dan Jawa Tengah,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (P2MP Bappeda) Provinsi Jateng, Yusmanto, mengapresiasi Langkah strategis yang disampaikan oleh Bupati Klaten. Dalam sektor pertanian, menurutnya Pemprov Jateng berencana menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional, di antaranya dengan menggenjot produksi padi dan wilayah Klaten menjadi salah satunya.
“Peningkatan produksi padi ini harus digenjot, terutama di Klaten yang terkenal dengan pertaniannya, terutama padi Rajalelenya,” terangnya.
Sedangkan di sektor pariwisata, pihaknya mendorong Pemkab Klaten untuk membangun destinasi pariwisata yang baru, salah satunya dengan event pariwisata. Menurutnya, hal itu peluang besar untuk membidik pariwisata yang bersaing dengan pariwisata di daerah lain, seperti Yogyakarta dan Surakarta.
“Apalagi jika diselaraskan dengan rencana pembangunan insfrastruktur, yang menghubungkan wilayah Jawa Tengah dengan wilayah selatan DIY. Tentu hal ini harus didukung dengan rencana pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Penulis: ang/Kominfo-klt
Editor: WH/DiskominfoJtg

SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga serius menanggapi polemik batas usia teknis kendaraan angkutan umum, yang selama ini menjadi sumber kebingungan bagi para pengusaha angkot. Hal itu ditunjukkan dengan digelarnya Forum Grup Discussion (FGD) oleh Dinas Perhubungan, Kamis (15/5/2025) di Ruang Kalitaman, Setda Salatiga, yang dihadiri Wali Kota, Robby Hernawan.
FGD tersebut mempertemukan para pengusaha angkutan kota dengan para pemangku kebijakan dan penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Salatiga, Satlantas, Samsat, serta Bagian Hukum Setda. Forum itu bertujuan menjembatani perbedaan aturan antara Peraturan Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Menteri Perhubungan, terkait batas usia kendaraan angkutan umum.
Perda Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 menetapkan batas usia teknis kendaraan angkutan umum maksimal 10 tahun, sementara Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 memberikan toleransi hingga 20 tahun atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Perbedaan ini memunculkan dilema bagi para pengusaha angkot yang harus mematuhi regulasi lokal, namun juga berhadapan dengan kondisi ekonomi dan operasional.
Wali Kota Robby Hernawan menyampaikan, Pemerintah Kota harus berperan sebagai fasilitator dan jembatan antara masyarakat dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya diskusi lintas sektor ini, untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya legal, tapi juga aplikatif.
“FGD ini adalah wadah kita bersama untuk mencari solusi. Pemerintah Kota melalui Dishub memfasilitasi pengusaha angkot agar tidak terbentur peraturan. Silakan nanti para ahli memberikan pandangan, apakah dimungkinkan untuk mengacu pada Permenhub, tentunya dengan kajian mendalam,” bebernya.
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Salatiga, Nana Rositasari, menyampaikan pentingnya landasan hukum yang kuat sebelum mengambil keputusan.
“Solusi yang diambil tidak boleh tanpa dasar hukum. Kajian harus dilakukan, agar keputusan yang diambil bisa memayungi kepentingan masyarakat secara legal,” tegasnya.
Dukungan terhadap kajian komprehensif juga disuarakan oleh Satlantas dan Samsat. Mereka menekankan pentingnya aspek kelayakan kendaraan dan administrasi, sebagai syarat utama dalam operasional angkutan umum.
Sementara itu, Bagian Hukum Setda Kota Salatiga menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi masukan penting untuk merevisi Perda No 15 Tahun 2013 agar lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan forum ini, diharapkan lahir solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi hukum dan keselamatan di jalan raya.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg