Blog

SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga serius menanggapi polemik batas usia teknis kendaraan angkutan umum, yang selama ini menjadi sumber kebingungan bagi para pengusaha angkot. Hal itu ditunjukkan dengan digelarnya Forum Grup Discussion (FGD) oleh Dinas Perhubungan, Kamis (15/5/2025) di Ruang Kalitaman, Setda Salatiga, yang dihadiri Wali Kota, Robby Hernawan.
FGD tersebut mempertemukan para pengusaha angkutan kota dengan para pemangku kebijakan dan penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Salatiga, Satlantas, Samsat, serta Bagian Hukum Setda. Forum itu bertujuan menjembatani perbedaan aturan antara Peraturan Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Menteri Perhubungan, terkait batas usia kendaraan angkutan umum.
Perda Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 menetapkan batas usia teknis kendaraan angkutan umum maksimal 10 tahun, sementara Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 memberikan toleransi hingga 20 tahun atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Perbedaan ini memunculkan dilema bagi para pengusaha angkot yang harus mematuhi regulasi lokal, namun juga berhadapan dengan kondisi ekonomi dan operasional.
Wali Kota Robby Hernawan menyampaikan, Pemerintah Kota harus berperan sebagai fasilitator dan jembatan antara masyarakat dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya diskusi lintas sektor ini, untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya legal, tapi juga aplikatif.
“FGD ini adalah wadah kita bersama untuk mencari solusi. Pemerintah Kota melalui Dishub memfasilitasi pengusaha angkot agar tidak terbentur peraturan. Silakan nanti para ahli memberikan pandangan, apakah dimungkinkan untuk mengacu pada Permenhub, tentunya dengan kajian mendalam,” bebernya.
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Salatiga, Nana Rositasari, menyampaikan pentingnya landasan hukum yang kuat sebelum mengambil keputusan.
“Solusi yang diambil tidak boleh tanpa dasar hukum. Kajian harus dilakukan, agar keputusan yang diambil bisa memayungi kepentingan masyarakat secara legal,” tegasnya.
Dukungan terhadap kajian komprehensif juga disuarakan oleh Satlantas dan Samsat. Mereka menekankan pentingnya aspek kelayakan kendaraan dan administrasi, sebagai syarat utama dalam operasional angkutan umum.
Sementara itu, Bagian Hukum Setda Kota Salatiga menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi masukan penting untuk merevisi Perda No 15 Tahun 2013 agar lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan forum ini, diharapkan lahir solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi hukum dan keselamatan di jalan raya.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

WONOGIRI – Pameran Produk Unggulan Daerah dan Gelar Potensi Budaya dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-284 Kabupaten Wonogiri resmi dibuka, Kamis (15/5/2025). Pembukaan ini sempat tertunda sehari, pascatenda stan yang didirikan roboh akibat hujan deras dan angin kencang, Selasa (13/5/2025) sore.
Gelar potensi kali ini menghadirkan 90 stan yang terdiri dari 30 industri dan UMKM, dan selebihnya stan kuliner khas Wonogiri.
Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno mengatakan, kehadiran stan ini baru sebagian kecil dari potensi UMKM di Kabupaten Wonogiri.
“UMKM yang terdata sebanyak 59.533 usaha pada akhir tahun 2024. Untuk itu, ruang usaha yang cukup potensial ini perlu didampingi, dibina, dan didorong agar semakin berkembang. Beberapa industri dan UMKM Wonogiri yang sebagian sudah menembus pasar ekspor. Ini bagus sekali,” kata Setyo Sukarno.
Bupati menyampaikan, di tengah berbagai perubahan yang ada dan seiring dengan perkembangan platform digital, pemerintah perlu hadir untuk mengarahkan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut tercermin dalam salah satu program unggulan dan prioritas sesuai dengan visi misi bupati, yakni “Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru” dan “Membangun Ekonomi Kreatif”.
“Dua program ini terus didorong, agar memberi value yang semaksimal mungkin dalam mewujudkan semangat pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang Berdaya Saing, Wonogiri yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan,” tuturnya.
Pameran Produk Unggulan Daerah dan Gelar Potensi Budaya ini selain menampilan potensi produk UMKM, juga menyuguhkan berbagai rangkaian kegiatan menarik lainnya. Penampilan yang telah dipersiapkan antara lain Parade drumband TK, Live Musik Akustik, Lomba Mewarnai Wayang, WonoGiri Talent Show, Talk Show Regar Sport, Peragaan Busana Dara Modeling School, dan Parade Band Akustik. Festival ini akan digelar selama tiga hari, mulai 15-17 Mei 2025, mulai pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Penulis : SIKP_kominfowng
Editor : WH/DiskominfoJtg

BOYOLALI – Program dokter spesialis keliling (Speling) yang digagas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dinilai efektif memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di penjuru desa.

Sejauh ini program tersebut sudah menjangkau sekitar 2 juta orang penduduk Jawa Tengah. Jumlah tersebut bahkan menjadi yang terbesar untuk jumlah cek kesehatan gratis (CKG) se-Indonesia.

“Sudah 2 juta (orang) lebih. Ini terbesar se-Indonesia, bahkan Menteri Kesehatan mengapresiasi kegiatan kita. Ini untuk menunjang program pemeriksaan kesehatan gratis, sebagaimana perintah Presiden,” kata Ahmad Luthfi, usai mengecek pelaksanaan Program Speling di Kantor Desa Sampetan, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, manfaat nyata juga dirasakan langsung oleh masyarakat di pedesaan, sebagaimana di Desa Sampetan, Gladagsari, Boyolali. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis dari RSUD Dr Moewardi dan RSUD dr Arif Zainuddin di desa tersebut, berhasil mendeteksi dini warga yang terkena penyakit TBC.

Setidaknya ada dua warga Desa Sampetan yang teridentifikasi TBC. Mendengar kabar tersebut, Luthfi langsung meminta kepada dokter dan petugas untuk memberikan perhatian serius kepada kedua warga. Tentu saja dengan perawatan medis sampai benar-benar sembuh, sehingga tidak menjalar ke lainnya.

Keberhasilan deteksi dini penyakit seperti TBC tersebut membuat Luthfi yakin, upaya mendatangkan dokter spesialis ke desa sangat efektif. Dia pun akan terus menggulirkan program tersebut,  untuk memberikan layanan kesehatan ke seluruh desa.

Dengan begitu, masyarakat dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit yang memungkinkan menghinggapi warga, seperti TBC, kanker, kejiwaan, dan lainnya. Melalui program tersebut, para warga juga bisa melakukan pantauan terhadap kesehatan dan gizi ibu hamil.

“Program Speling ini kita gunakan sebagai role model, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di tingkat desa. Ini diberlakukan kepada seluruh desa,” beber gubernur.

Selain mengecek layanan Speling dan cek kesehatan gratis, Luthfi juga menyerahkan bantuan kepada warga. Bantuan tersebut antara lain, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), 2 ton beras untuk dua desa, dan bantuan untuk 21 kelompok usaha bersama (KUBE) senilai total Rp420 juta. (Humas Jateng)*ul

REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang terus berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai strategi disiapkan, mulai dari pemutakhiran data kesejahteraan sosial hingga percepatan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanies Cholil Barro’ menyampaikan, saat ini angka kemiskinan Kabupaten Rembang masih berada di angka 14,02 persen. Salah satu kendala utama dalam penanganan kemiskinan adalah ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.

“Memang data inilah yang selalu menjadi masalah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, karena tidak sinkron antara pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Nantinya akan ada pemutakhiran secara reguler,” ujarnya, saat ditemui di rumah dinasnya, Kamis (15/5/2025).

Disampaikan, pemutakhiran data ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi dengan Kementerian Sosial RI. Harapannya, seluruh intervensi dan bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menjangkau Masyarakat, yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, lanjut wabup, pihaknya juga berfokus pada penguatan jaring pengaman sosial yang produktif, serta percepatan pelaksanaan program RTLH. Strategi besar pengentasan kemiskinan juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui program beasiswa pendidikan dan pelatihan vokasional.

Dengan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat, pihaknya optimistis dapat menciptakan perubahan nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan demi kesejahteraan warganya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

KLATEN – Progres pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Jawa Tengah, saat ini mencapai 50 persen dari total 8.563 desa dan kelurahan. Melihat progres tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yakin, pembentukan KDMP akan tuntas dalam dua bulan lagi.

Informasi itu disampaikan Ahmad Luthfi, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, Kamis (15/5/2025). Menurutnya, optimisme pembentukan KDMP akan selesai dalam dua bulan lagi, bukan tanpa alasan.

Sejak awal, Luthfi sudah melakukan sounding kepada kepala desa dan lurah, untuk bersama-sama membangun Jateng. Selanjutnya, didukung dengan adanya kebijakan pemerintah pusat, yang menginstruksikan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih.

Luthfi menjelaskan, desa dan kelurahan di Jateng antusias membentuk KDMP. Sehingga, pemerintah desa dan kelurahan responsif melaksanakan musyawarah desa, untuk membahas pembentukan KDMP.

“Beberapa desa sudah mulai melakukan musyawarah desa. Bulan Juni nanti sudah clear di tempat kita,” katanya.

Gubernur menyebutkan, beberapa kabupaten bahkan sudah ada yang mencapai atau mendekati 100 persen. Di antaranya Kabupaten Brebes, Pati, dan Sragen. Menurut Luthfi, kabupaten/ kota yang lain, rata-rata juga sudah sangat bagus dalam mengakselerasi pembentukan KDMP.

“Kita siap untuk melakukan, karena ini program pemerintah yang harus diakselerasi,” tutur Luthfi.

Sebelumnya, Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Regulasi itu merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sementara tugas Gubernur dalam mengakselerasi pembentukan KDMP adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait memfasilitasi perangkat daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, serta menyelaraskan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung KDMP pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. (Humas Jateng)*ul

BOYOLALI – Provinsi Jawa Tengah akan segera kembali memiliki dua bandara internasional. Setelah Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, sekarang giliran Bandara Adi Soemarmo yang akan kembali melayani penerbangan internasional.

“Jadi, bandara internasional di Ahmad Yani sudah clear. Tidak hanya untuk penumpang tetapi juga logistik sudah internasional. Tinggal nanti pelaksanaannya nunggu dari AirNav,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat Silaturahmi dan Dialog Bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Boyolali, di Pendopo Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ditambahkan, meskipun nanti sama-sama berstatus bandara internasional, baik Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang maupun Bandara Adi Soemarmo, akan melayani jenis penerbangan yang berbeda. Hal itu menyusul adanya rekomendasi dari Menteri Perhubungan terkait status Bandara Adi Soemarmo sebagai bandara internasional haji dan umroh.

“Khusus Bandara Adi Soemarmo di Boyolali itu pun juga sudah keluar rekomendasi dari Menteri Perhubungan, di sana adalah bandara internasional untuk haji dan umroh,” jelas Luthfi.

Menurutnya, rekomendasi dari Menteri Perhubungan tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir. Sejak dicabut status dua bandara itu sebagai bandara internasional, tidak ada penerbangan internasional yang keluar masuk di Jawa Tengah. Padahal keberadaan bandara internasional sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan dan pembangunan daerah.

Gubernur mengatakan, banyak faktor untuk mengubah status bandara internasional. Harus ada koordinasi dengan AirNav, dan ada ketentuan jumlah penerbangan internasional yang datang dan pergi melalui bandara di Jawa Tengah.

Maka dari itu, diskusi dan koordinasi secara intens terus dilakukan termasuk dengan Kementerian Perhubungan. Sebab, untuk mengembalikan status Bandara Adi Soemarmo menjadi internasional, harus ada roadmap yang jelas.

“Biar terarah,  maka Bandara Adi Soemarmo diproyeksikan menjadi bandara internasional haji dan umroh,” ujarnya.

Untuk menunjang hal tersebut, Pemprov Jateng dan Pemkab Boyolali sepakat untuk meningkatkan sarana prasarana, khususnya terkait haji dan umroh. Di antaranya revitalisasi Asrama Haji Donohudan Boyolali dan pelebaran lintasan pacu bandara.

“Ini nanti akan kita akselerasi. Termasuk asrama haji  dan lain sebagainya akan kita revitalisasi, agar nantinya Jawa Tengah punya dua bandara yang membanggakan,” pungkas Luthfi. (Humas Jateng)*ul

SEMARANG – Penipuan keuangan terus mengintai masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sejak meluncurkan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) pada November 2023, telah ada 105 ribu laporan dari masyarakat terkait penipuan aktivitas keuangan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin meminta masyarakat mewaspadai modus-modus penipuan keuangan. Jangan mudah diiming-imingi tawaran investasi ataupun kemudahan pinjaman online (pinjol) yang menggiurkan.

“Penipuan mengintai kita semua. Salah satunya iming-iming hadiah mobil, investasi yang nominal keuntungan fantastis. Ini yang diwaspadai,” tandasnya, saat memberikan arahan pada Rapat High Level Meeting “Pencegahan dan Penanganan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin”, di Kantor OJK Jateng, Kamis (15/5/2025).

Edukasi kepada masyarakat, lanjut Taj Yasin, harus ditingkatkan. Dengan begitu,  mereka memiliki kesadaran kritis dalam mendeteksi modus penipuan aktivitas keuangan.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini merespon positif Langkah OJK Region Jateng-DIY, yang melibatkan Pemprov Jateng dalam tim kerja Satgas Pasti. Satgas tersebut bertugas mencegah dan menanggulangi kegiatan keuangan illegal. OPD terkait yang digandeng, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang akan diminta untuk memperbanyak edukasi aktivitas keuangan.

“Di Satgas ini ada Kominfo kami, sehingga memasifkan kanal-kanal yang dimiliki Pemprov Jateng,” tuturnya.

Wagub pun mengajak masyarakat untuk berani dan cepat melaporkan, bila mendapati pesan-pesan dan tawaran yang mencurigakan. Laporan bisa disampaikan melalui banyak kanal, salah satunya via whatsapp (+62) 81-157-157-157.

“Di Satgas Pasti, ada kanal-kanal pengaduan. Saya mohon kepada masyarakat, ketika ada penipuan segera berani melaporkan,” pesannya

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani membeberkan, dari 105 ribu laporan penipuan keuangan yang terdeteksi melalui Anti-Scam Center (IASC), total rekening yang dilaporkan mencapai 172.624. Sebanyak, 42.504 rekening di antaranya telah diblokir.

Rizal mengatakan, aktivitas keuangan ilegal itu menimbulkan kerugian sekitar Rp2,1 triliun. Dari total kerugian tersebut, dana sebesar Rp138,9 miliar berhasil diblokir dan diamankan. (Humas Jateng)*ul

KLATEN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi, terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di kabupaten/ kota.

Verifikasi tersebut merupakan langkah pendampingan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait pengelolaan dan kriteria TPS. Tujuannya, agar tidak terjadi komplain masyarakat, seperti yang terjadi di Klaten belum lama ini.

Luthfi mengatakan, keberadaan TPS merupakan tanggung jawab bupati dan wali kota. Sehingga, pemerintah provinsi Jateng akan melakukan verifikasi kelayakannya.

“Akan dilakukan verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jateng,” kata Luthfi,  di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Kamis (15/5/2025).

Terkait kasus di Klaten tersebut, Luthfi menjelaskan, Bupati Klaten sudah datang ke lokasi untuk mengecek. Selanjutnya, tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah akan turun untuk melakukan verifikasi.

Mantan Kapolda Jateng itu kembali menegaskan, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritasnya. Terutama, dalam mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait Indonesia zero sampah pada 2029. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah dilakukan secara intens, terkait pengelolaan sampah.

Gubernur juga sudah bergerak cepat dengan menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) pengelolaan sampah. Satgas tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah dalam menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas, pada Juni 2025 mendatang.

Sebagai informasi, sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah. Di antaranya TPST Jeruklegi, Cilacap, yang mengolah 150 ton sampah/hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). TPST BLE, Banyumas, yang menghasilkan RDF, paving block, dan magot.

Kemudian TPA Putri Cempo, Solo, yang mengelola 450 ton sampah/hari menjadi energi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 MW/hari. TPST Regional Magelang juga tengah dikembangkan dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), berkapasitas 200 ton/hari.

Selain itu program pengembangan desa mandiri sampah dengan capaian 88 desa selama 2023–2024. Pengembangan pengolahan sampah di TPA Kabupaten Rembang, Temanggung, dan Jepara, masing-masing dengan kapasitas 100 ton/hari. (Humas Jateng)*ul

KLATEN – Sebanyak 737 pelaku usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah melakukan penandatanganan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Jateng. Nilai total kredit yang diberikan kepada ratusan pelaku usaha itu adalah Rp122, 9 miliar.

Penandatanganan dilakukan serentak, bersamaan dengan acara peresmian gedung baru Kantor Cabang Bank Jateng Klaten dan Kantor Cabang Pembantu Jatinom, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Penyaluran KUR tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, kepada seluruh direksi Bank Jateng, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Tujuannya, untuk mengungkit geliat usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

“Hari ini kita telah tanda tangan beberapa kredit KUR di seluruh Jawa Tengah secara serentak. Jumlahnya mencapai Rp122 miliar,” kata Luthfi usai acara peresmian gadung baru.

Dia menjelaskan, penyaluran KUR tersebut merupakan bentuk kehadiran Bank Jateng, dalam memberikan modal usaha tambahan kepada pelaku UMKM. Tentu saja dengan kredit yang mudah, cepat, dan berbunga rendah.

“Dengan begitu maka perekonomian masyarakat di wilayah kabupaten/ kota seluruh Jawa Tengah, akan ter-cover oleh hadirnya Bank Jateng,” ujar gubernur, didampingi Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro.

Keberadaan gedung baru Bank Jateng Kantor Cabang Klaten dan Kantor Cabang Pembantu Jatinom, diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Luthfi berpesan agar bangunan baru itu juga diiringi dengan peningkatan kinerja dari karyawannya.

“Bangunan baru Bank Jateng ini akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih paripurna. Pelayanan harus diperbarui. Percuma kalau gedung baru tapi pelayanannya ada public complain yang menggerus,” katanya.

Salah seorang penerima KUR, Hartanto, menyatakan sangat terbantu dengan kredit dari Bank Jateng. Cicilannya murah, bunga rendah, serta pelayanan yang cepat dan ramah.

“Saya pinjam KUR sebanyak Rp300 juta untuk tambahan modal usaha tahu. Sebulan cicilannya Rp6 juta. Hasil usaha tahu saya bisa menghasilkan Rp750 ribu per hari, dijual di daerah Klaten saja,” ungkapnya. (Humas Jateng)*ul