Blog

SEMARANG – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029 resmi dikukuhkan oleh Ketua DWP Pusat, Ida Rahmawati Budi Gunadi Sadikin, Kamis (15/5/2025). Acara pengukuhan berlangsung daring, bersama pengurus DWP tingkat provinsi se-Indonesia.

Ketua DWP Provinsi Jawa Tengah, Indah Sumarno mengatakan, pengukuhan dilakukan secara daring bersama pengurus DWP tingkat provinsi se-Indonesia. Selain itu, juga ada launching tagline “DWP Sehat Berdaya”, sebagai upaya kontribusi terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Tagline ini mempunyai makna bahwa, sebagai seorang ibu menjadi sarana pendidikan pertama bagi putra-putrinya, harus punya landasan kesehatan yang kuat,” ujarnya.

Dengan demikian, imbuh Indah, wanita mampu melahirkan dan mencetak generasi cerdas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dia membeberkan, setelah pengukuhan pihaknya akan melakukan perencaan program kerja, untuk mendukung program pembangunan pemerintah, baik itu pusat maupun provinsi.

“Setiap anggota Dharma Wanita untuk bisa berkontribusi secara penuh terhadap pembangunan bangsa. Tentu harus punya fisik dan jiwa yang sehat,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

Polda Jateng- Kota Semarang | Polda Jawa Tengah menangkap tiga orang pelaku aksi premanisme berkedok debt collector (DC). Pengungkapan ini dilakukan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Aman Candi 2025 Polda Jawa Tengah berdasarkan laporan masyarakat yang menjadi korban penarikan paksa sepeda motor di kawasan Jalan Ahmad Yani, depan Dealer Suzuki, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal pada Rabu (16/4/2025).

Hal ini disampaikan Kasatgas Gakkum Ops Aman Candi 2025 AKBP Suryadi, dalam keterangan di Mapolda Jateng, Kamis (15/5/2025) siang. Dalam laporannya, AKBP Suryadi menjelaskan bahwa ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial GN (50), PS (44), dan MP (45). Ketiganya diduga kuat terlibat dalam kasus penipuan dan/atau penggelapan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP.

“Para pelaku melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai petugas penagihan dari sebuah perusahaan pembiayaan. Mereka menghentikan korban di jalan, lalu membawa motor korban dengan dalih tunggakan angsuran, namun setelah ditelusuri, unit tersebut tidak pernah diserahkan ke perusahaan pembiayaan terkait,” terang AKBP Suryadi. Kamis (15/5)

Kronologi kejadian bermula saat korban, seorang perempuan bernama Nur Laelah (49) warga Getaskerep Kec. Talang, Kab. Tegal, dihentikan oleh lima orang tak dikenal yang datang secara bergelombang menggunakan beberapa sepeda motor saat melintas di kawasan Slawi. Salah satu pelaku mengaku dari pihak pembiayaan dan menyatakan bahwa motor korban akan ditarik karena menunggak angsuran. Korban yang merasa terintimidasi menuruti kemauan pelaku dan menyerahkan kendaraannya. Namun setelah dicek langsung ke kantor pembiayaan OTO Finance, diketahui bahwa tidak pernah ada instruksi penarikan unit tersebut.

“Unit yang ditarik tidak diserahkan ke perusahaan pembiayaan, namun malah digelapkan oleh para pelaku dengan cara digadaikan ke pihak lain,” jelasnya.

Dari hasil pengungkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor korban, beberapa unit kendaraan lain yang digunakan para pelaku, tujuh buah handphone, surat penarikan, serta dokumen kepemilikan motor.

Menanggapi kejadian ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku sebagai debt collector, apalagi jika menggunakan cara-cara intimidatif atau tanpa prosedur resmi. Ia juga menegaskan bahwa Polda Jateng berkomitmen menindak tegas segala bentuk premanisme, termasuk yang berkedok penagihan hutang, demi menjaga rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

“Penarikan kendaraan secara paksa secara ilegal adalah tindakan melawan hukum serta termasuk dalam kategori aksi premanisme. Kami minta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kejadian serupa,” ungkap Kombes Pol Artanto.

Kabid Humas mengungkapkan bahwa dengan menggelar Operasi Aman Candi 2025, Polda Jateng berkomitmen memberantas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat serta memberikan jaminan keamanan terhadap perkembangan iklim investasi di daerah.

“Melalui Operasi Aman Candi 2025, kami tegaskan komitmen Polda Jateng untuk memberantas segala bentuk premanisme demi menjamin rasa aman masyarakat serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Jawa Tengah,” tegas Kombes Pol Artanto.

REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong seluruh desa, agar memiliki tempat pembuangan sementara (TPS). Pasalnya, saat ini, masih banyak desa yang belum memiliki TPS, sehingga menyulitkan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto menjelaskan, keberadaan TPS merupakan tahap awal dalam sistem pengelolaan sampah desa, yakni tempat pengumpulan sampah sebelum diproses lebih lanjut. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Rembang, tercatat baru 132 dari 287 desa yang memiliki TPS.

“Desa-desa sebenarnya sudah menganggarkan pengelolaan sampah, tetapi belum semuanya,” ujar Slamet, saat dihubungi, Rabu (14/5/2025).

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah desa didorong untuk dapat menganggarkan kegiatan pengelolaan sampah melalui Dana Desa (DD), karena hal tersebut telah diatur dalam regulasi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2025, yang memberikan prioritas pada percepatan pembangunan desa, termasuk pengelolaan sampah.

“Itu sudah kami atur dalam peraturan bupati. Sebenarnya, jika ditangani oleh masing-masing desa, persoalan sampah tidak akan menjadi masalah lagi. Hanya, ada beberapa desa yang terkendala, karena tidak memiliki lahan,” terangnya.

Bagi desa yang tidak memiliki lahan, Slamet menyarankan untuk bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang. Kerja sama itu diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman, terkait pembagian kewenangan dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afand menegaskan, pihaknya hanya bertugas mengambil sampah yang telah dikumpulkan di TPS. Sampah yang masih berada di lingkungan desa tetap menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

“Kalau sampah sudah dikumpulkan di kontainer, nanti petugas kami yang akan mengambilnya. Namun, sampah yang masih berserakan di lingkungan desa bukan menjadi kewenangan kami,” jelasnya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar), agar selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Selamat ulang tahun Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar. Semoga semakin meningkat dalam menciptakan situasi yang tertib, teratur, serta terlindungi,” kata Taj Yasin, saat menjadi Inspektur Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Linmas dan Damkar Tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (15/5/2025).

Apel tersebut diharapkan menjadi momen untuk mewujudkan komitmen, dalam membangun Jawa Tengah dengan semangat Ngopeni Nglakoni.

Taj Yasin membeberkan, ada tiga hal yang menjadi dasar fokus kerja petugas Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas. Yakni, Jateng Bijak, Jateng Makmur, dan Jateng Nyaman.

Melalui penegakan Perda, salah satu tugas Satpol PP adalah melakukan penertiban yang dilaksanakan dengan tegas, namun tetap humanis. Seperti, dalam menangani bangunan liar atau pelanggaran lainnya.

“Saya titip agar dalam menegakkan aturan Perda tetap menjaga keakraban dan humanis,” kata Taj Yasin.

Kepada Damkar, Ia berpesan agar petugas memahami peralatan dan merespon terhadap situasi, melalui peningkatan kapasitas dengan pendidikan dan pelatihan.

“Optimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem peringatan dini. Saya yakin panjenengan semua sudah terlatih. Saya titip Jawa Tengah, sehingga visi kita Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” tandasnya.

Selain itu, Petugas Damkar juga diminta cepat dalam merespon apa saja kebutuhan masyarakat, dalam hal kebencanaan maupun nonbencana.

“Saya harap ini dapat dijaga dengan baik,” ucap Gus Yasin, sapaannya.

Wagub berharap, baik petugas Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas harus menomorsatukan keakraban, humanis, dan jangan sampai menimbulkan permasalahan. Sebab, mereka adalah petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pada kesempatan itu, enam daerah memperoleh penghargaan Satpol PP terbaik, yakni Satpol PP Kabupaten Brebes (Juara I), Kabupaten Cilacap (Juara II), Kabupaten Kebumen (Juara III), Kabupaten Sukoharjo (Juara Harapan I), Kota Surakarta (Juara Harapan II) dan Kabupaten Pemalang (Juara Harapan III). (Humas Jateng)*ul

REMBANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan beberapa bulan di Kabupaten Rembang, mulai menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan produk olahan lokal. Pasalnya, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi saat ini, turut menyajikan dua produk olahan ikan dalam menu makanan, bagi anak-anak PAUD hingga SMA sederajat.

Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang, Nurida Adante Islam mengungkapkan, dua produk yang kini rutin disuplai ke SPPG adalah bandeng presto dan bakso ikan. Dia memastikan, kedua produk tersebut aman dikonsumsi anak-anak, baik dari segi hiegienis maupun keamanan jika dikonsumsi.

“Yang kami rekomendasikan ini unit pengolahannya sudah sesuai standar. Jadi kalau terjadi apa-apa, penelusurannya mudah. Kita bertanggung jawab atas suplai produk olahan ikan,” ujarnya, saat ditemui di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang, Rabu (14/5/2025).

Disampaikan, penyaluran produk olahan ikan dilakukan melalui Koperasi Mitra Mina Lestari, koperasi pengolah dan pemasar hasil olahan perikanan, yang menjadi mitra resmi program MBG. Skema ini dinilai lebih efektif, karena memberikan kejelasan secara hukum dan memudahkan pertanggungjawaban.

“Pemesanan dan pembayaran dilakukan ke koperasi, bukan ke unit pengolah. Ini lebih jelas secara hukum dan kelembagaan,” tambah Nurida.

Dalam satu minggu, lanjutnya, Koperasi Mitra Mina Lestari rata-rata menyuplai lebih dari 200 kilogram bakso ikan dan 1.500 ekor bandeng presto, untuk dua SPPG. Namun demikian, dia mengakui kapasitas unit pengolahan yang ada saat ini, belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh permintaan.

“Mereka butuh waktu dalam memproses pesanan untuk MBG. Jadi, pemesanan dilakukan satu minggu sebelum disajikan,” pungkasnya.

Menurutnya MBG dapat membantu meningkatkan angka konsumsi ikan di Rembang. Selain itu juga membantu para pelaku pengolah ikan dari segi produksi hingga pemasaran.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di/Ul, Diskominfo Jateng

SALATIGA – Komitmen Kota Salatiga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data kembali menunjukkan hasil. Kelurahan Sidorejo Kidul kini resmi menyandang predikat sebagai Kelurahan Cantik (Cinta Statistik), menyusul empat kelurahan sebelumnya yakni Tingkir Tengah, Randuacir, Bugel, dan Kecandran.
Pencapaian ini disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Agen Statistik Kelurahan sekaligus peluncuran Kelurahan Cantik Tahun 2025, yang langsung oleh Wali Kota Salatiga Robby Hernawan di Ruang Mini Theater Gedung DPRD Salatiga, Rabu (14/5/25).
Dalam sambutannya, Robby menekankan pentingnya data sebagai fondasi pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan.
“Data adalah komoditas strategis. Kebijakan yang baik lahir dari data yang akurat dan mutakhir. Maka, pelatihan ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan satu data Salatiga,” ujar Robby.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Diskominfo, BPS, serta para lurah yang telah berperan aktif dalam mewujudkan kelurahan-kelurahan statistik ini.
“Saya bangga Sidorejo Kidul menjadi kelurahan cantik kelima. Ini harus menjadi pemicu semangat bagi kelurahan lainnya agar menyusul. Target kita, semua kelurahan di Salatiga menjadi Kelurahan Cantik sebelum 2025 berakhir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Robby mengungkapkan visinya tentang pentingnya sistem data yang dapat diakses cepat dan akurat.
“Suatu saat nanti, ketika saya ingin tahu jumlah ibu hamil yang mengalami anemia, saya tinggal klik dan datanya sudah ada, lengkap dengan sebarannya. Kita menuju ke sana,” imbuhnya.
Kesempatan yang sama, diserahkan pula sertifikat penghargaan dari BPS RI kepada Kelurahan Randuacir yang masuk dalam 25 besar Kelurahan/Desa terbaik tingkat nasional dalam program Kelurahan/Desa Cinta Statistik 2024. Selain itu, Kelurahan Bugel dan Kecandran juga menerima piagam penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Tengah atas partisipasi aktif dalam program yang sama.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

TEMANGGUNG – Pada era 1970-an, Kabupaten Temanggung dikenal sebagai kota kecil terbersih di Indonesia penyandang predikat sebagai Kota Adipura, karena kenyamanan dan kebersihan lingkugannya, ditopang dengan hawa sejuknya. Seiring perkembangan zaman, kini Bupati Temanggung Agus Setyawan ingin membawa Kembali Temanggung menjadi Kota Adipura.
Predikat Adipura ini diberikan oleh Pemerintah Pusat, bagi kabupaten/kota yang sukses dalam mengelola kebersihan lingkungan, pengelolaan kebersihan kota hingga keamanan, serta kenyamanannya.
“Penertiban di beberapa fasilitas umum harus kita kerjakan secara massif, karena kami ingin Temanggung kembali seperti tempo dulu, di era ketika mendapatkan Adipura. Menjadi Temanggung yang relatif sangat bersih dan nyaman. Insyaallah akan kita galakkan kembali, sehingga wajah Temanggung yang merupakan cerminan masyarakat Temanggung, khususnya di Kota Temanggung bisa kembali seperti dulu,” ujarnya saat memimpin Apel Pagi Luar Biasa di Halaman Kantor Dinas Perhubungan, Rabu (14/5/2025).
Khusus untuk Dinas Perhubungan, bupati yang akrab disapa Agus Gondrong ini meminta langkah awal adanya pemetaan ruas-ruas parkir di wilayah perkotaan, kemudian memasang rambu-rambu, terutama di titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas. Ia berharap, melalui cara itu ada kenyamanan dan keamanan bagi pengendara juga termasuk warga yang memarkir kendaraannya.
“Pemetaan tempat-tempat parkir harus kita lakukan, selanjutnya rambu-rambu jalan harus lebih massif dipasang, mungkin karena keterbatasan dana, prioritaskan tempat yang berbahaya dulu. Setelah Lebaran kemarin di tanjakkan Kebun Teh Tambi, khususnya di atas Desa Canggal, Kecamatan Candiroto beberapa kali terjadi kecelakaan, karena rem blong, kalau tidak salah ada enam atau tujuh titik yang relatif parah, maka jadi perhatian kita bersama,” katanya.
Agus mengatakan, penerangan jalan umum, pemasangan rambu-rambu di titik rawan juga menjadi atensinya sebagai pengingat bagi pengendara kendaraan bermotor.
“Untuk PJU saya minta Dishub untuk menata, termasuk memasang rambu-rambu sebagai pengingat masyarakat pengendara di jalan raya, saya imbau juga harus hat-hati. Kalau masalah perparkiran kita akan tata, kita lihat dulu, kita petakan dulu, yang utama bagaimana caranya agar masyarakat lebih nyaman untuk parkir. Yang jelas, sumbangsih dari ruas parkir bisa menambah PAD,” katanya.
Langkah menuju Kota Adipura ini tidak dapat dikerjakan hanya satu pihak saja, namun perlu partisipasi semua elemen, mulai masyarakat dan lintas sektor, maka Agus meminta ditingkatkan pula sinergitas antarperangkat daerah, agar program yang saling terkait bisa dijalankan bersama.

Penulis: Ary;Ekp
Editor: WH/DiskominfoJtg