Blog

SEMARANG – Indikator strategis yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya Jawa Tengah, berperan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian.

 

Hal itu ditekankan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menerima Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, di kantornya, Rabu (14/5/2025). Dia berharap, BPS dapat terus memberikan masukan dan evaluasi, dalam upaya pembangunan di Jawa Tengah.

 

“Peran BPS sangat kita harapkan untuk mendukung perekonomian kita. Indikator (strategis) tadi akan kita laksanakan,” ujar Luthfi.

 

Dia menjelaskan, roadmap pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada 2026 telah ditentukan untuk ketahanan pangan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut juga termasuk 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

 

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, pihaknya akan mendukung Gubernur Ahmad Luthfi, untuk mencapai target pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian. Tentu saja semua itu tidak lepas dari data sektoral yang dikumpulkan oleh dinas dan instansi terkait.

 

Indikator-indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS, seperti inflasi, pertumbuhan, ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lainnya, merupakan data yang dipotret di lapangan. Data-data itu dirilis setiap bulan, kemudian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan sektornya.

 

“Jadi sekali lagi, visi-misi gubernur itu ter-deliver juga ke masing-masing OPD. Targetnya kan tentu saja data. Data yang dikumpulkan itu bisa berasal dari BPS, bisa juga dari data sektoral,” katanya.

 

Karena itu, imbuh Endang, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, harus terus ditingkatkan. BPS tidak dapat berdiri sendiri dan butuh konsolidasi dengan dinas dan instansi terkait, sebagaimana yang diinginkan Gubernur Ahmad Luthfi.

 

“Kita memberikan inside dari data yang kita hasilkan, sehingga pencapaian target OPD terkait itu bisa klop,” terang dia. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan daerah aliran sungai (DAS), sangat penting. Tetlebih, hal itu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah.

 

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, saat menghadiri Pengukuhan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Bodri–Kuto periode 2025–2029, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah, Rabu (14/5/2025).

 

Menurut Taj Yasin, sungai dan DAS lainnya berfungsi vital sebagai penyedia air bagi pertanian dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, termasuk melalui pengendalian sampah.

 

“Sungai seperti Bodri dan DAS lainnya menjadi penopang penting. Maka harus dikelola, dijaga, dan dilestarikan,” ujarnya.

 

Ditambahkan, TKPSDA WS Bodri–Kuto yang dikukuhkan berjumlah 39 anggota, terdiri atas 20 orang dari unsur pemerintahan, dan 19 orang dari unsur nonpemerintah.

 

Para anggota nonpemerintah ini diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi lapangan, termasuk laporan dini terkait potensi bencana, seperti banjir bandang atau rob.

 

“Kita percaya mereka akan menjadi ujung tombak edukasi di lapangan, termasuk menyampaikan laporan dini kalau ada potensi bencana,” lanjut Taj Yasin.

 

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Dinas Pusdataru, Lambang Antono melaporkan, pengukuhan TKPSDA WS Bodri–Kuto telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025.

 

Tim itu akan menjadi wadah koordinasi lintas instansi, untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Sebuah pabrik sepatu olahraga di Kabupaten Pati di bawah naungan PT Hwaseung Indonesia (HWI), bersiap menyerap 12.000 orang tenaga kerja baru pada 2026.

 

Saat ini, perusahaan asal Korea Selatan tersebut sudah memiliki sekitar 30 ribu orang tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 23.900 orang tenaga kerja berada di Jepara, dan sisanya di Pati.

 

“Untuk perekrutan karyawan kami lebih mengutamakan karyawan yang ada di sekitar HWI, seperti Jepara, Kudus, Pati, dan sekitarnya,” kata Direktur Senior PT Hwaseung Indonesia (HWI), Lee Seol, saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di kantor gubernur, Rabu (14/5/2025).

 

Lee Seol menyampaikan, PT Hwaseung Indonesia menanamkan investasinya di dua daerah di Jawa Tengah, yakni Jepara dan Pati. Rencana investasi di Jepara mencapai Rp1,01 triliun dan di Pati Rp2,8 triliun. Realisasi saat ini mencapai Rp693, 1 miliar di Jepara dan sebanyak Rp1,9 triliun di Pati.

 

Dalam pertemuan tersebut, Lee Seol menyampaikan, informasi-informasi penting terkait investasi dan pengembangan industri yang sudah dilakukan.

 

Di sisi lain, dia juga mendapat masukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, utamanya pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan.

 

“Kami juga mendapatkan permintaan untuk menjalankan CSR yang diberikan kepada desa-desa di sekitar HWI. Kami juga sudah mendengarkan soal CSR ambulans dan jambanisasi. Kami akan me-review dan membicarakan secara internal,” tuturnya.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan terima kasih karena PT HWI telah berinvestasi di Jepara dan Pati. Investasi tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

 

“Ke depan kita akan mempermudah perizinan, menyiapkan sumber daya manusia, dan paling utama keamanan investasi akan kita jamin, agar pabrik dan investasi dari luar dapat berkembang lagi di wilayah kita,” tuturnya.

 

Seiring dengan kemajuan PT HWI, Ahmad Luthfi berpesan agar memberikan kontribusi positifnya kepada masyarakat di sekitar perusahaan, melalui program CSR.

 

Menurutnya, bantuan yang saat ini dibutuhkan adalah perbaikan RTLH dan jambanisasi. Sehingga diharapkan, PT HWI dapat mendukung program Dokter Spesialis Keliling (Speling) melalui bantuan mobil ambulans. (Humas Jateng)*ul

 

Polda Jateng-Kota Semarang | Polda Jawa Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk premanisme, termasuk praktik juru parkir liar tanpa izin yang meresahkan masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan Operasi Aman Candi 2025 yang digelar Selasa, (13/05/2025), sejumlah penindakan dan pembinaan dilakukan terhadap oknum-oknum juru parkir ilegal di wilayah Grobogan dan Kota Semarang.

Di Kabupaten Grobogan, dua orang pelaku parkir liar berhasil diamankan saat menarik pungutan tanpa izin di depan Toko Elizabeth dan Bank BCA Cabang Purwodadi. Keduanya berinisial RAA (23) dan M (40) yang dilakukan penindakan oleh personel Polres Grobogan dan telah dibina agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara itu di Kota Semarang, Satgas Binmas Polda Jateng melaksanakan pembinaan kepada sejumlah oknum juru parkir liar yang berkedok ormas di kawasan Jalan Pahlawan dan Pleburan. Satgas Samapta juga melaksanakan patroli dialogis dan memberikan imbauan kamtibmas secara humanis kepada para juru parkir liar untuk tidak melakukan pungli maupun tindakan premanisme terhadap masyarakat.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya pada Rabu, (14/05/2025) pagi di Mapolda Jateng menegaskan bahwa tindakan parkir liar yang dilakukan tanpa izin dan tidak disertai karcis retribusi merupakan bentuk tindakan premanisme. Terlebih jika dibarengi unsur paksaan atau mengatasnamakan kelompok tertentu, hal ini akan sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi daerah.

“Premanisme itu tidak hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga termasuk praktik pungutan liar dengan intimidasi, seperti parkir ilegal. Kami akan melakukan tindakan hukum terhadap siapa pun yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi,” tegas Kombes Pol Artanto.

Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan bahwa kegiatan operasi terus digencarkan melalui sinergi berbagai Satgas yang terlibat, mulai dari penindakan hukum, patroli, pembinaan, hingga edukasi publik lewat media sosial.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak memberi ruang terhadap aksi premanisme dalam bentuk apapun. Tolak, lawan, dan segera laporkan jika menemukan atau menjadi korban praktik semacam ini ke Call Center Polri 110,” tandas Kabid Humas.

SEMARANG – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Kreatif bagi kader PKK/UP2K PKK se-Jateng, di Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Semarang, Rabu (14/5/2025).

Pelatihan yang diikuti oleh kader PKK/ UP2K PKK dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 14-15 Mei 2025 itu, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader PKK dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif, yang berbasis pada potensi lokal. Mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan usaha ekonomi kreatif, seperti pembuatan produk olahan makanan, kerajinan tangan, dan desain produk.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Jateng, Indah Sumarno menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Jateng dan Balatkop Jateng, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Kreatif Bagi Kader PKK/UP2K PKK se-Jateng, yang diikuti 100 orang.

“Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa memperkaya keterampilan para peserta, sehingga bisa memberikan inovasi yang lebih berkualitas dengan produk yang dihasilkan,” kata Indah, di sela kegiatan.

Dia berharap, dengan penambahan keterampilan yang didapatkan dalam dua hari ke depan, bisa menambah wawasan, dan juga saling bisa berinteraksi antara sesama peserta. Sehingga diharapkan akan muncul kerja sama yang baik.

“Siapa tahu bisa saling kerja sama dalam menjadikan produk semakin bervariasi dan harapan kita bisa memperluas pasar. Sehingga, mereka tidak hanya mampu memproduksi, tapi juga bisa memasarkan hasil produksinya,” ujar Indah.

Dia berpesan kepada peserta yang berjumlah sekitar 100 orang, agar kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Dari kegiatan juga peserta bisa mengambil hal baik dari para narasumber.

“Bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber, sehingga benar-benar waktu yang sudah diluangkan, usaha dan pikirannya, tenaga, bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Ketua Panitia, Ismiyah Agung Hariyadi menyampaikan, kegiatan itu sangat bagus, karena menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu perancang busana Ina Priyono, yang juga Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP PKK Jateng. Ada pula perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng bagian Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda, Ratih Widyastuti.

Antusiasme peserta tampak dalam kegiatan yang diikuti. Ada tiga materi pelatihan yaitu fesyen, seni kriya, dan handicraft.

Peserta asal Kabupaten Magelang, Fitri Alfasanah mengatakan, adanya kegiatan itu sangat bermanfaat untuk ibu rumah tangga. Mereka yang selama ini lebih berfokus pada keluarga, bisa membuka wawasan dan pemikiran.

“Kita di rumah tetap bisa berusaha seperti ini. Dengan usaha yang diterapkan di sini. Kayak fesyen, kriya, kita bisa membuat seni dari barang-barang bekas. Selain ibu rumah tangga bisa berproduktif, enggak cuma konsumtif terus, bisa produktif, bisa bantu keuangan keluarga, terus kita bisa punya wawasan lebih luas lagi,” kata Fitri.

Dia berharap dengan kegiatan tersebut, ibu-ibu bisa memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga mereka bisa terbuka pikirannya dan jadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih semangat membantu keuangan keluarga. (Ak/Ul, Diskomonfo Jateng)

 

JEPARA – Buku karya Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, bertajuk “Pesantren Anti-Bullying dan Kekerasan Seksual”, diapresiasi civitas akademika Unisnu dan pengasuh pondok pesantren di Bumi Kartini. Buku ini, menawarkan kontribusi menciptakan institusi pendidikan yang inklusif, aman, dan mengembangkan kolaborasi mencegah perundungan.

 

Hal tersebut terungkap saat peluncuran buku dan gelar wicara, yang dihelat di aula Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Kamis (14/5/2025). Acara tersebut, dihadiri oleh Nawal Arafah, Rektor Unisnu Prof Dr Abdul Djamil, dan civitas akademika Unisnu. Hadir pula perwakilan RMI PCNU Jepara, pengurus organisasi perempuan Islam dan para pengasuh pondok pesantren.

 

Rektor Unisnu Prof Abdul Djamil mengatakan, karya itu merupakan sumbangsih penting, tidak hanya bagi dunia pendidikan Islam, tetapi bisa diadopsi pada lingkungan pendidikan secara general. Menurutnya, secara parsial memang ada kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Namun, hal tersebut tak lantas bisa digeneralisasi terjadi di seluruh ponpes.

 

Pada buku tersebut, Nawal memberikan solusi terhadap pencegahan terhadap perundungan dan kekerasan di pesantren.

 

“Karena itu perlu ada upaya antisipasi dan salah satunya secara konseptual, seperti gagasan ini apa yang harus dilakukan untuk menangkal itu di masa mendatang. Untuk memberi informasi pencegahan, sampai membentuk satgas misalnya,” ungkapnya, pada acara yang diselenggarakan Pusat Studi Gender dan Anak Unisnu Jepara.

 

Pengasuh Ponpes Tahfidz bagi difabel rungu “Irhamnyy Robby” Murniati, mengapresiasi konsep kolaborasi yang ditawarkan buku tersebut. Ia mengungkapkan, kolaborasi antara pengasuh, pembimbing (musyrif), orang tua dan stakeholder terkait wajib dilakukan. Ini mutlak, agar pesantren menjadi lembaga yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

 

“Saya kira buku ini  sangat kontributif terkait fenomena pesantren yang menurut saya harus dishare secara terbuka. Sehingga ini mengedukasi kepada pengasuh, musyrif juga  orang tua, bahwa fenomena sisi lain  ada satu sisi di ruang pesantren yang mungkin butuh kita perhatikan sehingga terjadi kolaborasi dengan orang tua, sehingga anak yang jadi santri akan aman,” urainya.

 

Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin mengungkapkan, buku tersebut lahir dari sebuah kasus perundungan di pesantren. Berangkat dari kasus tersebut, dia lantas menyusun buku yang menawarkan upaya resolusi terhadap kekerasan di lembaga pendidikan Islam. Beberapa poin yang ditawarkan di antaranya, kolaborasi pesantren dengan lembaga bantuan hukum, psikolog dan sektor kesehatan.

 

Selain itu, buku itu menawarkan upaya rehabilitasi bagi korban perundungan dan pelaku perundungan. Korban perundungan perlu dilindungi dan dikuatkan mental, mendapat afirmasi positif. Sebaliknya, pelaku perundungan acapkali mendapatkan perlakuan serupa di masa lalu atau di lingkungan rumah. Oleh karenanya, pelaku melampiaskannya pada junior atau mereka yang dianggap rentan.

 

Keduanya, menurutnya perlu mendapatkan perhatian agar mereka pulih secara mental, fisik dan sosial. Harapannya, mereka dapat tumbuh secara sehat dan tetap berprestasi. Perlu juga, sebuah sistem acuan (SOP) untuk pengawasan terhadap anak didik. Juga internalisasi nilai sosial dan agama, pada anak.

 

“Untuk anti bullying itu kita perlu ada satu sistem pelaporan, yang bisa membuat nyaman dan aman, anak-anak juga bisa yakin, bahwa ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian di samping itu ada identifikasi masalah, juga kegiatan korektif dan rehabilitasi,”  pungkas Nawal. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

SEMARANG – Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah hingga 30 April 2025 mencapai Rp3,77 triliun. Jumlah itu mengalami tren positif, karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 27,79 persen.

 

Dari jumlah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,248 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp456,650 miliar, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Rp874,209 miliar, dan Pajak Rokok Rp1,180 triliun.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dia mengimbau agar warga tak lagi menunda kewajiban tersebut, dengan alasan menunggu program pemutihan.

 

“Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak), ini saya imbau masyarakat untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 (Juni). Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Luthfi, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya, Rabu (14/5/2025).

 

Ditambahkan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Jawa Tengah, mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program itu dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025.

 

Luthfi mengimbau agar ke depan tidak ada lagi budaya menunda-nunda membayar pajak sambil menunggu pemutihan.

 

“(Tahun) 2026 nanti, (masyarakat) harus (taat) bayar pajak. Karena pemutihan seyogyanya kan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar,” tegasnya.

 

Gubernur menyampaikan, proses pengawasan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, akan diperkuat hingga ke level terbawah. Nantinya, tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bergerak, tapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif.

 

“Penagihannya nanti akan ikut dilakukan juga oleh pemerintah desa, dalam rangka menghadirkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor,” tambahnya. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya mewujudkan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi anak dengan mengajak para santri berperan aktif dalam memerangi ancaman kekerasan dan perundungan.

 

Upaya itu dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan Keterampilan Hidup Remaja yang diikuti 200-an santri dari berbagai pesantren di Jateng. Digelar selama dua hari, 14-15 Mei 2025, di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jateng, kegiatan tersebut fokus pada penguatan kapasitas santri, dengan target terbangunnya kesadaran tentang pentingnya pemehuan hak-hak anak. Termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta mendukung partisipasi anak.

 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menekankan, kesejahteraan anak bukan hanya diukur dari sisi ekonomi, melainkan juga kuat secara fisik dan mental karena anak rentan terhadap ancaman kekerasan, kekerasan seksual, dan perundungan.

 

Menurutnya, pondok pesantren termasuk salah satu lingkungan yang rawan terjadinya kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu para santri perlu diberi edukasi, agar tidak menjadi pelaku maupun korban kekerasan.

 

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah tercatat sebanyak 5.231 ponpes, dengan 520.000 orang santri. Pemprov Jateng terus mendorong agar konsep pesantren ramah anak bisa diterapkan.

 

“Kami menganggap bahwa pondok pesantren yang jumlahnya tidak kecil, di Jawa Tengah ada 5.000 sekian (ponpes), ada 520.000 sekian santrinya, sehingga ini rentan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut,” kata Taj Yasin seusai membuka kegiatan, Rabu (14/5/2025).

 

Bagi pesantren yang belum terdaftar, pihaknya mendorong RMI Nahdlatul Ulama (NU) dan Kementerian Agama, untuk melakukan pendampingan. Sehingga, ketika sudah terdaftar bisa langsung mengikuti program pesantren ramah anak tersebut.

 

Pihaknya berencana, jika pesantren ramah anak berkembang dengan baik, ke depan model ini juga bisa diterapkan di lembaga-lembaga lain. Seperti, gereja dan vihara, yang menyediakan fasilitas pendidikan berasrama atau boarding school.

 

“Ini harus kita kumpulkan, karena di sana juga ada kerawanan terhadap kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Jadi, saya rasa ini tepat sasaran,” ungkap Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng.

 

Ditambahkan, kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren harus dicegah sejak dini, agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan akhlak terbaik, tidak hanya menjadi slogan belaka.

 

“Pondok pesantren ini kan mengajarkan akhlak, sekarang digembor-gemborkan pendidikan akhlak yang terbaik itu di pesantren. Tapi sekarang muncul permasalahan seperti ini, maka ini harus kita waspadai, kita harus perketat, kita harus selektif,” tegas wagub.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, Ema Rachmawati mengatakan, kegiatan Keterampilan Hidup Remaja digelar kerja sama dengan Kanwil Kemenag Jateng, UNICEF, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten.

 

Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren perlu diwaspadai. Apalagi di tengah maraknya konten kekerasan dan perundungan di media sosial, yang bisa mempengaruhi terjadinya tindakan serupa.

 

Ema berharap, kegiatan itu dapat membangun pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak, termasuk dampak yang ditimbulkannya, serta pentingnya mencegah dan menangani kekerasan tersebut.

 

“Jadi kita fokusnya mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, fokusnya di situ,” ujarnya. (At/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi segera membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal itu menyusul target nasional dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menargetkan Indonesia mencapai penyelesaian masalah sampah pada 2029.

 

Menurut Luthfi, Jawa Tengah tidak hanya siap mengikuti arahan pusat, tetapi ingin mengambil posisi sebagai daerah yang paling siap, paling progresif, dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.

 

“Jawa Tengah tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus jadi yang terdepan. Kita punya kekuatan, punya model, dan saya ingin itu dikonsolidasikan lewat satgas. Jangan tunggu-tunggu lagi,” ucap Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya, Rabu (14/5/2025).

 

Ditambahkan, Satgas tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah dalam menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas, pada Juni 2025 mendatang.

 

“Nanti kita bentuk Satgasnya, lalu kita evaluasi. Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap membahas sampah secara serius. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

 

Satgas yang akan dibentuk, beber gubernur, nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi berperan aktif dalam memberikan edukasi, supervisi lapangan, dan percepatan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan sosial.

 

Luthfi juga meminta agar pendekatan dari hulu hingga hilir diterapkan secara konkret, mulai dari pembatasan produksi sampah, edukasi pemilahan, hingga pemanfaatan kembali dalam skema ekonomi sirkular.

 

Gubernur berharap Satgas itu menjadi bukti kesiapan Jateng untuk memimpin agenda lingkungan hidup, sekaligus mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat menuju Indonesia bebas sampah 2029.

 

Sebelumnya, menurut Luthfi, darurat sampah di Jawa Tengah merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan. Belum lama ini dia bahkan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk membahas masalah darurat sampah.

 

Saat ini, sudah ada sejumlah inovasi pengelolaan sampah yang sudah berjalan di Jateng. Seperti, pengelolaan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPST Jeruk Legi Kabupaten Cilacap dengan kapasitas 150 ton sampah/hari. Selain itu juga ada TPST BLE Kabupaten Banyumas menjadi RDF, paving, dan magot.

 

Kemudian, pengolahan sampah menjadi PLTSa di TPA Putri Cempo Solo dengan kapasitas 450 ton/hari dan 5 MW/hari. Selanjutnya, mendorong pengelolaan sampah di sisi hulu, melalui pemberian apresiasi kepada Desa Mandiri Sampah 48 desa (2023) dan 40 desa (2024), sehingga total terdapat 88 desa.

 

Kemudian terobosan Pemprov Jateng dalam mengatasi masalah sampah yang telah dilakukan seperti pengolahan sampah menjadi RDF dengan dukungan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) di TPST Regional Magelang dengan kapasitas 200 ton/hari. Termasuk di TPA Kabupaten Rembang, Temanggung, dan Jepara bekapasitas 100 ton/ hari. (Humas Jateng)*ul