Blog

SEMARANG – Lingkungan pendidikan di Jawa Tengah didorong untuk bisa bebas dari tindakan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Oleh karena itu, semua pihak khususnya sekolah, mesti mengupayakan tindakan yang lebih baik untuk anak didik, bukan malah memberikan sanksi.

 

“Yang harus dipahami, bahwa mendidik tidak harus melakukan sesuatu dan menghukum. (Kalau demikian) ini bukan sekolah, ini bukan pendikan, tapi mahkamah kalau seperti itu. Tapi yang penting adalah, kita dengar suara anak, apa yang dibutuhkan anak, insyaallah anak akan manut,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, seusai menjadi pembicara Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jateng, di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (8/5/2025) petang.

 

Menurut istri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen itu, mereka yang hanya memikirkan sanksi ketika anak bersalah, berarti bukan insan lembaga pendidikan, melainkan mahkamah.

 

Dalam kegiatan yang dihadiri para Kepala Dinas Pendidikan se-Jateng dan lembaga terkait lainnya tersebut, Nawal menuturkan hal penting yang bisa menjadi pegangan lembaga pendidikan. Di antaranya, pendekatan seperti disiplin positif, komunikasi efektif, dan belajar reflektif. Pendekatan untuk mendisiplinkan anak dengan penuh kesadaran bisa dilakukan, sehingga bukan terus menjustifikasi anak. Tapi melakukan komunikasi yang baik sesuai dengan kebutuhan anak.

 

Selain itu, partisipasi anak juga harus dilibatkan. Karena pendidikan berprinsip pada partipsipasi anak, antidiskriminasi, memperhatikan tumbuh kembang anak, harus mendengarkan suara anak, dan antikekerasan.

 

“Bagaimana anak, membutuhkan apa, sehingga mereka merasa dihargai. Dia juga dalam melakukan nilai baik, bisa dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena takut pada gurunya,” ujarnya.

 

Nawal menuturkan, yang dibutuhkan anak untuk bisa menjadi lebih bernilai, adalah saling menghargai, mencintai, sehingga tumbuh rasa mahabbah atau cinta yang mendalam. Selanjutnya, anak harus memiliki jiwa berjuang, dan ulet, jadi bukan serta-merta hanya belajar, menulis, atau tanpa melakukan keterampilan hidup lain yang layak. Namun harus dengan bimbingan dan dukungan guru, untuk terus melakukannya.

 

“Itu adalah skill hidup yang harus dikuasai anak-anak, supaya anak-anak menjadi pribadi yang ulet dan kerja keras, kemudian juga harus saling tolong-menolong atau taawun, juga harus dididik memiliki rasa tawadu (rendah hati), sederhana,” terangnya.

 

Selanjutnya, sekolah atau lembaga pendidikan juga memberikan SOP (standard operating procedure), yaitu serangkaian instruksi tertulis yang menjelaskan bagaimana suatu proses kerja harus dilakukan.

 

“Yang bisa ditawarkan di sekolah itu harus memiliki SOP, bagaimana pelaporannya, jangan sampai anak-anak aksesnya itu sulit, sehingga takut untuk speak-up, misalnya. Jadi, akses harus dipermudah tapi di situ juga ada kenyamanan untuk anak-anak, terjaga privasi dan rahasianya, jangan sampai jadi takut anak-anak, berkasnya tidak dijaga,” imbuhnya.

 

Dalam pengumpulan saksi, beber Nawal, juga ada mediasi yang tidak memojokkan hak anak. Kemudian ada rekonstsruksi dan rehabilitasi. Menurutnya, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi adanya luka fisik atau lainnya, bisa dilakukan dengan kerja sama dengan ahli yang ada.

 

“Kita butuh bantuan hukuk, ya kita MoU dengan LBH, kita butuh psikiater untuk rehabilitasi mental, kita MoU dengan universitas yang menyediakan psikiater. Kita butuh medis, recovery medis, kita MoU dengan puskesmas terdekat. Itu yang bisa kita lakukan,” terang Nawal.

 

Ia menyinggung pula soal pentingnya advokasi, cara menangani, dan teknik, yang harus dimiliki guru.

 

“Ini juga harus ada SOP, sampai pada pelapor dan sampai kepada rehabilitasi, dan sampai kepada recovery, itu harus ada SOP,” tambah dia.

 

Yang tak kalah penting, bagaimana melayani pengaduan orang tua, atau mungkin ada miskomunikasi. Maka perlu adanya peraturan, dan ada kesepakatan bersama. Juga, perlunya komunikasi intens dengan orang tua, yang dikomunikasikan dengan baik.

 

“Juga ada kesepakatan, dan peraturan yang tertulis. Ini nanti bisa menjadi solusi untuk bermediasi, ketika terjadi adanya aduan dari orang tua,” pungkasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

PATI – Program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah terus digalakkan. Akselerasi terus dilakukan dalam pembentukan di masing-masing kabupaten/ kota.

 

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat berkegiatan di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025). Dia membeberkan, sudah banyak daerah yang mengajukan pembentukan dan peresmian Kecamatan Berdaya.

 

“Sudah (bertambah), tinggal meresmikan. Ini berlomba-lomba,” kata Luthfi.

 

Program Kecamatan Berdaya diluncurkan di Kota Surakarta pada 23 April 2025 lalu. Sejak itu, Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan selalu mendorong agar setiap kecamatan segera mengakselerasi program tersebut.

 

Ditambahkan, Pemprov Jateng sudah menyiapkan surat edaran untuk mendukung akselerasi pembentukan Kecamatan Berdaya . Bupati dan Wali Kota diminta untuk bergerak cepat membuat Kecamatan Berdaya, agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan berbasis desa, bisa segera diakselerasi.

 

Menurut Luthfi, keberadaan Kecamatan Berdaya menjadi sangat penting. Kecamatan akan menjadi sentral atau titik temu berbagai kegiatan pemberdayaan, dan pembangunan daerah berbasis desa.

 

Komponen dalam Kecamatan Berdaya, terangnya, antara lain meliputi kelompok disabilitas, kelompok perempuan berdaya dan lansia, kelompok ekonomi kreatif, petani milenial, hingga kelompok yang mewadahi anak-anak, anak muda, dan zilenial.

 

“Kecamatan itu kan terdiri dari desa-desa. Maka pemuda dan ekonomi kreatifnya digerakkan melalui Kecamatan Berdaya,” tandas gubernur. (Humas Jateng)*ul

 

Polda Jateng-Kota Semarang | Komisi III DPR RI mengapresiasi sinergitas aparat penegak hukum di Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, namun mencakup proses Restorasi Justice dan rehabilitasi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro selaku ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda Jateng pada Kamis, (8/5/2025) siang. Kunjungan tersebut dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Narkotika di Wilayah Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo didampingi Waka Polda Brigjen Pol Latif Usman beserta seluruh PJU dan Kapolres jajaran. Turut hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Ponco Hartanto dan Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat beserta staf dan para pimpinan masing-masing lembaga dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

” Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian serius Komisi III DPR RI untuk memastikan komitmen penegakan hukum dan peradilan di bidang narkotika. Sehingga penegakan hukum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dan berjalan serius, serta memastikan sinergi dan kerjasama intansi lintas sektoral dalam upaya penegakan hukum,” ungkap Dede Indra Permana Soediro mengawali kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI mendengarkan sejumlah laporan dan paparan dari Kapolda Jateng, Kajati, dan Ka BNNP mengenai upaya penegakan hukum, peradilan pidana di bidang narkotika serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam paparannya mengungkapkan keseriusan pihaknya dalam penanganan kasus narkotika. Selama tahun 2024 hingga 2025 Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar peredaran narkotika.

“Termasuk dua kasus besar peredaran narkotika jaringan internasional yang melibatkan barang bukti seberat total 26 kg sabu dan 10.300 butir pil ekstasi di tahun 2025,” ungkap Kapolda.

Sebagai upaya melindungi masyarakat dari peredaran narkotika, Polda Jawa Tengah juga telah mendirikan 1.040 Kampung Bersih Narkoba (Kampung Bersinar) di seluruh wilayah Jawa Tengah. Melalui Kampung Bersinar, pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan kecanduan narkoba.

Terkait upaya Restorative Justice dalam kasus narkoba, pihak kepolisian berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice.

“Meski dalam SEMA mengatur restorativ justice bisa diterapkan untuk jika barang bukti sabu dibawah satu gram. Namun di lapangan anggota sering kali menemukan peredaran sabu di bawah satu gram yang kemudian dipecah lagi menjadi sejumlah paket kecil untuk diedarkan. Jika menemukan (kasus) seperti ini kami tidak melakukan RJ dan tetap kami proses,” tegas Kapolda.

Pihaknya juga berharap, dengan dukungan penuh dari elemen masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, upaya pemberantasan dan penanggulangan peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah dapat berjalan secara maksimal.

“Dengan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mendidik, mendukung, dan melindungi warga di sekitarnya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba,” jelasnya.

Usai mendengarkan paparan dari Kapolda Jateng, Kajati, dan Ka BNNP, sejumlah anggota Komisi III DPR RI juga menyampaikan tanggapan berupa masukan, saran, serta dukungan terhadap langkah-langkah yang telah diambil Polda Jateng, Kejaksaan, dan BNNP. Menanggapi tanggapan tersebut, Kapolda mengapresiasi dan menyatakan bahwa semua masukan dan dukungan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk semakin giat menanggulangi narkoba.

Menutup rangkaian kegiatan, Komisi III DPR RI turut memberikan penghargaan dan tali asih kepada dua anggota Polri yang menjadi korban luka saat pengamanan aksi May Day. Penghargaan serupa juga diberikan kepada personel Satlantas Polsek Genuk Polrestabes Semarang atas dedikasinya melayani warga di wilayah terdampak banjir rob.

Polda Jateng–Kota Semarang | Insiden Demo yang berujung tindakan Anarkis serta penyekapan anggota Polri oleh kelompok Anarko yang mencederai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 di Kota Semarang, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satu pernyataan tegas datang dari Dede Indra Permana Soediro, S.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Borobudur, Semarang, Kamis (8/5), Dede menyampaikan rasa prihatin sekaligus kecaman terhadap tindakan yang mencoreng suasana damai peringatan Hari Buruh 2025. Ia menilai bahwa tindakan brutal dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang diduga kelompok anarko telah melampui batas kebebasan berekspresi.

“Kami sangat menyayangkan peristiwa ini, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai wilayah yang damai dan toleran, jangan sampai dicemari oleh aksi-aksi anarkis yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Apalagi ketika aksi tersebut mengarah pada kekerasan, bahkan penyekapan terhadap aparat yang sedang bertugas,” ujarnya.

Dede juga mengapresiasi sikap Polri yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan menahan diri meski dalam situasi terprovokasi. Menurutnya, tindakan tidak responsif secara berlebihan yang dilakukan Polri menunjukkan profesionalisme yang patut dicontoh.

“Kami melihat bagaimana Polri menjaga kesabaran, tidak terprovokasi untuk bertindak represif, bahkan ketika ada anggotanya yang disandera. Ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih dikedepankan, dan itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Namun demikian, Dede menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan terhadap pelaku-pelaku kerusuhan. Ia menegaskan dukungan penuh Komisi III agar tindakan tegas dapat diambil terhadap siapa pun yang menjadi provokator maupun dalang di balik aksi tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri. Kalau memang ada Anarko atau pihak tertentu yang menyusup dan memicu kerusuhan, silakan diusut tuntas. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan. Penegakan hukum harus tetap dilakukan secara adil dan transparan,” tegas Dede.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah yang selama ini menjadi contoh ketertiban nasional.

“May Day seharusnya menjadi panggung perjuangan buruh yang damai, bukan ajang provokasi dan kekacauan. Saya berharap kita semua dapat menjaga suasana sejuk dan guyub rukun di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Polda Jateng, Kab. Purworejo | Polda Jateng menegaskan akan mendampingi dan memberikan konseling terhadap para korban selamat maupun keluarga korban yang meninggal sebagai dampak kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Purworejo Magelang pada Rabu (7/5/2025) pagi. Selain sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap korban, hal ini merupakan upaya Polri memberikan dukungan moril dan memulihkan kesehatan mental para korban.

Hal ini disampaikan Waka Polda Jateng Brigjen Pol Latif Usman usai menjenguk para korban selamat dari peristiwa tersebut di Rumah Sakit Islam Purworejo dan Rumah Sakit dr. Tjitrowardojo pada Rabu (7/5) sore. Diungkapkan juga bahwa petugas telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban baik luka maupun tewas dari kejadian tersebut.

Dirinya menjelaskan kecelakaan tersebut melibatkan tronton pengangkut pasir bernomor polisi B-9970-BYZ dan kendaraan minibus jenis Kopada atau angkot yang terjadi Jalan Purworejo-Magelang tepatnya di Desa Kalijambe, Kec. Bener, Kab. Purworejo pada Rabu, (7/5/2025). Dalam insiden tersebut, 11 orang yang seluruhnya penumpang Kopada dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Berikut daftar 11 korban meninggal dunia, semuanya berasal dari Kabupaten Magelang:

1. Aulia Anggi Praktiwi (26) – Dusun Ngadiretno, Tamanagung, Muntilan

2. Divya Kreswinannda (25) – Mertoyudan, Mantenan

3. Isna Hayati (27) – Mendut, Mungkid

4. Naely Nur Sadiyah (23) – Jenis Srambianak, Mungkid

5. Finna Mukarromah (28) – Rambeanak, Mungkid

6. Nely Suroya – Gamol, Paremono, Mungkid

7. Melani Septiani (26) – Ambartawang, Mungkid

8. Edy Sunaryo (71) – Ngrajeg, Mungkid (diduga sopir angkot)

9. Naqi Umi Rohmah (27) – Sarangan, Rambeanak, Mungkid

10. Siti Khur Fatonah (27) – Giritengah, Borobudur

11. Hesti Nurngaini Rahayu (24) – Jowahan, Wanurejo, Borobudur

Sementara korban luka dirawat di 2 rumah sakit yang terdiri dari:

RS Islam Purworejo:

2 orang pemilik rumah :

Paiman (60) dan Umiyatun (53) warga Desa Kalijambe Kec. Bener, Purworejo

3 orang penumpang Kopada

Mila Mudianawati (26) – Banjarnegoro, Mertoyudan

Ayu Salwa (24) – Bligo, Ngluwar

Sufita (24) – Perumahan Nogosari Land

RSUD dr. Tjitrowardojo:

Sopir truk

Ladis (48), – Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur

“Kepolisian akan mendampingi seluruh korban yang menjalani perawatan. 1 polisi mendampingi 1 korban. Selain itu Polres Magelang juga akan menerjunkan personil ke rumah duka untuk mendampingi keluarga korban yang meninggal,” ujar Wakapolda di RS Tjitrowardojo Purworejo pada Rabu (7/5) sore.

Wakapolda juga menyebut petugas masih melakukan olah TKP dan meneruskan upaya evakuasi bangkai kendaraan di lokasi kejadian. Hal ini perlu upaya ekstra dan kehati-hatian mengingat kondisi medan adalah jalan menurun dan sempat diguyur hujan.

Dalam keterangannya, Brigjen Latif mengungkapkan dugaan awal penyebab kecelakaan adalah rem truk blong saat melintasi jalan menurun. Dirinya juga menyebut bahwa lokasi kejadian merupakan jalur utama, bukan jalur alternatif.

“Turun di jalan Magelang–Purworejo, tepatnya di perbatasan Kecamatan Bener, pada saat turun kendaraan ini (truk) akan menyalip, tetapi tidak bisa dikendalikan. Untuk sementara keterangan adalah rem yang tidak bisa dikendalikan,” jelasnya dalam sebuah wawancara di hadapan media.

Dirinya turut menghimbau masyarakat khususnya para pengemudi dan pengguna untuk berhati-hati dalam berkendara, terlebih saat melintasi jalur-jalur dengan kontur jalan menurun tajam. Pihaknya juga menghimbau para pemilik armada untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan sebelum beroperasi.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Jateng bersama instansi terkait akan memperketat pengawasan terhadap kelayakan angkutan barang yang melintasi wilayah Jawa Tengah.

“Kami akan terus bersama stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan dan pengetatan, khususnya terhadap angkutan kendaraan berat yang beroperasi di Jawa Tengah,” tegasnya.

PATI – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pati yang menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri, dalam mewujudkan swasembada pangan. Sebab, program itu juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Dia berharap hal serupa dapat direplikasi oleh kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah.

“Saya sebagai Gubernur mengapresiasi Bupati Pati yang telah melakukan kegiatan ini. Nanti perlu dicontoh oleh kabupaten lain, sehingga swasembada pangan di Jawa Tengah bisa ter-cover,” kata Luthfi, saat memberikan arahan pada Penandatanganan Dukungan TNI-Polri Terhadap Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani, di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025).

Acara itu dihadiri oleh 511 personel Babinsa dan 254 Bhabinkamtibmas, di 401 desa/ kelurahan se-Kabupaten Pati. Hadir juga Wakapolresta Pati, Komandan Kodim 0718/Pati, seluruh Kapolsek dan Danramil, serta perwakilan kecamatan dan sejumlah pejabat Pemkab Pati.

Menurut Luthfi, kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan itu tidak sebatas dukungan saja. TNI dan Polri harus melakukan praktik nyata di lapangan. Mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau, pemetaan fungsi saluran air, potensi tanaman, permasalahan yang dihadapi petani, sampai mengawal pada masa panen.

“Dukungan ini sangat perlu, karena Pemda tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Perlu adanya dukungan dari seluruh instansi vertikal, termasuk TNI-Polri” katanya.

Luthfi menambahkan, hampir seluruh daerah di Jawa Tengah surplus padi. Hal itu yang tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Apa yang dilakukan Pemkab Pati, menurutnya sudah bagus, karena setelah kebutuhan padi surplus, yang dikejar berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bisa jadi pioner dalam swasembada pangan. Secara umum di Jawa Tengah luasan tanam tahun 2024 sebesar 1,5 juta hektare, dengan hasil panen 8,8 juta ton, dan berkontribusi sebesar 16,5 persen kebutuhan padi nasional,” katanya.

Bupati Pati Sudewo mengatakan, seluruh petani di Kabupaten Pati harus meningkat kesejahteraannya. Hal itu terus diupayakan, salah satunya dengan menggandeng TNI-Polri.

“Ini kesempatan emas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan cara peningkatan produktivitas. Saat ini produktivitas padi di Pati 6,5 ton per hektare, dan diupayakan dapat meningkat menjadi 10 ton per hektare. Maka tagline kami adalah ’10 Ton Bisa’, itu sudah ada contohnya di Pati,” katanya.

Program 10 Ton Bisa tersebut, juga sudah didukung oleh seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Pati. Keterlibatan TNI-Polri, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dapat menyemarakkan program itu, sehingga dapat dicapai bersama.

“Tahun 2024 produksi padi di Pati mencapai 350 ribu ton. Kebutuhan untuk Pati 150 ribu ton, surplus 200 ribu ton. Artinya sudah surplus dan swasembada beras. Maka derajatnya harus dinaikkan dengan petani harus sejahtera. Kami juga siapkan produksi-produksi unggulan selain padi,” ungkapnya. (Humas Jateng) *ul

 

 

Pati, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pembentukan Kecamatan Berdaya di masing-masing kabupaten/kota terus diakselerasi.

Sejauh ini beberapa daerah sudah mulai berlomba-lomba mengajukan pembentukan dan peresmian Kecamatan Berdaya.

“Sudah (bertambah), tinggal meresmikan. Ini berlomba-lomba. SOP-nya baru kita susun tapi kalau sudah ya kita semarakkan,” kata Ahmad Luthfi ditemui saat berkegiatan di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025).

Program Kecamatan Berdaya dicanangkan dan diluncurkan di Surakarta pada 23 April 2025 lalu.

Sejak itu, Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan berkunjung ke kabupaten/kota selalu mendorong agar setiap kecamatan segera membentuk Kecamatan Berdaya.

Pemprov Jateng menyiapkan surat edaran untuk mendukung akselerasi pembentukan Kecamatan Berdaya tersebut.

Bupati dan Wali Kota diminta untuk bergerak cepat membuat Kecamatan Berdaya agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan berbasis desa bisa segera diakselerasi.

Menurut Luthfi, Kecamatan Berdaya menjadi sangat penting keberadaannya. Kecamatan akan menjadi sentral atau titik temu dalam hal pemberdayaan dan upaya pembangunan daerah dengan basis desa.

“Itu nanti kita gunakan para bupati. Rentang kendali provinsi ke desa itu kan jauh dan banyak sehingga kecamatan kita gunakan sebagai sentral daripada problem solving di desa-desa,” kata dia.

Di dalam Kecamatan Berdaya tersebut nanti akan ada kelompok disabilitas, kelompok perempuan berdaya dan lansia, kelompok ekonomi kreatif, petani milenial, hingga kelompok yang mewadahi anak-anak, anak muda, dan zilenial.

“Isinya program-program sehingga mereka bisa berdaya guna di desa masing-masing. Kecamatan itu kan terdiri dari desa-desa. Maka pemuda dan ekonomi kreatifnya digerakkan melalui kecamatan berdaya sehingga secara tidak langsung kalau kecamatannya berdaya akan mendukung kegiatan desa. Programnya dari kita, kementerian, dan aplikasinya di kecamatan,” jelasnya. (eko/redaksi)

SEMARANG – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong jajarannya yang terdiri dari empat kelompok kerja (pokja) dan sekretariat, untuk terus berinovasi. Dia menekankan, kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga harus berdampak bagi masyarakat, dan mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemprov.

“Ini untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan pemahaman tentang program yang akan kita lakukan. Kita sudah merumuskan sejumlah program, ada pula yang sudah berjalan seperti Kader Perak, pelatihan paralegal yang akan kita manfaatkan untuk rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Berdaya,” ungkapnya, dalam Rapat Pleno TP PKK Jateng, Kamis (8/5/2025).

Selain Kader Perak, imbuh Nawal, beberapa program yang akan dijalankan selama kurun lima tahun ke depan. Di antaranya, program Genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting, dan Speling (Dokter Spesialis Anak Keliling).

Ditambahkan, kedua program itu dilakukan untuk menekan kasus stunting, mengingat kasus tengkes tidak hanya disebabkan kekurangan gizi. Ada faktor lain seperti kualitas air minum yang buruk, hingga kekurangan hormon tiroid. Untuk itulah, perlu pelibatan dokter spesialis anak, untuk mendiagnosa dan menyelesaikan masalah tersebut.

“Kita juga ada program Kikis (Keluarga Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem). Ini bertujuan untuk ikut membantu program gubernur dan wagub, untuk ikut mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng,” imbuhnya.

Program lainnya, terang Nawal, Aku Hatinya PKK dan Rabu Pon (Gerakan Ibu Menanam Pohon). Kegiatan itu bertujuan agar pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam sayur atau cabai, sehingga menekan pengeluaran keluarga.

Ada pula program Jam Intan (Jam Interaksi positif Orang tua dengan anak), PKK Sigab (PKK Siaga dan Tanggap Bencana), hingga Pandu Cinta (pelayanan terpadu pencegahan dan penanganan perkawinan anak), yang akan mengadvokasi terkait dispensasi pernikahan anak, yang dipadu dengan penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

“Ke depan, kita tidak hanya lakukan pelatihan UP2K, tidak hanya dengan Baznas. Juga ada pelatihan womenpreneur dengan inkubasinya, supaya mereka bisa mempunyai usaha dengan bagus. Kalau produk belum bagus, kita perbaiki, dan pasar semakin luas,” pungkas Nawal. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

Pati, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang menjalin kerja sama dengan TNI-Polri terkait swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Ia berharap hal serupa dapat direplikasi oleh kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah.

Demikian disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan arahan pada acara penandatanganan dukungan TNI-Polri terhadap kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025).

“Saya sebagai Gubernur mengapresiasi Bupati Pati yang telah melakukan kegiatan ini. Nanti perlu dicontoh oleh kabupaten lain sehingga swasembada pangan di Jawa Tengah bisa ter-cover,” kata Luthfi.

Acara terserah dihadiri oleh 511 personel Babinsa dan 254 Bhabinkamtibmas di 401 desa/kelurahan se-Kabupaten Pati.

Hadir juga Wakapolresta Pati, Komandan Kodim 0718/Pati, seluruh Kapolsek dan Danramil, serta perwakilan kecamatan dan sejumlah pejabat Pemkab Pati.

Menurut gubernur, kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan itu tidak hanya sebatas dukungan saja. TNI-Polri harus melakukan praktik nyata di lapangan.

Mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau, pemetaan fungsi saluran air, potensi tanaman, permasalahan yang dihadapi petani, sampai mengawal pada masa panen.

Dia mengatakan dukungan ini sangat perlu karena Pemda dalam hal ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri.

“Perlu adanya dukungan dari seluruh instansi vertikal yaitu TNI-Polri, sehingga hari ini secara de jure dan de facto mereka sudah tanda tangan sehingga secara tidak langsung akan mendukung kegiatan swasembada pangan,” kata gubernur.

Luthfi menambahkan, hampir seluruh daerah di Jawa Tengah surplus padi. Hal ini yang tentunya harus dijaga dan ditingkatkan.

Apa yang dilakukan Pemkab Pati sudah bagus karena setelah kebutuhan padi surplus, maka yang dikejar berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bisa jadi pioner dalam swasembada pangan. Secara umum di Jawa Tengah luasan tanam tahun 2024 sebesar 1,5 juta hektare dengan hasil panen 8,8 juta ton dan berkontribusi sebesar 16,5 persen kebutuhan padi nasional,” kata beber Luthfi.

Sementara Bupati Pati Sudewo mengatakan, seluruh petani di Kabupaten Pati harus meningkat kesejahteraannya.

Hal itu terus diupayakan salah satunya dengan menggandeng TNI-Polri sebagai tindak lanjut dari beberapa kebijakan Presiden RI yang sudah berpihak kepada petani seperti distribusi pupuk dan harga beli hasil panen petani.

“Ini kesempatan emas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan cara peningkatan produktivitas. Saat ini produktivitas padi di Pati 6,5 ton per hektare dan diupayakan dapat meningkat menjadi 10 ton per hektare. Maka tagline kami adalah ’10 Ton Bisa’, itu sudah ada contohnya di Pati,” kata Sudewo.

Program 10 Ton Bisa tersebut juga sudah didukung oleh seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Pati.

Keterlibatan TNI-Polri, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat menyemarakkan program itu sehingga dapat dicapai bersama.

“Tahun 2024 produksi padi di Pati mencapai 350 ribu ton. Kebutuhan untuk Pati 150 ribu ton. Surplus 200 ribu ton. Artinya sudah surplus dan swasembada beras. Maka derajatnya harus dinaikkan dengan petani harus sejahtera. Kami juga siapkan produksi-produksi unggulan selain padi,” ungkapnya. (eko/redaksi)

Pati, Infojateng.id— Ancaman penyakit pada hewan kurban seperti cacing hati hingga PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) kembali mengintai menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Pertanian Kabupaten Pati pun bergerak cepat dengan mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan sejak satu bulan sebelum hari H.

 

“Kami temukan kasus cacing hati setiap tahun. Kalau tidak diawasi, ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum kepada Info Jateng.

 

Tak hanya cacing hati, ancaman PMK juga masih menjadi momok. Meski kasusnya menurun, sapi tetap menjadi hewan yang paling rentan terpapar. “Kambing lebih tahan terhadap PMK, tapi sapi masih rentan. Itu yang terus kami waspadai,” jelasnya.

 

Kondisi ini membuat dinas pertanian mengerahkan petugas lapangan secara masif. Dokter hewan, mantri hewan, dan petugas inseminator diturunkan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap hewan kurban di kandang-kandang peternak.

 

Namun, jumlah petugas yang terbatas membuat pengawasan tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Untuk itu, Dinas Pertanian menggandeng camat, kepala desa, hingga takmir masjid untuk turut serta dalam pengawasan dan sosialisasi. “Kami bagikan leaflet, surat edaran, dan edukasi ciri-ciri hewan sehat ke masyarakat,” kata Nikentri.

 

Masyarakat pun diimbau tidak hanya fokus pada harga hewan kurban, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kesehatannya. Hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi tiga syarat utama: sehat, cukup umur, dan tidak cacat.

 

Meski berbagai penyakit mengintai, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Pati dinyatakan mencukupi. Dengan populasi sekitar 80.000 ekor ternak, daerah ini bahkan kerap menjadi pemasok ke luar wilayah.

 

Namun, masuknya hewan dari luar Pati tetap diwaspadai. “Jangan sampai penyakit dari luar masuk tanpa kita sadari. Pemeriksaan sebelum dan sesudah penyembelihan itu penting untuk jaminan keamanan pangan,” tegas Nikentri.

 

Dengan langkah pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan kurban tahun ini bisa berjalan aman dan sehat tanpa lonjakan kasus penyakit hewan. (san/redaksi)