Blog

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakilnya Tak Yasin Maimoen (Gus Yasin), melakukan rotasi jabatan.

Rotasi jabatan di lingkup Pemprov Jateng itu dilakukan untuk menempatkan pejabat yang tepat sesuai kompetensi dan talenta masing-masing.

Ada 29 pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama, atau setingkat kepala dinas dan kabiro dikocok ulang.

Mereka dilantik dan diambil sumpah janji atas jabatan barunya di Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (7/5/2025).

“Tidak ada titip-titip jabatan, no titip no jastip, semua dilakukan berdasarkan pertimbangan merit sistem,” tegasnya.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 Tanggal 7 Mei 2025.

Berikut Daftar 29 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Jateng yang Dilantik:

1. Iwanuddin Iskandar diangkat menjadi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dari jabatan sebelumnya Kepala Biro Hukum

2. Dhoni Widianto diangkat menjadi Asisten Administrasi dari sebelumnya Inspektur Provinsi Jawa Tengah

3. Dadang Somantri diangkat menjadi Staf Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan dari sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Jateng

4. dr Ikhwan Hamzah diangkat menjadi Staf Gubernur bidang Kemasyarakatan dna Sumber Daya Manusia, sebelumnya menjabat Wakil Direktur Umum dna Keuangan RSajD Dr Moewardi

5. Yasip Khasani diangkat menjadi Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Setda Jateng, jabatan sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

6. Haerudin diangkat menjadi Kepala Biro Hukum, jabatan sebelumnya Kepala Kesbangpolinmas

7. Hanung Cahyo Saputro diangkat menjadi Kepala Biro Organisasi Setda Jateng, jabatan sebelumnya Kepala Biro Umum

8. Uswatun Hasanah diangkat menjadi Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Sadimin diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan sebelum Kepala Basan Pengembang Sumber Daya Manusia

10. Henggar Budi Anggoro diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan

11. Boedyo Dharmawan diangkat menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, jabatan sebelumnya Kepala Dinas ESDM

12. Muhamad Masrofi diangkat menjadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, jabatan sebelumnya Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama

13. Arief Jatmiko diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perakim

14. Agung Hariyadi diangkat menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

15. Juli Emmylia diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jabatan sebelumnya Kepala Biro Perekonomian

16. Defransisco Dasilva Tavares diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, jabatan sebelumnya Kepala Dkmas Kearsipan dan Perpustakaan

17. Supriyanto diangkat menajdi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

18. Endi Faiz Effendi diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, jabatan sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

19. Ema Rachmawati diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, jabatan sebelumnya Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

20. Rahma Nur Hayati diangkat menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, jabatan sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah

21. Zulfachmi Wahab diangkat menjadi Direktur RSUD Dr Moewardi Solo, jabatan sebelumnya Direktur RSUD Adhyatma Tugurejo

22. Harsini diangkat emnajdi Wakil Direktur Pelayanan RSUD Moewardi, jabatan sebelumnya Direktur RSUD Dr Margono Soekarjo

23. Retno Sudewi diangkat menjadi Wakil Direktur Penunjang RSUD Dr Moewardi, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

24. Heri Dwi Purnomo diangkat menjadi Direktur RSUD Margono Soekarjo, jabatan sebelumnya Wakil Direktur Pelayanan RSUD Moewardi

25. Sukmonoadi Singosurandono diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Margono Soekarjo, jabatan sebelumnya Wakil Direktur Penunjang RSUD Moewardi

26. Veronica Dwi Winahyu diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan dan Kerja Sama RSUD Margono Soekarjo, jabatan sebelumnya Wakil Direktur Sumber Daya dan Pendidikan RSUD Moewardi

27. Agus Prasutio diangkat menjadi Kepala Biro Perekonomian, jabatan sebelumnya Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Jateng

28. Agus Sugiharto diangkat menjadi Kepala ESDM, jabatan sebelumnya Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM

29. Raden Rara Utami Rahajeng diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, jabatan sebelumnya Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Amino Gondo Hutomo. (eko/redaksi)

Pati, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan produksi padi hingga 10 ton per hektare sebagai bagian dari program peningkatan produktivitas pertanian. Target ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala desa dan seluruh camat di wilayah Pati menyatakan dukungan penuh terhadap program ini meskipun dana khusus belum tersedia.

Hal itu disampaikan Ketua Pasopati Kecamatan Pati Kota Parmono, menurutnya, salah satu bentuk dukungan berasal dari pemanfaatan dana desa maksimal 3 persen yang dapat digunakan untuk operasional desa. “Termasuk pengurusan administrasi seperti akta notaris, demi mempercepat pelaksanaan program,” ungkap Parmono yang juga Kades Semampir.

Lanjutnya, program ini juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur pertanian, salah satunya Embung Kembung Kempis di Desa Bungasrejo. Embung ini memungkinkan pengairan untuk 2.000 hektare lahan, yang sebelumnya tidak produktif karena kekeringan. *Dengan adanya embung, kini petani bisa menanam hingga tiga kali setahun,” imbuhnya.

Jika dihitung dengan target 10 ton per hektare, wilayah yang terairi oleh embung tersebut diperkirakan mampu menghasilkan hingga 20.000 ton padi per tahun. “Hal ini memperkuat posisi Pati sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” sambungnya.

Meski demikian, tantangan di lapangan tetap ada. Beberapa desa menghadapi kendala geografis, serangan hama endemik seperti tikus, serta perbedaan tingkat kesuburan tanah. Salah satu desa yang menjadi acuan adalah Desa Karangwage, yang dinilai berhasil mencapai hasil optimal karena dukungan kondisi geografis dan pengelolaan pertanian yang baik.

Sementara itu, desa-desa kecil seperti Tambahsari juga berupaya berkontribusi. Meski hanya memiliki 15 hektare lahan produktif, desa ini menargetkan produksi hingga 150 ton padi per tahun.

Kepala Desa Tambahsari R. Lismato menyatakan optimisme bahwa hasil tersebut dapat tercapai, terutama dengan dukungan irigasi dari Waduk Seloromo dan distribusi pupuk yang memadai.

“Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pati, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan secara nasional dan membuka peluang kesejahteraan bagi para petani,” tandasnya. (san/redaksi)

Klaten, Infojateng.id – Perayaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Klaten bertabur prestasi penghargaan.

Bupati didampingi Wakil Bupati Klaten, Ketua DPRD, Ketua TP PKK, Ketua I TP PKK menyerahkan piala dan penghargaan pemenang rangkaian lomba HKG di tingkat Kabupaten Klaten.

Kemudian dilanjutkan penyerahan 114 penghargaan dan piala Evaluasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) 2024 kepada TP PKK Kecamatan dan Desa.

Peringatan HKG yang digelar di Pendopo Setda Klaten, pada Selasa (7/5/2025) dihadiri oleh Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Ketua TP PKK, Forkopimda, Ketua DWP Klaten, Perwakilan TP PKK Kecamatan dan Desa, serta organisasi wanita se- Kabupaten Klaten.

Dalam sambutannya Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo berharap kepada TP PKK Klaten dapat menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

Menurutnya, TP PKK Klaten memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberdayakan masyarakat, dan mengatasi masalah sosial.

“Selamat HKG PKK ke 53 sehat selalu kompak dan kedepan mampu menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Klaten,” ucap Hamenang.

Sementara Ketua TP PKK Klaten, Fahrani Hamenang meminta, bahwa HKG PKK ini tidak hanya seremonial saja tetapi juga harus ada lankah nyata.

“Saya minta untuk seluruh anggota TP PKK Klaten agar mengoptimalkan kinerjanya baik dari Pokja 1,2,3,dan 4 sesuai bidangnya. Dengan cara terjun ke masyarakat serta berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” ungkap Fahrani.

Ketua Penyelenggara HKG di Tingkat Kabupaten Klaten, Linda Benny menyampaikan bahwa tema HKG PKK ke-53 yakni Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas.

Ia memaparkan bahwa ada rangkaian lomba dari bidang Sekretaris TP PKK Klaten yakni Lomba 10 program pokok TP PKK, Lomba Tertib Administrasi, dan Lomba Administrasi Dasa Wisma.

“Tak hanya itu kegiatan HKG di Klaten juga diwarnai dengan berbagai kegiatan seperti Gerakan aku hatinya PKK, Gerakan pemanfaatan limbah, bhakti sosial (paket sembako), pembagian takjil bagi pengguna jalan, berkunjung dan silaturahmi ibu ketua lama TP PKK Klaten, Pengajian di Rumdin Bupati, Monev Pelaksanaan Posyandu ILP Desa Paseban. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan lain dari Pokja 1,2,3, dan 4,” urai Linda.

Acara semakin meriah dengan adanya potong tumpeng oleh Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, dan Ketua DPRD diserahkan kepada Ketua TP PKK lama yakni Atik Jaka Sawaldi dan Endang Yoga Hardaya, serta Ketua TP PKK, Fahrani Hamenang. (eko/redaksi)

Batang, Infojateng.id – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas jalinan kolaborasi dan komunikasi yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di Kabupaten Batang.

Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional di halaman Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batang, Kabupaten Batang, Rabu (7/5/2025).

Menurut bupati, hubungan industrial yang sehat di Batang tercermin dari rendahnya jumlah sengketa antara tenaga kerja dan pengusaha.

“Fungsinya jelas, saya tadi tanya langsung ke Kepala Disnaker,” kata Faiz.

Dia menyebut, tahun lalu hanya ada 20 kasus sengketa hubungan industrial, padahal jumlah tenaga kerja kita mencapai sekitar 200.000 orang. Artinya, hanya 0,01 persen.

“Ini menjadi bukti jalinan komunikasi berjalan baik, saling menguntungkan, saling membahagiakan, dan harus terus kita jaga,” jelasnya.

Faiz juga menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi agar perekonomian daerah terus tumbuh dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Bupati juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Batang dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita punya potensi investasi cukup besar. Targetnya, tahun 2029 ada serapan tenaga kerja lebih dari 357.000 orang dengan total investasi hampir Rp70 triliun, baik di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun di luar KEK,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menurunkan angka pengangguran yang saat ini mencapai sekitar 28.000 orang.

Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, ia meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat, UMKM berkembang, dan kesejahteraan masyarakat terangkat.

“Kalau orang bekerja, maka mereka bisa belanja. Spending per kapita naik, UMKM tumbuh, petani dan nelayan juga ikut menikmati hasilnya. Ini akan mendorong roda perekonomian kita yang kini pertumbuhannya sudah mencapai 6,03 persen, di atas rata-rata provinsi dan nasional,” tegasnya.

Tak hanya soal ekonomi, Faiz juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan bagi pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.

Ia menitipkan pesan kepada para pengusaha untuk memperhatikan aspek ini secara serius.

“Ini bagian dari upaya kita menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Jangan sampai ada yang terlewat di lapangan,” imbuhnya.

Faiz juga memberi perhatian khusus pada pekerja perempuan, terutama ibu dengan anak kecil.

Ia mendorong agar perusahaan menyediakan fasilitas Daycare (Tempat Penitipan Anak) agar pekerja dapat bekerja dengan nyaman tanpa harus khawatir meninggalkan anaknya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Batang Rahmat Nurul Fadilah menjelaskan, bahwa peringatan Hari Buruh 2025 mengangkat tema tentang pentingnya solidaritas antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Peringatan ini dihadiri 200 peserta dari berbagai unsur dan diselenggarakan di halaman kantor Disnaker sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat.

“Tahun ini kita ingin menampilkan Disnaker sebagai rumah bersama. Gedung baru ini baru difungsikan sejak awal 2024, dan sudah kami manfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat,” tutur Nurul.

Rangkaian acara Hari Buruh dimulai sejak pagi dengan senam bersama, dilanjutkan tasyakuran, dialog ketenagakerjaan, serta hiburan.

Seluruh kegiatan didanai oleh dukungan para pengusaha di Batang, termasuk doorprize dari Kapolres Batang dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua DPC Apindo Batang Edi Sisworo menekankan, pentingnya kesadaran dari para pekerja untuk memahami kondisi sulit yang tengah dihadapi pengusaha dalam mencari pasar, terutama pasca kebijakan tarif impor dari Presiden AS, Donald Trump.

“Susahnya luar biasa mencari market saat ini. Tapi kalau kita saling asah, asih, dan asuh, Insyaallah semua tantangan bisa kita hadapi bersama,” ujar Edi.

Senada dengan itu, Ketua SPSI Batang Sucipto Adi mengajak, para buruh untuk lebih mengedepankan dialog daripada aksi demonstrasi demi menjaga iklim investasi.

“Kondusivitas wilayah sangat berpengaruh terhadap investasi. Kalau wilayah tidak kondusif, buruh juga yang kena dampaknya,” tandas Sucipto. (eko/redaksi)

Boyolali, Infojateng.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periodesasi 2025-2029.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di aula kantor Bapperida Kabupaten Boyolali, Rabu (7/5/2025).

Acara dihadiri oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, Ketua TP PKK Kabupaten Boyolali Dita Agus Irawan, dan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta.

Kepala Bapperida Kabupaten Boyolali M. Syawalludin mengatakan kepada seluruh Kepala OPD bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan, antara lain RPJMD 2025-2029, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) perubahan 2025, dan RKPD 2026.

Ia menjelaskan, bahwa semua tugas itu adalah periodesasi pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali.

“Jadi mimpi 20 tahun Boyolali seperti apa, itu diawali dari saat ini periode pertama 2025-2029, kalau kita terbiasa dengan rutinitas penyusunan perencanaan pembangunan kita berharap ke depan apa yang menjadi usulan dan aspirasi masyarakat bisa menghasilkan usulan-usulan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelas Syawalludin.

Sementara itu, Bupati Agus meminta kepada seluruh peserta Musrenbang untuk merumuskan program pembangunan yang terbaik, karena ini akan menentukan Boyolali lima tahun kedepan.

Agus juga menekankan agar pembangunan nantinya harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Jadi nanti nyuwun tulung [minta tolong] Bapak Ibu semuanya, pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Boyolali sekali lagi nanti benar-benar harus membangun yang benar-benar itu kebutuhan masyarakat,” pesan orang nomor satu di Kota Susu itu.

Selain itu, Agus juga berpesan agar pembangunannya dilaksanakan secara merata.

Selanjutnya prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2025-2029 fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah daerah dan DPRD akan bekerja sama dalam pelaksanaan program RPJMD 2025-2029.

“Tujuan kerjasama ini untuk menciptakan Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang transparan, akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat,” kata bupati.

Senada dengan bupati, Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta mengungkapkan, jika pemerintah dan DPRD bisa bekerjasama dan bersinergi, maka apa yang sudah disusun menjadi RPJMD akan bisa terwujud membawa masyarakat Kabupaten Boyolali menuju sejahtera.

“Tentunya ini bisa terlaksana ketika proses perencanaan itu tidak asal-asalan, berdasarkan data berdasarkan realita yang ada,” ujar pria yang akrab disapa Titut. (eko/redaksi)

Klaten, Infojateng.id – Desa Soka, Kecamatan Karangdowo dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten.

Pencananganan tersebut memperkuat peran pemerintah desa dalam optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik.

Pencanangan Desa Soka ditandai dengan penyerahan piagam Desa Cantik oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di ruang rapat Bagian Anggaran DPRD Klaten, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, bupati turut menyampaikan apresiasinya atas program yang diinisiasi oleh BPS tersebut.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu Pemkab Klaten dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi di wilayah.

Ia menyebut, adanya program Desa Cantik, permasalahan di wilayah desa sebagai basis masyarakat dapat terpetakan secara akurat.

“Dengan adanya Desa Cantik ini, kita (Pemkab Klaten) bisa memahami situasi yang ada di wilayah seperti apa secara real dan datanya valid. Sehingga, kemudian Pemda tidak lagi kesulitan dalam mencari dan mengolah data, yang akan digunakan dalam membuat program,” ungkap Hamenang.

Dia juga berharap program Desa Cantik yang telah bergulir selama empat tahun ini, dapat terus diperluas dan mencakup seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Klaten.

Sehingga ke depan, ia berharap satu data di Kabupaten Klaten dapat segera terealisasi.

“Karena dengan Desa Cantik ini, data statistiknya jadi satu dan semua OPD bisa mengambil datanya. Sehingga jika 401 desa/kelurahan ini sudah memiliki data statistik, maka bisa menjadi kesatuan data, Klaten Satu Data,” paparnya.

Sementara Kepala Diskominfo Klaten, Aris Pramana menjelaskan, melalui program Desa Cantik ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih baik berbasis data.

Penyelenggaran program ini juga selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendukung data statistik sektoral Kabupaten Klaten.

“Program ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih baik berbasis data sekaligus mendukung realisasi Klaten Satu Data,” kata Aris.

Kepala BPS Klaten Cahyo Kristiono mengatakan, saat ini program Desa Cantik telah terselenggara di empat desa di Klaten. Yaitu Desa Jetiswetan-Pedan, Desa Kepurun-Manisrenggo, Desa Kemudo-Prambanan, dan Desa Soka-Karangdowo.

Adapun pemilihan desa-desa tersebut sebagai Desa Cantik lantaran dilatarbelakangi komponen-komponen pendukung, di antaranya SDM dan peralatan teknis penunjang.

“Progam Desa Cantik sendiri bertujuan meningkatkan literasi, kesadaran, serta peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Sekaligus sebagai standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik, mengoptimalisasikan penggunaan dan pemanfaatan data statistik, serta membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan,” ungkap Cahyo. (eko/redaksi)

Rembang, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menerima audiensi tiga organisasi serikat pekerja di ruang rapat bupati setempat, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan ini, perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Parkland World Indonesia, dan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Handal Sukses Karya menyampaikan 11 poin aspirasi terkait ketenagakerjaan.

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pengaktifan kembali Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yakni forum musyawarah ketenagakerjaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Dalam forum tersebut, Ketua FSP SPSI PT Parkland World Indonesia, Adimas Lutfi Nugroho, menekankan pentingnya pembentukan Satgas PHK untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja di perusahaan.

Ia juga mendorong agar LKS Tripartit kembali diaktifkan sebagai wadah pembahasan isu ketenagakerjaan.

Senada, Ketua SPN Kabupaten Rembang, Emon Zakaria, mengungkapkan bahwa LKS Tripartit sudah satu tahun tidak aktif, padahal lembaga ini memiliki legitimasi melalui SK Bupati tahun 2024.

Ketua SPM PT. Handal Sukses Karya, Ahmad Sodiq, menyoroti ketimpangan proporsi pekerja antara laki-laki dan perempuan di sektor padat karya.

Ia mengusulkan kebijakan rekrutmen 50:50 untuk memberi kesempatan yang setara bagi tenaga kerja laki-laki.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Rembang, Harno menyatakan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti beberapa usulan yang dapat segera direalisasikan, termasuk rencana pertemuan dengan pihak perusahaan.

“Saya akan bertemu para pengusaha untuk membahas porsi 50:50. Soal UMK, kita tetap mengikuti prosedur provinsi,” ujar Harno.

Terkait pembentukan Satgas PHK, Pemkab menilai kondisi saat ini relatif kondusif.

Meski demikian, usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Bupati Harno juga menyampaikan komitmen untuk mengaktifkan kembali LKS Tripartit meskipun belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran.

“Meski belum maksimal, minimal LKS Tripartit tidak mati suri. Tetap akan kami upayakan untuk kembali aktif,” tegasnya.

Pemkab Rembang berharap komunikasi yang konstruktif ini dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan mendukung kesejahteraan pekerja di wilayah Rembang. (eko/redaksi)

Ungaran, Infojateng.id –  Para pelaku usaha terkait distribusi pupuk bersubsidi diminta untuk melaksanakannya, sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang Ismail Fahmi, pada rapat koordinasi kebijakan pupuk bersubsidi 2025, di Gedung Dharma Satya Kompleks kantor bupati setempat, Rabu (7/5/2025) siang.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan, agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang berujung kasus pidana.

“Korupsi pupuk bersubsidi ini masalah serius, sangat penting (bagi petani). Perlu pengawasan ketat secara bersama-sama terhadap penyalurannya,” pinta Ismail.

Ismail membeberkan, beberapa modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, di antaranya pengalihan penjualan ke daerah lain, penimbunan lalu dijual lagi di atas harga eceran tertinggi (HET), maupun pemalsuan data kebutuhan kelompok tani.

Ia menyebut, seringkali perbuatan jahat itu melibatkan distributor, pengecer, bahkan kepala desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang Tri Martono menyampaikan, pada 2025, Kabupaten Semarang mendapat kuota pupuk bersubsidi sebanyak 11 juta kilogram NPK dan 15,5 juta kilogram Urea.

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea ditetapkan Rp2.250/kg, sedangkan NPK Rp2.300/kg.

Menurutnya, para petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani, atau petani dengan luasan lahan maksimal dua hektare. Alokasi terbanyak di Pringapus dan Getasan paling sedikit.

“Para petani penerima mengusahakan tanam padi, jagung, kedelai, cabai,bawang merah, bawang putih, kopi dan tebu,” terang Martono. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membidik potensi wirausaha yang dimiliki oleh kalangan Zilenial atau generasi muda dan kelompok perempuan.

Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya. Sehingga, perekonomian daerah di masing-masing kecapatan dapat meningkat.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin mengatakan, sejauh ini pemuda dan perempuan terlibat aktif dalam aktivitas kewirausahaan melalui Hetero Space, yang diresmikan Pemprov Jateng pada 2020.

Menurutnya, Hetero Space ialah ruang kolaborasi yang berfungsi sebagai creative-hub, untuk mendukung pelaku industri kreatif, UMKM, startup, dan komunitas bisnis.

Salah satu programnya adalah Women Ecosystem Catalyst, untuk mewadahi wirausaha perempuan.

Pihaknya berencana menjadikan kecamatan sebagai pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha muda dan perempuan.

Selain itu, produk-produk UMKM maupun kerajinan tangan lain, juga bisa dipasarkan dengan adanya program Kecamatan Berdaya.

Hal ini dikatakan Nawal Arafah usai melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jateng dan anak-anak muda dari Hetero Space binaan Balatkop UMK Jateng, di Rumah Dinas Wagub Jateng Jalan Rinjani Kota Semarang, Rabu (7/5/2025).

“UMKM yang sudah memiliki produk dan belum dikurasi, nanti kita akan memiliki space bagaimana di situ pembinaan kita lakukan, di situ sebagai wadah bagi UMKM yang kurasinya belum bisa dipasarkan di pasar umum,” ungkapnya.

Nawal melanjutkan, aktivitas Hetero Space yang sudah berjalan nantinya akan diintegrasikan dengan program Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial.

Ia menjelaskan, masing-masing kecamatan nanti akan dijadikan pusat kegiatan kreatif, yang mendukung potensi wirausaha anak muda dan perempuan.

“Nanti akan dibentuk kreatif hub di setiap kecamatan, merupakan suatu wadah untuk anak-anak muda kreatif. Kemudian dia bisa diberikan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, kemudian memanfaatkan program Kartu Zilenial,” terangnya.

Dengan memanfaatkan program Kartu Zilenial, mereka bisa mengakses fasilitas internet gratis, mengikuti pelatihan wirausaha gratis, dan mendapatkan kopi gratis.

Nawal berharap berbagai upaya ini, akan membuka peluang kerja dan wirausaha.

“Nantinya tidak hanya berhenti di pelatihan, tapi bagaimana diskusi dengan dinas-dinas terkait untuk membuka banyak peluang-peluang kerja, dan wirausaha yang bisa dilakukan,” kata Nawal, yang juga Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya Jateng.

Sementara, Kepala Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Balatkop dan UKM) Jateng, Dwi Silo Rahardjo menilai, program pemberdayaan wirausaha anak muda akan berjalan semakin baik, jika dikoneksikan dengan Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial.

“Kami diarahkan untuk men-support, karena memang kita sudah melaksanakan. Jadi nanti kita akan berkolaborasi untuk mendukung program-program, kaitannya dengan Kartu Zilenial dan Kecamatan Berdaya yang sudah digalakkan,” kata Rahardjo.

Direktur Operasional Heterospace Emir Hartri Putra mengatakan, salah satu potensi yang bisa digarap dalam program Kecamatan Berdaya ialah pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pihaknya siap berperan dalam mengoptimalkan program tersebut.

Dikatakan, tiga Hetero Space Jateng yang beroperasi di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Banyumas, sudah menghasilkan ratusan alumni program pelatihan. Mereka bergerak di bidang UMKM dan industri kreatif di berbagai kabupaten/kota.

“Kita coba lagi scan ulang (mencari), siapa-siapa saja yang ada di kabupaten/ kota, yang nantinya alumni-alumni tersebut bisa men-support teman-teman ataupun pelaksanaan di Kecamatan Berdaya, di masing-masing kota/ kabupaten,” beber Emir. (eko/redaksi)

Rembang, Infojateng.id – Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa lokasi Pasar Kota Rembang tidak akan dipindah dan akan tetap berada di tempat semula.

Penegasan ini disampaikan saat menghadiri acara halalbihalal bersama Paguyuban Pedagang Pasar Rembang (P3R) di Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti), Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Rabu (7/5/2025).

“Pedagang sudah sepakat tidak dipindah, maka dari itu sesuai dengan pertemuan yang sudah pernah kita lakukan. Pedagang sudah ayem, saya setujui pasarnya tetap,” ujar Harno dalam sambutannya.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan melakukan revitalisasi Pasar Kota agar lebih representatif, tertata, dan memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli.

Bupati menekankan pentingnya penataan ulang, khususnya terkait fasilitas parkir yang selama ini menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sekitar pasar.

“Kalau sudah tetap, kita tinggal mendesain agar pasarnya tidak semrawut. Kita harus menyadari, utamanya setiap pagi, jalannya macet di sekeliling pasar. Maka kita harus bisa menciptakan pasar yang tidak semrawut. Ini adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Guna merealisasikan rencana tersebut, Harno menyampaikan bahwa revitalisasi pasar membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Oleh karena itu, Pemkab Rembang tengah mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak dibangun tingkat, tidak akan muat. Dibikin tingkat desainnya, nanti parkiran motor bisa di baseman dan di atas bangunan pasar,” ungkap bupati.

Terkait desain bangunan pasar, bupati meminta agar paguyuban pedagang bekerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan studi banding ke daerah lain.

Hal ini dimaksudkan agar desain yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para pedagang.

“Saya ingin bangunannya nanti hasil aspirasi para pedagang. Sehingga tidak menyalahkan Pemkab, dan DED-nya harus dibuat sebagus mungkin agar tidak kecewa di kemudian hari,” pungkasnya. (eko/redaksi)