Blog

Semarang, Infojateng.id – Gabungan pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah, melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro mengadu mengenai harga kedelai yang mengalami kenaikkan sejak Maret 2025.

Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.

Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis. Padahal, kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir 40.000 ton. Sementara, 90 persen kebutuhan kedelai diimpor dari Amerika.

“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terhadap gejolak yang terjadi,” pinta Sutrisno.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Sutrisno berharap pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.

Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.

“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi, kita juga harus punya kreasi sendiri, agar koperasi kita eksis,” ucap Luthfi.

Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Luthfi sepakat karena Jateng memiliki potensi kedelai yang cukup banyak.

“Potensi kedelai kita sebetulnya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” sebut Luthfi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, harga kedelai memang saat ini mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg.

Sehingga, Pemprov Jateng belum bisa mengambil kebijakan intervensi  dengan pemberian subsidi.

“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” jelas Sujarwanto. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Sebanyak 515 karyawan perempuan dari PT Parkland World Indonesia (PWI) Jepara mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis melalui program akseptor KB.

Program tersebut diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Layanan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Rabu (7/5/2025) hingga Jumat (9/5/2025), ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional.

Dalam kegiatan tersebut, para buruh menerima berbagai jenis layanan KB seperti edukasi, konseling, dan pemasangan alat kontrasepsi di lingkungan perusahaan mereka.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih, menjelaskan bahwa program ini menyasar kelompok buruh perempuan sebagai target strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan KB.

Pasalnya, sektor industri memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

“Total ada 515 akseptor KB dari kalangan pekerja perempuan di PT PWI Jepara. Ini bagian dari pelayanan langsung ke tempat kerja sebagai upaya meningkatkan akses KB bagi pekerja,” ujar Eka.

Di hari pertama pelayanan, tercatat 191 buruh menerima layanan KB jenis implan, 44 menggunakan IUD, 60 akseptor memilih pil KB, 38 suntik KB, dan 11 akseptor menerima kondom.

Untuk dua hari selanjutnya, pelayanan dilanjutkan dengan suntik KB kepada 10 akseptor dan pembagian pil kepada 161 akseptor.

Eka menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar pembangunan, sehingga penting untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB.

“Tujuannya tak hanya mengatur kehamilan, tetapi juga menjaga kesehatan reproduksi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga,” tambahnya.

Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengapresiasi langkah BKKBN dalam menjangkau buruh melalui pendekatan pelayanan langsung di tempat kerja.

Menurutnya, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Jepara.

“Alhamdulillah, capaian pelayanan KB di Jepara sudah sangat baik. Angka kelahiran sudah berada di bawah rata-rata nasional, yakni 2,01 dari standar 2,1,” kata Witiarso.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Muh Ali, menyatakan bahwa pelayanan serentak ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB.

“Dengan memberikan layanan langsung kepada buruh, kami berharap kesadaran dan partisipasi dalam program KB meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi,” jelas Muh Ali.

Dia menambahkan, pelayanan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan buruh melalui pendekatan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

“Program ini bukan hanya tentang kontrasepsi, tetapi juga tentang menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga para pekerja,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Diskominfo Jepara sebagai bagian dari publikasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya program KB dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Kali ini Bupati Jepara Witiarso Utomo kembali melanjutkan program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilaksanakan di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Rabu (7/5/2025).

Ini merupakan kunjungan keempat dalam rangka mendekatkan pelayanan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Witiarso menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat Kecamatan Mayong, yang terdiri dari 18 desa.

Pria yang akrab disapa Mas Wiwit itu menyoroti potensi besar sektor UMKM yang tersebar di wilayah tersebut.

“Ini ngantor di desa yang keempat, dan Alhamdulillah Kecamatan Mayong ini luar biasa, ada 18 desa yang sangat antusias. Di sini ada peluang besar, salah satunya UMKM di Desa Mayong Lor yang omsetnya mencapai Rp 46 miliar. Tapi ada juga yang masih kecil, hanya Rp 13 juta. Maka dari itu, kita akan konsentrasikan untuk pemerataan dan peningkatan UMKM,” urai Mas Wiwit.

Menurutnya, selain pemerataan UMKM, sektor pertanian dan peternakan juga menjadi prioritas pengembangan di wilayah Mayong.

Person In Charge (PIC) Kecamatan Mayong, Ratib Zaini, turut menambahkan bahwa selama dialog dengan masyarakat, tercatat ada sekitar 10 pertanyaan dari para petinggi desa dan dua dari tokoh masyarakat.

Aspirasi yang paling dominan disampaikan mencakup persoalan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga sungai.

Ia juga menegaskan bahwa potensi UMKM di Mayong sangat menjanjikan, dengan total omset tahunan mencapai Rp 66 miliar rupiah.

“Peluang ini ditangkap langsung oleh Pak Bupati dan beliau memerintahkan kami untuk segera merealisasikan program Rumah Berdaya. Fokus kami adalah meratakan dan meningkatkan sektor UMKM, terutama yang masih kecil-kecil,” ujar Ratib.

Sektor UMKM yang dominan di Mayong antara lain gerabah, makanan, dan minuman.

Rencananya, sektor gerabah akan ditetapkan secara resmi sebagai sentra unggulan melalui SK Bupati.

Pemerintah juga akan memberikan pendampingan berupa legalisasi usaha serta pelatihan pemasaran.

Sementara itu, dr. Tri Iriantiwi yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai PIC Kecamatan Mayong, menyoroti potensi pariwisata yang dimiliki Kecamatan Mayong.

“Bentang alamnya indah. Masyarakat dan pemuda sudah mulai bergerak, tinggal kita konektivitas-kan agar dapat menjadi desa wisata. Kami siap mendampingi untuk mewujudkannya,” ujar dr. Tri Iriantiwi.

Salah satu pelaku UMKM lokal, Neyza, menyampaikan kebanggaannya karena dapat bertemu langsung dengan Bupati Jepara. Produk olahan makanannya bahkan ludes diborong.

“Alhamdulillah, diborong langsung oleh Pak Bupati. Terima kasih sudah memperhatikan UMKM seperti kami dan terus mendukung agar bisa berkembang pesat,” ungkap Neyza dengan antusias.

Dalam kegiatan tersebut, Mas Wiwit juga memborong semua dagangan UMKM yang tersedia serta mencicipi sejumlah kuliner khas Mayong seperti bubur warna-warni.

Produk-produk UMKM tersebut juga dibagikan kepada awak media untuk turut mencicipi cita rasa makanan khas Jepara. (eko/redaksi)

Batang, Infojateng.id – Penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan masyarakat yang bekerja mendapatkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Program tersebut merupakan hak pekerja dan sekaligus perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batang Haryo Wicaksono Yudho Prabowo menjelaskan, dengan disertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan memberikan rasa aman dan tentunya menjadi mendorong produktivitas para pekerja.

Hal itu disampaikannya disela-sela penyerahan Jaminan Kematian (JKM) dalam rangka Hari Buruh Internasional di halaman kantor Dinas Ketenagakerjaan Batang, Rabu (7/5/2025).

“Selain itu, disertakan para pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka secara tidak langsung akan turut menjaga stabilitas perekonomian negara,” kata Haryo.

Haryo menyebutkan, ini bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu butir penting dalam Inpres itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dari kelompok rentan.

“Dengan adanya Inpres ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran perlindungan ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 60.000 penduduk Kabupaten Batang yang masuk kategori miskin dan 1.736 orang tergolong miskin ekstrem.

Namun, lanjut dia, sejauh ini baru kelompok miskin ekstrem yang sudah mendapat kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Untuk kelompok miskin ekstrem sudah dianggarkan dan saat ini dalam proses. Kami menargetkan Mei ini mereka sudah mulai terlindungi,” terangnya.

Sementara untuk masyarakat miskin, pihaknya masih mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari Pemda.

Ia berharap, sedikitnya 15.000 warga miskin dapat dijangkau program perlindungan sosial tersebut. Dua program utama yang disiapkan yakni JKM dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Menurut Haryo, dalam program JKM, apabila peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan memperoleh santunan Rp42 juta, serta beasiswa bagi dua anak hingga jenjang perguruan tinggi. Total manfaat dapat mencapai Rp174 juta.

“Adapun program JKK memberikan manfaat berupa santunan kematian, penggantian penghasilan selama perawatan, santunan kecacatan, dan pelayanan kesehatan dengan plafon biaya tak terbatas,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Inpres ini harus dimaknai sebagai upaya konkret negara mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat risiko sosial.

“Jika pekerja rentan tak terlindungi, maka beban kemiskinan akan meningkat dan berdampak pula ke daerah,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyambut, positif ajakan kolaborasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Batang telah mewajibkan sektor industri untuk mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sudah mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya. Ini bentuk perlindungan dasar bagi para pekerja,” ujar bupati.

Pemkab Batang juga berkomitmen memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem.

Namun, bupati menekankan pentingnya pendekatan produktif, terutama bagi masyarakat miskin usia produktif.

“Untuk yang muda dan masih bisa bekerja, kami dorong agar mereka memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Kami tidak ingin hanya memberi ‘ikan’, melainkan ‘pancing’ agar mereka mandiri,” pungkasnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris Solikhin total manfaat Rp121.500.000,00 dengan rincian JKM Rp42 juta dan beasiswa anak Rp79.500.000,00 yang kedua ahli waris Umi Kholipah total manfaat Rp205.231.011,00 dengan rincian JKM Rp42juta, JHT Rp5.231.011,00 serta beasiswa untuk dua anak Rp158 juta. (eko/redaksi)

Rembang, Infojateng.id – Sebanyak 268 warga desa di Rembang telah mendapatkan layanan kesehatan dari dokter spesialis, melalui program Pelayanan Dokter Spesialis Kelilling (Speling) yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melalui Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Soesi Haryanti menyampaikan, program tersebut telah menyasar dua desa, yakni Desa Karangasem, Desa Bendo, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Sluke.

Dalam dua kali pelaksanaan, sebanyak 268 warga telah mendapatkan layanan kesehatan dari dokter spesialis, yakni 126 warga dilayani di Desa Bendo pada akhir April lalu, dan 142 warga di Desa Karangasem pada Selasa (6/5/2025).

Disampaikan, pihaknya bekerja sama dengan enam rumah sakit untuk menyukseskan program tersebut. Antara lain, RSUD dr R Soetrasno, RSI Arafah, RS KPU Muhammadiyah Pamotan, RS Bhina Bhakti Husada, RS Zaenudin dari Solo, dan RS Rehatta Jepara.

Adapun prioritas layanan, meliputi skrining TB paru, kanker serviks, dan pemeriksaan kehamilan (ANC).

“Yang terlibat di antaranya dokter spesialis kandungan (Obgyn), paru, dan penyakit dalam. Namun layanan bisa ditambah sesuai unggulan masing-masing rumah sakit, seperti pemeriksaan kejiwaan,” jelas Soesi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/5/2025).

Jika dari hasil skrining ditemukan indikasi penyakit, lanjut dia, Puskesmas setempat akan menindaklanjuti.

Ia menyebut, rujukan juga bisa dilakukan ke rumah sakit di Rembang, maupun wilayah lain di Jawa Tengah.

Soesi menambahkan, pihaknya juga mengoperasikan satu unit mobil Speling, yang disiagakan untuk mengantar pasien rujukan langsung ke rumah sakit, apabila dibutuhkan.

Menurutnya, sejauh ini antusiasme warga terhadap program tersebut cukup tinggi. Puskesmas diminta menyiapkan minimal 100 sasaran setiap kali pelaksanaan. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Dalam rangka nguri nguri kebudayaan desa, sepak bola api dan perang api menjadi acara rutinan yang digelar setiap tahun di Desa Kawak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara.

Para pemain sebelumnya melakukan ritual di punden buyutan, guna keselamatan diri sebelum melakukan pertandingan.

Kemudian mereka membawa kelapa utuh dan air suci dari mbelik sucen makam punden buyutan desa menuju tempat pertandingan.

Pertandingan sepak bola api yang digelar di halaman Mts Tashilul Muhtadiin Desa Kawak, pada Selasa (6/5/2025) malam itu, dimulai pukul 21.00 WIB.

Pertandingan ini dilakukan oleh 2 tim masing-masing tim berjumlah 5 orang yang dibedakan dengan ikat kepala.

Tim abang menggunakan ikat kepala warna merah sedangkan tim ijo menggunakan ikat kepala berwarna hijau. Para pemain hanya mengenakan celana hitam tanpa mengenakan kaos.

Sebelum melakukan pertandingan sepak bola api ini dimulai, tetua adat desa mengoleskan air suci dari mbelik sucen yang terbuat dari campuran air sucen, minyak kelapa dan sabun kepada setiap pemain yang akan bertanding. Hal ini diyakini dapat meredam panasnya bola.

Petinggi Desa Kawak Eko Heri Purwanto mengatakan, digelarnya bola api dan perang api ini merupakan rangkaian acara sedekah bumi.

“Permainan sepak bola api ini sebagai simbol memerangi hawa nafsu dan amarah untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran,” Kata Eko Heri.

Para pemain sepak bola api merupakan warga Desa Kawak. Utamanya anggota Karang Taruna Tunas Berlian di Desa Kawak.

Eko berharap tradisi semacam ini ke depannya tetap diuri-uri dan mendapat suport dari pemerintah daerah, Provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami ingin budaya-budaya lokal seperti ini menjadi warisan anak cucu kita, jangan sampai terabaikan. Kita selalu evaluasi dan akan terus berinovasi supaya kebudayaan ini tetap terjaga,” ucapnya.

Pertandingan sepak bola api ini, digelar dalam 2 babak, dengan setiap babak dilangsungkan selama 15 menit. Pertandingan dimenangkan oleh tim merah dengan skor akhir 5- 3.

Salah satu pemain, Candra (17) warga RT 18 RW 03, Desa Kawak mengaku senang  mengikuti acara tradisi Sepak Bola Api ini karena masih bisa membantu desa dalam melestarikan budaya dan ikut melijitkan nama desa kawak.

“Memang sedikit panas, tapi panasnya tidak terasa karena sudah diolesi air suci,” kata Candra.

Masyarakat dari desa lain juga sangat antusias meramaikan acara sepak bola api, kurang lebih 1000 warga dari berbagai tempat ikut berdatangan untuk menonton acara tersebut. (eko/redaksi)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) setempat, agar bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan gas elpiji 3 kg bersubsidi.

 

“Kalau Koperasi Desa Merah Putih bisa menyalurkan (elpiji 3 kg) itu bagus. Maka (bisa) penetrasi di masyarakat,” kata Luthfi, saat menerima audiensi DPD Hiswana Migas Jateng -DIY, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

 

Luthfi ingin agar Hiswana Migas Jateng – DIY mendekatkan keterjangkauan elpiji 3 kg bersubsidi, dengan masyarakat. Utamanya di wilayah-wilayah yang jauh dari agen atau pangkalan.

 

Dengan adanya kerja sama tersebut, maka masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses kebutuhan gas elpiji 3 kg, karena jaraknya menjadi semakin dekat. Di samping itu, harganya bisa sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18 ribu.

 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provins Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan, salah satu tugas Koperasi Desa Merah Putih dari pemerintah pusat, adalah mengawal penguatan ekonomi daerah. Termasuk menyuplai pupuk bersubsidi.

 

Melihat salah satu tugas Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan barang bersubsidi, Sujarwanto meminta Hiswana Migas untuk menata kesiapannya. Menurut dia, koperasi bisa bertindak sebagai penyalur, bukan sebagai pangkalannya.

 

Sujarwanto menambahkan, sesuai arahan Gubernur Jateng, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan dengan Hiswana Migas, untuk membahas skema-skema lebih lanjut.

 

“Ini suatu langkah bagus. Memastikan elpiji sampai pada konsumen tingkat akhir, pada tataran yang tepat harganya,” ucap dia.

 

Ketua DPD Hiswana Migas Jateng-DI Yogyakarta, Agung Karnadi, menyambut positif gagasan tersebut. Pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Pertamina.

 

“Saya kira ide seperti itu, dampak baiknya untuk masyarakat yang ada di pinggiran,” kata dia. (Humas Jateng)*ul

 

Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan rencana revitalisasi Asrama Haji Donohudan Boyolali dengan menyusun masterplan dan perencanaan anggaran.

Pada rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, rencana total anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi senilai Rp 179 miliar.

“Pelaksanaan revitalisasi akan dilaksanakan mulai tahun depan, namun kesiapan dokumen sudah dipersiapkan tahun ini,” kata Wagub usai Rapat Koordinasi Revitalisasi Asrama Haji Donohudan di ruang kerjanya, Rabu (7/4/2025).

Wagub menyampaikan, sebagaimana usulan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi agar didirikan Rumah Sakit (RS) atau Klinik Pratama di kompleks Asrama Haji Donohudan.

Mengingat kejadian yang sudah-sudah, ada kondisi jemaah yang tiba-tiba jatuh sakit dan memerlukan rujukan untuk ke RS.

“Alhamdulillah tadi disampaikan supaya ada rumah sakit atau klinik pratama sehingga ada antisipasi untuk menjaga kesehatan jamaah,” jelasnya.

Disampaikan Wagub, revitalisasi diperlukan mengingat asrama haji adalah bangunan yang sudah cukup lama dan diresmikan pada tahun 1997.

Revitalisasi pada tahun pertama, kata Wagub akan memprioritaskan Gedung Jeddah dan ruang makan, yang rencananya akan dibangun mulai tahun depan dengan anggaran Rp 27 miliar.

Adapun proses revitalisasi akan menyesuaikan kemampuan fiskal serta jadwal musim haji setiap tahun.

Wagub mencontohkan, pada tahun 2027 dan 2028 diperkirakan ada dua musim haji dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sedangkan pada saat asrama dipergunakan untuk jamaah, tentunya pembangunan tidak bisa dilaksanakan.

“Nanti akan kita lihat dan menyesuaikan dengan jadwal musim haji tahunan. Kalau ada pemberangkatan kita harus berhenti (pembangunannya-red),” kata wagub.

Pada rakor yang dihadiri sejumlah stakeholder, antara lain pengelola asrama dan Kemenag Jateng serta tim konsultan, disampaikan sejumlah perbaikan sarana yang akan dilakukan antara lain penyesuaian kamar, yang saat ini berisi sepuluh tempat tidur, akan disesuaikan menjadi kapasitas empat tempat tidur.

Selain itu, kompleks Asrama Haji Donohudan juga akan tampil dengan wajah baru yang lebih segar serta desain yang menyesuaikan konsep kekinian. (eko/redaksi)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan rencana revitalisasi Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali. Total anggaran yang akan dialokasikan untuk revitalisasi tersebut senilai Rp179 miliar.

 

“Revitalisasi akan dilaksanakan mulai tahun depan, namun kesiapan dokumen sudah dipersiapkan tahun ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, seusai Rapat Koordinasi Revitalisasi Asrama Haji Donohudan di ruang kerjanya, Rabu (7/5/2025).

 

Dia menyampaikan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengusulkan agar didirikan Rumah Sakit atau Klinik Pratama di kompleks Asrama Haji Donohudan. Mengingat kejadian yang sudah-sudah, ada kondisi jemaah yang tiba-tiba jatuh sakit dan memerlukan rujukan untuk ke Rumah Sakit.

 

Taj Yasin menyatakan, revitalisasi Asrama Haji Donohudan mendesak dilakukan, mengingat bangunannya sudah tua, karena didirikan sejak 1997.

 

Rencananya, kegiatan revitalisasi pada tahun pertama, akan memprioritaskan Gedung Jeddah dan ruang makan. Pembangunan akan dimulai pada 2026 dengan anggaran Rp27 miliar.

 

Ditambahkan, kegiatan revitalisasi akan menyesuaikan kemampuan fiskal serta jadwal musim haji setiap tahun. Dia mencontohkan, pada 2027 dan 2028, diperkirakan ada dua musim haji dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sedangkan saat asrama dipergunakan untuk jemaah, pembangunan tidak bisa dilaksanakan.

 

“Nanti akan kita lihat dan menyesuaikan dengan jadwal musim haji tahunan. Kalau ada pemberangkatan, kita harus berhenti (pembangunannya),” tutur wagub.

 

Item lain yang akan dilakukan revitalisasi, terang Gus Yasin, sapaan wagub, di antaranya penyesuaian kamar, yang saat ini berisi sepuluh tempat tidur per ruangan, menjadi kapasitas empat tempat tidur.

 

Selain itu, kompleks Asrama Haji Donohudan juga akan tampil dengan wajah baru yang lebih segar, serta desain yang menyesuaikan konsep kekinian. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, siap berkolaborasi mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ramah anak.

Agenda penting yang akan dilakukan bersama, yakni sekolah anti-bullying, bersamaan dengan pengukuan bunda literasi 35 kabupaten/ kota Mei ini. Kemudian, juga akan dilakukan pengukuhan bunda PAUD Provinsi Jateng.

Nawal mengatakan, agenda itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan ramah anak di tingkat PAUD di Jawa Tengah, sehingga ke depan anak-anak memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur.

“Nantinya, kita akan bersama-sama Dinas Pendidikan, juga untuk lebih prioritas membangun sekolah itu sebagai sekolah ramah anak, terus membangun karakter anak yang baik,” katanya, seusai menerima audiensi BBPMP, di Rumah Dinas Wagub Jateng, Jalan Rinjani Kota Semarang, Rabu (7/5/2025).

Istri Wakil Gubernur Jateng ini mengatakan, setelah dikukuhkan, Bunda PAUD akan langsung menyiapkan program prioritas, yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Terutama, dari perundungan dan kekerasan seksual.

“Ini akan kita sinergikan, bagaimana program-program prioritas dibuat dari hulu sampai ke hilir, kemudian masif bergerak sampai ke bawah. Nanti ada program yang wajib dilakukan Bunda PAUD, dan akan menjadi alternatif,” ungkap Nawal.

Selain itu, peran serta orang tua juga akan dilibatkan dalam mewujudkan PAUD ramah anak. Orang tua akan diberikan edukasi, terkait cara mendidik anak yang baik dan benar.

“Bentuk ramah anak adalah bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang aman, anak-anak tanpa bullying dan kekerasan seksual, kemudian sekolah itu juga dibentuk untuk bagaimana ketika ada kekerasan pengaduannya, seperti apa cara edukasi ke orang tua seperti apa,” kata Nawal.

Kepala BBPMP Provinsi Jateng, Nugraheni Triastu berharap, kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Rencananya, pada sekolah anti-bullying besok Nawal Arafah, akan menjadi narasumber utama, untuk menyampaikan pencegahan perundungan dan kekerasan pada anak.

Kemudian terkait pogram penguatan kualitas pendidikan di tingkat PAUD ke depan, pihaknya akan menggandeng Bunda Literasi dan Bunda PAUD. Prioritasnya adalah menanamkan literasi sejak dini dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

“Beliau sangat responsif. Selama ini beliau memiliki concern yang sama, sehingga ketemu dengan kami seperti mendapatkan partner untuk berkolaborasi, meningkatkan aktivitas literasi di PAUD dan sekolah ramah anak nanti ke depan,” ungkap Nugraheni. (At/Ul, Diskominfo Jateng)