Blog

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menggelar peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kota Semarang 2025, di kawasan wisata budaya Sam Poo Kong, Senin (5/5/2025). Rangkaian acara peringatan Hardiknas tahun ini menghadirkan berbagai pertunjukan dan peluncuran program strategis. Di antaranya lomba band SMP se-derajat, penampilan barongsai, peluncuran Tari Semarang, serta penampilan lagu Semarang Mendidik oleh pencipta dan penyanyi aslinya.

Wali Kota Semarang, melalui Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada para pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh elemen masyarakat, yang terus berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan.

“Pendidikan adalah akar dari kemajuan, dan semangat pengabdian para guru adalah batang utama yang menopang peradaban,” ujarnya.

Disampaikan, teknologi ibarat samudra luas yang menggoda dan mengguncang, tetapi pendidikan harus tetap berpijak pada karakter, nilai, dan semangat gotong royong.

Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan deklarasi CSR Peduli Gerakan Bersama Orang Tua Asuh Membangun Masa Depan (Gerbang Harapan), serta peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

“SPMB tahun ini kami rancang dengan lebih selektif, terutama pada jalur zonasi, agar pemerataan akses pendidikan bisa lebih optimal,” terang Iswar.

Tahun ini, lanjutnya, ditargetkan sebanyak 8.220 siswa dari keluarga tidak mampu akan menerima beasiswa. Selain itu, upaya penyelesaian ijazah yang tertahan di ratusan sekolah swasta terus dikebut, termasuk pemberian Kartu Bus Gratis bagi pelajar dan mahasiswa ber-KTP Semarang, sebagai bentuk dukungan mobilitas pendidikan yang merata.

Sejalan dengan semangat tersebut, pihaknya juga memperkenalkan program literasi digital bertajuk Disdik Berkarya. Inisiatif itu merupakan hasil kolaborasi antara Tim Cyber AI, Tanoto Foundation, dan guru-guru Semarang, yang telah menghasilkan 44 cerita anak berbasis kearifan lokal. Cerita-cerita ini disajikan dalam format perpustakaan digital, sebagai media pembentuk karakter yang menarik dan mudah diakses oleh generasi muda.

“Lewat tari, lagu, literasi digital, dan sistem pendidikan yang semakin tertata, kami ingin menumbuhkan ekosistem pendidikan yang kuat, merata, dan penuh semangat inovasi,” ungkap Iswar.

Ia juga mengapresiasi peran CSR di bidang pendidikan yang kian aktif dan berdampak, terutama dalam mendukung anak-anak dari latar belakang keluarga kurang mampu.

“Melalui semangat gotong royong, Kota Semarang siap mencetak generasi tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan,” pungkas Iswar.

Penulis: Kontributor Kota Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

Pati, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati terus menggencarkan program unggulan bertajuk “Satu Hektare, Satu Ton”, sebagai upaya konkret meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini menargetkan setiap hektare lahan pertanian mampu menghasilkan minimal satu ton gabah kering giling, secara konsisten.

Bupati Pati, H. Sudewo, ST, MT, menjelaskan bahwa langkah awal dalam program ini adalah membangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah desa, perangkat desa, para petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta masyarakat. “Alhamdulillah, kesepakatan tersebut disambut baik dan disetujui oleh semua pihak. Kita sepakat bahwa target satu ton per hektare bisa diwujudkan bersama,” terang Bupati usai memberikan pengarahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Setelah kesepakatan terbangun, tahap berikutnya adalah sosialisasi metode pertanian yang efektif guna mencapai target tersebut. Petani yang telah memahami tekniknya mulai menerapkan di lapangan, dengan dukungan pendampingan dan konsultasi berkelanjutan dari PPL dan tim teknis.

Pemkab Pati juga mengandalkan sosok inspiratif sebagai panutan, yaitu Pak Sunyoto dan timnya dari Desa Karangwage. Sejak 2019, ia terbukti mampu menjaga produksi pertanian minimal satu ton per hektare secara konsisten selama lima hingga enam tahun terakhir. “Metode dari Pak Sunyoto inilah yang sekarang kita tularkan kepada petani lainnya,” ujar Bupati.

Proses sosialisasi program “Satu Hektare, Satu Ton” telah berjalan sejak 16–19 April lalu. Hingga dua hari terakhir, kegiatan telah menyasar 12 kecamatan, dan masih menyisakan 9 kecamatan lagi yang akan segera dijangkau. Setelah itu, tahapan akan dilanjutkan di tingkat desa.

Dengan sinergi antara petani dan pemerintah, Bupati Sudewo optimistis program ini akan menjadi lompatan besar bagi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pati. (san/redaksi)

REMBANG – Sebanyak 268 warga desa di Rembang telah mendapatkan layanan kesehatan dari dokter spesialis, melalui program Pelayanan Dokter Spesialis Kelilling (Speling) yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melalui Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Soesi Haryanti menyampaikan, program tersbeut telah menyasar dua desa, yakni Desa Karangasem, Kecamatan Bulu dan Desa Bendo, Kecamatan Sluke. Dalam dua kali pelaksanaan, sebanyak 268 warga telah mendapatkan layanan kesehatan dari dokter spesialis, yakni 126 warga dilayani di Desa Bendo pada akhir April lalu, dan 142 warga di Desa Karangasem pada Selasa (6/5/2025).

Disampaikan, pihaknya bekerja sama dengan enam rumah sakit untuk menyukseskan program tersebut. Antara lain, RSUD dr R Soetrasno, RSI Arafah, RS KPU Muhammadiyah Pamotan, RS Bhina Bhakti Husada, RS Zaenudin dari Solo, dan RS Rehatta Jepara. Adapun prioritas layanan, meliputi skrining TB paru, kanker serviks, dan pemeriksaan kehamilan (ANC).

“Yang terlibat di antaranya dokter spesialis kandungan (Obgyn), paru, dan penyakit dalam. Namun layanan bisa ditambah sesuai unggulan masing-masing rumah sakit, seperti pemeriksaan kejiwaan,” jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/5/2025).

Jika dari hasil skrining ditemukan indikasi penyakit, lanjutnya, Puskesmas setempat akan menindaklanjuti. Rujukan juga bisa dilakukan ke rumah sakit di Rembang, maupun wilayah lain di Jawa Tengah.

Soesi menambahkan, pihaknya juga mengoperasikan satu unit mobil Speling, yang disiagakan untuk mengantar pasien rujukan langsung ke rumah sakit, apabila dibutuhkan.

Menurutnya, sejauh ini antusiasme warga terhadap program tersebut cukup tinggi. Puskesmas diminta menyiapkan minimal 100 sasaran setiap kali pelaksanaan.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

JEPARA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Jepara menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah, dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Penasihat DWP Kabupaten Jepara Laila Saidah Witiarso Utomo, pada Musyawarah Kabupaten (Muskab) V dan penyampaian hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) V DWP Jawa Tengah, di Pendapa RA Kartini, Rabu (7/5/2025). Menurutnya, peran aktif perempuan sangat penting dalam memperkuat fondasi pembangunan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

“Kehadiran ibu-ibu semua menunjukkan komitmen dan kepedulian besar dalam memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan, sebagai mitra strategis pembangunan daerah,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh anggota DWP untuk ambil bagian dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di Jepara. Mulai dari stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, hingga tingginya angka perceraian.

“Oleh karena itu, perlu keterlibatan aktif dari seluruh anggota DWP. Kita harus bergerak bersama dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Laila berharap, DWP terus berinovasi dan beradaptasi terhadap dinamika zaman. Sinergi yang baik antara DWP dan pemerintah daerah, diharapkan mampu mendorong kemajuan Jepara secara berkelanjutan.

Penulis: Diskominfo/Asro
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SEMARANG –  Gabungan pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah, melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro mengadu mengenai harga kedelai yang mengalami kenaikkan sejak Maret 2025. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.

Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis. Padahal, kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir 40.000 ton. Sementara, 90 persen kebutuhan kedelai diimpor dari Amerika.

“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terhadap gejolak yang terjadi,” pinta dia.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Sutrisno berharap pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.

Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.

“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi, kita juga harus punya kreasi sendiri, agar koperasi kita eksis,” ucap Luthfi.

Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Luthfi sepakat karena Jateng memiliki potensi kedelai yang cukup banyak.

“Potensi kedelai kita sebetulmya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” kata Luthfi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, harga kedelai memang saat ini mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg. Sehingga, Pemprov Jateng belum bisa mengambil kebijakan intervensi  dengan pemberian subsidi.

“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” jelas dia. (Humas Jateng)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membidik potensi wirausaha yang dimiliki oleh kalangan Zilenial atau generasi muda dan kelompok perempuan, untuk mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya. Sehingga, perekonomian daerah di masing-masing kecapatan dapat meningkat.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin mengatakan, sejauh ini pemuda dan perempuan terlibat aktif dalam aktivitas kewirausahaan melalui Hetero Space, yang diresmikan Pemprov Jateng pada 2020.

Menurutnya, Hetero Space ialah ruang kolaborasi yang berfungsi sebagai creative-hub, untuk mendukung pelaku industri kreatif, UMKM, startup, dan komunitas bisnis. Salah satu programnya adalah Women Ecosystem Catalyst, untuk mewadahi wirausaha perempuan.

Pihaknya berencana menjadikan kecamatan sebagai pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha muda dan perempuan. Selain itu, produk-produk UMKM maupun kerajinan tangan lain, juga bisa dipasarkan dengan adanya program Kecamatan Berdaya.

Hal ini dikatakan Nawal Arafah usai melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jateng dan anak-anak muda dari Hetero Space binaan Balatkop UMK Jateng, di Rumah Dinas Wagub Jateng Jalan Rinjani Kota Semarang, Rabu (7/5/2025).

“UMKM yang sudah memiliki produk dan belum dikurasi, nanti kita akan memiliki space bagaimana di situ pembinaan kita lakukan, di situ sebagai wadah bagi UMKM yang kurasinya belum bisa dipasarkan di pasar umum,” ungkap dia.

Nawal melanjutkan, aktivitas Hetero Space yang sudah berjalan nantinya akan diintegrasikan dengan program Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial. Masing-masing kecamatan nanti akan dijadikan pusat kegiatan kreatif, yang mendukung potensi wirausaha anak muda dan perempuan.

“Nanti akan dibentuk kreatif hub di setiap kecamatan, merupakan suatu wadah untuk anak-anak muda kreatif. Dia bisa kemudian diberikan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, kemudian memanfaatkan program Kartu Zilenial,” ungkap dia.

Dengan memanfaatkan program Kartu Zilenial, mereka bisa mengakses fasilitas internet gratis, mengikuti pelatihan wirausaha gratis, dan mendapatkan kopi gratis. Nawal berharap berbagai upaya ini, akan membuka peluang kerja dan wirausaha.

“Nantinya tidak hanya berhenti di pelatihan, tapi bagaimana diskusi dengan dinas-dinas terkait untuk membuka banyak peluang-peluang kerja, dan wirausaha yang bisa dilakukan,” kata Nawal, yang juga Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya Jateng.

Sementara, Kepala Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Balatkop dan UKM) Jateng, Dwi Silo Rahardjo menilai, program pemberdayaan wirausaha anak muda akan berjalan semakin baik, jika dikoneksikan dengan Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial.

“Kami diarahkan untuk men-support, karena memang kita sudah melaksanakan. Jadi nanti kita akan berkolaborasi untuk mendukung program-program, kaitannya dengan Kartu Zilenial dan Kecamatan Berdaya yang sudah digalakkan,” kata dia.

Direktur Operasional Heterospace Emir Hartri Putra mengatakan, salah satu potensi yang bisa digarap dalam program Kecamatan Berdaya ialah pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pihaknya siap berperan dalam mengoptimalkan program tersebut.

Dikatakan, tiga Hetero Space Jateng yang beroperasi di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Banyumas, sudah menghasilkan ratusan alumni program pelatihan. Mereka bergerak di bidang UMKM dan industri kreatif di berbagai kabupaten/kota.

“Kita coba lagi scan ulang (mencari), siapa-siapa saja yang ada di kabupaten/ kota, yang nantinya alumni-alumni tersebut bisa men-support teman-teman ataupun pelaksanaan di Kecamatan Berdaya, di masing-masing kota/ kabupaten,” beber Emir. (At/Ul, Diskominfo Jateng)

Wonogiri, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali mengukir prestasi gemilang. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 meraih nilai 84,30 dengan prediksi A-.

Hal ini sesuai yang tertuang pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor B/798/RB.06/2025 Tanggal 29 April 2025, Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, yang ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan Musrenbang RPJMD, Selasa (6/5/2025) mengatakan, nilai ini naik signifikan dari capaian tahun 2023 yakni nilai 77,81 dengan prediksi BB.

Pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh ASN Pemkab Wonogiri yang turut menyumbang perbaikan-perbaikan pelayanan birokrasi di Kabupaten Wonogiri.

“Alhamdulillah. Terima kasih. Hasil ini tentunya atas kerja keras rekan-rekan ASN, yang terus memberikan pelayanan prima dan mengupayakan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan birokrasi di lingkungan Pemkab Wonogiri,” ujarnya.

Bupati menuturkan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan capaian ini, tetapi menjadikannya sebagai semangat untuk terus memperbaiki birokrasi Pemkab Wonogiri.

“Tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus melakukan yang semakin baik, agar kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik juga ke depannya,” ujarnya.

Sebagaimana tertuang dalam misi ketiga yang diusungnya, bupati mengatakan, pihaknya tak akan berhenti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

“Yang jelas, reformasi birokrasi sangat getol dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana salah satu program kita sesuai visi misi adalah penguatan birokrasi yang dinamis. Ini akan terus kita upayakan,” tandasnya.

Secara rinci, capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 pada Indikator RB General mendapatkan nilai 77,52.

Indikator RB General ini meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Indeks Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP), dan Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.

Sedangkan pada RB Tematik mendapatkan nilai 9,78. RB Tematik adalah pendekatan RB yang lebih spesifik dan terfokus pada isu-isu kunci yang menjadi perhatian pemerintah, dengan tujuan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Sehingga total nilai dari RB General dan RB Tematik yang diraih Pemkab Wonogiri adalah 87,30, masuk pada kategori A-. (eko/redaksi)

UNGARAN – Para pelaku usaha terkait distribusi pupuk bersubsidi diminta untuk melaksanakannya, sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang Ismail Fahmi, pada rapat koordinasi kebijakan pupuk bersubsidi 2025, di Gedung Dharma Satya Kompleks kantor bupati setempat, Rabu (7/5/2025) siang. Menurutnya, hal itu penting dilakukan, agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang berujung kasus pidana.

“Korupsi pupuk bersubsidi ini masalah serius, sangat penting (bagi petani). Perlu pengawasan ketat secara bersama-sama terhadap penyalurannya,” pintanya.

Dibeberkan, beberapa modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, di antaranya pengalihan penjualan ke daerah lain, penimbunan lalu dijual lagi di atas harga eceran tertinggi (HET), maupun pemalsuan data kebutuhan kelompok tani. Seringkali perbuatan jahat itu melibatkan distributor, pengecer, bahkan kepala desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang Tri Martono menyampaikan, pada 2025, Kabupaten Semarang mendapat kuota pupuk bersubsidi sebanyak 11 juta kilogram NPK dan 15,5 juta kilogram Urea. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea ditetapkan Rp2.250/kg, sedangkan NPK Rp2.300/kg.

Menurutnya, para petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani, atau petani dengan luasan lahan maksimal dua hektare. Alokasi terbanyak di Pringapus dan Getasan paling sedikit.

“Para petani penerima mengusahakan tanam padi, jagung, kedelai, cabai,bawang merah, bawang putih, kopi dan tebu,” terangnya.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

Grobogan, Infojateng.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Kapung, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan kini memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Peluncuran koperasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdesus), yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, pada Selasa (6/5/2025).

Dalam sambutannya, Budi Arie menegaskan, koperasi desa merupakan pilar baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Ketika desa-desa mampu berdiri mandiri secara ekonomi, maka ketahanan negara pun akan semakin kuat,” ujar dia.

Budi menekankan, pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus disertai pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan negara (Himbara).

Dia turut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendirian koperasi desa, yaitu rasa takut, curiga, dan ragu.

“Negara ini dibangun di atas dasar optimisme. Oleh karena itu, kita semua harus yakin, bahwa koperasi desa adalah kunci kemajuan ekonomi perdesaan,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan manajerial, di antaranya melalui kemitraan dengan BUMN dan sektor perbankan, guna memastikan tata kelola keuangan koperasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Saat ini, secara nasional, lebih dari 5.700 desa telah melaksanakan Musdesus. Gerakan itu diperkirakan mampu menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru, menandakan besarnya potensi ekonomi dari koperasi desa.

Mendukung inisiatif nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah melakukan langkah-langkah percepatan.

Dalam laporannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan, pihaknya telah menyusun jadwal pelaksanaan Musdesus secara menyeluruh.

Rapat koordinasi percepatan telah dilaksanakan pada 24 April 2025 dan melibatkan unsur kecamatan, OPD terkait, kepala desa, BPD, pelaku koperasi, Gapoktan, BUMD, tenaga ahli, serta pendamping desa.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan koperasi desa.

Melalui edaran tersebut, desa-desa diminta segera melakukan pendataan potensi usaha dan menjadwalkan pelaksanaan Musdesus.

“Hingga 5 Mei 2025, tercatat 15 desa telah menyelenggarakan Musdesus, dan seluruh desa lainnya telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan serupa,” ujar Setyo.

Bupati menambahkan, biaya pembuatan akta notaris bagi pendirian koperasi akan didukung oleh Bank Jateng, melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Grobogan. (eko/redaksi)

KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang kembali mencatatkan prestasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024, Kota Magelang berhasil meraih nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,61 dengan predikat A (Pelayanan Prima).
Capaian itu menempatkan Kota Magelang sebagai peringkat ke-4 tertinggi se-Jawa Tengah dan ke-12 nasional, dari ratusan kabupaten/ kota yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Penghargaan diberikan dalam rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Grhadhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/5/2025).
Acara diawali dengan penyerahan penghargaan PEKPPP 2024 secara simbolis oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, didampingi Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi, Tasdik Kinanto, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi dari KemenPANRB. Tapi penghargaan ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat budaya pelayanan yang prima,” ujar Damar.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata, reformasi birokrasi di Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah berjalan di jalur yang tepat, berorientasi pada akuntabilitas, inovasi, dan kepuasan masyarakat.
“Kami percaya, bahwa pelayanan publik yang baik adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Dengan capaian itu, Kota Magelang tidak hanya mempertegas komitmennya sebagai kota yang responsif dan adaptif dalam pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan daya saing yang kuat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga menerima penghargaan nasional atas keberhasilannya mencatat rata-rata IPP sebesar 4,44 dan meraih predikat “A (Pelayanan Prima)” tingkat provinsi. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan nilai IPP tertinggi di Indonesia.

Penulis: Kontributor Kota Magelang
Editor: WH/DiskominfoJtg