Blog

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur menegaskan, jabatan adalah amanah yang diemban diri sendiri sehingga tidak ada istilah “No Titip-titip No Jastip” atau diperjualbelikan.

Penegasan itu disampaikan Luthfi saat membuka sambutan dan arahan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan Pemprov Jateng di Gardhika Bhakti Praja, Rabu (7/5/2025).

“No titip-titip, no jastip. Jadi slogan itu tidak hanya untuk adik-adik SMA (pada penerimaan siswa baru), tapi semua jabatan no titip-titip no jastip. Jelas semua,” kata Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi menjelaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng sudah dilakukan dengan sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan lainnya sehingga tidak ada jabatan yang diperjualbelikan.

“Karena kita sistemnya merit maka No Titip Titip No Jastip. Ora oleh titip ora oleh jasa penitipan, ora oleh bayar, ora nitip, ora usah kasak-kusuk dan tidak diperjualbelikan karena jabatan itu amanah,” ucapnya.

Lebih lanjut, pelantikan pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan kepala dinas dan mutasi beberapa orang. Tujuannya adalah akselerasi kepegawaian dan menyehatkan organisasi.

“Di tempat kita tidak perlu ada seleksi, kita cukup dengan menggunakan management talent, di mana rule-nya dengan cara sistem merit,” kata gubernur.

Secara umum terkait belanja kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan bagus dan sesuai aturan.

Di mana batas yang ditentukan maksimal 30% telah terpenuhi, artinya sudah sangat profesional.

“Hari ini saya yakin dan percaya dengan jabatan baru yang diemban oleh para pimpinan tinggi pratama itu nanti akan menambah akselerasi pelayanan publik di tempat kita,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi juga menggarisbawahi beberapa hal penting. Terutama terkait loyalitas dan integritas.

Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada ego sektoral di mana satu dinas merasa paling penting. Semua kerja sama karena dalam organisasi yang paling penting adalah kebersamaan.

“Organisasi ini ibarat kapal. Kalau tidak ada loyalitas maka nanti akan jadi rebutan, ora kompak, jadinya nanti tombak cucukan karena jabatan. Itu harus kita hindari,” tegasnya.

Adapun dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

Juga untuk kali pertama dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dihadiri oleh Ketua Forum Anak Jawa Tengah, Ketua Kontak Tani Nelayan Provinsi Jawa Tengah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Komunitas Sahabat Difabel, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (eko/redaksi)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meraih Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Bupati Jepara Witiarso Utomo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).

Bupati Jepara menyampaikan terima kasih, atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Penilaian dimulai sejak 2024, melibatkan tiga OPD, yaitu Dinsospermasdes, Disdukcapil, dan RSUD RA Kartini,” jelasnya.

Disampaikan, penunjukan ketiga instansi tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian PANRB, yang melaksanakan evaluasi secara serentak di seluruh daerah. Kementerian PANRB menilai enam aspek utama, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam penilaiannya, lanjut bupati, selain menggunakan kuesioner dan mekanisme administratif, pihaknya juga wajib menyerahkan bukti dukung.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan predikat prima dengan skor IPP 4,57,” kata dia.

Menurutnya, angka IPP Kabupaten Jepara pada 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan skor 4,27 dengan predikat sangat baik. Peningkatan itu menunjukkan keberhasilan kerja keras jajaran instansi terkait.

Meski mendapat predikat prima, bupati menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki.

“Kami berharap, penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jepara,” tutupnya.

Selain Pemkab Rembang, Pemkab Kendal juga meraih penghargaan PEKPPP dari Kementerian PANRB RI, dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.44 kategori A, yaitu prima atau sangat baik.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap, dengan penghargaan yang diterima dapat menjadikan jajarannya lebih bersemangat lagi, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini tentunya akan di dipertahankan, dan berupaya terus ditingkatkan lagi, sehingga akan lebih bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kendal,” tutur bupati.

Menurutnya, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan jemput bola pada perekaman e-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) di desa-desa.

“Hal tersebut untuk menjangkau masyarakat yang mungkin kesulitan datang ke kantor Dispendukcapil, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan mereka yang berhalangan karena sakit,” ungkapnya.

Penulis: DiskominfoJepara, Reza/ Diskominfo Kendal, Heri
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SEMARANG – No Titip-Titip, No Jastip (jasa titipan). Kalimat itu yang kali pertama diucapkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat melantik 29 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Rabu (7/5/2025).

“No titip-titip, no jastip (jasa penitipan). Jadi, semua jabatan no titip-titip, no jastip. Sehingga kita jadi enak, dan tidur nyenyak,” tegas gubernur.

Dia menyampaikan, mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Sehingga, pejabat yang menduduki tanggung jawab baru, dinilai sudah memiliki latar belakang di birokrasi yang sehat dan sangat professional.

“Kami mempunyai kepercayaan dan keyakinan, bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai latar belakang di birokrasi kita, sudah sangat sehat dan sangat profesional,” lanjut Luthfi.

Menurutnya, jabatan yang diemban oleh pejabat adalah amanat, yang harus diselesaikan dengan baik dan maksimal. Untuk itu, Luthfi berpesan kepada pejabat baru yang dilantik, agar menjalankan tugas dengan profesional dan loyalitas.

“Karena birokrasi itu ibaratnya suatu kapal. Kalau itu tidak ada namanya loyalitas, nanti jabatan jadi rebutan, tidak kompak. Itu yang kita hindari,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga meminta semua jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, saling bersinergi dan menanggalkan ego sektoral. Bahkan, dia mencontohkan siapa pun memiliki peran penting tanpa melihat jabatan.

“Di Jawa Tengah, seluruh birokrasi harus menjadi satu. Kita tidak bisa kerja egosektoral. Semuanya penting. Ibaratnya birokrasi di Pemprov itu, tukang pungut sampah, itu termasuk juga yang penting. Kita adalah bagian tubuh yang enggak bisa kita pisah-pisahkan,” ungkapnya.

Gubernur berharap, Jawa Tengah ke depan siap menghadapi tantangan untuk menjadi maju dan berkelanjutan. Sehingga, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

“Kita sudah menggunakan manajemen talent karir, sehingga tidak usah nitip-nitip, tidak usah pakai jasa penitipan, ora usah kasak-kusuk, ora usah ngambil dukun. Karena bapak-bapak sekalian sudah sistem merit. Ini yang diwariskan dari para Gubernur yang dulu saya ucapkan terima kasih, kita sudah menggunakan ini,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

Pati, Infojateng.id – Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT., menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

“Tak ada daerah yang bisa unggul jika SDM-nya lemah. Maka yang harus ditandangi terlebih dahulu adalah pembangunan manusianya, baru kemudian sektor lainnya,” tegas Sudewo saat memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan pendidikan dalam rangka Penguatan Karakter dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendopo Kabupaten Pati Rabu (7/5/2025).

Sebagai langkah konkret, Bupati telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.1/5 Tahun 2025 tertanggal 27 Maret 2025 tentang Penguatan Karakter Anak melalui Pembiasaan di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat. Kebijakan ini menjadi pijakan awal dalam membangun SDM dari akar paling dasar: karakter dan lingkungan sosial.

Menurut Sudewo, pembangunan di bidang infrastruktur, perikanan, maupun UMKM tetap berjalan. Namun, pendidikan memiliki karakter pembangunan jangka panjang yang tidak bisa ditunda. “Manfaat pendidikan tidak langsung tampak seperti jalan atau jembatan. Tapi tanpa itu, masa depan tidak akan terbentuk,” ujarnya.

Dua arah besar kebijakan pendidikan yang ditegaskan Bupati adalah:

• Penguatan Karakter, melalui pembiasaan nilai-nilai adab, tanggung jawab, dan etika sejak dini.
• Peningkatan Mutu Pendidikan, mencakup kualitas pengajar, sarana-prasarana, serta sistem evaluasi berbasis kebutuhan lokal.

Ia menambahkan bahwa kecerdasan yang ingin dicapai bukan hanya intelektual, tapi juga spiritual, emosional, dan sosial. “Semua itu dirangkum dalam dua kata: adab dan ilmu. Inilah dasar dari SDM unggul yang ingin kita bangun,” pungkasnya. (fin/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Penghargaan Kinerja Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Bidang Penegakan Hukum Tahun 2024.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kudus dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Pringgitan Pendopo Kartini Jepara, Selasa (6/5/2025).

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti, mengungkapkan bahwa Jepara memang menjadi langganan juara dari lima kabupaten di wilayah koordinasi Bea Cukai Kudus, yaitu Kudus, Rembang, Blora, Pati, dan Jepara.

“Biasanya kami mengundang para pemenang ke kantor kami, tetapi tahun ini karena efisiensi anggaran, kami memilih untuk datang langsung. Ini sebagai bentuk tanda cinta kami kepada Pemkab Jepara,” ujar Lenni.

Dia juga menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan alokasi 3 persen dari total penerimaan negara yang dihimpun dari sektor cukai.

Pada tahun 2024, lanjutnya, Bea Cukai Kudus berhasil melampaui target penerimaan sebesar Rp42,7 triliun, dengan realisasi mencapai Rp43,08 triliun.

Dari jumlah tersebut, 3 persen dialokasikan kembali ke daerah dalam bentuk DBHCHT, dengan 10 persennya digunakan untuk penegakan hukum.

“Implementasi dari dana ini antara lain operasi pasar bersama Satpol PP dan sosialisasi bahaya rokok ilegal. Bahkan pada Mei 2024 lalu, kami bersama Pemkab Jepara memusnahkan lebih dari 11 juta batang rokok ilegal di TPA Bandengan,” tambahnya.

Tahun ini, target penerimaan Bea Cukai Kudus naik menjadi Rp 48,024 triliun. Sehingga apabila tercapai, diharapkan alokasi DBHCHT untuk daerah juga meningkat.

Jepara sendiri mencatat peningkatan signifikan dari Rp 14 miliar tahun lalu menjadi Rp 21 miliar pada tahun ini.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut gembira penghargaan tersebut.

Pihaknya komitmen akan terus berusaha agar setiap tahunnya bisa mendapatkan award tersebut.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan ini. Tentu kami akan berusaha mempertahankannya tiap tahun dan terus bersinergi dengan Bea Cukai untuk berbagai program,” ujar Witiarso.

Ia juga menekankan pentingnya mendukung iklim industri rokok yang sehat di Jepara, serta terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal.

“Kami siap memfasilitasi berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan yang lebih soft agar Jepara bersih dari rokok ilegal. Edukasi mengenai pentingnya cukai dan bahayanya produk tanpa cukai perlu terus kita dorong,” tutupnya.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab Jepara dan Bea Cukai, diharapkan prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk pengelolaan DBHCHT yang semakin optimal serta mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Bupati Jepara Witiarso Utomo mengunjungi lokasi kebakaran di area parkiran dan warung kawasan PT Hwaseung Indonesia (HWI) di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Selasa (6/5/2025).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 14.30 WIB pada Senin (5/5/2025) tersebut menghanguskan empat warung dan merambat ke area parkiran motor. Ada ratusan sepeda motor yang hangus terbakar dalam insiden ini.

Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor di warung yang merembet ke warung lainnya. Dan akhirnya juga menghanguskan lokasi parkir sepeda motor.

Dalam kunjungannya, Bupati Witiarso menyampaikan keprihatinan sekaligus menekankan pentingnya penataan ulang kawasan usaha dan parkiran.

“Kita akan melakukan sosialisasi, tidak hanya soal penggunaan kompor, tapi juga pentingnya memahami regulasi jarak antara warung dan area parkir. Semua harus ada aturan dan penataan yang jelas agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Witiarso.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara saat ini sedang mengidentifikasi korban yang mengalami kerugian, termasuk pemilik motor yang terbakar.

Diketahui, sekitar 107 unit sepeda motor hangus dalam kejadian tersebut.

“Kami berkomunikasi dengan para pemilik motor, mengecek apakah kendaraan mereka diasuransikan atau tidak. Upaya itu juga sekaligus untuk memastikan agar mereka mendapatkan haknya. Sementara para pelaku usaha juga kami dorong untuk menunaikan kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Kabid Damkar) Jepara, Surana, mengungkapkan bahwa keterlambatan informasi menjadi salah satu penyebab kebakaran cepat meluas.

“Kami menerima informasi sekitar 20 menit setelah kejadian. Kalau informasi bisa lebih cepat masuk, kemungkinan bisa lebih tertolong. Kadang masyarakat gugup dan tidak menyimpan nomor darurat, jadi penanganan terlambat,” jelas Surana.

Ia juga menyoroti kondisi lokasi kebakaran yang kurang ideal karena warung dan parkiran menyatu tanpa pembatas.

“Ini harus jadi perhatian bersama. Idealnya, warung dan parkiran tidak berada dalam satu area tanpa sekat. Harus ada pemisahan yang jelas,” tandasnya. (eko/redaksi)

GROBOGAN – Pemerintah Desa Kapung, Kecamatan Tanggungharjo, kini memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peluncuran koperasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdesus) pada Selasa (6/5/2025), yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi.

Dalam sambutannya, Budi Arie menegaskan, koperasi desa merupakan pilar baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Ketika desa-desa mampu berdiri mandiri secara ekonomi, maka ketahanan negara pun akan semakin kuat,” ujarnya.

Budi menekankan, pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus disertai pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan negara (Himbara).

Dia turut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendirian koperasi desa, yaitu rasa takut, curiga, dan ragu.

“Negara ini dibangun di atas dasar optimisme. Oleh karena itu, kita semua harus yakin, bahwa koperasi desa adalah kunci kemajuan ekonomi perdesaan,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan manajerial, di antaranya melalui kemitraan dengan BUMN dan sektor perbankan, guna memastikan tata kelola keuangan koperasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Saat ini, secara nasional, lebih dari 5.700 desa telah melaksanakan Musdesus. Gerakan itu diperkirakan mampu menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru, menandakan besarnya potensi ekonomi dari koperasi desa.

Mendukung inisiatif nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah melakukan langkah-langkah percepatan.

Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah menyusun jadwal pelaksanaan Musdesus secara menyeluruh. Rapat koordinasi percepatan telah dilaksanakan pada 24 April 2025 dan melibatkan unsur kecamatan, OPD terkait, kepala desa, BPD, pelaku koperasi, Gapoktan, BUMD, tenaga ahli, serta pendamping desa.

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan koperasi desa. Melalui edaran tersebut, desa-desa diminta segera melakukan pendataan potensi usaha dan menjadwalkan pelaksanaan Musdesus.

“Hingga 5 Mei 2025, tercatat 15 desa telah menyelenggarakan Musdesus, dan seluruh desa lainnya telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan serupa,” ujarnya.

Bupati menambahkan, biaya pembuatan akta notaris bagi pendirian koperasi akan didukung oleh Bank Jateng, melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Grobogan.

Penulis: GemaBersemi
Editor: WH/DiskominfoJtg

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali mengukir prestasi gemilang. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 meraih nilai 84,30 dengan prediksi A-. Hal ini sesuai yang tertuang pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor B/798/RB.06/2025 Tanggal 29 April 2025, Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, yang ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan Musrenbang RPJMD, Selasa (6/5/2025) mengatakan, nilai ini naik signifikan dari capaian tahun 2023 yakni nilai 77,81 dengan prediksi BB. Pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh ASN Pemkab Wonogiri yang turut menyumbang perbaikan-perbaikan pelayanan birokrasi di Kabupaten Wonogiri.
“Alhamdulillah. Terima kasih. Hasil ini tentunya atas kerja keras rekan-rekan ASN, yang terus memberikan pelayanan prima dan mengupayakan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan birokrasi di lingkungan Pemkab Wonogiri,” ujarnya.
Bupati menuturkan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan capaian ini, tetapi menjadikannya sebagai semangat untuk terus memperbaiki birokrasi Pemkab Wonogiri.
“Tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus melakukan yang semakin baik, agar kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik juga ke depannya,” ujarnya.
Sebagaimana tertuang dalam misi ketiga yang diusungnya, bupati mengatakan, pihaknya tak akan berhenti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
“Yang jelas, reformasi birokrasi sangat getol dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana salah satu program kita sesuai visi misi adalah penguatan birokrasi yang dinamis. Ini akan terus kita upayakan,” tandasnya.
Secara rinci, capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 pada Indikator RB General mendapatkan nilai 77,52. Indikator RB General ini meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Indeks Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP), dan Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.
Sedangkan pada RB Tematik mendapatkan nilai 9,78. RB Tematik adalah pendekatan RB yang lebih spesifik dan terfokus pada isu-isu kunci yang menjadi perhatian pemerintah, dengan tujuan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sehingga total nilai dari RB General dan RB Tematik yang diraih Pemkab Wonogiri adalah 87,30, masuk pada kategori A-.

Penulis : SIKP_kominfowng
Editor: WH/DiskominfoJtg

Jepara, Infojateng.id – Pembukaan TMMD Reguler ke-124 tahun 2025 di Kabupaten Jepara resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan upacara yang digelar Kodim 0719/Jepara di Lapangan Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Selasa (6/5/2025).

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, melalui TMMD akan terbangun kebersamaan, serta kegotong royongan, untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah.

Di samping itu, juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Jepara melalui pemerataan pembangunan.

“Saat ini kita sedang on fire dan gas pol pelaksanaan visi pembangunan, bersama mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (Jepara Mulus),” ucap Witiarso.

Untuk mewujudkan Jepara MULUS, kata kunci bersama harus kita pegang teguh, karena ini mencerminkan semangat kolektivitas, kolaborasi, dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Salah satu kegiatan fisik yaitu pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.490 meter, dengan total anggaran 925 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 150 juta.

Sedangkan dari APBD Kabupaten Jepara melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebesar 755 juta.

Tidak hanya itu, melalui anggaran program kerja Perangkat Daerah dan BUMD yang totalnya mencapai 97,7 juta akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan TMMD Reguler ke-124 ini.

Diantaranya rehab rumah, bantuan sembako, bantuan bibit tanaman, pemeriksaan kesehatan, pembagian bibit ikan, serta bantuan yang lain.

Mas Wiwit berharap, seluruh desa di Jepara semakin maju dan mandiri. Saya ingin kehidupan masyarakat Jepara semakin Sejahtera.

“Yen desane maju, Jepara mesti maju (kalau desanya maju, Jepara pasti maju),” jelasnya.

Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi menyampaikan, TMMD sebagai bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Di sisi lain, ketahanan wilayah harus diutamakan demi menyejahterahkan masyarakat.

Selain itu, juga ada rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3 unit.

Sementara sasaran nonfisik berupa pendidikan wawasan kebangsaan dan belanegara dari Kodim 0719 Jepara, sosialisasi kesehatan masyarakat dari Dinas Kesehatan, serta penyuluhan dari Organisasi Perangkat Daerah yang lain.

Hadir dalam acara pembukaan TMMD Danrem 073 Makutarama Kolonel Inf Ari Prasetya, beserta Forkompinda. (eko/redaksi)