Blog

Polda Jateng- Kabupaten Jepara |Tim gabungan dari Polda Jateng melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kejahatan seksual terhadap anak yang melibatkan tersangka S (21), seorang pemuda asal Jepara yang kini dijerat sebagai pelaku Kejahatan seksual dengan korban sebanyak 31 anak berusia 12 hingga 17 tahun.

Olah TKP dilaksanakan pada Sabtu, 3 Mei 2025, dimulai pukul 08.00 WIB di dua lokasi berbeda yang disebut sebagai tempat pelaku bertemu dengan sejumlah korban, yakni di kamar kos yang beralamat di Kecamatan Tahunan, serta di sebuah hotel yang beralamat di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Dalam keterangan, di ketahui bahwa Tim olah TKP dipimpin oleh AKBP Rostiawan bersama melakukan kegiatan pengamatan umum lokasi, dokumentasi visual, pencarian dan pengumpulan barang bukti, serta pemeriksaan awal terhadap titik-titik yang dicurigai mengandung cairan tubuh.

“Olah TKP dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengambilan sampel pada titik yang diduga terdapat cairan sperma maupun darah, serta pengambilan rambut yang ditemukan di lokasi. Sampel-sampel tersebut akan menjalani uji laboratorium untuk memastikan keterkaitannya dengan pelaku maupun korban,” terang AKBP Rostiawan. Minggu (4/5)

Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti signifikan yang kini tengah diperiksa lebih lanjut oleh tim dari Bidlabfor Polda Jateng dan Puslabfor Bareskrim Polri, antara lain potongan kain kasur dengan dugaan bercak sperma ditemukan di kamar kos, potongan busa kasur dan potongan kain sprei dengan dugaan bercak darah dan sperma serta rambut ditemukan di kamar Hotel.

“Temuan ini sangat penting untuk mendukung pembuktian ilmiah dalam proses hukum yang sedang berjalan. Semua sampel telah kami kirimkan ke laboratorium forensik untuk analisa DNA,” tambah AKBP Rostiawan.

Sebelumnya, tersangka S mengakui telah melakukan pertemuan dengan sedikitnya tiga korban di dua lokasi tersebut. Polisi menduga, kedua tempat itu merupakan bagian dari pola sistematis pelaku dalam melancarkan aksi bejatnya.

Polda Jawa Tengah kembali mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih waspada dan proaktif dalam melindungi anak-anak mereka dari kejahatan seksual.

” Kegiatan Olah TKP tersebut merupakan bagian dari SCI (Scientific Crime Investigation) atau penyelidikan menggunakan pendekatan Metode Ilmiah, ini untuk melengkapi alat bukti bagi Penyidik. Bagi masyarakat kami terus membuka ruang yang merasa anaknya menjadi korban untuk melapor, Identitas korban akan kami lindungi sepenuhnya,” tegas Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya terpisah.

Kabupaten Jepara | Di balik kesibukannya sebagai anggota Polres Jepara, Bripda Agus Ainun Najib memiliki peran lain yang tak kalah mulia. Ia rela meluangkan waktunya menjadi relawan pengajar Fiqih di Pondok Pesantren Balekambang, Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Di temui di Ponpes, Bripda Agus Ainun Najib menjelaskan bahwa Setiap hari Kamis, Bripda Najib mengajar selama dua jam pelajaran, dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Materi yang dia sampaikan mencakup pelajaran Fiqih, ilmu yang membahas hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga halal dan haram.

“Menjadi pengajar bukan berarti saya meninggalkan tugas sebagai polisi. Ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap generasi muda agar mereka memiliki pemahaman keagamaan yang kuat dan mencintai Tanah Air,” ujar Bripda Najib , Minggu (4/5/2025).

Bripda Najib sendiri bukan sosok asing di dunia pesantren. Ia merupakan alumni Pondok Pesantren Balekambang dan pernah meraih Juara 3 Lomba Ilmu Agama tingkat nasional. Pengalamannya itu menjadi bekal penting dalam menyampaikan materi kepada para santri. Menurutnya, semangat nasionalisme dan religiusitas harus berjalan seiring. Karena itu, selain mengajarkan Fiqih, ia juga menyisipkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap sesi pembelajaran.

“Saya melihat pentingnya membentuk karakter generasi muda yang tak hanya cerdas secara agama, tapi juga cinta Tanah Air dan bijak dalam bermedia sosial,” tambahnya.

Dedikasi Bripda Najib mendapat apresiasi dari Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, menurutnya, langkah tersebut selaras dengan semangat Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Upaya ini sangat baik dalam memperkuat karakter pelajar di era digital. Polisi juga bertugas sebagai pembina masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan,” ujarnya.

Kapolres Jepara juga menyebut bahwa para siswa yang diajar Bripda Najib kini lebih memahami ilmu agama dengan baik. Ini menjadi indikator keberhasilan dari pendekatan yang humanis dan tulus yang dilakukan Bripda Najib.

“Meski tanpa bayaran, kontribusi Bripda Najib sangat bernilai, Kami berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi anggota lainnya untuk terus mengedepankan pelayanan yang humanis dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Kapolres.

MAGELANG – Kegiatan Borobudur International Bike Week (BIBW) di Kawasan Borobudur, akan menjadi event tahunan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, kegiatan itu mampu mengungkit wisata dan perekonomian masyarakat.

 

“Secara tidak langsung akan membuka potensi-potensi wisata, UMKM, serta mengenalkan daerah kita,” kata Luthfi, seusai menghadiri malam puncak acara BIBW, di Kampung Seni Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (3/5/2025) malam.

 

Menurutnya, event BIBW yang diinisiasi oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) itu, juga dapat menghadirkan bikers dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Kurang lebih 5.000 bikers berkumpul di sana selama tiga hari, yakni 2-4 Mei 2025.

 

“Hari ini hampir 5.000 (bikers), tidak hanya bikers dari Indonesia, dari luar negeri pun ada. Ini potensi yang bisa di-eksplore di wilayah kita,” katanya.

 

Perhelatan BIBW 2025 bukan hanya sekadar ajang pertemuan komunitas motor. Kegiatan tersebut dapat mempertemukan antara komunitas motor dengan kearifan lokal masyarakat Borobudur. Apalagi ratusan UMKM di sekitar Borobudur juga dilibatkan dalam event internasional tersebut.

 

“Ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan antara masyarakat dengan komunitas yang ada. Termasuk, berkembangnya UMKM di tempat kita yang luar biasa dengan event ini,” ungkap Luthfi.

 

Mantan Kapolda Jateng itu juga memberikan pesan kepada para bikers, agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas.

 

Menurut Luthfi, Borobudur telah menjadi salah satu ikon yang sudah mendunia. Tak pelak, pengembangan kawasan Borobudur dan sekitarnya terus digenjot, termasuk upaya membentuk wilayah aglomerasi wisata di sekitar daerah tersebut.

 

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI, Temmy Satya Permana mengatakan, BIBW telah mempertemukan hobi, budaya, dan lifestyle. Bahkan 300-an UMKM dihadirkan di acara tersebut, sehingga dapat mendukung pelaku usaha untuk berkembang dan dikenal lebih banyak orang.

 

“Kami harap, ke depan seluruh komunitas mendukung produk UMKM. Kemudian bisa berdampak bagi masyarakat Borobudur,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk ikut mewujudkan program swasembada pangan.

 

Ajakan kerja sama itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, saat Halalbihalal dan Halaqah Ulama bertema ‘Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia’, yang diselenggarakan MUI Jateng, di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang, Sabtu (3/5/2025).

 

Sumarno mengemukakan, salah satu cara mendiring swasembada pangan, dengan memetakan dan memastikan tanah wakaf sawah tetap pada fungsinya, dan tidak beralih menjadi bangunan.

 

“Soal tanah wakaf ini, banyak yang tadinya (berfungsi) sawah, akhirnya jadi bangunan. Ini kita sudah tetapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). Nanti itu, di pemerintah kabupaten/kota menetapkan luas lahan sawah yang dilindungi,” kata dia.

 

Sekda menekankan, fungsi sawah yang sudah dilindungi peruntukannya, perlu dijaga agar tidak beralih menjadi bangunan.

 

“Jadi setiap melakukan pembangunan, harus ada persetujuan mendirikan bangunan dari pemerintah kabupaten/ kota,” ucap Sumarno.

 

Dia memerinci, pemerintah kabupaten/ kota akan membuat langkah dengan melihat kondisi peruntukan tanah wakaf, apakah tetap menjadi sawah atau bisa beralih fungsi.

 

“Pemerintah harus asesmen, apakah lahan itu boleh digunakan untuk membangun bangunan atau tidak. Juga bagaimana struktur bangunannya diizinkan atau tidak,” tutur Sumarno.

 

Dia berharap, tanah wakaf juga berfungsi sebagai tempat beribadah yang legal, karena ini menjadi tanggung jawab bersama.

 

Sementara itu, Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar menerangkan, organisasi yang dipimpinnya adalah mitra pemerintah dan pengayom umat.

 

“Para ulama terutama di MUI, tidak boleh lari dari tanggung jawab kebangsaan. Detailnya diprogramkan menyesuaikan kebutuhan daerah,” terang dia.

 

Dijelaskan, kemitraan dengan pemerintah dilakukan dalam rangka kebersamaan untuk kebaikan. Tentunya, dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat sipil.

 

“MUI mesti kreatif membuat satu kerja sama, membuat berbagai potensi, bagaimana kita berikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tandasnya. (Humas Jateng)*ul

 

Semarang – Ketua DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono, memberikan klarifikasi terkait narasi yang menyebut adanya bentrokan antara buruh dan aparat saat aksi May Day di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (1/5/2025). Ia menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan buruh sejak pagi hingga sore hari berlangsung damai, tertib, dan tidak ada gesekan sama sekali.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial pada Sabtu (3/5/2025), dirinya menjelaskan bahwa aksi May Day yang digelar oleh KSPN dan serikat pekerja lainnya pada hari Kamis kemarin di Jalan Pahlawan Kota Semarang berlangsung aman, lancar, dan tidak ada provokasi dari pihak manapun. Bahkan, ia menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah mengawal jalannya aksi hingga selesai.

“Kami juga tidak terprovokasi oleh pihak manapun dalam pelaksanaan mayday kemarin. Pelayanan dan pengawalan dari aparat kepolisian membuat kegiatan kami berjalan baik dan kondusif,” ungkapnya.

Namun, Nanang turut menyesalkan munculnya narasi bentrokan yang dikaitkan dengan buruh. Ia menegaskan bahwa aksi kekerasan terhadap aparat yang terjadi di penghujung kegiatan bukan dilakukan oleh elemen buruh, melainkan oleh kelompok di luar organisasi, yang diduga merupakan kelompok anarko.

“Karena yang melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat kepolisian adalah massa di luar organisasi buruh yang kami duga itu adalah massa dari kelompok anarko,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tindakan anarkis tersebut tidak hanya mencoreng perjuangan buruh, tetapi juga merugikan secara moral dan sosial. Oleh sebab itu, pihaknya mengecam keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

“Yang terakhir, kami turut prihatin atas beberapa anggota polisi yang mengalami luka akibat bentrokan tersebut. Semoga lekas diberikan kesembuhan,” pungkas Nanang.

Menanggapi hal tersebut, Sabtu (3/4) Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyampaikan apresiasi atas klarifikasi terbuka dari KSPN serta sikap tertib para buruh selama aksi Mayday di Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh undang-undang serta tidak membenarkan jika dalam proses penyampaian pendapat menggunakan cara kekerasan.

“Dalam tugas pengamanan Mayday 2025, Polri hadir secara humanis untuk mengawal agar proses demokrasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Kami tidak mentoleransi adanya aksi anarkis yang mengganggu keamanan dan keselamatan peserta aksi serta masyarakat sekitar. Terkait insiden anarkis yang terjadi setelah aksi, saat ini kami tengah mendalami pihak-pihak yang terlibat dan akan menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku,” tandas Kabid Humas.

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Realisasi pada 2024 bauran EBT di Jateng telah mencapai 18,58 persen, dari target 21,32 persen pada 2025.

 

Mengejar target itu, semua pihak dilibatkan, mulai dari perusahaan, pemuda, hingga pemerintah desa, untuk menggunakan energi ramah lingkungan.

 

Hal itu terungkap saat ajang “Central Java Youth Sustainability Forum 2025“, di Legacy Hall, Kota Semarang, Sabtu (3/5/2025). Kegiatan yang diikuti oleh 350 peserta itu bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mengenai penggunaan EBT, yang selama ini dianggap susah dan mahal.

 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan ajang CJYSF 2025, mengikutsertakan pemuda dan pemerintah desa, juga sektor swasta, dalam pembangunan berkelanjutan. Ini menurutnya selaras dengan tagline “Ngopeni lan Nglakoni” Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

 

“Bagian ini adalah cara kita mengejar, membuat kesadaran (mindset) orang bahwa Energi Baru Terbarukan memang dibutuhkan orang juga penting,” ujarnya, seusai acara.

 

Sujarwanto menambahkan, kini di Jateng juga telah banyak sektor industri yang mengonsumsi energi terbarukan, seperti panel surya. Selain memenuhi permintaan konsumen, juga karena produsen panel surya telah berproduksi di kawasan industri Kendal dan Demak.

 

Selaras, Kepala Dinas ESDM Jateng, Boedyo Dharmawan menyampaikan, kegiatan tersebut sekaligus upaya mendukung program Net Zero Emission 2060.

 

“Ini penting, transisi energi kita sosialisasikan ke seluruh masyrakat, untuk mengubah sikap perilaku menuju energi hijau, berkelanjutan, dan terbarukan, sebagai pengganti energi fosil. Di tangan kaum muda, nantinya mengenal memberi edukasi dan berkontribusi nyata,” urainya.

 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, Jateng juga tidak lepas dari perubahan iklim. Ini ditandai dengan rob di pesisir utara Jawa, hingga cuaca tak menentu yang berpengaruh pada pola tanam.

 

Karenanya, Fabby mengajak generasi muda untuk berkontribusi, dengan terus belajar dan mengembangkan ketrampilan berbasis ramah lingkungan. Juga, menjadi “pendengung” agar energi hijau kian akrab di telinga masyarakat.

 

 

Bangun Infrastruktur EBT

 

Catatan Dinas ESDM Jateng, tingkat bauran EBT hingga akhir 2024, telah mencapai 18,58 persen dari target 21,32 persen pada 2025. Sejumlah infrastruktur EBT telah dibangun, di antaranya pembangkit listrik mikro hidro sebesar 6 megawatt, pembangkit listrik mini hidro 31 megawatt, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 322 megawatt

 

Adapula pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 46 megawatt, pemanfaatan biogas dengan kapasitas sebesar 40.000 meter kubik. Selain itu ada pembangkit listrik dari sampah (PLTSa) sebesar 5 megawatt.Jateng juga memiliki pembangkit listrik panas bumi sebesar 60 megawatt,

 

Di samping itu, dalam upaya transisi penggunaan bahan bakar fosil ke energi bersih, di Jawa Tengah telah ada sebanyak 13.778 unit kendaraan listrik. Terdiri dari 11.773 unit roda dua dan 2005 unit roda empat, dengan 247 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU se-Jateng.

 

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan kepada Desa Mandiri Energi, yakni Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu (Cilacap) dengan EBT Biogas, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto (Sukoharjo) dengan EBT Biogas, dan Desa Polosiri, Kecamatan Bawen (Kabupaten Semarang) dengan EBT PLTMH.

 

Adapula, penghargaan sekolah hemat air pada SMAN 8 Semarang, dan PT Industri Jamu dan Farmasi. Selain itu diberikan penghargaan pada usaha pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice, di antaranya PT Semen Indonesia (Terbaik I skala besar) dan CV Mukong (Terbaik I skala kecil).

 

Kasi Kesejahtaraan Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Risman mengatakan, EBT biogas di kampungnya memberi kemanfaatan pada 36 kepala keluarga. Dari 400 ekor ternak sapi milik warga, kini bisa diberdayakan untuk menghasilkan energi ramah lingkungan dan lebih murah.

 

“Sekarang sudah 36 keluarga yang pakai. Dipakai untuk gas (masak) kemudian pupuk dan penerangan. Lebih hemat, kalau dulu sebulan untuk warga bisa pakai 2-3 tabung gas, sekarang cuma iuran Rp20 ribu sebulan. Keuntungan lainnya, sudah tidak ada bau kotoran sapi,” pungkas Risman. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mendorong kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN, untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah.

 

Menurut Taj Yasin, penataan aset wakaf tak bisa dilakukan secara parsial, tapi butuh koordinasi lintas kementerian.

 

“Kami ingin ketertiban itu dijalankan, baik di masjid, musala, maupun pondok pesantren. Maka kami dorong, kalau memang itu tanah wakaf, proses sertifikasinya harus digerakkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, harus ada koordinasi antara Kementerian Agama dan ATR/BPN,” ujar Taj Yasin, saat acara Silaturahmi dan Halalbihalal bertema “Ngumpulke Balung Pisah Warga NU”, di SMA Nasima Internasional, Semarang, Sabtu (3/5/2025).

 

Dia menjelaskan, banyak nazhir atau pengelola masjid dan yayasan yang belum memahami persyaratan administratif, untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Oleh karena itu, wagub meminta Kementerian Agama mempercepat pendampingan, agar proses di Kementerian ATR/BPN tidak terhambat.

 

“Para pengurus masjid atau yayasan itu perlu tahu apa yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat. Kami sudah sampaikan ke Kemenag agar mendampingi, supaya sertifikat wakaf bisa segera diterbitkan. Setelah itu baru ke ATR,” jelasnya.

 

Pria kelahiran Rembang itu menegaskan, pemerintah provinsi siap menjembatani komunikasi antara kedua kementerian, agar proses sertifikasi tanah wakaf berjalan tertib dan tidak timbul sengketa.

 

Selain menyoroti soal tanah wakaf, pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, juga menyinggung soal potensi ekonomi syariah di Jateng yang menurutnya belum maksimal. Padahal, secara nasional, pertumbuhannya mencapai 17 persen.

 

“Potensinya masih belum maksimal kita laksanakan. Kalau ada tanah milik pengusaha muslim, kami siap bantu dari sisi perizinan dan peruntukannya. Kita ingin bisa dikerjasamakan,” katanya.

 

Wagub membeberkan, pertumbuhan ekonomi syariah bisa didongkrak dengan saling berkolaborasi. Salah satu contohnya di Bendungan Logung Kabupaten Kudus. Terdapat lahan yang diizinkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk berkegiatan ekonomi masyarakat.

 

“Hal seperti ini bisa dimanfaatkan lebih baik, lewat sinergi,” imbuhnya.

 

Sebagai informasi, acara itu dihadiri Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid, Pembina YPI Nasima KH Hanief Ismail, dan para sesepuh NU Jawa Tengah. Di antaranya KH Munif Muhammad Zuhri, dan KH Ahmad Darodji. (Humas Jateng)*ul